Waspada,rabu 14 agustus 2013

Nusantara

WASPADA Rabu 14 Agustus 2013

A9

42 Anggota FPI Jadi Tersangka Bentrok Di Lamongan

Antara

SERTIJAB KABAHARKAM POLRI: Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Oegroseno (kiri) bersama penggantinya Irjen Pol. Badrodin Haiti melakukan salam komando usai mengikuti upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kabaharkam Polri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/8). Badrodin Haiti sebelumnya menjabat sebagai Asisten Operasi Kapolri, menggantikan Oegroseno yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri.

Konveksi Capres Demokrat etik yang ditandatangani semua peserta konvensi.

Suadi juga menyampaikan, ada beberapa kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta agar lolos menjadi peserta konvensi.

“Tapi ada juga persyaratan tambahan, misalnya harus tanda tangan pakta integritas, termasuk kode etik didalamnya. Kalau dia pengurus partai lain, maka harus non aktif dari jabatan struktural. Dan syarat lainnya yang menyangkut kompetensi, kemampuan, punya jaminan manajemen diri, dan keberpihakan pada rakyat,” kata Suaidi.

Publik Simpati Dengan Aksi Nyata Hatta Rajasa JAKARTA (Waspada): Program aksi nyata yang dilakukan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa (foto) mendapat simpati masyarakat, dan menjadi salah satu faktor yang mendorong publik memilihnya sebagai calon presiden 2014 .

“Saya pilih Hatta Rajasa sebagai capres 2014 sebab aksi nyata yang digelar saya rasakan langsung,” ujar Kurniawati ,33, warga Jakarta, pemenang jajak pembaca Nonstop, Selasa (13/8).

Koordinator jajak pembaca, Iwan Siregar juga mengakui, apa yang disampaikan Kurniawati. “Dari 2500 kupon yang masuk, Hatta masih kokoh di puncak dengan perolehan 21 persen,” kata Iwan.

Sementara, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra berhasil menyodok ke peringkat kedua dengan 19 persen, disusul Menteri BUMN Dahlan Iskan di peringkat ketiga sebesar 18 persen.

Sedangkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri memperoleh 13 persen, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 9 persen dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mendapatkan 2 persen. 8 Persen responden memilih capres lain.

Sebelumnya, Ketua Harian Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) PAN Putra Jaya Husin menyatakan, program ‘Aksi Nyata’ akan terus dilakukan pada skala nasional hingga dapat membantu masyarakat yang belum terjangkau.

Kegiatan aksi nyata yang telah dilakukan PAN, di antaranya program perbaikan 1.000 Masjid periode 2010–2013, Wirausaha MAPAN (Maju Bersama PAN), menyerahkan traktor dan pompa air untuk petani di Banyuwangi, memberikan jaring serta peremajaan perahu untuk nelayan di Cirebon, serta memberikan mesin jahit kepada puluhan penjahit di Desa Cijurey, Sukabumi. (aya)

Irmadi Lubis Siap Berkompetisi Di Dapil Sumut 1 JAKARTA (Waspada): Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) H. Irmadi Lubis (foto) menegaskan kesiapannya untuk berkompetisi sebagai calon legislatif pada Pemilu 2014 mendatang.

Walaupun dirinya ditempatkan di daerah pemilihan (dapil) Sumut I, yang disebutsebut sebagai salah satu dapil “nereka” karena di dapil ini partai politik peserta Pemilu menempatkan calegnya yang sudah senior, Irmadi Lubis akan bekerja keras meyakinkan rakyat pemilih di Dapil Sumut 1, sehingga rakyat memberikan kepercayaan kepada dirinya.

“Penempatan sebagai caleg di Sumut 1 merupakan kepercayaan partai yang besar dan bagi saya tantangan yang berat untuk kembali meyakinkan rakyat. Karena itu, saya maju menjadi wakil rakyat dengan modal ketulusan hati, dan ingin memperjuangkan aspirasi rakyat Sumut. Wakil rakyat bukan tuan, tetapi pelayan rakyat,” tegas Irmadi Lubis, Selasa (13/8) di Jakarta.

Irmadi mengakui pesaingnya dari parpol lain cukup berat, sebab para caleg di Dapil Sumut 1 ini rata-rata adalah petahana , seperti Ruhut Sitompul, Sutan Bhatoegana dan Ramadhan Pohan dari Partai Demokrat, Tifatul Sembiring

Antara

SEJUMLAH tersangka kerusuhan dari Front Pembela Islam (FPI) Lamongan, digiring anggota Kompi 1 Batalyon A Pelopor Satbrimobda Jatim, usai pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jatim, Surabaya, Selasa (13/8).

Sebulan Diterapkan, Kemendikbud Siap Evaluasi Kurikulum Baru

Tak Ada Politik Uang JAKARTA (Antara): Sekretaris Komite Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy memastikan bahwa tidak ada money politics (politik uang) dalam konvensi Partai Demokrat.

“Penentu siapa peserta yang lolos dari konvensi adalah melalui survei atau polling kepada masyarakat. Masyarakat lah yang menentukan siapa Capres yang akan diusung Partai Demokrat, bukan petinggi ataupun orang yang memiliki pengaruh di Partai Demokrat,” kata Suadi di Jakarta, Selasa (13/8).

Komite Konvensi, katanya, hanya menjaga agar tidak terjadi politik uang, yaitu melalui kode

SURABAYA (Antara): Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menetapkan 42 anggota Front Pembela Islam (FPI) Paciran menjadi tersangka kasus bentrok antara anggota FPI dan warga di Paciran, Lamongan, pada Senin (12/8) lalu.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Awi Setiyono di Surabaya, Selasa (13/8) sore, polisi juga menetapkan lima warga Dusun Dengok, Desa Kandangsemangkon, Lamongan, sebagai tersangka dalam kasus bentrokan itu.

Bentrokan itu dipicu oleh kegiatan penyisiran yang dilakukan anggota FPI di penyewaan playstation di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, pada 8 Agustus 2013.

Sebelumnya Awi menjelaskan, selama penyisiran anggota FPI menganiaya beberapa orang di tempat persewaan playstation.

Tindakan itu membuat warga Blimbing pada 11 Agustus melakukan pembalasan kepada anggota FPI yang menganiaya rekan mereka.

Dan pada 12 Agustus, anggota FPI mencari orang yang menganiaya rekan mereka di Dusun Dengok, Desa Kandang Semangkon, Kecamatan Paciran. Mereka kemudian melakukan perusakan dan melukai satu orang.

Bentrokan antara warga dan anggota FPI di Lamongan mengakibatkan tiga orang mengalami luka bacok dan beberapa sepeda motor rusak.

Polisi menyita sejumlah senjata termasuk pedang, parang, celurit, pisau, besi batangan, balok kayu, dan badik dari orangorang yang terlibat bentrok.

(PKS), Meutia Viada Hafid (Golkar), Hasrul Azwar (PPP) dan Nurdin Tampu-bolon (Hanura).

Namun, dengan modal sosial yang selama ini dilakukan dengan cara rutin ke daerah pemilihan mengunjungi konstituennya, serta mesin politik yang terus berjalan Irmadi siap berkompetisi secara fair dan beretika pada Pemilu 2014 men-datang.

Irmadi mengakui akan menerapkan strategi khusus untuk mendapatkan suara dari pemilih pemula yang jumlahnya cukup signifikan. “Meski persaingan ketat akan terjadi, bukan hanya dengan kader parpol yang berbeda, tapi juga di internal partai, tetapi secara pribadi saya siap bersaing. Yang penting persaingannya secara sehat,”tandas Irmadi Lubis.

Diakuinya dalam kondisi dan perkembangan politik sekarang ini, memang tidak sedikit yang demi popularitas dan meningkatkan elektabilitas seorang caleg menggunakan jasa konsultan politik. Namun dia yakin, rakyat pemilih di Dapil Sumut 1 adalah rakyat yang cerdas dan akan memilih wakilnya agar berkualitas.

Pada sisi lain, anggota Komisi VI DPR ini juga menegaskan untuk tidak terjebak dengan politik uang. (aya)

PGRI: Hasil Evaluasi Jangan Menjadi Alat Pembenaran JAKARTA (Waspada): Kurikulum baru akan diterapkan efektif dari 6000 lebih sekolah di seluruh Indonesia pada 19 Agustus mendatang. Setelah satu bulan pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev).

“Monev yang dilakukan bukan sampling, tetapi sensus.

Setiap sekolah sasaran akan dilihat,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh usai acara halal bi halal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (13/8).

Mendikbud menjelaskan, aspek pertama yang akan dilihat selama monev adalah terkait materi atau bahan ajar. Kegiatan monev akan melibatkan guru, peserta didik, kepala sekolah,

Tiap Tahun Rata-rata 70 RUU Dihasilkan DPR JAKARTA (Waspada): Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan setiap tahun rata-rata 70 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dihasilkan DPR, yang meliputi beberapa sektor, baik ekonomi, politik, hukum dan sosial kemasyarakatan. Saat ini, 23 RUU sedang dalam pembahasan tingkat I dan akan selesai pada masa sidang I dan II. “Saya sudah menyarankan pada anggota untuk menyeimbangkan tiga fungsi (legislasi, anggaran, pengawasan), yaitu 60% fungsi legislasi dan 40% fungsi anggaran dan pengawasan,” ujar Marzuki Alie, Selasa (13/8) di gedung DPR. Dijelaskan, selalu ada prioritas tiap tahunnya, mana saja RUU yang perlu segera diselesaikan. Penentuan prioritas tersebut atas kesepakatan pemerintah dan DPR. Walaupun demikian, diakuinya masyarakat banyak mengeritisi minimnya produk DPR di bidang legislasi dan DPR terus berupaya untuk meningkatkan produk legislasinya.

Marzuki mengingatkan bahwa masyarakat perlu diberi pengetahuan yang benar dan lengkap soal mekanisme pembahasan RUU di DPR. Prosesnya cukup panjang dan membutuhkan kecermatan dan ketelitian.

Masyarakat harus paham bahwa urusan RUU meliputi semua proses yang harus dijalani, sejak penyusunan naskah akademik, perumusan RUU, pembahasan, masukan dari masyarakat, dan sebagainya yang itu memerlukan kecermatan, ketelitian, dan kemampuan.Sehingga, dapat menghasilkan kualitas RUU yang berpihak pada kepentingan rakyat.

DPR, kata Marzuki, tidak ingin RUU yang dihasilkan justru dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atau bahkan tidak merepresentasikan keinginan masyarakat.

Pada sisi lain, guna meningkatkan kinerja di bidang legislasi, Ketua DPR Marzuki Alie berencana membentuk law center (LC) yang akan memperkuat basis data dalam penyusunan RUU.(aya)

Polisi Ekspose Tersangka Pembunuh Fransisca Yovie BANDUNG (Antara): Polisi mengekspose dua tersangka pembunuh manajer perusahaan pembiayaan Fransisca Yovie atau Sisca di Aula Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung.

Tersangka berinisial W dan A dihadirkan dalam gelar perkara pada Selasa (13/8) petang. Mereka mengenakan baju oranye, celana pendek hitam dan kupluk hitam.

Kedua tersangka, yang ditangkap beberapa hari lalu, menerangkan kronologis penjambretan pada Senin (5/8) yang mengakibatkan korban Sisca meninggal dunia.

Dalam gelar perkara itu, polisi juga menunjukkan sejumlah barang bukti seperti baju milik Sisca, dompet, sepeda motor yang digunakan tersangka, telepon genggam, baju para tersangka saat beraksi, sepatu korban, mobil Nissan Livina milik korban, serta notebook milik korban.

Polisi masih mencari barang bukti lainnya seperti tas milik korban, golok milik tersangka, serta beberapa baju milik tersangka.

pengawas, komite sekolah dan orang tua.

“Mereka diminta tanggapan dan kesan terhadap buku. Hal ini diperlukan sebab buku ini akan digunakan sebagai acuan buku pada semester 2, yang saat ini sedang disusun,” katanya.

Aspek lainnya, lanjut Nuh, adalah guru. Rapor guru akan dilihat sejak pelatihan nasional guru inti hingga guru sasaran.

Tujuannya adalah ingin diketahui nilainya sebelum dilatih dan sesudah dilatih. “Kalau nilainya rendah akan dicek di lapangan sebagai proses pendampingan,” imbuhnya.

Ditambahkan Nuh, proses pendampingan memang tidak dilakukan dari awal. Alasannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada guru melakukan kegiatan proses belajar mengajar.

Selain dinilai terhadap penguasaan materi dan metodologi mengajar, para guru juga akan dinilai kemampuannya dalam melakukan evaluasi. Jika sebelumnya penilaian menggunakan sistem numerik, sekarang dengan sistem deskriptif.

“Bisa jadi guru mengalami kesulitan dalam menilai. Oleh karena itu, diberikan pendampingan dalam melakukan evaluasi,” kata Nuh.

Kegiatan pendampingan melibatkan unsur dari instruktur nasional, guru inti, lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) serta mahasiswa S2 dan S3 yang memahami konsep kurikulum. Hasil evaluasi akan digunakan untuk perencanaan implementasi Tahun Pelajaran 2014/2015.

Menanggapi rencana monev yang dilakukan pemerintah pada pelaksanaan kurikulum baru, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menilai hal itu tidak banyak manfaatnya. Apalagi di tengah kontroversi kurikulum itu sendiri, Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo, bahkan pesimistis hasil survei itu bermanfaat.

Menurut Sulistyo, survei, evaluasi, kajian atau bahkan penelitian memang diperlukan dalam setiap pelaksanaan keputusan atau kebijakan. Tujuannya adalah memberi umpan balik demi sebuah perbaikan. Tapi survei terhadap implementasi kurikulum 2013 yang akan dilakukan oleh Kemdikbud nanti, menurutnya, berbeda dengan kebijakan lainnya. Sebab, sekolah sasaran implementasi kurikulum hanya sekolah eks Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan terakreditasi A.

“Percuma, karena yg dinilai itu eks RSBI yang jelas-jelas sudah bagus pelaksanaan program belajar mengajarnya.

Jadi, hasil survei ini tidak banyak manfaatnya untuk menggambarkan implentasi kurikulum 2013 itu,” kata Sulistyo, Selasa (13/8).

Menurutnya, jika hasil yang diperoleh baik maka akan hal itu wajar karena sekolah yang jadi sasaran memang istimewa.

Tapi akan menjadi tidak wajar jika nantinya hasilnya jelek, apalagi jika implementasinya di sekolah yang biasa, bahkan sekolah yang kurang bagus.

PGRI sendiri pernah meminta agar kurikulum tematik integratif itu dijadikan pilot studi. Artinya, kurikulum diujicobakan di sekolah terakreditasi A, B dan juga C. ”Bila ini yang dilakukan Kemdikbud, kami yakin sensus itu akan sangat bermakna,” kata Sulistyo.

Dalam hal ini, PGRI masih berharap pemerintah jujur dalam memanfaatkan hasil sensus yang sudah menjadi rencana ke depan tersebut, agar bermanfaat. “Jangan sampai sensus itu dijadikan alat pembenaran kebijakan yang sesungguhnya masih kontroversi itu,” pungkas Sulistyo.(dianw)

Para Elite Berupaya Pertahankan Dinasti JAKARTA (Waspada): Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan, banyaknya calon-calon presiden dari keluarga penguasa, maupun muka lama merupakan contoh nyata perilaku elit yang tetap berupaya mempertahankan dinasti.

Sikap seperti ini tidak berbeda dengan sifat para raja yang berusaha mempertahankan kekuasaannya. “Meski UUD kita sudah membantasi masa jabatan presiden selama 2 periode, tapi bukan berarti para penguasa tidak bisa melanjutkan kekuasaannya dengan memainkan politik dinasti. Mereka memainkannya juga melalui UUD yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara, termasuk kerabat penguasa untuk melanjutkan kekuasaan.

Para calon presiden yang sudah berkali-kali gagal dan mantan penguasa yang ingin kembali menjadi penguasa juga memainkan celah ini,” ujar Asep

ketika dihubungi wartawan, Senin (12/8).

Menurutnya, seorang raja selalu berupaya mempertahankan kekuasaannya melalui dinasti yang dibentuknya.

Kekuasaan pun sifatnya menjadi warisan. Padahal pewarisan kekuasaan seperti model zaman dinasti menimbulkan perlawanan rakyat, yang kemudian melahirkan demokrasi.

Dirinya mencontohkan Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah tidak bisa lagi maju sebagai capres berusaha mewariskan kekuasaanya kepada iparnya Pramono Edhie Wibowo dan juga mungkin kepada besannya Hatta Radjasa.

Begitu juga Prabowo Subianto yang pernah jadi menantu Penguasa Orde Baru Soeharto.

“Orang-orang yang pernah jadi penguasa seperti Jusuf Kalla juga memiliki sikap seperti ini ingin terus berkuasa, demikian juga dengan Wiranto yang sudah berkali-kali menjadi capres tetap berusaha membangun dinastinya sendiri.

Ketua Umum Partai Golkar,

Aburizal Bakrie yang sudah memiliki bisnis, tapi tetap ingin menjadi presiden.

Meski secara konstitusi ini sah-sah saja dan dihalalkan, tapi sikap seperti ini sama sekali jauh dari nilai-nilai ideologi demokrasi yang sesungguhnya.,” tegasnya.

Para pemimpin, mantan pemimpin dan calon pemimpin itu, menurutnya, sadar betul bahwa untuk melanggengkan kekuasaan maka kekuasaan itu harus dilebarkan.

Politik, menurutnya, memiliki etika dan fatsun yang harus dijaga. Jika hal ini terus berlanjut maka demokrasi akan habis.

Demokrasi mengajarkan untuk berkompetisi dengan sehat dan terbuka yang memberi ruang bagi seluruh warga negara yang memiliki kemampuan untuk meyakinkan dan merealisasikan ideologi-ideologi yang dipercaya membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Demokrasi bukan cara untuk mencari-cari alasan untuk tetap menjadi penguasa,” tandasnya. (aya)

Omset Penjual Bendera Terus Merosot

“Belilah Bendera Baru, Supaya Kami Tetap Makan...”

PERINGATAN hari Kemerdekaan 17 Agustus sudah di depan mata.

Masyarakat di berbagai penjuru tanah air mengenang tanggal bersejarah itu, salah satunya dengan mengibarkan bendera negara di masing-masing rumah. Itulah cara paling sederhana guna menunjukkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air.

Di saat itulah, para penjual bendera mencoba mengadu peruntungan.

Berkeliling kampung atau menanti pembeli di pinggir jalan, berharap banyak orang yang berniat membeli bendera baru.

Salah satunya Roni. Pria asal Cirebon, Jawa Barat yang tinggal di wilayah Serpong, Banten ini, sudah sejak era pemerintahan Presiden Soeharto menjadi pedagang bendera. Usaha musiman itu, dilakukan pria yang sehari-harinya mencari nafkah dengan mengumpulkan barang rongsokan ini, dengan penuh kesabaran.

Seperti saat siang yang panas itu, Selasa (13/8), Roni tengah berjalan mencari pembeli di seputar Pamulang, Tangerang Selatan. Sejumlah orang menghentikan langkahnya dan membeli dua helai bendera ukuran sedang seharga masing-masing Rp 25 ribu.

“Alhamdulillah masih ada yang mau beli. Sudah empat hari jalan kaki, baru terjual lima bendera,” katanya, seraya tersenyum kecil.

Beberapa tahun belakangan, menjual bendera jelang 17 Agustus memang tidak seramai dulu. Jika pada era kepemimpinan Soeharto dia mampu menjual puluhan bendera dalam waktu sepekan, kini hanya tinggal kenangan.

“Dari tahun ke tahun, semakin sedikit orang yang beli bendera. Padahal saya perhatikan kalau keliling, banyak bendera yang dipasang warnanya sudah pada kusam. Merahnya, ada yang sudah jadi coklat...haha,” kata Roni.

Sebenarnya Roni memahami kalau semakin jarang orang membeli bendera, mengingat bendera adalah barang awet. Tidak setiap tahun orang berniat membeli bendera baru, karena yang lama masih dapat dipakai.

“Tapi tahun demi tahun penurunannya drastis. Saya sampe bingung, mau jalan ke mana lagi. Soalnya bendera saya masih banyak,” ujarnya, polos.

Hal yang serupa dirasakan Anwar. Pria paruh baya yang menggelar dagangan bendera merah putih di pinggir Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu mengeluhkan minimnya pembeli.

“Mungkin karena masih banyak yang mudik, jadi lupa beli bendera baru,” kata Anwar. Anwar menjual bendera berbagai ukuran.Yang ukuran besar dengan panjang sekitar 90 cm dan lebar 50 cm dijual dengan harga Rp 70 ribu. Yang ukuran lebih kecil dijual Rp50 ribu, Rp45 ribu sampai yang paling kecil Rp10 ribu.

“Tapi biasanya paling laku bendera plastik yang belinya satu kantong. Biasnaya untuk menghias jalanan atau aneka lomba,” kata Anwar.

Anwar dan Roni masih menyisakan harapan untuk beberapa hari ke depan.

Semoga, masih banyak orang yang mau membeli bendera baru.

“Saya sih yakin. Masih ada orang yang senang kalau benderanya bukan putih merah jambu atau putih coklat saking sudah lama dipakai. Beli bendera baru, supaya kami tetap makan,” kata Roni, setengah berharap. (dianw)

Waspada/dianw

Sejumlah orang tengah melihat-lihat bendera merah putih dagangan Roni (bertopi biru).

Dari tahun ke tahun, omset jualan bendera merosot.