Nusantara
A4
WASPADA Senin 5 November 2012
Pemda Dituntut Selesaikan Konflik Pertanahan Pertanian JAKARTA (Waspada): Pemerintah daerah (Pemda) dituntut untuk bisa menyelesaikan secara cepat setiap konflik pertanahan yang terjadi, terutama yang menyangkut pertanian. Bahkan Pemda harus berani menolak kehadiran perusahaan besar jika tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya termasuk petani. Demikian penegasan Menko Perekonomian Hatta Radjasa di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, akhir pekan, dalam acara pengu-kuhan dirinya sebagai Ketua Dewan Pembina Kontak Tani Andalan Nasional. “Jangan sampai petani kehilangan akses kehidupan dengan masuknya perusahaan besar. Jangan biarkan petani kehilangan akses air, akses laut, dan akses tanah,” tandas Hatta. Menurutnya, Pemda punya kewajiban untuk melindungi dan mendorong petani agar tercapai tingkat kesejahteraan terutama bagi kehidupan keluarganya. “Karena petani adalah ujung tombak sektor pangan,” katanya. Dia menambahkan, ada beberapa komoditi pangan yang menjadi perhatian utama pemerintah untuk mencapai kemandirian pangan. Di antaranya komoditi beras, gula, jagung, kedelai, sapi dan ikan. “Kemandirian pangan menjadi salah satu kunci untuk menjadi negara maju dan tidak selalu tergantung dari negara lain. Karena itu pemerintah akan bekerja “habis-habisan” untuk mencapai surplus pangan 10 juta ton,” ujar Hatta. Dijelaskan, masalah kemandirian pangan bukan hanya masalah penyediaan pangan dan harganya saja, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu mensejahterakan petani dan keluarga-nya. “Kita harus memproteksi petani misalnya dengan memberikan berbagai subsidi,” tuturnya. Lebih lanjut dikatakan, untuk meningkatkan pemerataan pangan di seluruh indonesia adalah dengan meningkatkan konektivitas di dalam negeri secara merata antar daerah. “Dengan peningkatan konektivitas maka harga pangan di dalam negeri akan merata. Selain itu, inovasi sangat diperlukan di bidang pertanian, sebab dapat menghasilkan produk pertanian yang unggul,” ungkapnya. Namun Hatta mengakui, kebijakan tersebut merupakan tantangan dan strategi bersama. Karena berupaya mendekatkan daerah penghasil pertanian dengan daerah yang membutuhkan, sehingga tercipta ketahanan pangan yang merata.(J03)
China Hibahkan 1000 Panel Surya
Waspada/Surya Efendi
PESAWAT HAJI: Sejumlah warga bersama anak-anak mengabadikan pesawat haji mengangkut jamaah Kloter 5 yang hendak mendarat di Bandara Polonia Medan dengan menggunakan handphone berkamera, Minggu (4/11). Foto lainnya lihat halaman A1.
Pengungsi Ingin Cepat Pulang
Kapolri: Pasukan Tak Ditarik Dari Lampung Sampai Situasi Aman Pihak Berkonflik Sepakati Perdamaian WAYPANJI (Antara): Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Timur Pradopo meninjau lokasi kerusuhan di Desa Balinuraga Kecamatan Waypanji, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (4/11) pagi sekitar pukul 06:00.
Antara
KASUS PEMBUNUHAN KWITO DAN DORA HALIM DI MEDAN: Istri dan anak Sun An korban kasus kekerasan dan rekayasa hukum, Sie Kim Tui (tengah) didampingi Koordinator Eksekutif Kontras Haris Azhar (kanan) menunjukkan foto Sun An korban kasus kekerasan dan rekayasa hukum saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Kontras, Jakarta, Minggu (4/11). Dalam keterangannya keluarga Sun An dan Ang Ho kecewa dengan putusan Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi yang menyatakan menolak permohonan kebebasan terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap pasangan suami istri Kwito dan Dora Halim di Medan, Sumatera Utara.
Infrastruktur: Jalinsum Lagi!... Bisa jadi itu memang faktor alam. Tetapi harusnya walau faktor alam ada solusi tanggap darurat yang bisa diberlakukan langsung untuk mengurai arus lalu lintas jika kejadiannya seperti itu. Walau sudah beberapa kali digambarkan di kolom ini, namun saya yakin ke depan tantangan terberat Sumatera Utara salah satunya adalah soal infrastruktur. Persoalan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, listrik dan sarana pendukung lainnya menjadi penting. Namun khusus infrastruktur jalan, kita harus mengakui kualitasnya di daerah ini ketinggalan daripada provinsi tetangga. Data yang ada mengungkapkan sepanjang 673 kilometer jalan provinsi di Sumatera Utara atau 30 persen dari total jalan provinsi dalam dalam kondisi rusak, sehingga menggangu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dari 2.749 kilometer jalan provinsi yang ada di Sumut, dalam kondisi baik hanya 1.213 kilometer, sedangkan dalam kondisi cukup baik sebanyak 862 kilometer hingga akhir 2011. Sepanjang 673 kilometer dalam kondisi rusak, baik ringan mau pun berat, yaitu 369 kilometer dalam keadaan rusak ringan dan 304 kilometer dalam kondisi rusak berat. Pemprovsu pasti mengaku kesulitan memperbaiki seluruh kerusakan jalan tersebut karena ‘mungkin’ keterbatasan anggaran. Tapi benarkah seperti itu? Anggaran yang tidak ada atau anggaran tersedia tapi tidak maksimal? Saya teringat pada laporan yang disajikan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang mencatat selama 2007-2011 anggaran pemerintah daerah untuk infrastruktur mencapai 11 persen hingga 13 persen per tahun. Di periode sebelumnya masih di bawah 10 persen. Dari belanja itu kalau misalnya di Sumut ada daerah memiliki APBD Rp2 triliun maka sekira Rp200 miliar lebih akan dilaokasikan untuk infrastruktur. Justru temuan KPPOD adalah: rata-rata panjang jalan yang rusak di tingkat kabupaten kota malah meningkat menjadi 44,4 persen per 2010 dibandingkan 2007 yang masih pada posisi 24,9 persen. Harusnya dengan peningkatan anggaran untuk infrastruktur pastinya perbaikan jalan juga akan semakin baik. Analisisnya memang sederhana. Bisa jadi realisasi anggaran tak dikelola maksimal. Atau tidak tepat sasaran. Bagi pebisnis infrastruktur menjadi sangat penting. Malah inilah salah satu kunci apakah investor mau masuk atau tidak ke Sumut. Kasus Sibolga yang saya ungkap di atas hanyalah sebagian kecil. Lihat misalnya bertahun-tahun jalan di Aek Latong walau statusnya jalan nasional tapi setidaknya pemerintah provinsi dan kabupaten kota mampu mengkomunikasikan itu ke Jakarta untuk menjadi prioritas. Belum lagi ruas jalan lain yang butuh perhatian. Pada prinsipnya masalah peningkatan infrastruktur itu memang ada dua hal penting. Pertama, keterbatasan anggaran dan kedua persoalan komunikasi. Saya bisa pastikan anggaran di seluruh daerah termasuk Sumut lebih dominan untuk belanja rutin. Misalnya gaji pegawai dan operasional lainnya. Akibatnya pembiayaan untuk infrastruktur atau yang disebut anggaran pembangunan menjadi lebih kecil. Lalu persoalan komunikasi antar kepala daerah dengan pusat. Kalau memang jalan yang diperbaiki adalah jalan nasional tentu harus dikomunikasikan dengan pusat. Kepiawaian kepala daerah untuk berkomunikasi dengan pusat penting. Tentu dengan kepala daerah di wilayah yang berdekatan pun diperlukan. Misal kalau kerusakan jalan ada di perbatasan Tapanuli Tengah dengan Tapanuli Utara, tentu kedua kepala daerah harus berkomunikasi. Tidak bisa lagi melempar tanggungjawab itu kepada satu orang. Sebagai pelayan publik pola komunikasi antar kepala daerah itu sangat diperlukan. Bukan karena tidak saling berkomunikasi lalu infrastruktur ditelantarkan. Keluhan para pebisnis soal buruknya kondisi jalan pun harus kita terima. Mereka pasti harus mengeluarkan biaya ekstra agar produksinya yang dijual lewat jalur darat sampai tepat waktu kepada pembeli. Tidak bisa lagi kita biarkan para pebisnis bergerak dan berusaha sendiri tanpa merasa kehadiran pemerintah yang mendukung mereka.
Ia mengatakan, di Balinuraga, Waypanji, kepolisian akan terus mengamankan lokasi bentrokan antarwarga itu sampai situasinya aman. “Saya tidak akan menarik pasukan sampai situasinya benar-benar kondusif,” kata dia singkat kepada wartawan. Dalam kunjungi itu Kapolri menyempatkan diri mengunjungi dan berdialog dengan tokoh adat dan perangkat desa terkait jaminan keamanan warga di lokasi kerusuhan itu. Selain menjamin keamanan lokasi bentrokan itu, ia memberikan dorongan semangat kepada warga agar tetap tenang dalam kondisi seperti ini .Kapolri juga menanyakan kepada tokoh adat setempat terkait bantuan yang sudah mengalir, sementara warga hingga saat ini hanya mendapat bantuan 10.000 lembar seng dari Palang Merah Indonesia. “Bantuan memang kami fokuskan di lokasi pengungsian Bandarlampung,” ujar dia. Sebelum ke lokasi kerusuhan Kapolri juga mengunjungi ribuan pengungsi di SPN Kemiling Kota Bandarlampung. Sepakat damai Kedua pihak warga Kab. Lampung Selatan yang terlibat pertikaian dan bentrok di Bali-
nuraga, Kec. Waypanji akhirnya menyepakati perdamaian. Para pihak bertikai itu menandatangani kesepakatan damai yang dilaksanakan di Balai Keratun, kantor gubernur Lampung, di Bandarlampung, Minggu, setelah dimediasi oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat. Dalam perjanjian itu, kedua pihak menyepakati 10 poin perdamaian, antara lain sepakat menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, keharmonisan, kebersamaan, dan perdamaian antarsuku yang ada di Bumi Lampung Selatan. Kedua pihak sepakat tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis yang mengatasnamakan suku, agama, ras yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Kedua pihak sepakat, bila terjadi pertikaian yang disebabkan oleh pribadi, kelompok atau golongan, segera diselesaikan dengan pihak bersangkutan. Poin keempat, jika masingmasing pihak tak mampu menyelesaikan permasalahan, mereka menyepakati diselesaikan secara musayawarah, mufakat dan kekeluargaan oleh tokoh masyarakat setempat. Jika pada poin ketiga dan
Antara
KAPOLRI Jenderal Polisi Timur Pradopo saat mengunjungi tokoh adat di lokasi kerusuhan Desa Balinuraga, Waypanji, Lampung Selatan, Minggu (4/11) pagi. Kapolri menegaskan tidak akan menarik pasukannya sampai situasi lokasi kerusuhan itu benar-benar kondusif. keempat tidak juga tercapai, maka pihak-pihak tersebut menghantarkan permasalahan pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika ditemukan oknum warga yang terbukti melakukan perbuatan, ucapan serta upayaupaya yang berpotensi menimbulkan permusuhan dan kerusuhan, maka pihak pertama dan kedua bersedia melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan.
Perjanjian tersebut juga menegaskan kewajiban pemberian sanksi yang berlaku bagi warga Lampung Selatan dari suku lainnya yang berada di daerah tersebut. Atas insiden bentrok yang terjadi pada 27-29 Oktober 2012 lalu, kedua pihak sepakat tidak melakukan tuntutan hukum. Selanjutnya, warga suku Bali yang berada di Desa Balinuraga harus mampu bersosialisasi dan hidup berdampingan secara damai dengan seluruh lapisan
JAKARTA (Waspada): Pemerintah Republik Rakyat China menghibahkan 1000 unit solar panel surya kepada Indonesia. Pemerintah akan memanfaatkan hibah tersebut untuk didistribusikan ke daerahdaerah terpencil, terluar, terdepan yang masih sangat membutuhkan pasokan listrik. “Teknologi ini diharapkan dapat mendukung terciptanya infrastruktur sosial yang ramah lingkungan,” kata Menko Kesra, Agung Laksono usai menerima dan menyaksikan acara pemberian hibah itu, baru-baru ini. Agung menambahkan, panel surya ini pengoperasiannya sangat sederhana, mudah digunakan, dan biaya pemeliharaan cukup rendah. Karenanya, teknologi ini sangat cocok diterapkan di daerahdaerah yang tidak memiliki pasokan listrik. Director of Xuzhu Economic and Technological Development Zone Management Committe, Ding Wei menjelaskan, surya panel ini sudah diterapkan di daerah terpencil di China. Model ini juga telah digunakan di daerah pedalaman dan pegunungan. (dianw)
masyarakat. Terakhir kedua pihak sepakat, berkewajiban untuk mensosialisasikan isi perjanjian tersebut di lingkungan masyarakatnya masing-masing. Perjanjian tersebut dibacakan secara terbuka oleh wakil dari suku Bali dan suku Lampung yang bertikai, dengan disaksikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Berlian Tihang dan Sekda Kabupaten (Sekdakab) Lampung Selatan Ishak.
JAKARTA (Waspada): Para pengungsi dari Lampung Selatan ingin cepat pulang ke rumahnya. Pengungsi tidak kerasan duduk-duduk ditempat pengungsian, apa lagi anakanak mereka sudah hampir seminggu tidak bersekolah. Pikiran para pengungsi juga terbagi akan kondisi rumah, ternak, sawah dan tanaman mereka yang ditinggalkan. Itulah keluhan para pengungsi yang disampaikan kepada anggota Komisi III DPR yang mengunjungi merka, Jumat (2/11). Menurut anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat yang ikut berkunjung ketempat penampungan pengungsi di Sekolah Kepolisian Negara (SKN) di Lampung, kepada Waspada mengakui keluhan para pengungsi yang disampaikan ke tim Komisi III DPR. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut ini menambahkan, kedamaian yang didambakan sangat beralasan, apa lagi mereka sudah rata-rata 5060 tahun tinggal di Lampung. Martin menjelaskan, jumlah pengungsi yang masih bertahan ditempat penampungan hingga saat ini sekitar 1.510 orang. “Sebelumnya mencapai 1.718 orang, tapi 200 orang sudah dijemput oleh keluarganya,” jelasnya. Martin mengakui dalam kunjungan itu Komisi III DPR berjanji akan mengusahakan agar para pengungsi bisa secepatnya pulang dan kondisi keamanan secepatnya pulih dengan kerja keras Polri dan TNI. Rombongan Komisi III yang ke Lampung berjumlah 9 orang dipimpin Ketua Komisi III, I Gede Pasek Suardika.(aya)
Pascasarjana Pertanian USU Studi Lapangan Di Samosir MEDAN (Waspada): Pengelola, dosen dan mahasiswa pascasarjana (S2 Agroekoteknologi dan S3 Ilmu Pertanian) Fakultas Pertanian USU, didampingi staf Balai Pengelolaan DAS Asahan Barumun melakukan studi lapangan di Arboretum Danau Aek Natonang di puncak Pulau Samosir Kabupaten Samosir pada 30-31 Oktober lalu. Studi lapangan dipimpin oleh Ketua Program Pascasarjana Pertanian USU, Prof.Dr.Ir. Abdul Rauf, MP, diikuti oleh dosen Dr. Rahmawaty, S.Hut, M.Si dan sejumlah mahasiswa S2-S3 terdiri dari Tioner Purba, Hj. Mazlina, Ernawati, A. Taufiq, Budi, Jesman R.Purba, Ariani Syahfitri Harahap, Nani Kitti Sihaloho, dan Dwi Juliana S. Studi bertujuan untuk menambah wawasan keilmuan guna menyelaraskan antara teori dan fakta di lapangan bagi mahasiswa program pascasarjana Pertanian USU dengan mata kuliah Evaluasi dan Ekonomi Sumberdaya Lahan tersebut juga diikutsertakan pada kegiatan diskusi dan penjaringan informasi dari masyarakat melalui acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) tentang Rencana Pembangunan Model DAS Mikro pada sub-sub DAS Binanga Bolon Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh Pemkab Samosir bekerjasama dengan BP-DAS Asahan Barumun. Kepala UPT Arboretum Aek Natonang dan Kebun Raya Samosir, Elman Saragih, SP dalam penjelasannya kepada rombongan program pascasarjana Pertanian USU menu-
turkan bahwa Arboretum Aek Natonang yang terletak di Desa Tanjungan, Kec. Simanindo Kab. Samosir ini di dalamnya terdapat Danau atauWaduk Aek Natonang seluas lebih kurang 36 hektare dari total 105 hektare kawasan Arboretum tersebut. Selebihnya merupakan blokblok koleksi penanaman pohon, mulai dari pohon perdu berupa pohon rempah termasuk pohon andaliman, blok tanaman hias langka, hingga ke pohon-pohonan endemik dan introdusir yang mulai langka dan sesuai tumbuh di dataran tinggi yang mencapai ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut tersebut. Danau atau waduk Aek Natonang merupakan tandon air alami di puncak Samosir yang diharapkan dapat memasok air pada musim kemarau, sehingga jangan terjadi lagi peristiwa kelangkaan air di Pulau Samosir yang notabene dikelilingi Danau Toba. Danau Aek Natonang ini memiliki outlet (berupa anak sungai) ke dua arah, yaitu ke lereng bagian Barat Pulau Samosir menuju ke Kecamatan Palipi sepanjang 8,5 Km (kawasan pertanian) dan ke lereng bagian Timur menuju Desa Lotung sepanjang 1,5 Km. Agar air Danau Aek Natonang tetap tersedia, terutama pada musim kemarau, maka di sekelilingnya perlu dibangun hutan buatan berupa Arboretum, selain infrastruktur lain berupa pintu air, kanal dan sarana jalan. Program Pascasarjana Pertanian USU dipersilahkan berperan dalam mengisi koleksi
Waspada/Ist
ROMBONGAN mahasiswa pascasarjana Pertanian USUdipimpin Prof Dr Ir Adul Rauf MP melakukan studi lapangan didampingi staf BP-DAS Asahan Barumun serta Kepala UPT Kebun Raya dan Arboretum Danau (Waduk) Aek Natonang di Desa Tanjungan, Kec. Simanindo, Kab. Samosir. tanaman pada salah satu atau sebagian dari blok Arboretum tersebut agar pembangunannya segera terwujud, ujar Elman Saragih. Prof. Dr. Ir. Abdul Rauf, MP selaku narasumber pada PKM Penyusunan Rencana Pembangunan Model DAS Mikro pada sub-sub DAS Binanga Bolon Kab. Samosir yang dilakukan di Kantor Bupati Kab. Samosir memaparkan bahwa keberadaan Danau (Waduk) Aek Natonang berikut Arboretumnya sangat penting dalam mensuplai air baku untuk kepentingan pertanian dan konsumsi masyarakat di beberpa kecamatan di Kab. Samosir, diantaranya Kec. Simanindo, Kec. Palipi, Kec. Onan Runggu, dan Kec. Onan Runggu Timur. Danau Aek Natonang ini merupakan hulu dari sub-sub DAS Binanga Bo-
lon yang mencakup wilayah kecamatan tersebut. Untuk itu, lanjut Prof. Rauf, pembangunan model DAS Mikro (MDM) pada sub-sub DAS Binanga Bolon sangat penting dalam rangka terwujudnya model pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan (sustainable) berdasarkan kondisi biofisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat di sub-sub DAS tersebut. Kegiatan pokok di area MDM dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan SDA dimaksud meliputi pengelolaan lahan sesuai kemampuannya untuk berbagai kepentingan (kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan lainlain); pengelolaan tanaman dengan menyertakan tindakan konservasi tanah dan air yang diperlukan agar produktivitas
lahan dapat optimal dan berfungsi secara lestari, meliputi penentuan jenis tanaman, pola tanam dan teknik-teknik budidaya konservasi yang sesuai dengan kondisi setempat. Implementasinya harus melalui pemberdayaan masyarakat dengan jalan penguatan kapasitas individu, kelompok, dan jejaring kerja, penguatan kelembagaan masyarakat, dan peningkatan kemampuan manajemen konflik, lanjut Prof. Rauf. Sebelumnya, Kepala BPDAS Asahan Barumun memaparkan maksud dan tujuan dilaksanakannya Penyusunan Rencana Pembangunan Model DAS Mikro ini agar tersedianya wadah kegiatan pengembangan model pengelolaan DAS terpadu dalam skala mikro yang melibatkan berbagai pihak secara partisipatif serta tersedianya
data dan informasi mengenai pengelolaan DAS yang efektif dengan dampak terhadap biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan yang terukur untuk dikembangkan dalam skala yang lebih luas. Dengan begitu, akan tersedia tempat pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dan inisiatif para pihak terkait termasuk masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan DAS terpadu. Dalam sambutan pembukaannya, Asisten I Pemkab Samosir yang didampingi Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kab.Samosir mengarapkan semua pihak yang diundang dalam acara PKM ini (baik jajaran SKPD, terutama para Camat dan Kepala Desa yang wilayahnya masuk ke dalam sub-sub DAS Binanga Bolon) agar memberi masukan kepada tim penyusun (dalam hal ini Staf BP-DAS Asahan Barumun dan Tenaga Ahli dari Fakultas Pertanian USU terdiri dari Dr. Rahmawaty, S.Hut, M.Si dan Prof. Abdul Rauf ). Masukan yang brilian dan sesuai kebutuhan kita sangat diperlukan agar Rencana Pembangunan Model DAS Mikro pada sub-sub DAS Binanga Bolon yang dirancang untuk selama 5 tahun (2013-2017) ini benarbenar dapat di-implementasikan dan mem-berikan dampak positif dalam pengembangan/ pembangunan perekonomian yang tetap sela-ras dengan kelestarian lingkungan dan aspek sosial budaya masyarakat kita.(rel/rzl)