Nusantara
4
WASPADA Jumat 30 Oktober 2009
‘Endapkan’ Pencurian Brankas KUD
Polda Aceh, Polres Aceh Utara Dilaporkan Ke Mabes Polri
Antara
JAKARTA (Waspada): Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Bukit Makmur Aceh, Chairi R melaporkan Polda Aceh dan Polres Persiapan Aceh Utara ke Propam Mabes Polri, Kamis (28/ 10), karena tidak menindaklanjuti kasus pencurian brankas milik KUD. Chairi datang ke Mabes Polri didampingi LSM Opas Indonesia mengungkapkan kekecewaannya atas penanganan kasus pencurian yang sudah 16 bulan tidak diproses, sedangkan pelakunya berkeliaran. Kasus pembobolan brangkas itu kata dia, merugikan KUD Bukit Makmur sebesar Rp540 juta. “Tetapi Polres Persiapan Aceh Utara tidak maksimal menindaklanjuti lapoaran pencurian itu,” katanya menyebutkan, pihaknya kemudian melapor ke Polda Aceh, Tetapi Polda Aceh juga tidak menindaklanjuti kasus itu dengan alasan belum memenuhi unsur. “Padahal polisi telah berjanji memproses kasus ini,” kata dia usai membuat laporan ke Propam. Meski sudah diketauhi pelakunya kata Chairi, polisi masih meminta masyarakat bersabar. “Sampai kami datang ke Mabes Polri, proses hukum kasus itu belum menunjukkan perkembangan,” sebutnya. Dikatakannya, pelaku pembobolan diduga dilakukan Sandi, tidak lain Kepala Desa Alue Leuhob bersama kakak iparnya Zainuri.
“Sebenarnya polisi tinggal tangkap karena pelakunya sudah jelas. Semua saksi menyatakan mereka berdua pelakunya,” kata Chairi. Kasus pencurian itu dilaporkan ke Polres Persiapan Aceh Utara dengan LP/139/XI/2007/ SPK tertanggal 13 November 2007. Polisi telah meminta keterangan 13 saksi berikut barang bukti linggis milik Zainuri dan sidik jari yang ditemukan di lokasi. Ketua LSM Opas Indonesia, Buyung Amin Nasution menambahkan, pihaknya bersama pengurus KUD Bukit Makmur mengadukan Polda NAD dan Polres Aceh Utara karena 700 anggota, terdiri petani dan pekerja kebun sawit mulai resah terhadap penanganan kasus itu. “Kami melaporkan Polres Aceh Utara karena lamban menangani kasus itu, sedangkan Polda NAD, karena surat Kapolda Nopol R/328/III/ 2009 tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya,” kata dia. Masyarakat sebutnya, keberatan atas jawaban Kapolda. Mereka bahkan sangat dirugikan atas lambannya penanganan kasus itu. “Bayangkan kasus ini mengendap di Polres Aceh Utara 16 bulan. Karena itu kami melapor ke Propam. Kami berharap dilakukan pemeriksaan kembali untuk memperoleh kebenaran bukti materil di lokasi kejadian,” tandas Buyung.(j02)
LOMBA ROKET AIR: Sejumlah panitia mengawasi pembuatan roket air yang terbuat dari botol minum bekas di rumah dinas Bupati Bantul, Yogyakarta, Kamis (29/10). Lomba roket air tersebut diikuti siswa SMP tingkat Nasional.
Anak Nias Tuntut KPK Periksa Bupati
Mendagri: Peran Gubernur Diperkuat
JAKARTA (Waspada): Lebih seratus masyarakat Nias tergabung dalam Forum Masyarakat Nias Peduli (Formanispe) kembali menggelar aksi demo ke Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan dugaan korupsi dana pemulihan pasca bencana gempa Nias sebesar Rp9,4 miliar yang melibatkan Bupati Nias, Binahati B Baeha. “Hari ini kami kembali datang menyuarakan aspirasi rakyat Nias, meminta pimpinan KPK mengusut dugaan korupsi dana bencana yang diberikan Menkokesra sebesar Rp9,4 miliar pada 2006 melalui DIPA nomor 0256/0/069-03/-/ 2006. Dana itu diduga diselewengkan bupati dengan modus mark-up pengadaan barang, tetapi tidak di distribusikan kepada masyarakat,” kata Ketua Umum Formanispe, Sonitehe Telambuana di Gedung KPK Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (29/10). Dikatakannya, aksi dilakukan untuk mendesak pimpinan KPK mengusut dugaan penyelewengan dana DIPA, seraya meminta KPK memanggil dan memeriksa bupati.
JAKARTA (Antara): Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi pada National Summit 2009, Kamis (29/10) mengatakan, pemerintah akan memperkuat peran gubernur atau kepala daerah dalam lima tahun mendatang.
“Penguatan peranan gubernur atau kepala daerah akan dilakukan melalui peraturan pemerintah, mengingat gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat,” katanya, Mendagri mengatakan, penguatan peran gubernur melalui PP itu masuk dalam program 100 hari Departemen
Dalam Negeri sehingga harus selesai dalam 100 hari. “Apakah pemilihan gubernur dipilih langsung oleh rakyat atau ditunjuk pemerintah pusat, itu tidak bisa dilakukan dalam seratus hari. Perlu pembahasan mendalam termasuk dengan DPR, DPD dan lainnya,” kata Gamawan. Yang penting kata dia, da-
lam program seratus hari adalah memperkuat peranan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai amanat UU. Gamawan menambahkan, PP penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan segera diajukan ke Departemen Hukum dan HAM untuk diharmonisasikan dengan
ketentuan hukum lainnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka acara National Summit 2009 yang dihadiri 1.500 peserta terdiri atas gubernur, bupati/wali kota seluruh Indonesia, kepala badan usaha milik negara (BUMN) dan seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Putra Agung Laksono Siap Nahkodai AMPI
Bahas Palestina, Komisi I Jadwalkan Rapat Dengan Menlu
JAKARTA (Waspada): Putra Menko Kesra Agung Laksono, Dave Laksono maju sebagai kandidat calon ketua umum Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) pada Munas mendatang. AMPI salah satu underbow Partai Golkar selama ini selalu di isi kaderkader elit Golkar, dan selalu menduduki posisi penting di Golkar. Tapi seiring bergulirnya waktu, AMPI seperti kehilangan posisinya. “Melihat kondisi inilah saya tertantang, dan saya tak ingin AMPI seperti kehilangan posisinya. Saya ingin AMPI punya peran besar di Golkar, jangan sampai kehilangan ruhnya,” kata Dave, Kamis (29/10) di Jakarta. AMPI kata dia, akan dibenahi sebagai wadah mensuplai kaderkader terbaik Golkar. Dia juga mengakui para kader AMPI yang terlatih bisa saja tidak hanya berkutat di Partai Golkar, tapi bisa lebih independen, karena memiliki AD/ART sendiri. “Saya ingin mengembalikan jaman keemasan AMPI sehingga perlu konsolidasi untuk kaderisasi ke depannya,” kata dia.(aya)
JAKARTA (Waspada): Komisi I DPR membidangi masalah luar negeri akan segera menjadwalkan rapat kerja dengan menteri luar negeri guna membahas serangan tentara Israel ke Masjid Al Aqsa di Palestina. Penjadwalan rapat kerja dengan Menlu disampaikan Ketua Komisi I, Kemal Azis Stamboel saat menerima sejumlah perwakilan Aqsa Working Group dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di ruang rapat Komisi I Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (29/10).
Dalam raker itu akan dibicarakan mengenai langkahlangkah diplomatik yang harus diambil pemerintah terhadap kasus itu. Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), M. Najib meminta Komisi I segera mengirim surat kepada Presiden SBY terkait aspirasi dari HTI dan Aqsa Working Group. Sedangkan Tantowi Yahya (F-PG) menilai serangan dilakukan Israel ke Masjid Al Aqsa sudah tidak dapat ditolelir. Untuk
itu Tantowi mendesak pemerintah segera membuat pernyataan resmi terhadap serangan Israel ke Al Aqsa. Ketua Komisi I Kemal Azis Stamboel menilai tindakan Israel merupakan kejahatan internasional. “Kami paham dan mengerti pelanggaran itu merupakankejahataninternasional,”kata dia. Dalam pertemuan itu delegasi juga meminta supaya Komisi I mendesak pemerintah segera memberi bantuan kepada rakyat Palestina. (aya)
Hampir Sebulan, Sumbar Masih Belum Menggeliat DUA hari lagi, persis sebulan gempa Sumatera Barat berlalu. Namun hingga saat ini raut wajah wilayah yang luluh lantak itu belum menggeliat bangkit dari ketidakberdayaannya. Puing-puing bangunan yang hancur banyak yang belum dibersihkan. Pusat-pusat perbelanjaan atau mall di Kota Padang sebagai ibukota
Waspada/Mursal AI
BERSIHKAN PUING: Seorang warga membantu membersihkan bekas reruntuhan di SD Negeri 17 Kenagarian Kuranji Hulu Kab. Padang Pariaman, Minggu (25/10).
provinsi pun tak ada yang beroperasi hingga hari ini. Seperti Plaza Andalas, Minang Plaza, Ramayana, Rocky Plaza, dan Matahari. Semua masih tutup. “Tak ada satupun pusat perbelanjaan yang buka. Kerusakan sangat parah sehingga belum ada satupun mal yang beroperasi,” ujar salah seorang Dosen Universitas Andalas (Unand) Padang DR. Ir. Arfa’i, MS kepada Waspada, Senin (26/10). Arfa’i mengatakan, tak hanya itu penyebab banyak plaza-plaza itu belum beroperasi. Trauma juga melanda para warga Kota Padang untuk mengunjungi bangunan-bangunan yang tinggi. “Sehingga mal yang dengan rusak ringan pun belum ada yang beroperasi, mungkin para pegawainya takut masuk kerja,” terangnya. Hal ini juga diungkapkan Salah seorang tukang ojek Siyan kepada Waspada, Senin (26/10). Kata Siyan, belum ada satu pun plaza yang buka di Padang ini akibatnya bisnis ojeknyapun menjadi sepi. “Kalau sekarang sunyi, kalau malam hari saja sekarang banyak orang yang tidak keluar rumah, meskipun malam Minggu. Berbeda dengan sebelum gempa.” Sementara itu warga di Desa Kenagarian Kuranji Hulu Kec. Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman, masih banyak yang menempati rumah yang tidak layak huni (retak-retak-red) tanpa memikirkan akibatnya. Mirisnya lagi, sejumlah masjid dan sekolah di Kuranji Hulu ini banyak yang ambruk. Kegiatan belajar mengajar pun terganggu. Seperti SD Negeri 17. Dari delapan ruangan yang ada, lima diantaranya hancur.Akibatnya,sebagianmuridterpaksabelajardidalamtenda. Hal ini diungkapkan Kepala SD Negeri 17 Murni, Spd kepada Waspada Minggu (25/10). Murni mengaku, meskipun sekolah mereka hancur para murid tetap bersemangat untuk belajar. Hanya saja jika hujan tiba, proses belajar mengajar ditunda karena di dalam tenda itu menjadi becek. “Kalau panas, sudah biasa. Untuk ke sekolah saja mereka jalan kaki walaupun jaraknya lumayan jauh. Apalagi jalannya naik-turun,” terangnya. Mengenai sekolahnya yang hancur, Murni berharap para donatur dan dermawan membantu memperbaiki sekolah-sekolah ini. Sebab, di tahun 2009 ini Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah untuk sekolah ini tak ada lagi. “Terakhir tahun 2007. Saya mohon bantuannya.” Katanya memelas. * Mursal AI/Aidi Yursal
Kata dia, dugaan mark-up itu telah dilapor ke KPK 5 Mei 2008 dengan nomor laporan 200805-000034. “Ini kali ke enam kami mendatangi KPK dengan harapan KPK memanggil dan memeriksa bupati,” katanya. Selama aksi, para demonstran membawa spanduk besar bertuliskan ‘Suara Anak Nias’ agar pintu hati KPK terbuka atas tindak pidana korupsi yang terjadi di Nias. Dari laporan ini kata Sonitehe, mereka telah mendapat penjelasan dari KPK pada 8 Oktober 2009 bahwa laporan dugaan mark-up bantuan Menkokesra telah masuk pada deputi penindakan KPK. “Karenanya kami berharap deputi penindakan KPK meneruskan laporan kami dengan memanggil dan memeriksa Binahati,” tandasnya. Sonitehe menambahkan, ada kekhawatiran kasus itu dihentikan. “Ini karena belum adanya pemeriksaan terhadap pejabat yang menangani dana DIPA. Kami mempertanyakan apakah KPK serius mengusut kasus yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menyakitkan rakyat Nias,” ucapnya.(j02)
Suryadharma Ali Pastikan Tak Mundur JAKARTA (Waspada): Suryadharma Ali memastikan dirinya tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), meskipun sudah dilantik sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Keputusannya untuk tetap memegang posisi ketua umum partai, karena memang tidak ada larangan mengatur seorang pimpinan partai politik yang diangkat jadi menteri harus mengundurkan diri dari parpol. Dia yakin rangkap jabatan yang diembannya tidak mengganggu kinerja sebagai anggota kabinet. “Saya jadi ketua umum PPP setelah menjadi menteri. Ketika saya mau jadi ketua umum PPP pada waktu lalu, presiden tidak melarang. Saya kan jadi menteri dulu baru jadi ketua umum,” ujarnya menjawab pers disela peringatan Sumpah Pemuda dan doa bersama untuk keselamatan bangsa di kantor DPP PPP Jl. Diponegoro Jakarta, Rabu (28/10) malam.
Acara berlangsung sederhana itu diikuti pengurus DPP serta seluruh ketua DPD, pimpinan dan anggota Fraksi PPP DPR termasuk Menpera Suharso Monoarto, para kiai dan pengurus DPW PP se Indonesia. Suryadharma menjelaskan, sebagai ketua umum DPP PPP, berbagai tugasnya sudah di distribusikan ke berbagai ketua bidang, wakil ketua umum, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara. “Mereka yang jalankan berbagai tugas itu. Jadi secara teknis saya tinggal mengontrol saja. Tetapi itu juga bisa dilakukan wakil ketua umum. Saya hanya mengecek,” katanya. Dari tiga ketua umum partai di KIB Jilid II, hanya Presiden PKS Tifatul Sembiring yang melepaskan jabatannya setelah terpilih sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi. Sementara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipilih menjadi Menakertrans juga enggan melepaskan jabatannya.(aya)