B2
Medan Metropolitan
WASPADA Senin 31 Oktober 2011
Sosialisasi Tidak Cukup Tanggulangi HIV/AIDS MEDAN (Waspada): Kunci sukses penanggulangan HIV/AIDS adalah komitmen semua pihak, baik itu legislatif, ekskutif, masyarakat dan pihak swasta. Jadi, bentuk reguler seperti sosialisasi dan strategi rencana aksi untuk menanggulangi HIV/AIDS, belumlah cukup. Komitmen semua pihak itu merupakan kekuatan pendorong yang memadai. Hal ini disampaikan Plt. Gubsu Gatot Pujonugroho dalam sambutannya yang disampaikan Kadis Kesehatan Sumut dr. Candra Syafei, SpOG pada pertemuan koordinasi pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Sumut, di Aula Kantor Gubernur. Kamis (27/10). Dia meminta agar terus membangun komitmen yang kuat dan sinergi dengan pihak lain, untuk mengurangi kasus HIV/AIDS. “Epidemi HIV/AIDS di dunia dari pekerja seks dan narkoba suntik (IDUs atau Intra Drug User) pada usia dibawah 25 tahun. Sedangkan 11,8 juta remaja usia 15-24 tahun adalah ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).” Diterangkannya, jumlah ini akan terus bertambah, estimasinya setiap hari 6000 remaja terinfeksi HIV. “Satu juta pecandu narkoba di Indonesia selain suntik bersama-sama, juga free seks. Kalau tidak segera ditanggulangi terjadi
ledakan HIV di Indonesia,” sebut Plt Gubsu. Berdasarkan estimasi tahun 2009 di Sumut, ada sebanyak 7059 ODHA. Sedangkan yang ditemukan di klinik VCT ada 4462 orang atau 63,2 persen dengan perbandingan laki-laki 3 dan wanita 1. Sementara itu, Sekretaris Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Sumut Ahmad Ramadhan mengatakan, belum semua sektor terlibat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Hal ini dikarenakan masih tingginya stigma dan diskriminasi. “Serta adanya indikasi menurut dokter dan layanan kesehatan bahwa HIV/AIDS sudahmasukkedalamkeluargadanditemukannya ibu hamil dan bayi-bayi yang positif HIV,” ujarnya. Dalam pertemuan itu juga dibahas penguatan kordinasi lintas sektor. Seperti yang diungkapkan dari perwakilan Kemenag Sumut, pihaknya akan membuat brosur dengan data yang akurat tentang HIV/AIDS. Nantinya, brosur tersebut dibagikan pada khutbah Jum’at dan mengupayakan khatib memberi kutbah tentang HIV/AIDS. Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Pelaksana KPA Sumut Ibnu Saud, dari Biddokkes Polda Sumut, Kesdam I/BB, IDI Sumut, Perwakilan WHO di Sumut dan perwakilan dari pimpinan SKPD dan undangan lainnya. (h02)
KKB 66 Prediksi Empat Figur Layak Calon Gubsu SEORANG petugas terlihat sibuk menerima pengurusan e-KTP di kantor Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (29/10) sore.
Waspada/Ismanto Ismail
Wali Kota Kecewa Pelayanan e-KTP MEDAN (Waspada): Wali Kota Medan Rahudman Harahap mengaku kecewa dengan pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (eKTP) yang sampai saat ini belum bisa berjalan secara maksimal melayani masyarakat Kota Medan. “Saya sangat kecewa dengan pelayanan e-KTP yang sampai saat ini belum maksimal. Saya minta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) supaya benar-benar bekerja. e-KTP ini program nasional yang harus terwujud secara baik,” kata Rahudman kepada Waspada, Minggu (30/10). Dengan tegas Rahudman mengatakan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus mobile setiap saat ke kantor camat se Kota Medan memantau perkembangan pelaksanaan e-KTP. Upayakan jangan sampai terjadi antrian panjang sehingga melelahkan masyarakat yang ingin mengurus e-KTP. Apalagi terjadi kericuhan seperti Medan Tuntungan akibat antrian panjang. “Saya minta kadis dan stafnya supaya mobile ke kantorkantor camat memantau pelaksanaan e-KTP ini. Jangan duduk saja kerja kalian di dalam kantor sehingga keresahan
masyarakat tidak diketahui. Bila dalam bulan ini pelayanan eKTP belum maksimal, maka saya akan buat perhitungan,” kata Rahudman dengan nada tinggi. Rahudman mengatakan, Disdukcapil dan seluruh camat se Kota Medan harus mampu menyusun strategi pelayanan e-KTP supaya masyarakat tidak terlalu lelah menunggu antrian. Susun secara baik bagaimana sistem yang dibuat dalam pemanggilan warga untuk e-KTP. Jangan diundang sekaligus sehingga terjadi antrian panjang. “Saya tidak ingin lagi ada keluhan dari warga soal pelayanan e-KTP buruk. Para camat diminta supaya jeli membuat sistemnya dalam mengundang warga supaya tidak terjadi antrian panjang. Kalau camat tidak bisa membuat pelayanan e-KTP dengan baik, saya anggap camat gagal dan akan dibuat perhitungan,” sebutnya. Terkait dengan kericuhan di Medan Tuntungan, Rahudman akan memanggil Kadis-
Bea Siswa Miskin Rp43, 8 M Disalurkan 1 November MEDAN (Waspada): Penyaluran bea siswa miskin untuk 121.936 pelajar SD penerima Bea Siswa Miskin (BSM) mulai dilakukan 1 November 2011. “Dari juklak (petunjuk pelaksanaan) yang kami terima tertera pembayarannya dilakukan 1 November,” kata Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Pos Medan Abdullah Ginting kepada wartawan, Rabu (26/10). Menurut Ginting, dalam juklak tertera dana berasal dari dekon Anggaran Penda-patan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp43,8 miliar. Daerah penerima paling tinggi, Padang Sidempuan sebesar Rp6,4 miliar untuk 17.800 siswa. Kemudian Gunung Sitoli Rp4,68 miliar untuk 13 ribu siswa, dan Rantau Prapat Rp4,67 miliar untuk 12.700 siswa. “Minggu ini tim kami membahas mekanisme penyalurannya ke unit-unit kantor pos yang ada. Disesuaikan data penerimanya,” sebut Ginting. Bentuk penyalurannya, kata Ginting, belum diketahui secara pasti apa melalui produk wesel. Sebab, jika memakai produk wesel maka akan menelan biaya kirim. “Ini kan dia tidak dikenakan biaya. Makanya apakah dalam bentuk layanan khusus seperti wesel juga belum bisa saya sampaikan,” ujarnya. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Sumut Henri Siregar mengatakan, dana tersebut langsung disalurkan pemerintah melalui PT Pos. Kewenangan dinas hanya dalam proses pengajuan data penerima beasiswa miskin. “Jadi tidak ada dananya di rekening Disdik Sumut,” katanya. Dia mengatakan, setiap siswa penerima mendapatkan beasiswa miskin sebesar Rp360 ribu, atau perbulannya Rp30 ribu. Dana tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan siswa agar bisa bersekolah. Sehingga, tidak ada lagi siswa SD yang putus sekolah dengan alasan ketiadaan biaya.Setiap penerima yang melakukan pengambilan terlebih dahulu diverifikasi atau dicocokkan sesuai dengan nama siswa yang sudah terdata. Selain itu, siswa harus didampingi orang tua/wali dengan menunjukkan rapor asli yang merupakan persyaratan untuk mengambil dana bantuan tersebut. Selain BSM tingkat SD, hal yang sama juga terjadi untuk tingkat SMP. Dinas Pendidikan Sumut memastikan penyaluran untuk 91.298 pelajar SMP dengan total mencapai Rp50,2 miliar dilakukan November. “Bulan depan juga penyalurannya. Setiap siswa menerima bantuan Rp550.000,” kata Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Sumut Yusri. Berbeda dengan BSM SD, katanya, BSM SMP disalurkan dari pemerintah pusat ke rekening sekolah masing-masing berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi. Penerima beasiswa merupakan siswa berasal dari keluarga tidak mampu yang diketahui dari data siswa yang mencantumkan tentang penghasilan orangtua per bulannya. “Kepastian juga di November ini langsung ke bank. Jadi, tinggal menunggu saja waktunya,” sebut Yusri. Pemberian beasiswa miskin atau bantuan siswa miskin merupakan di luar Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS diberikan untuk menanggulangi kebutuhan sekolah dan dikelola langsung oleh sekolah. “BSM merupakan bantuan yang dikhusukan bagi siswa miskin, “ katanya. (m49)
dukcapil dan Camat Medan Tuntungan untuk memberikan penjelasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. “Saya akan minta penjelasan mereka kenapa bisa terjadi kericuhan. Kalau nantinya camat bersangkutan yang salah maka akan ditindak tegas,” katanya. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Darussalam Pohan ketika dikonfirmasi mengaku kekecewaanWali Kota Medan terhadap pelayanan e-KTP memang benar. Sampai saat ini pihaknya terus berupaya meningkatkan kinerja dalam pelayanan e-KTP terhadap masyarakat. “Saya mengakui kekecewaan pak wali itu. Saat kita sedang berupaya mencari bagaimana sistem yang dibuat supaya pelayanan e-KTP tidak melelahkan masyarakat. Untuk itu, kita juga berharap supaya warga yang diundang mentaati peraturan yang dibuat,” katanya. Dikatakannya, saat ini proses entry data e-KTP membutuhkan waktu paling lama lima menit per orang. Dalam sehari, kantor camat dapat melayani sebanyak 300 hingga 400 masyarakat. Pelayanan juga dilakukan hingga pukul 23.00. “Memang saat ini masyarakat yang akan mengentri data
masih antre, karena kita belum bisa menyesuaikan waktu masyarakat jam per jam. Kita undang masyarakat di hari tertentu, dan masyarakat wajib datang di hari tersebut. Kalau ditentukan jamnya kita khawatir ada masyarakat yang tidak bisa mengakibatkan di saat jam tersebut layanan kita kosong, makanya saat ini masyarakat yang akan mengurus e-KTP harus antre dulu,” sebutnya. Ditambahkannya, sampai saat ini seluruh kecamatan di Kota Medan sudah bisa melayani e-KTP. Untuk itu, diminta kepada warga yang diundang supaya dapat menghadiri tepat waktu supaya pelayanan tersebutbisaberjalansecaramaksimal. Ricuh Sebelumnya warga yang mengurus e-KTP di Kecamatan Medan Tuntungan, ricuh karena petugas yang menerima surat pendaftaran pengurusan e-KTP merajuk dengan meninggalkan lokasi. H. Bangun, 50, mengatakan, warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan mengatakan, petugas yang menerima surat pendaftaran pengurusan e-KTP dari warga hanya ditangani satu orang. Yang membuat lambat, karena petugas itu menulis nama-
nama yang ingin mengurus eKTP, padahal di surat pendaftaran pengurusan nama-nama sudah tertera. Dalam penanganan ini seharusnya petugas yang menerima surat pengurusan tiga sampai lima orang agar prosesnya bisa berjalan cepat sehingga tidak membuat antrean yang cukup lama. Akibatnya, warga mengamuk sehingga terjadi kericuhan. Camat Medan Tuntungan Gelora KP Ginting S.STP, MM ketika dikonfirmasi seputar ricuhnya warga mengurus eKTP mengatakan, hal tersebut dikarenakan warga sangat antusias mengurus e-KTP. “Kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik,” ujarnya. Kasi Pemerintahan Kecamatan Medan Tuntungan Harry J. Tarigan, SSTP mengatakan, pihaknya siap melayani warga dalam pengurusan e-KTP. “Kita sudah menambah dua personel lagi untuk bertugas dalam penerimaan pengurusan eKTP,” katanya. Tarigan menyebutkan, sudah 10350 jiwa yang sudah membuat e-KTP di Kecamatan Medan Tuntungan. “Hari Sabtu dan Minggu, pekerjaan pengurusan e-KTP terus berjalan,” tuturnya. (m50/m36)
Warga Temukan Bayi Di Mushola Nurul Hasanah MEDAN (Waspada): Seorang bayi diperkirakan berusia tiga hari ditemukan di Musholla Nurul Hasanah Jalan Pendidikan I Gang Rahayu Dusun XI, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Seituan, Sabtu (29/10) sekira pukul 18:00. Bayi berjenis kelamin perempuan itu selanjutnya dirawat dan diasuh oleh pasangan Feri Triyono ,34, dan istrinya Tuti Agustina, warga setempat. Informasi yang diperoleh
Waspada di lokasi penemuan bayi, Minggu (30/10), penemuan bayi tersebut berawal saat nek Sadiyem baru saja melaksanakan shalat di musholla tersebut. Begitu hendak ke luar dari musholla, nek Sadiyem terkejut melihat ada bayi dalam kondisi dibalut kain panjang (dibedong) dan di sisinya ada susu dan botol susunya. Begitu melihat ada sosok bayi, nek Sadiyem langsung memberitahukan warga dusun
Waspada/Andi Aria Tirtayasa
TUTI Agustina sedang menggendong bayi berusia 3 hari yang ditinggalkan olehkedua orangtuanya di Mushalla Nurul Hasanah Jalan Pendidikan I Gang Rahayu, Dusun XI, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Seituan, Minggu (30/10).
dan mengangkat bayi itu dari lantai mushalla. Dalam tempo sekejap, sejumnlah warga Dusun XI jadi heboh karena adanya penemuan bayi tersebut. Petugas Polsek Percut Seituan yang mendapat informasi ada penemuan bayi segera turun ke lokasi namun tidak menemukan siapa orangtua bayi yang tega meninggalkan bayinya dengan sengaja di dalam musholla tersebut. “Orangtua bayi masih dalam penyelidikan dan diduga bayi tersebut hasil hubungan gelap,” kata Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan AKP Faidir Chaniago. Seorang warga menyebutkan, sore itu mereka sempat melihat ada pria dan wanita mengendarai sepedamotor dan berhenti di depan Musholla Nurul Hasanah. Yang wanita berhenti di dekat sepedamotor sedangkan yang lelaki mengenakan jaket menggendong bayi dan berjalan ke arah mushalla. “Setelah itu, keduanya langsung kembali dan pergi begitu saja dengan mengendarai sepedamotor,” sebut warga itu seraya menambahkan, lelaki yang menggendong tersebut menutup mulutnya dengan masker warna putih. Kini, bayi tersebut dirawat oleh Feri Triyono dan istrinya Tuti Agustina, yang bermukim di depan musholla tersebut. “Saya merasa senang bisa diberi kepercayaan oleh warga untuk merawat bayi ini. Lagipula, saya belum memiliki anak perempuan,” tutur Feri Triyono, ayah dari dua anak lelaki ini. Menurut Feri, dirinya akan berusaha merawat bayi perempuan tersebut dengan sebaikbaiknya hingga dewasa. “Diperkirakan usia bayi baru tiga hari dan tali pusarnya belum putus,” ujarnya saat ditemui di rumahnya, Minggu (30/10). (h04)
MEDAN (Waspada): Berdasarkan analisa dan perkembangan suara rakyat di Sumatera Utara, Komunitas Keluarga Besar (KKB) Angkatan 66 Sumatera Utara memprediksi hanya ada empat nama yang layak dan pantas diusung partai politik untuk dicalonkan pada Pilgubsu periode 2013-2018. Keempat nama yang layak dicalonkan itu, kata Ketua KKB Angkatan 66 Sumatera Utara, H Abdullah Endah Nasution masing-masing Letjen AY Nasution (Pangkostrad) dari Partai Demokrat (PD), Ir Bintatar Hutabarat (GM PLN Pikitring Wil I Sumatera) dari PDIP plus, Gus Irawan SE (Dirut Bank Sumut) dari Partai Golkar plus dan Gatot Pujo Nugroho ST dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Dari perkembangan tujuh nama calon Gubsu sebelumnya, ternyata muncul menjadi empat nama yang disambut oleh masyarakat dan Parpol yang layak dicalonkan pada Pilgubsu mendatang, sesuai analisa dan suara rakyat di tengah-tengah masyarakat,” kata H Abdullah E Nasution didampingi Sekretarsi R Victor Gurning dan Ketua LSM Bangkit Bangun Sumut (BBS) Drs Asmar Surya dan sekretaris, Tengku Saifulah Anhar di kantor Sekretariat KKB Angkatan 66 Sumut Jalan H Adam Malik Medan, Sabtu (29/10). Meski suksesi pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) masih lama, KKB Angkatan 66 memprediksi hanya empat nama tersebut
di atas yang akan menjadi figur yang layak memimpin Sumatera Utara mendatang. Ketua KKB Angkatan 66 Sumut menilai keempat calon tersebut bukan berdasarkan putra daerah melainkan karena memiliki jiwa satu nusa satu bangsa serta memiliki trackrecord dan teruji di bidang ketrampilan/keahlian masing-masing. “Keempat calon nama memiliki track-record dan teruji di bidang ketrampilan/ keahlian masing-masing, sehingga mampu membawa perubahan yang lebih baik di tengahtengah masyarakat Sumut,” ujar Nasution seraya menambahkan agar nama calon yang diusung parpol jangan dikorbankan, demi kepentingan parpol itu sendiri. Diharapkan keempat nama calon yang digadang-gadangkan memimpin Sumatera Utara mampu membawa ke arah perubahan pembangunan yang lebih pro rakyat di bidang pembangunan pendidikan, perekonomian, dan pembangunan lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Ketua Bangkit Bangun Sumut (BBS)DrsAsmarSuryamemintaagarParpoljangan hanya memberi angin surga namun lebih selektif dan benar-benar mencalonkan orang terbaiknya demi membangun kesejahteraan rakyat Sumut. Menurutnya, agar para calon nama dan parpol juga jangan mencari-cari kesalahan orang lain demi menjegal untuk ikut dicalonkan dalam pilgubsu tersebut. (cwan)
Mantri BRI Tanjung Leidong Dituntut 5 Tahun Penjara MEDAN (Waspada) : Feri Irawan alias Fery, 37, Mantri BRI Tanjung Leidong shock dituntut 5 tahun penjara pada sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (28/10). Selain dituntut pidana, warga Jalan Mojopahit No 46 Rantau Parapat itu didenda Rp100 juta subsider 6 bulan penjara, serta membayar uang pengganti Rp1 miliar. Apabila tidak sanggup membayar maka kurungan ditambah 3 tahun penjara, hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Boy, terhadap terdakwa karena bersalah mengucurkan kredit tidak sesuai prosedur sejak 20082010 yang mengakibatkan Bank Rakyat Indonesia merugi Rp2,77 miliar. Feri dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam nota tuntutannya, JPU menyebutkan, Feri selaku mantri telah melanggar Standard Operasional Perusahaan (SOP) pengucuran kredit sehingga mengakibatkan nasabah
dan BRI mengalami kerugian. Dari pemeriksaan Tim Kanca BRI Tanjung Leidong pada 18 Maret 2011 ditemukan bukti Feri menerima uang dari nasabah sebesar Rp117,5 juta. Dengan perincian, atas nama Bindu Siagian Rp50 juta, Hasreen Rp25 juta, Jefri Marbun Rp3,7 juta, Zulkifli Rp5,4 juta, Boiman Rp3 juta dan Darwin Marpaung Rp30,44 juta. Selain itu, Tim Kanca juga menemukan 15 debitur yang pemberian kreditnya melampaui wewenang PDWK Kepala Unit yakni Fandris. JPU mengatakan, akibat pengucuran kredit yang menggunakan agunan fiktif, agunan tumpang tindih, mark-up nilai agunan, agunan tidak marketable, pinjaman yang dipergunakan orang lain, peminjaman yang sudah tidak memiliki kemampuan membayar (plafondering), pinjaman yang diberikan gali lobang tutup lobang dan pelunasan pinjaman yang disalurkan berasal dari dana pihak ketiga tersebut, BRI dirugikan. Menanggapi tuntutan JPU tersebut, penasehat hukum terdakwa menyatakan akan menyampaikan pembelaan (pledoi). Majelis hakim diketuai Jonny Sitohang menunda sidang hingga Jumat pekan depan. (m38)
Pengurus LSM Gemma Dilantik MEDAN (Waspada): Plt Gubsu diwakili Drs Muhammad D melantik 43 Pengurus DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Mandiri (LSM GEMMA) dipimpin Ketua Umum Ir Supriadi MT, Sekretaris Jendral Burhanuddin SE, dan Bendahara Humarkar Ritonga SE, dilantik di Jalan Merpati Raya, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (30/10). Dalam sambutannya Plt Gubsu mengharapkan seluruh pengurus LSM GEMMA yang dilantik berperan aktif di masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah dalam menjalankan program-programnya dengan langsung terjun ke masyarakat. Sementara itu, Gubernur Aceh yang diwakili Kadis PU Aceh Muhyan MSC mengatakan, visi dan misi LSM GEMMA sangat sesuai dengan pemerintah Aceh. Dia berharap agar LSM ini dapat segera membentuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk wilayah Aceh. Sedangkan Sekjend LSM GEMMA sekaligus ketua panitia Burhanuddin, SE mengatakan, LSM itu didirikan dengan dasar kepedulian kemasyarakatan dan nasionalis tanpa ada unsur politik di dalamnya, hanya agar menciptakan masyarakat mandiri. LSM ini akan bergerak dari program yang sesuai dengan divisi atau bidang-bidang yang sudah ditentukan seperti bidang peduli lingku-
ngan hidup, pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan juga secara langsung bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Basarnas untuk menggalang bantuan kepada warga yang tertimpa bencana. “Visi misi LSM GEMMA adalah ingin menciptakan masyarakat mandiri dengan menanamkan potensi khusus kepada masyarakat dengan harapan dapat mengembangkan halhal baru ditengah-tengah masyarakat,” kata Burhanuddin. Menurut dia, LSM GEMMA dapat menjadi fasilitator buat pemerintah, dalam arti jika ada kegiatan atau program pemerintah yang tidak dapat langsung menyentuh lapisan bawah, maka mereka siap membantu langsung terjun kemasyarakat dan bekerja sama untuk mewujudkan program-program pemerintah. “LSM ini tidak ada tersentuh unsur politik sedikit pun, oleh sebab kami memilih lokasi pelantikan di pelosok daerah bukan di gedung, agar para pejabat dan undangan dapat berbaur langsung dengan masyarakat dengan tidak memandang perbedaan,” sebutnya. Pembina LSM GEMMA Drs Martin Desky, MM dalam kesempatan itu berharap agar seluruh pengurus dapat menjalankan amanah dan tugasnya serta bekerja sama dengan pemerintah.(csf)
Waspada/Hamdani
PENGURUS LSM-GEMMA foto bersama usai acara pelantikan di Jalan Merpati Raya Blok IV, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (30/10).