Medan Metropolitan
WASPADA Jumat 31 Juli 2009
9
Penertiban Ternak Babi Sebelum Ramadhan MEDAN (Waspada): Pj Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap, MM mengatakan, penertiban ternak babi di wilayah Kecamatan Medan Denai dimulai sebelum bulan suci Ramadhan tiba. Hal itu dilakukan untuk mengatasi keresahan warga yang terganggu melaksanakan ibadah. “Kita tetap prioritaskan untuk menertibkan ternak babi di Kota Medan. Saat ini sedang digodok payung hukumnya dan hampir selesai.Bilakitamainharustuntas,” ucap Rahudman kepada Waspada, Kamis (30/7). Ketika ditanya tanggal berapa mulai ditertibkan, dia tidak menjawab secara rinci. Namun, katanya, pelaksanaan itu dimulai
sebelum Ramadhan tiba. Seperti diketahui, keresahan wargaterhadapternakbabisemakin tinggi karena musim hujan telah tiba. Mereka mengungkapkan, saat ini bukan saja mencium aromanya, namun limbah babi tersebut mulai naik ke halaman rumah karena banjir. “Sudah 30 tahun warga di Kec. Medan Denai menghirup
Developer Keluhkan Kebijakan PDAM MEDAN (Waspada): Sejumlah developer di kota ini mengeluhkan kebijakan PDAM Tirtanadi yang menghentikan pemasangan sambungan rumah baru mulai Juni 2009 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kebijakan itu mengakibatkan proses pencairan dana KPR dari bank terhambat. “Hal ini merugikan. Kami sangat menyesalkan kebijakan PDAM itu. Karena akibat tidak ada air, pencairan KPR terhambat,” kata Sekretaris DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumut Jafar Syahbuddin Ritonga kepada Waspada, Kamis (30/7). Ritonga menjelaskan, pemasangan air PAM adalah salah satu syarat pencairan KPR untuk rumah baru sehingga karena persyaratan itu tidak lagi bisa dipenuhi, maka bank tidak mau mencairkan KPR kepada developer. Selain itu, lanjutnya, saat ini banyak konsumen yang membatalkan transaksi akibat tidak tersedianya air PAM. “Sekarang ini siapa orang yang mau membeli rumah di Medan yang tidak ada air PAM-nya. Air itu kan salah satu persyaratan utama selain listrik,” katanya. RitongajugamenyesalkansikapPDAMyangmengambilkebijakan itusecarasepihaktanpamengajakparadeveloperuntukmembicarakan persoalan tersebut sebelumnya. Menurut Ritonga, langkah awal, DPD REI Sumut segera menyurati PDAM Tirtanadi untuk menyelesaikan persoalan itu. (h11)
aroma ternak babi. Lebih ironis bila bulan suci ramadhan tiba, masyarakatdisinikhususnyaumat muslim mulai resah. Pasalnya, seperti pengalaman setiap tahunnya tidak pernah tenang dannyamanketikamelaksanakan ibadah puasa. Namun, Pemerintah Kota Medan tampaknya tidak serius memperhatikan keresahan warga,” ucap warga. Nazir Masjid Al Ihsan Jalan
Tanggok Bongkar IX, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai Zulkifli mengatakan, sejak tahun 1980 ternak tersebut sudah meresahkan warga khususnya umat Islam. Yang lebih ironis lagi, ucap Zulkifli, masjid Al Ihsan berbatasanlangsungdenganlokasiternak babi tersebut. Jadi, setiap melaksanakan ibadah yang terlebih dahuluterciumadalahbauternak
Bank Sumut Serahkan Santunan Asuransi Jiwa MEDAN(Waspada):PTBank Sumut menyerahkan santunan asuransi jiwa “Sipanda” sebesar Rp143 juta kepada 20 ahli waris nasabah Tabungan Martabe. Santunan sebagai cermin kepedulian sosial tersebut diserahkan Direktur Umum PT Bank Sumut MYahya dan Kepala Cabang (Kacab) Utama Medan, Harmen Nasution, di Lantai 2 Gedung Bank Sumut Cabang Utama Medan, Kamis (30/7). Kepala Cabang Utama Medan Harmen Nasution menjelaskan, ahli waris penerima santunantersebutterdiridari8nasabah CabangUtamaMedan,6nasabah CabangSukaramaidan6nasabah Cabang Iskandar Muda. “Kepada
mereka diserahkan Rp143 juta tanpa mengenakan biaya apapun,” jelasnya. Sementara itu, Direktur Umum Bank Sumut M Yahya menambahkan, program penyerahan santuan asuransi jiwa dimulai sejak 4 November tahun 2003. Kepada setiap penabung TabunganMartabedanTabungan Haji Mabrur, otomatis masuk dalam program asuransi tanpa memungut premi. Dijelaskan, jumlah santunan yangditanggungmulaiRp500.000 hingga Rp25 juta. Besaran santunanpernasabahditentukan berdasarkan saldo tabungan dalam tiga bulan terakhir. “Jadi, inimerupakansalahsatumanfaat
MUI Medan Gelar Muzakarah MEDAN (Waspada) : MUI Kota Medan menggelar kegiatan muzakarah rutin, di aula kantor MUI Jalan Amaliun/Nusantara No 3 Medan, Sabtu (1/8). “Kegiatan ini terbuka untuk umum, membahas masalah yang sedang terjadi di tengah masyarakat dan menjadi persoalan umat,” kata Ketua MUI Kota Medan, Prof HM Hatta, melalui KTU, Muhammad Jahuri, SHI, Kamis (30/7), yang menyebutkan dalam pertemuan itu tampil sebagai pembicara Prof Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA. Jahuri mengatakan, pokok bahasan mengenai akidah dan tauhid dimulai pukul 09 Wib hingga selesai. Perbincangan ini, sambung Jahuri, begitu penting di tengah situasi saat ini di mana masih ada tumbuh keyakinan atau paham-paham yang bisa menyesatkan masyarakat muslim. “Akan banyak masalah yang bisa dipertanyakan kepada nara sumberterkaitpersoalanakidahdantauhid.Disampingitu,pertemuan ini menjadi ajang silaturrahmi sesama masyarakat, tokoh agama di Medan maupun dari berbagai daerah yang akan hadir. Sebab pertemuan dan diskusi ini dilaksanakan secara berkesinambungan setiap minggu pertama, dan ketiga. Muzakarah ini bagian dari pendidikan kepada masyarakat bidang ilmu agama yang diharapkan mempertajam kemampuan dan keilmuan mereka,” ujarnya. (m36)
DK KPU Diminta Tegas Sikapi Suap Di Paluta MEDAN (Waspada): Dua anggota KPUD Padanglawas Utara (Paluta) dilaporkan Caleg Dapil III Paluta, Kahirul Yusri Harahap, karena kasus suap. Himpunan Mahasiswa Portibi (Himport) meminta kepada Dewan Kehormatan KPU Sumut agar memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada keduanya dari keanggotaan KPUD Paluta. “Kami tidak mau demokrasi di Kabupaten Paluta sebagai otonom termudadiSumutdicederaidengansuap.Karenauntukmendudukkan seseorang menjadi anggota DPRD, harus murni pilihan rakyat bukan pilihananggotaKPUDdengansuap,”tegasKetuaMajelisPertimbangan Pusat Himpunan Mahasiswa Portibi, Ahmad Parulian Harahap, SH di Medan, kemarin. Menurut Parulian, laporan Khorul Yusri Harahap, kepada Panwaslu tentang dugaan kasus suap suatu pembuka pintu bagi Caleg lainnnya yang menjadi korban oleh oknum anggota KPUD. Sebab berdasarkan informasi, ada sejumlah Caleg lainnya yang menjadi korban. ‘’Bangunlah Paluta dengan kejujuran demi kesejahteraan rakyatnya, bukan dengan suap,’’ kata Parulian. Himport juga meminta Kepada Dewan Kehormatan KPU Sumut untuktidakragu ragumengambilkeputusandanbersikapindependen. Mereka berharap pihak berkompeten tidak hanya sebatas retorika, karenamahasiswaasalPalutamenginginkandemokrasitidaktercederai. Diamengatakan,jikaDewanKehormatanKPUtidakmensikapinya dengan tegas maka sejumlah elemen masyarakat termasuk Himport akan mengadukan persoalan ini ke Bawaslu di Jakarta, kata Ahmad Parulian Harahap. (m12)
Pengurus PDDI Audiensi Dengan Kapoldasu MEDAN (Waspada): Pengurus PDDI Sumut yang dipimpin oleh Parlindungan Purba, SH.MM, mengadakan audiensi, minggu lalu, dengan Kapoldasu, Irjen Pol Badrodin Haiti, di Mapoldasu JL.SM.Raja Medan. Audiensi dimaksudkan sebagai silaturrahmi antara pengurus PPDI Sumut dan Kapoladasu yang duduk sebagai salah seorang pembinan wadah donor darah itu. Ketua PDDI Sumut, Parlindungan Purba, bersamaWakil Ketua, Sony Firdaus, SH dan Sekretaris, Hadinata Rusli, BA melaporkan perkembangan PDDI Sumut kepada Kapoldasu. Menurut Parlindungan, Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial khususnya mendorong masyarakat agar peduli dan mau mendonorkan darahnya untuk orang lain. Adapun pelaksanaan pengambilan darah dilaksanakan langsung oleh Palang Merah Indonesia (PMI). PPDI di Sumatera Utara sudah terbentuk selama 2 tahun, yang manapelantikannyawaktuitudilaksanakandiMapoldasudandihadiri oleh Kapoldasu dan Gubernur Sumatera Utara. Kapoldasu, selaku pembina PDDI Sumut, menyambut baik kegiatan yang selama ini telah dilakukan, sehingga masyarakat Sumut mau mendonorkan darahnya sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan itu, Kapoldasu mengingatkan, agar masyarakat diberikan rangsangan-rangsangan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap sesama, sehingga masyarakat mau mendonorkan darahnya. Rangsangan-rangsangan tersebut bisa berupa, semacam kartu ataupun tanda donor yang dapat juga berfungsi untuk kemudahan pendonor darah memperoleh darah bilamana mereka memerlukan. Dalam penjelasannya itu, Purba mengakui dalam memperoleh darah kadangkala sangat sulit dan bisa juga menjadi sangat mahal. Akibatnya, masyarakat juga merasa enggan mendonorkan darah. Begitupun, katanya, apabila masyarakat pendonor diberikan apresiasi dan bahkan kemudahan dalam memperoleh darah.(m23)
babi. Apalagi bila hujan turun, limbah tersebut akan menguap sehingga umat muslim yang melaksanakan ibadah terpaksa tahan nafas. “Yang paling terasa baunya pada waktu shalat subuh. MakanyasetiapbulanRamadhan,umat muslim yang ada di sini sangat tersiksa untuk melaksanakan ibadah, karena aromanya sangat menyengat,” katanya. (h10)
Waspada/Ist
SANTUNAN: Direktur Umum Bank Sumut, M Yahya menyerahkan santunan asuransi kepada 20 ahli waris nasabah penabung Tabungan Martabe, di gedung Bank Sumut Cabang Utama Medan, Kamis (30/7).
menabungdiTabunganMartabe,” ucapnya. Dari November 2003Desember 2008 ungkap Yahya, total santunan yang diserahkan mencapaiRp12miliar.Sedangkan pada periode Januari-Juni 2009, jumlahnya mencapai sekitar Rp2 miliar yang diserahkan kepada sekitar 300 nasabah. Tabungan Martabe ini memilikifasilitaslayananmodern serta 78 unit ATM tersebar di seluruh Sumut dan Jakarta serta terkoneksi dengan jaringan ATM Bersama sekitar 13.000 unit seIndonesia sampai sekitar 4.000 unit jaringan ATM BankCard Malaysia yang tergabung dalam Malaysia Electronic Payment System (MEPS). Sejalan dengan itu dia mengimbau masyarakat Sumut menabung diTabungan Martabe serta meningkatkan jumlah saldonya. Hal ini dalam rangka partisipasi bersama membangun Sumut. Pasalnya katanya, semakin besar dana yang terhimpun, akan semakin banyak masyarakat Sumut, khususnya para pelaku UsahaMikroKecildanMenengah (UMKM), mendapatkan kredit untukmeningkatkanoperasional usahanya. Demikian juga untuk meningkatkan pembangunan di Provinsi Sumut, maupun Kabupaten/Kota. Sebab katanya, seluruh laba bersih yang diperoleh akan diserahkan kepada pemerintah daerah selaku pemegang saham untuk pembiayaan pembangunan. (m19)
62,96 Persen KK Di Sumut Tidak Tamat SD MEDAN (Waspada): Kepala Keluarga(KK)yangberpendidikan akademi dan perguruan tinggi di Sumatera Utara masih sangat kecil sekitar 6,14 persen dan 62,96 persentidaktamatSD.Sedangkan sebagian lagi hanya mengecap pendidikan dasar 9 tahun. “Hal ini harus mendapat perhatian serius dari setiap stakeholders, khususnya pemerintah pusat dan daerah,” kata Prof Badaruddin, Kapulit Kajian Strategis danOtdaLPUniversitasSumatera Utara (USU) pada seminar “RevitalisasiProgramKependudukan dan KB di Sumut Menuju Masyarakat Sejahtera” di Hotel Madani, Rabu (28/7). SeminaritudiadakanBKKBN SumutbekerjasamadenganUSU menampilkan narasumber Prof Badaruddin yang membawakan makalah “Pertumbuhan Penduduk Dalam Upaya Peningkatan
Kesejahteraan”, dr Noermadi Saleh dengan makalah “Menjadikan Keluarga Sehat Melalui KB” dan Harmein Nasution dengan makalah “Menjadikan Manusia Sebagai Human Capital”. Acara itu dihadiri Kepala BKKBN Sumut H Indra Wirdhana, Pembantu Rektor III USU dr Linda T Maas dan 130 peserta yang terdiri dari staf instansi pemerintah, swasta, anggota dan pengurusIkatanPenulisKB(IPKB) Sumut, dosen dan mahasiswa USU. Prof Badaruddin menyoroti kinerja pemerintahan di era reformasi dan desentralisasi yang tetapsepakatmengendalikanpertumbuhanpendudukharusterus dilakukan, akan tetapi ada kecenderungan pemerintah di era otonomi daerah memiliki komitmen yang lebih rendah terhadap pengendalian pertumbuhan
penduduk. “Karena itu harus ada keinginandankomitmenyangkuatdari pemerintah pusat dan daerah terhadap program KB, sehingga ke depan kependudukan tidak lagi menjadi faktor penghambat bagi proses pembangunan (peningkatan kesejahteraan) masyarakat Indonesia khususnya Sumut,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BKKBN Sumut IndraWirdhana, dalam seminar itu, sependapat dengan Badaruddin bahwa yang memegang kendali perhatian terhadap kebijakan dan impelementasi kebijakan KB adalah pemerintah kabupaten/kota. “Dinamika pengendalian keleharian ini hendaknya bisa tumbuhdanberkembangdiseluruh jajaran pemerintahan kabupaten/kota sampai tingkat paling bawah,” ujarnya. (m29)
Jhon Tafbu: Lulusan USU Harus Jadi Tokoh Nasional Kepemimpinan dan keberhasilan mahasiswa lulusan Universitas Sumatera Utara (USU), khususnya alumni Fakultas Ekonomi, menjadi tujuan JhonTafbu Ritonga, sang dekan. Representasi mahasiswa dari USU harus bisa berada di arena internasional,tidakhanyadiIndonesia. Penyampaian tegas dan optimis itu terlontar dari Jhon Tafbu yang mengharapkan banyak tokoh nasional berasal dari USU. Itulah sebabnya Latihan
Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) digelar di FE USU. Dan itulah pula sebabnya Jhon Tafbu telah mengundang beberapa pakar sebagai pembicara dan narasumber pada pelatihan itu untuk memberikan motivasi dan inspirasi yang diharapkan menjadi modal bagi para mahasiswanya. LKM ini menjadi ajang yang tepat bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dan bakatnya, menurut Jhon Tafbu. “Lulusan USU harus bisa jadi
Waspada Online
SAMBUTAN: Jhon Tafbu Ritonga saat menyampaikan sambutan pada penutupan acara LKM dio Fakultas Ekonomi USU, Kamis (29/7).
menteri di Indonesia. Lulusan USU harus bisa menjadi pelatih bagi para menteri di Indonesia.” JhonTafbu mengatakan itu pada penutupan acara LKM itu, Kamis (29/7), di hadapan ratusan mahasiswa dan para pembicara. Beberapanarasumberantara laintermasukAvianETumengkol, SyaifoelNazlyRachman,Tarmidzi dan Meutya Hafid, sebelumnya memberikan materi kepada para peserta LKM. “Acara ini merupakan bukti kepedulian Dekan FE USU itu untuk mengembangkan kemampuan mahasiswanya,” kata Jhon Tafbu. Pemimpin RedaksiWaspada Online, Avian ETumengkol, mendukung harapan JhonTafbu.“Visi dan misi bang Jhon Tafbu harus kita dukung penuh. Tidak banyak dosen yang memiliki paradigma pemikiran terhadap mahasiswanyasepertibangJhon,”kataAvian. Semangat JhonTafbu, menurut Avian, perlu dimanfaatkan denganbaik.“Bilasajasemuamahasiswa di USU bisa memahami visi dan misi serta spirit yang bang Jhon Tafbu miliki, tidak sedikit mahasiswa USU bakal berperan di Indonesia dan mengisi posisiposisistrategisdalampembangunanbangsa,”ungkapAvian.(m08)
Waspada/Hang Tuah J Said
PENERTIBAN PARKIR: Sebuah mobil Dinas Perhubungan sedang mengelilingi beberapa kawasan yang tidak tertib parkir di antaranya di Jl Semarang, Jl Surabaya, Jl Bandung dan beberapa jalan lainnya, Kamis (30/7). Dishub bekerja sama dengan Satlantas, Brimobdasu dan polisi militer melakukan pemantauan untuk menertibkan para kendaraan yang parkir sembarangan.
Besok Pengumuman SNMPTN USU Dan Unimed MEDAN (Waspada): Hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) akan diumumkan Sabtu (1/8) besok, serentak di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia termasuk Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (Unimed). Kabag Humas USU Bisru Hafi, S.Sos, M.Si menyebutkan, pengumuman hasil SNMPTN yang terdiri dari 57 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) di Indonesia termasuk USU dan Unimed diumumkan melalui website
http://www.snmptn.ac.id yang dapat diakses mulai pukul 00:00 pada 1 Agustus 2009. Bisru mengatakan, dari 19.617 peserta yang mengikuti ujian terdiri dari kelompok IPA 7.415, IPS 5.836, dan IPC 6.366, hanya 990 orang calon mahasiwa baru yang akan menempati kursi di 44 program studi S-1. Diumumkan Di Koran Rektor Unimed Prof. Syawal Gultom, M.Pd menyebutkan, selain diumumkan melaui situs web http://www.snmptn.ac.id pada 1 Agustus 2009, hasil ujian SNMPTN Unimed juga dapat dilihat melalui media cetak
(koran). Seperti diberitakan sebelumnya, dari 20.721 peserta yang mengikutiujiandiUnimedhanya akan menseleksi 2.150 calon mahasiswa baru yang akan menempati 36 program studi S-1 yang ada di Unimed. Sementara itu, mengenai hasil pengumuman ujian seleksi penerimaanmahasiswabarujalur ekstensi, Pembantu Rektor I Unimed, Prof. Slamet Triono kepadaWaspada menyebutkan, hasilnya akan diumumkan bersamaan dengan jalur SNMPTN. (m41)
Hak Ulama Tentukan Haram Halal MEDAN (Waspada): Ketua PW Muhammadiyah Sumut, H. Dalail Ahmad, menegaskan, yang berhak mengeluarkan atau memutuskan haram halalnya suatu produk makanan dan minuman adalah ulama. “Selain ulama, tidak ada yang berhak menentukan haram dan halalnya suatu makanan,” tegas Dalail ketika dihubungi Waspada di Medan, Selasa (28/8), menyusul masih kerasnya keinginan pemerintah dalam hal ini Depag untukmengambilalihfungsiMUI dalammenentukanjaminanhalal makanan. Dalail tidak ingin membicarakan persoalan itu lebih panjang karena pihaknya mendapat undanganDepagsu.“Sayadiundang soreini(Selasa,28/8-red)keDepag. Mungkin membicarakan soal itu (label halal red),” tutur Dalail. Menurut dia, tidak ada yang boleh menangani masalah menentukan halal haramnya suatu makanan dan minuman kecuali ulama dan wadah ulama yang legitimit adalah MUI. Alasan mengapa ulama yang harus menangani masalah itu, sebab menyangkut masalah syariat, sementara ulama berada
dalam posisi netral sedang pemerintah jangan melakukan intervensi. Ketua PW Al Washliyah Sumut,NizarSyarif,menegaskan, apapun alasannya persoalan haram halal harus ditangani lembaga ulama bukan pemerintah atau Depag. Menurut Nizar, kita bukan mengecilkan Keberadaan Depag sebagai institusi pemerintah yang menangani masalah agama. Bahkan, di dalam departemen tesebut juga banyak ulama yang baik dan berkualitas. Akan tetapi, keberadaan Depag sebagai institusi pemerintah bukan hanya dikuasai oleh muslimdanhanyamengurusipersoalan Islam dan umat Islam. Akan tetapi juga melayani kepentingan umat lain di luar Islam. Mengingathalitu,tegasNizar, penentuanharamdanhalalsuatu makanan oleh Depag sangat diragukan indepedensinya. Lagi pula, persoalan menentukan haram dan halal sama sekali bukan bidang dan porsinya Depag. Sebagai institusi yang puluhantahunsudahmemilikipengalamandalammenanganimasalah menentukan produk makanan
dan minuman halal, tidak begitu saja mengeluarkan sertifikat sebelum melakukan penelitian secara cermat di laboratorium dan peninjauan langsung ke lapangan. Cukup banyak proses yang harus dilalui sebelum MUI mengeluarkan sertifikasi halal terhadap suatu produk makanan danminuman.Mengingathalitu, tegas Nizar, tidak beralasan jika porsi menentukan haram dan halal suatu makanan dan minuman tersebut diambil alih oleh pihak lain. Menjawab pertanyaan tarik menariknya persoalan siapa yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal berkaitan dengan rebutan rezeki,Nizarmembantahnya.“Ini bukan persoalan rezeki akan tetapi adalah masalah tanggung jawab ulama kepada umat,” tegasnya lagi. Menurutnya, jika menyangkut soal rezeki, belum tentu orang yang banyak uang dan harta bisa masuk surga dan sehat. Contoh, saat ini banyak orang yang punya uang dan harta masuk tahanan. Jadi MUI ulama tidak merebut rezeki, tapi tanggungjawab untuk menjaga akidah umat. (m14)