waspada jumat 30 oktober 2009

Page 1

Prakiraan Cuaca Jumat (30/10) Medan 24-330C

Berastagi 18-28 0 C

R. Prapat 24-330C

Parapat 19-29 0C

P. Siantar 20-30 C

Sibolga 22-32 0 C

0

Hujan guntur

Berawan

BMKG Polonia

WASPADA Demi Kebenaran Dan Keadilan

http://epaper.waspadamedan.com

JUMAT, Legi 30 Oktober 2009/11 Zulqaidah 1430 H

No: 22954 Tahun Ke-63

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947 Pendiri : H. Mohd. Said (1905 - 1995) Hj. Ani Idrus (1918 - 1999) ISSN: 0215-3017

Terbit 28 Halaman

Harga Eceran: Rp 2.500,-

Bibit Dan Chandra Ditahan Penahanan Dinilai Tidak Rasional Antara

BIBIT-CHANDRA DI MK: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah berbicara pada sidang Uji Materi UU KPK, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/10).

MK Kabulkan Sebagian Permohonan Bibit-Chandra JAKARTA (Antara): Mahkamah Konstitusi dalam putusan selanya memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan provisi (putusan sela) yang diajukan pimpinan KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. “Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) UU No 30/2002 tentang KPK, yakni pemberhentian pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan,” kata Ketua majelis hakim konstitusi Mahfud MD di Gedung MK di Jakarta, Kamis(29/10).

Lanjut ke hal 2 kol. 6

JAKARTA (Waspada): Setelah berstatus tersangka dan wajib lapor, kini dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah resmi dijebloskan ke dalam tahanan, Kamis (29/10). Penahanan kedua pimpinan KPK nonaktif itu diungkapkan Wakabareskrim Mabes Polri, Irjen Pol. Didik Maulana Arif Mansur kepada wartawan. Alasan penahanan kedua pimpinan KPK nonaktif kata Didik, karena persyaratan objektif sudah terpenuhi, yaitu sebagaimana diatur dalam KUHP ancaman penjara terhadap keduanya di atas lima tahun. Sedangkan alasan subjektifnya, Bibit dan Chandra dikhawatirkan mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti. Selain itu kata Didik, pihaknya sudah memeriksa 15

Lanjut ke hal 2 kol. 6

Waspada/Surya Efendi

PENGGUSURAN KIOS LIAR: Warga dan pedagang hanya bisa menyaksikan kios liar yang sehari-harinya ditempati pedagang monza dipinggir Jl. Willem Iskandar/Jl. Pancing yang dibongkar paksa tim gabungan Pemkab Deliserdang menggunakan alat berat, Kamis (29/10). Ribuan kios liar yang menjadi penyebab banjir dan dibangun di atas parit ini rata dengan tanah. Dua pemuda yang menghalangi penggusuran diamankan polisi dan beberapa ibu histeris dan pingsan saat kios mereka dihancurkan. Baca berita halaman 9

Eksepsi Antasari Ditolak

Transkrip Dan Rekaman Tak Diserahkan, Pimpinan KPK Bisa Kena Pidana Antara

DILARANG MASUK: Ketua KPK sementara Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) tertunduk ketika meninggalkan Bareskrim Mabes Polri Jakarta, Kamis (29/10). Pimpinan KPK dilarang masuk dan tidak diperbolehkan untuk menemui pimpinan KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto yang resmi ditahan.

BACA DI HALAMAN DALAM 1.500 Bangunan Liar Dibongkar 1.500 Lebih bangunan liar dan kios PKL, pajak ikan sore maupun tempat permainan biliar serta warung/kafe di sekitar Kantor Gubernur Jl. Pancing dan Jl. Selamet Ketaren, Desa Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, rata dengan tanah setelah alat-alat berat Pemkab Deliserdang menertibkan kawasan tersebut. 9

Empat Terdakwa Korupsi Di Langkat Divonis 13 Tahun Enam Bulan Mantan Kadis P dan P Langkat Drs Hj Azizah bersama tiga PNS di dinas itu Adita Bangun, Ismail Gunawan dan Legimun, terdakwa kasus korupsi DAK dan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) tahun 2007 divonis 13 tahun enam bulan penjara. 17

Liputan Haji 1430 H: 2.685 Jamaah Sumut Tiba Di Madinah Hingga Kamis (29/10) malam sekira pukul 20:00 Waktu Arab Saudi (WAS), lebih kurang 2.685 dari 8.126 jamaah calhaj embarkasi Medan tiba di Madinah. 12

Limbah Medis RSPM Bahayakan Pengunjung Limbah medis yang ada di lingkungan RSU Dr. Pirngadi Medan sangat membahayakan pengunjung termasuk pasien dan keluarganya. 10

Mendagri: Peran Kepada Daerah Diperkuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gumawan Fauzi pada National Summit 2009 mengatakan, pemerintah akan memperkuat peran gubernur atau kepala daerah dalam lima tahun mendatang. 4

Albayan Tangis Jabatan Oleh H Syarifuddin Elhayat

Mimbar Jumat-13

Terapi Ayat Mengatasi Rindu Keluarga Oleh Azhari Akmal Tarigan

Mimbar Jumat-14

WASPADA Peduli Sumbar Bantuan untuk para korban gempa Sumatera Barat bisa disampaikan melalui transfer Bank An. Peduli Ummat Waspada Bank Muamalat Cabang Medan No. Rek. 211.00002.15 Bank Mandiri Cabang USU No. Rek. 106-0002203803 Bank Syariah Mandiri Cab. Medan No. Rek. 006.000832.1 BNI Cab. Medan No. Rek. 005.7504808 Bank Sumut No. Rek. 100.02.04.0341445 Untuk keperluan publikasi, harap bukti setoran Bank dikirim melalui fax. 061-4511936 atau email: peduliummat@waspada.co.id Lihat daftar nama penyumbang di halaman 4.

JAKARTA (Antara): Anggota pengacara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto mengatakan, pimpinan KPK bisa kena pidana bila tidak memenuhi perintah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyerahkan transkrip dan rekaman dugaan kriminalisasi.

“Karena secara hukum, KPK harus menjalankan perintah MK,” kata Bambang Widjojanto usai sidang permohonan uji materi pemberhentian dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah di MK, Jakarta, Kamis(29/10). Bambang menegaskan, jika pimpinan KPK mengingkari

KPK Akan Serahkan Bukti Rekaman Ke MK JAKARTA (Antara): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersedia menyerahkan bukti rekaman pembicaraan yang diduga berisi rekayasa kasus yang menjerat pimpinan KPK kepada Mahkamah Konstitusi (MK). “Ini merupakan suatu hal yang konstitusional. Pimpinan KPK telah menyampaikan bahwa dokumen itu ada. Kalau ada dan mereka (MK) meminta, maka sesuai dengan aturan perundangan, maka kita harus menyampaikan,” kataWakil Ketua KPK, M. Jasin setelah sidang di MK, Jakarta, Kamis(29/10). Jasin menjelaskan, aturan perundangan secara tegas menyatakan MK berhak meminta

suatu secara paksa untuk keperluan pembuktian. Jasin menjelaskan, pimpinan KPK kemungkinan akan menyerahkan transkrip dan rekaman yang dimiliki KPK sebagai hasil penyelidikan perkara dugaan perkara korupsi. Hal itu sesuai permohonan pimpinan KPK non-aktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah serta penasihat hukum mereka. Jasin menjamin, bukti rekaman yang dimiliki KPK tidak akan mengalami perubahan sampai diserahkan ke MK. Dia menjamin tidak akan ada perubahan substansi rekaman.

Lanjut ke hal 2 kol. 4

atau menolak perintah menyerahkan rekaman dan transkrip tentang dugaan rekayasa penetapan tersangka terhadap dua pimpinan KPK nonaktif tersebut, maka pimpinan KPK pantas dihukum. Alasannya, tindakan menolak atau mengingkari perintah MK termasuk kategori upaya menghambat atau menghalangi proses penegakan hukum yang sedang berjalan (obstruction of justice). Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Abdul Mukhtie Fadjar memerintahkan KPK menyerahkan alat bukti

Lanjut ke hal 2 kol. 4

Balai Kartini Jakarta, Kamis (29/10). Even ini berlangsung hingga 1 November 2009. Di hadapan Gubsu H Syamsul Arifin, perwakilan negara sahabat, anggota DPR dan DPD RI, Ketua DPRD Sumut, para bupati dan walikota se-Sumut,

JAKARTA (Antara): Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, menolak eksepsi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar dan kuasa hukumnya, hingga sidang tetap dilanjutkan. “Mengadili, menolak eksepsi Antasari Azhar dan tim penasehat hukumnya, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan perkara sesuai hukum acara pidana yang berlaku,” kata pimpinan majelis hakim, Herri Swantoro, dalam putusan sela perkara dengan terdakwa Antasari Azhar, di Jakarta, Kamis (29/10). Antasari Azhar menjadi terdakwa perkara dugaan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasruddin Zulkarnaen. Antasari Azhar didakwa pasal pembunuhan berencana bersama-sama Kombes Pol Wiliardi Wizar (mantan Kapolres Jakarta Selatan) dan Sigit Haryo Wibisono (bos harian umum nasional). Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan keberatan dan kebenaran dalil

Lanjut ke hal 2 kol. 1

Lanjut ke hal 2 kol. 1

Ketua MK: Penahanan Tidak Salahi Ketentuan BANDA ACEH (Antara): Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan penahanan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak menyalahi ketentuan, dan itu diperbolehkan. “Polisi tidak salah, karena secara hukum Bibit dan Chan-

dra statusnya tersangka. Jadi, tidak ada yang salah,” katanya kepada wartawan usai memberikan ceramah di depan civitas akademika IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Kamis (29/10) petang. Ia mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapannya terkait

Lanjut ke hal 2 kol. 4

Menbudpar Buka Sumut Expo Di Jakarta Presiden Optimis Pariwisata Genjot Investasi Dan Dunia Usaha MEDAN (Waspada): Menteri Pariwisata Jero Wacik mengemukakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) optimis pengembangan sektor kepariwisataan akan berimplikasi kuat untuk menggenjot investasi dan dunia usaha. “Jadi, sektor kepariwisataan bukan sekadar bicara tentang

darmawisata. Maka yang paling utama adalah turis. Bila turis sudah datang, bagaimana mereka bisa merasa aman dan senang. Kalau turis mendapat kepuasan, akan makin banyak orang yang datang lagi. Dari situ akan datang investasi dan tumbuh dunia usaha,” ujar menteri saat membuka Sumut Expo di

Lemhannas: Qanun Bisa Diuji MA Atau MK JAKARTA (Antara): Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi mengatakan, keberadaan Qanun Jinayat di Aceh atau perdaperda diskriminatif di berbagai daerah, dapat diuji di Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK). “Masyarakat yang tidak puas atau gagal berjuang di Aceh terhadap itu bisa melakukan uji materi ke MK. Untuk perda, bisa ke MA atau langsung ke MK,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (29/10), dalam diskusi khusus bertajuk Kajian Hukum tentang Qanun Jinayat di Aceh. Muladi mengatakan, masyarakat punya hak untuk mengu-

jinya dengan empat konsensus dasar bangsa, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika untuk mengetahui apakah aturan-aturan itu menjunjung prinsip-prinsip kebangsaan dan kemanusiaan yang ada di dalam empat konsensus dasar itu. Menurut Muladi, adanya pro dan kontra di Aceh terhadap Qanun Jinayat dan perda yang dipermasalahkan tidak bisa disalahkan pula. Di provinsi yang disebut Serambi Mekah ini berlaku otonomi asimetrik yang bisa mengatur hal-hal secara khusus.

Lanjut ke hal 2 kol. 4

Tiga Warga Asahan Akan Gugat Malaysia

Waspada/ Ibnu Kasir

CENDERAMATA: Foto kiri, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Jero Wacik memperlihatkan cenderamata berupa foto Istana Maimoon yang diserahkan Gubsu H Syamsul Arifin SE dalam acara pembukaan Sumut Expo 2009 bertempat di Balai Kartini Expo Center, Jakarta, Kamis (29/10) . Pada acara yang sama Pjs. Walikota Medan Rahudman Harahap menyerahkan cendera mata berupa miniatur tugu Kota Medan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Jero Wacik.

Kami Tak Takut Gempa Walau 12 SR BEBERAPA hari setelah gempa kuat melanda Sumatera Barat yang memporakporandakan kota Padang dan Pariaman serta Pesisir Selatan, muncul isu yang cukup mengejutkan tentang gempa yang lebih kuat lagi dengan kekuatan 8,8 pada skala Richter. Isu yang berasal dari perkiraan kalangan ilmuwan Singapura dan negara-negara lain telah ditanggapi kalangan warga Sumbar dengan nada menantang. “Jangankan 8,8 pada skala Richter, gempa kekuatan 10 atau 12 pada skala richter pun kami tidak takut, karena itu merupakan peristiwa alam yang tentu juga munculnya sebagai bukti kebesaran Allah Yang Maha Kuasa Sang Pencipta Alam semesta,” kata Suardi, pemilik warung internet di kota Padang ketika diminta tanggapannya tentang isu gempa dahsyat yang bakalan melanda Sumatera Barat yang waktunya entah kapan itu. Menurut Suardi, bagi mereka sebagai warga yang berada di daerah rawan

KISARAN (Waspada): Tiga Warga Asahan yang bebas dari jeratan hukum gantung di Malaysia akan menggugat pengadilan Malaysia. “ Malaysia harus ganti rugi, karena telah menahan warga Asahan selama 3,4 tahun di penjara, dan hasil dari putusan sidang mereka tidak bersalah,” ujar Kordinator LBH Publiek Asahan Zasnis Sulung, Kamis (29/10) di kantornya. Oleh sebab itu, katanya, dia dan keluarga korban akan menuntut pengadilan Malaysia untuk mengganti rugi, karena telah menahan warga Indonesia yang tidak bersalah dengan waktu yang cukup lama. “ Saya sudah konsultasikan masalah ini dengan Direktur Indonesia Sociology Research

Lanjut ke hal 2 kol. 4

gempa, isu itu akan semakin memperkokoh keimanan mereka kepada Allah SWTdengan menjauhi laranganNya dan mengerjakan suruhanNya. “Yang sangat kami jaga dan pelihara adalah semboyan lama yang sudah turun temurun diwarisi dari para orangtua kami; ‘hidup berakal mati beriman’,” kata Suardi, pria pengusaha yang cukup tahu seluk beluk ajaran Islam. Dengan semboyan yang turun temurun itu, ungkap Suardi, berarti mereka yang bermukim di kota Padang dan Pariaman, atau daerah daerah mana saja di ranah minang, sudah siap untuk menghadapi bencana gempa. Menurut pria kelahiran tahun 1953 itu, gempa merupakan fenomena alam yang siapa saja tidak bisa menghalangi, kecuali doa dari orang-orang yang shaleh. Dan andaikata Sang Pencipta menghendaki. “Anda ingat saja bunyi ayat Al Qur’an:

Lanjut ke hal 2 kol. 1

erampang Seramp ang - Biarkan hukum sebagai panglima - He...he...he...


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.