Berita Utama
2
WASPADA
Sabtu 1 Agustus 2009
Korupsi Dana Visa On Arrival, Depkum HAM Periksa 80 Pegawai
Terserang Flu, 4 Dokter RSHAM Periksa Sampel
JAKARTA (Waspada): Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum HAM) memeriksa sekitar 80 orang pegawainya yang terlibat dalam penyalahgunaan pembayaran Visa on Arrival di Bandara Ngurah Rai, Bali. “Kita periksa sekitar 80 orang yang terbukti terlibat dengan mencocokan dengan data elektronik penggunaan Visa on Arrival,” kata Menkum HAM Andi Mattalatta di kantornya, Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (31/7). Menurut Andi, ditaksir kerugian negara mencapai sekitar Rp 6 miliar dalam jangka waktu 6 bulan. “Ini yang kita masih periksa lagi,” ujarnya. Visa on Arrival sendiri adalah visa yang mempermudah para turis dari luar negeri un-
Kasus Flu Babi Di Medan Bertambah
tuk medapatkan visa di Indonedia. “Visa ini ada dua jenis. Ada tarif 10 dollar dan 25 dollar Amerika. Kalau masa tinggalnya lebih seminggu, turis itu membayar 25 dollar,” kata dia. Oleh karenanya, pegawai yang terbukti menyalagunakan biaya Visa On Arrival tersebut, wajib mengembalikan dana yang sudah diambilnya. “Di samping juga akan dikenai Peraturan Pemerintah (PP) nomer 30 tentang kepegawaian,” jelasnya. Depkum HAM juga menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjajaki kerjasama tentang dugaan penyalahgunaan pembayaran Visa on Arrival. “Kita akan bekerja sama dengan BPK untuk mengaudit hal ini,” pungkasnya. (dtc)
KPK Selamatkan Uang Negara Rp4 Triliun JAKARTA (Antara): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelamatkan uang negara sekitar Rp4 triliun pada tahun 2009, kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di Jakarta. “Itu penyelamatan keuangan negara dari sektor pencegahan dan penindakan korupsi,” katanya di Jakarta, Jumat (31/7). Sampai dengan Juli 2009, KPK telah melakukan berbagai upaya penindakan tindak pidana korupsi. Upaya penindakan yang berkahir di pengadilan itu telah berhasil mengembalikan uang negara sebanyak Rp600 miliar. Ia mengatakan, sisa pengembalian uang negara berasal dari sektor pencegahan tindak pidana korupsi. Pencegahan dilakukan dalam bentuk
pengembalian aset negara, pengembalian uang sektor migas, pengelolaan fasilitas sosial, dan sebagainya. Ia menjelaskan, jumlah penyelamatan keuangan negara itu telah disampaikan dalam laporan persemester. Laporan itu sudah disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Departemen Keuangan. Tingkat pengembalian uang negara itu lebih banyak dibandingkan dengan pengeluaran KPK untuk biaya operasional pemberantasan korupsi. KPK mendapat anggaran Rp250 miliar pada 2009. Sampai dengan Juli 2009, menurut Haryono, KPK baru menghabiskan 20 persen dari total anggaran, atau sebesar Rp50 miliar.
KPK Akan Kumpulkan Lembaga Pengawas Instansi Pemerintah JAKARTA (Antara): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumpulkan seluruh lembaga pengawas instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membahas berbagai upaya pemberantasan korupsi, kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di Jakarta, Jumat (31/7). “Kita akan tunjukkan kepada mereka bahwa pengawas internal memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pemberantasan korupsi,” kata Haryono. Pengawas internal yang dimaksud adalah jajaran inspektorat jenderal di setiap departemen, kementerian, dan lembaga di tingkat pusat. Selain itu, KPK juga akan mengundang berbagai lembaga pengawasan instansi pemerintah di tingkat daerah. Pertemuan itu rencananya akan digelar di Jakarta pada bulan Agustus 2009. Menurut Haryono, instansi pengawas belum berperan sebagaimana mestinya. Bahkan, beberapa instansi pengawas bersikap apatis terhadap praktik melawan hukum. Selain itu, Haryono menjalskan, instansi
pengawas kurang bertindak cepat dalam mengantisipasi kemungkinan timbulnya tindak pidana korupsi. Beberapa instansi pengawasan baru melakukan pengawasan setelah sebuah instansi menggunakan keuangan negara. Bahkan beberapa dari mereka baru melakukan pengawasan setelah terjadi tindak pidana korupsi. “Seharusnya mulai mengawasi sejak proses perencanaan,” kata Haryono. Haryono juga berharap agar instansi pengawas tidak perlu ragu untuk melakukan pengawasan, walaupun melibatkan pimpinan instansi tersebut. “Budaya `ewuh pekewuh` harus dihilangkan,” kata Haryono menambahkan. Setelah menemukan indikasi pelanggaran, instansi pengawas juga harus segera melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum. Haryono menegaskan, penegakan hukum akan berjalan baik jika fungsi pengawasan di setiap instansi dilakukan secara maksimal.
Kasus Asian Agri Perlu Disidik Ulang JAKARTA ( Waspada):Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Ditjen Pajak hingga kini masih belum bersepakat terkait kasus dugaan penyelewengan pajak Asian Agri. Kejagung meminta penyidik pajak membahas ulang kasus tersebut. “Ada yang tidak match antara JPU (jaksa penuntut umum) dengan penyidik. Petunjuk JPU itu kasarnya, kalau mau menyidik pajak, jalannya lurus.Penyidikannya jalannya (akan) lurus (juga). Akhirnya bengkok. Itu diikuti terus oleh JPU, tidak ketemu-ketemu. Nah ini persoalannya,” ujar Jaksa Agung Hendarman Supandji. Hal itu disampaikan Hendarman di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (31/7). Menurut Hendarman, penyidik masih memiliki kekeliruan dalam menetapkan tersangka dan saksi. “Kami melihat, ada saksi yang menjadi tersangka dan yang sebetulnya tersangka menjadi saksi,” jelasnya. JPU sendiri, kata Hendarman, telah memberikan petunjuk kepada penyidik pajak. Keja-
gung pun beranggapan perlu adanya penyidikan ulang atas kasus di perusahaan milik Sukanto Tanoto tersebut. “Jadi perlu dilakukan penyidikan ulang. Pembahasan ulang,” katanya. Sebelumnya, Pada 3 April 2009, Kejaksaan Agung dan Departemen Keuangan telah bertemu untuk menyamakan persepsi terkait pemenuhan unsur-unsur penggelapan pajak yang melibatkan Asian Agri Group. Mengenai unsur-unsur yang disepakati, terdapat empat unsur yang disepakati pemenuhannya pada Pasal 39 ayat (1) huruf c UU 16/2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Namun program percepatan pada kasus yang diduga merugikan negara Rp 1,4 triliun tersebut molor hingga batas waktu tidak ditentukan. Penyidik pada Direktorat Pajak Departemen Keuangan dan penuntut umum pada Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Agung kembali menemukan ketidaksepahaman. Akibatnya, berkas dua dari sepuluh tersangka mengalami bolak-balik perkara. (dtc)
Polisi Tantang Hacker Bongkar Blog ‘Noordin’ JAKARTA (Waspada):Mabes Polri menantang para hacker di Indonesia untuk membobol blog yang memuat pernyataan resmi orang yang mengaku bernama Noordin M Top terkait aksi bom di JW Marriott dan Ritz Carlton. Dalam laman mediaislam-bushro nama Noordin ditulis Nur Din bin Muhammad Top. Blog berisi pernyataan ia bertanggung jawab atas ledakan yang terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton. Bom bunuh diri di dua hotel ini menewaskan sembilan orang dan melukai 55 orang lainnya. “Saya minta, justru kan banyak hacker di Indonesia yang minta. Ayo coba bisa buktikan, bela bangsa ini cari itu semua, berikan info agar bisa ditangkap,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Nanan Soekarna di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Jumat (31/7). Menurut Nanan, tim cyber crime Mabes Polri saat ini sedang mengejar orang yang memposting pernyataan tersebut. “Mudahmudahan segera terlacak,” kata dia. Bom yang terjadi di Marriott dan Ritz Carl-
ton mengejutkan bangsa Indonesia. Sebab, sekitar empat tahun, tak ada teror bom yang terjadi di nusantara. Teror bom terakhir, Bom Bali II terjadi 1 Oktober 2005. Kejadian bom terakhir menewaskan sembilan orang, dua diantaranya dua bomber bunuh diri. Tiga pebisnis asing, Nathan Verity, Craig Senger, dan Garth McEvoy ikut menjadi korban. Sampai saat ini siapa sebenarnya pelaku pengeboman belum terungkap. Polisi telah menyebar sketsa wajah dua tersangka pelaku bom bunuh diri di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton. Salah satunya digambarkan sebagai pria berusia 16-17 tahun, berkulit putih, rambut lurus hitam pendek, tinggi badan 180 centimeter, dan ukuran sepatu 42-43. Sedangkan tersangka pengebom di Ritz Carlton diduga seorang laki-laki dengan ciriciri: umur kira-kira 40 tahun, kulit sawo matang, rambut lurus, pendek, dan hitam; serta tinggi badan 165 sentimeter. (VIVAnews)
KPAI Akan Ajukan ...
Ia menjelaskan, undang-undang pengadilan anak batasan usia anak juga menggunakan konsep “belum kawin” atau dengan kata lain seseorang dianggap menjadi dewasa secara hukum jika sudah kawin meski usianya belum 18 tahun. Padahal menurut undang-undang perlindungan anak, lanjut dia, konsep kawin atau belum kawin tidak menentukan status seseorang secara hukum sudah dewasa atau masih anak-anak. “Hal yang seperti ini bisa merugikan kepentingan anak, karena itu kami meminta masukan dari berbagai pihak untuk mengajukan uji materiil terhadap undang-undang pengadilan anak,” kata Hadi. Anggota Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aisyah Amini juga berpendapat undang-undang itu perlu diperbaiki. “Jangan sampai ada lagi anak yang mendapat stigma buruk karena berhadapan dengan hukum. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perhatian khusus supaya masa depan mereka tidak menjadi lebih gelap,” demikian Aisyah Amini.
labelisasi dan merugikan kepentingan terbaik anak. Dengan undang-undang perlindungan anak, istilah `anak nakal mestinya disesuaikan dengan istilah yang lebih netral seperti `anak yang berkonflik dengan hukum`,” jelasnya.
Densus 88 Lacak ... Laporan Heru sudah ditindaklanjuti penyidik Polres Mataram yang memeriksanya di ruang penyidikan selama dua jam lebih, kemudian permasalahan tersebut diserahkan ke Densus 88 Polda NTB. Setelah dimintai keterangan di Markas Densus 88 Polda NTB, Heru dipulangkan ke kediamannya. Menurut AKBP Sukarman, apa yang dikatakan Heru masih bersifat informasi sehingga kebenarannya masih perlu diklarifikasi dengan pengecekan lapangan. “Lokasi yang disebut Heru ketika ia melihat orang mirip Noordin M Top sudah diamati, tidak sampai olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) karena hanya bersifat informasi,” ujarnya.
Antara
ISOLASI: Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf (kiri) menjenguk sejumlah santri yang menjalani perawatan di ruang isolasi Pondok Pesantren Babussalam, desa Banjarejo, Pagelaran, Malang, Jawa Timur, Jumat (31/7). Sebanyak 123 santri di pondok pesantren tersebut diduga terinfeksi virus AH1N1 dan harus menjalani perawatan di ruang isolasi.
Polri Yakin Bom Kuningan Terungkap Dua Bulan JAKARTA (Antara): Polri berkeyakinan dapat mengungkap kasus ledakan bom di Hotel JW Marriott dan RitzCarlton, Kuningan, Jakarta, dalam jangka waktu dua bulan, berdasarkan berbagai pengalaman dalam mengungkap kasus ledakan bom, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Nanan Sukarna. “Bom Bali I saja terungkap setelah 41 hari, bom Marriott tahun 2003 terungkap setelah tiga hari. Saya pikir bom yang kemarin itu (17/7) terungkap tidak lebih dari dua bulan,” katanya di Jakarta, Jumat (31/7). Namun ia mengakui, Polri mengalami kendala untuk mengungkap kasus itu sebab Polri tidak memiliki data kedua pelaku bom bunuh diri. Bahkan, jaringan kepolisian di ASEAN juga tidak mengenal kedua pelaku bom bunuh diri itu. Kondisi itu berbeda saat
bom Marriott 2003 di mana Polri telah memiliki data pelaku bom bunuh diri yakni Asmar Latin. “Dengan data itu, polisi lalu datangi pihak keluarga untuk tes DNA sehingga dalam tiga hari setelah kejadian, kasus ledakan bom Marriot 2003 dapat terungkap cepat,” katanya. Polri juga mengharapkan agar masyarakat bisa membantu Polri untuk mengidentifikasi dua pelaku bom bunuh diri. “Sketsa wajah pelaku sudah disebarkan ke mana-mana tapi belum ada informasi dari masyarakat yang mengenal kedua orang itu,” katanya. Pada 22 Juli 2009, Polri merilis dua sketsa wajah pelaku bom bunuh diri kedua hotel itu. Sketsa wajah itu dibuat berdasarkan temuan dua potong kepala yang ditemukan di dua lokasi ledakan.
Ciri fisik potongan kepala di Hotel JW Marriott antara lain berjenis kelamin laki-laki, umur 16-17 tahun, kulit putih, rambut hitam lurus pendek, tinggi badan diperkirakan 180190 cm, dan ukuran sepatu sekitar 42-43. Ukuran sepatu dapat diketahui karena polisi menemukan sepatu yang diduga dipakai pelaku bom bunuh diri di Marriott. Potongan kepala yang ditemukan di Hotel JW Marriott dipastikan pernah berada di kamar 1808, Hotel JW Marriott berdasarkan uji DNA dengan sisir dan sikat gigi yang berada di dalam kamar itu. Sedangkan sketsa potongan kepala yang ditemukan di Hotel Ritz-Carlton antara lain berciri-ciri jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, kulit sawo matang, rambut hitam lurus pendek, dan tinggi badan sekitar 165 cm.
ICW: Ketiga Pasang Capres Langgar UU Para Penyumbang Tidak Cantumkan NPWP JAKARTA (Waspada): Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai tiga pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2009 telah melanggar ketentuan UU 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Pasalnya, para penyumbang dana kampanye ketiga pasangan tersebut tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Dalam Undang-Undang Pilpres jelas syaratnya penyumbang harus menyertakan NPWP dan ini jelas agar penyumbang dapat terukur secara ekonomi,” kata Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (31/7). Dalam data yang dipaparkannya, pemilik dana kampanye terbesar terdapat pada pasangan Mega-Prabowo dengan total dana kampanye Rp 257.600.050.000, disusul pasangan SBY-Boediono dengan Rp 232 miliar dan di posisi ke tiga pasangan JK-Win dengan Rp 83.327.864.390. Namun, dana kampanye sebesar Rp 104 miliar bagi pasangan Mega-Prabowo yang berasal dari sumbangan perorangan tidak dilengkapi dengan NPWP. Sementara Rp 20 miliar dana kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum juga tidak menyertakan NPWP. Sedangkan untuk pasangan capres nomor urut dua, SBY-Boediono, ICW menemukan 17 nama penyumbang individu dengan total nilai sumbangan sebesar Rp 17.291.830.000 tanpa NPWP dan 57 penyumbang/badan hukum dengan total sum-
bangan sebesar Rp 35.060.000.000 yang tidak dilengkapi dengan NPWP. Untuk kandidat capres nomor urut tiga, JK-Wiranto, ICW menemukan 10 nama penyumbang dengan total nilai sumbangan sebesar Rp 945 juta tidak dilengkapi dengan NPWP. Sedangkan sumbangan dana kampanye sebesar Rp 500 juta yang berasal dari badan hukum atas nama PT Satria Sukses Makmur juga tidak dilengkapi dengan NPWP. “Dan sumbangan individu yang tidak jelas/tidak diketahui identitasnya ada 55 nama penyumbang dengan total dana sumbangan Rp 173.500.000. Sedangkan sumbangan perusahaan yang identitasnya enggak jelas ada
JAKARTA (Antara): Jaksa Agung Hendarman Supandji optimistis berkas kasus Antasari Azhar lengkap (P21) pada awal Agustus 2009. “Kelihatannya program tercapai, awal Agustus bisa P21,” katanya, di Jakarta, Jumat (31/7). Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Antasari Azhar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasrudin Zulkarnaen. Selain itu, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Wiliardi Wizar dan bos media cetak nasional, Sigit Haryo Wibisono, serta Jerry Hermawan Lo (perantara), sudah ditetap-
kan sebagai tersangka. Lima orang yang bertindak sebagai eksekutor kasus pembunuhan tersebut, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya sudah dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan ke Kejari Tangerang, Banten. Hendarman menyatakan, jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus itu, aktif memberikan petunjuk kepada penyidik supaya cepat selesai. “Kalau dilihat dari program ini kelihatannya program tercapai. Jadi program kalau saya cek-cek itu kelihatannya petunjuk-petunjuk sudah bisa dipenuhi oleh penyidik baik formal maupun materil,” katanya.
Pria Aceh Divonis ...
kap polisi Malaysia bersama dua temannya asal Aceh juga, Zulhasman dan Bob ketika pulang kerja di Klang, Selangor 13 Februari 2006. Ketika tertangkap, polisi menemukan 2 kg ganja di badan Rahmat dan sedikit shabu di kantongnya. Entah mengapa, pihak kepolisian melepaskan Bob, setelah dimintai keterangan, sebagai pemilik ganja dan shabu di tangan Rahmat. Dalam pernyataannya di kantor polisi, Bob mengaku ganja dan shabu yang dipegang Rahmat adalah miliknya. Tapi kemudian Bob dilepaskan dan juga tidak bisa dihadirkan oleh kejaksaan pada saat sidang Rahmat dan Zulhasman. Zulhasman sudah dibebaskan oleh pengadilan Shah Alam 5 Mei 2009. “Saya juga tidak menyangka hakim memberikan vonis
bebas kepada Rahmat yang ketika ditangkap sedang memegang ganja 2 kg,” kata pengacaranya Susana Ismail. Walau ada temannya bernama Bob mengakui ganja itu miliknya mungkin itu yang menjadikan alasan hakim memberikan vonis bebas kepada putra Aceh itu. Jaksa Malaysia menuntut Rahmat Mustafa dengan pasal 39B sebagai pengedar Narkoba yang jika terbukti dapat dikenakan hukuman gantung sampai mati. Karena jumlahnya 2 kg, jaksa juga menuntut agar Rahmat dihukum gantung sampai mati. Ketika divonis bebas, Rahmat tampak sangat bergembira. Dia segera menelefon temannya. Dalam sekian menit, dua orang temannya datang menjemput Rahmat dan pergi.(m07)
Begitu divonis hukuman mati, Ahmad langsung mengajukan banding ke pengadilan tinggi (mahkamah rayuan) Malaysia. Warga Aceh lainya dibebaskan Pada persidangan lainnya di pengadilan yang sama, seorang warga Aceh yang tertangkap tangan membawa 2 kg ganja dan shabu-sahbu dinyatakan bebas tak bersalah oleh hakim Syed Ahmad Helmi Jumat. “Karena pemilik ganjanya bukan terdakwa dan jaksa gagal mendatangkan pemilik ganja itu maka saya nyatakan Rahmat Mustafa bebas dari segala tuduhan,” kata hakim Syed Ahmad di pengadilan negeri Shah Alam. Rahmat Mustafa ditang-
161 penyumbang badan hukum/perusahaan dengan nilai total Rp 22.779.195.090,” ujarnya Menurutnya, ketentuan untuk mencantumkan NPWP dalam penyumbang dana kampanye bukan hanya untuk melengkapi syarat administrasi. Karena makna dari pencantuman NPWP, menurutnya, adalah untuk menguji sejauh mana transparansi dari para pasangan capres-cawapres dan para penyumbang dana kampanye tersebut. Ia juga mengaku data-data yang dimiliki oleh ICW tersebut akan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang baru, Mochammad Tjiptardjo, untuk ditindaklanjuti. “Data-data ini akan kita sampaikan ke Dirjen Pajak,” katanya. (Kps)
Berkas Antasari P21 Awal Agustus
MEDAN (Waspada): Garagara terserang flu, empat dokter yang bertugas di RSUP H. Adam Malik (RSHAM) terpaksa menjalani pemeriksaan sampel darah dan cairan tenggorokan. Sementara, kasus flu babi di Kota Medan terus bertambah setelah seorang remaja dinyatakan positif terserang virus H1N1 setelah melakukan perjalanan dari Singapura. Hingga saat ini, sudah sembilan kasus flu babi ditemukan di Medan. Informasi yang diperoleh Waspada di lapangan, Jumat (31/7) malam, empat dokter yang menjalani pemeriksaan sampel tersebut berinisial dr. M, dr. E, dr. F dan dr. Il. Meski secara klinis belum menunjukkan gejala flu babi, namun mereka termasuk kelompok yang berisiko tinggi tertular penyakit tersebut. Apalagi, RSUP H. Adam Malik yang menjadi tempat para dokter tersebut bertugas merupakan rumah sakit rujukan pasien flu babi. Diduga, keempat dokter tersebut memiliki riwayat pernah kontak langsung dengan pasien flu babi. Sedangkan penderita flu babi yang baru berinisial YF,
16, penduduk Kota Medan. Sebelumnya, YF melakukan perjalanan dari Singapura. Di tempat terpisah, Kordinator Lapangan Pandemi Flu Dinas Kesehatan Sumut dr. Surya Dharma yang dikonfirmasi Waspada mengakui adanya empat dokter di lingkungan RSUP H. Adam Malik yang terserang flu dan menjalani pemeriksaan sampel. Menurut Surya, pemeriksaan sampel darah dan cairan tenggorokan tersebut sebagai upaya antisipasi flu babi. “Tapi, belum diketahui apakah mereka pernah kontak langsung dengan pasien flu babi atau tidak,” tambahnya. Mengenai kasus flu babi yang bertambah di Kota Medan, Surya mengatakan, YF masuk ke RSUP H. Adam Malik Medan pada Rabu (29/7) sore. Hasil pemeriksaan laboratorium Depkes RI menunjukkan bahwa YF positif terserang virus H1N1. “Dia harus tetap diisolasi dan mendapatkan perawatan intensif. Kemudian, diambil lagi contoh cairan tenggorokan dan darah untuk diperiksa kembali. Kalau sudah dinyatakan negatif, YF baru dibenarkan pulang,” demikian Surya.(m26)
Putusan MA ... Menurut Andi, apabila putusan MA itu dilaksanakan, maka sisa suara tidak lagi diperhitungkan, hanya suara yang memenuhi BPP saja yang dihitung untuk mendapat kursi. Padahal, tidak semua partai di daerah pemilihan yang memenuhi BPP, sehingga akan ada kursi yang kosong. “Kalau menggunakan rumus yang bisa mendapat kursi adalah yang mampu memenuhi 100 persen BPP, maka masih ada kursi yang tidak terisi,” katanya. Partai politik yang tidak lolos penghitungan tahap pertama, tidak akan bisa maju ke tahap kedua karena pasal yang mengatur tahap kedua dibatalkan, ujarnya. Sementara itu, KPU berencana untuk membahas masalah putusan MA ini dalam rapat pleno yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 1 Agustus 2009. Andi berharap melalui rapat pleno ini dapat diambil keputusan yang dapat menjadi acuan bagi penyelenggara pemilu maupun pihak lainnya. “Kita berharap juga putusan itu sudah pasti, bahwa ada yang bisa jadi rujukan, mengingat ada anggota DPRD yang sudah dilantik di awal Agustus ini,” katanya. Menurut Andi, putusan MA ini dikeluarkan setelah KPU menetapkan hasil pemilu legislatif dan perolehan kursi. Fakta ini, katanya, akan dijadikan pertimbangan dalam rapat pleno untuk memutuskan sikap KPU sebagai penyelenggara pemilu terhadap putusan MA.
Caleg DPD Sumut ... “Sebab keputusan penghitungan ulang DPD adalah putusan sela MK. Karena itu hasilnya akan kami berikan kepada MK untuk melanjutkan sidang dengan memberikan keputusan final terkait gugatan sengketa perolehan suara DPD asal Sumut,” katanya. Dengan begitu, menurut Irham, tidak akan ada celah untuk gugatan kembali terhadap hasil rekapitulasi penghitungan ulang DPD tersebut. Sebab masa gugatan sengketa hasil pemilu di MK sudah daluwarsa. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang tersebut, perolehan suara sejumlah caleg DPD menurun drastis. Seperti jumlah suara caleg DPD Yopie S. Batubara yang turun drastis dari 194.655 menjadi 130.706 suara. Berkurang 63.499 suara. Sementara itu di tempat terpisah caleg terpilih DPD RI asal Sumut Darmayanti Lubis mengaku lega dengan hasil tersebut. Karena dirinya sempat khawatir mengingat tipisnya selisih suara anatara dirinya dengan caleg nomor urut berikutnya. Darmayanti mengatakan agar semua pihak tidak ada lagi yang merasa dikalahkan dalam Pemilu 2009. Biarlah dijadikan pelajaran bagi sistem demokrasi di Indonesia. Agar tidak lagi terulang pada Pemilu maupun Pilkada berikutnya. “Kita ambil hikmahnya saja. Jangan sampai ada yang merasa dikalahkan di sini,” katanya. (h11) Perolehan suara Caleg DPD RI Asal Sumut 1. Rudolf M. Pardede. 2. Parlindungan Purba 3. Rahmat Shah 4. Darmayanti Lubis 5. Sumurung Harianja 6. Arif Sarjono 7. Bahdin Nur Tanjung
: 609.539 : 367.105 : 394.285 : 311.920 : 291.344 : 250.060 : 203.800
Perolehan Suara Sebelum Penghitungan Ulang 1. Rudolf M. Pardede. 2. Rahmat Shah 3. Parlindungan Purba 4. Darmayanti Lubis 5. Sumurung Harianja 6. Arif Sarjono 7. Bahdin Nur Tanjung
: 620.118 : 394.100 : 395.085 : 313.871 : 290.649 : 249.132 : 203.420
2.252 Peserta SNMPTN ... Persyaratan untuk melakukan pendaftaran ulang adalah menyerahkan dua lembar fotocopy STTB/SKHU yang telah dilegalisir kepala sekolah dan apabila fotocopy belum dilegalisir dapat dilegalisir di Unimed dengan memperlihatkan STTB/ surat keterangan hasil ujian asli. Menyerahkan enam lembar pas foto warna 3 x 4 cm untuk ditempel pada formulir Kartu Plus Mahasiswa dan surat keterangan dokter yang menyatakan sehat. Selain itu, membawa Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari Kepala Sekolah yang bersangkutan, surat pernyataan kesediaan menaati segala peraturan yang berlaku di Unimed yang ditandatangani di atas meterai Rp6.000. “Saat pengambilan formulir registrasi ulang harus dilakukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Bila pada waktu yang telah ditetapkan, para calon mahasiswa baru belum mendaftar, maka dengan alasan apapun haknya sebagai mahasiswa Unimed dinyatakan gugur,” jelas Syawal Gultom. 1.023 Diterima Di USU Sementara itu, Universitas Sumatera Utara (USU) menerima 1.023 mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN tahun akademik 2009/2010 ini, yang akan ditampung pada 44 pogram studi. Sebelumnya jumlah peserta yang mengikuti ujian melalui jalur SNMPTN di USU sebanyak 19.661 orang dengan rincian IPA: 7.407, IPS: 5.890 dan IPC: 6.363 orang. “Pengumuman SNMPTN dapat diakses di web site www. snmptn.ac.id atau usu.ac.id, tanggal 1 Agustus 2009 mulai pukul 00:00 atau juga dapat dilihat di media cetak (koran) di terbitan Medan,” papar Bisru. (m41)