Waspada, Senin 30 April 2012

Medan Metropolitan

A4

WASPADA Senin 30 April 2012

Toko Ketua P3TSU Diserang Pedagang Informal Petisah MEDAN (Waspada): Puluhan pedagang informal Pasar Petisah menyerang toko Ketua Persatuan Pedagang Pasar Petisah (P3TSU) Harmon Habib di Lantai I Pasar Petisah Tahap II, Sabtu (29/4) siang. Saat kejadian, Ketua P3TSU tidak berada di tempat.

Penyerangan itu, sehubungan kekecewaan pedagang informal terhadap sikap Ketua P3TSU yang mengingkari kesepakatan bersama antara pedagang informal, PD Pasar, PT Gunung Karya Kencana Sentosa, P3TSU yang disaksikan 5 orang perwakilan anggota DPRD Medan Komisi C, pekan lalu.

Sedang isi kesepakatan di antaranya pedagang informal diperbolehkan berjualan sampai tanggal 1 September 2012 di pelataran parkir tempat perbelanjaan tersebut.

Kordinator pedagang informal Johan Purba kepada wartawan di Pasar Petisah Medan mengatakan, penyerangan dilakukan dengan menggelar sebagian dagangannya di depan kios Ketua P3TSU. Sehingga pada saat itu situasi menjadi tegang antara pedagang informal dan karyawan toko tersebut.

Tidak itu saja, situasi itu juga mengundang perhatian pedagang lainnya. Petugas satpam PD Pasar dan PT GKKS bertindak cepat menenangkan situasi, sehingga pedagang informal

membubarkan diri dan menuju tempat berjualannya masing-masing.

Johan menyebutkan, hal itu dilakukan pedagang informal karena merasa sakit hati, sebab Ketua P3TSU melanggar kesepakatan dan melakukan intrik politik kepada pihak terkait agar keberadaan pedagang informal tergusur dari tempat tersebut. ”Kami tahu semuanya ini akibat provokasi. Bahkan lagi dihembuskan informasi bahwa pedagang informal dikutip uang pungutan liar (pungli), padahal hal itu tidak benar,” ujarnya.

Kata dia, akibat isu itu, mereka menjadi tidak tenang berjualan dan selalu ditertibkan PD Pasar Medan. “PD Pasar menertibkan karena mendapat tekanan dari Pemko Medan. Kami menyimpulkan ini akibat provokasi yang dilakukan P3TSU yang turut menandatangani isi kesepakatan tersebut,” sebutnya.

Sementara itu, salah seorang pedagang informal Boru Purba mengaku, berjualan di pasar Petisah sudah lama dan barang dagangan mereka tidak sama dengan pedagang yang di lantai II. Mereka berjualan di lantai II sesuai kesepakatan pada 1 September 2011, menunggu berbagai fasilitas disiapkan di Lantai II Pasar Petisah tersebut.

“Kami akan berjualan sesuai kesepakatan itu.

Kepada pihak terkait DPRD Medan dan Wali Kota Medan serta PD Pasar mengharapkan agar tidak mempercayai provokasi yang dihembuskan pihak ketiga,” katanya. (m36)

Diprotes, Penangkapan Mobil Bermuatan Arang Pemilik Klaim Usahanya Legal

Waspada/Ismanto Ismail

KAPOLSEK Sunggal Kompol M Budi Hendrawan (dua kiri) didampingi Kanit Binmas AKP R Samosir dan petugas Lantas menanyakan perlengkapan kendaraan pengendara sepedamotor yang tidak memakai helm.

Razia Geng Kereta

42 STNK, 33 SIM Ditilang, 14 Sepedamotor Ditahan MEDAN (Waspada): Polsek Sunggal dan Polsek Medan Baru yang melancarkan razia bersama di dua lokasi berbeda, Sabtu malam hingga Minggu dinihari (28-29/4), melakukan penilangan 42 STNK, 33 SIM C, dan menahan 14 unit sepedamotor.

Pantauan Waspada di lapangan, sebelum melancarkan razia, personel kedua Polsek ter-

sebut melakukan apel bersama di lokasi Komplek Perumahan Citra Garden Jln. Letjen Jamin Ginting-Padangbulan Medan.

Polsek Medan Baru menggelar razia pukul 23:30 sampai Minggu (29/4) dinihari pukul 02:00 di Jln. Hasanuddin dekat RM Koki Sunda simpang Jln. S. Parman Medan, yang dipimpin langsung Kapolsek Kompol Dony Alexander SH, SIK, M. Hum dengan menurunkan 40 personel terdiridariSabhara,Intel,Reskrim, Lantas, Binmas dan Provost.

Dalam razia itu, pihaknya menilang 22 lembar STNK, 8 lembar SIM C dan mengaman-

kan 4 sepedamotor yang sama sekali pengendaranya tidak bisa memperlihatkan surat-surat perlengkapan kendaraan.

Menurut Kapolsek Medan Baru Kompol Dony Alexander, razia tersebut mengantisipasi geng kereta karena tindakan mereka sangat meresahkan masyarakat. Selain itu juga, menekan aksi tindakan kejahatan jalanan, pencurian sepedamotor, narkoba, senjata tajam, senjata api, buronan yang terlibat kriminal.

Kata Dony, polisi menahan sepedamotor yang pemiliknya tidak bisa memperlihatkan SIM,

STNK dalam lainnya. “Sepedamotor itu bisa dikembalikan kepada pemiliknya asalkan bisa memperlihatkan SIM, STNK dan BPKB kendaraan tersebut,” ujarnya.

Selain razia, Dony menyebutkan, pihaknya juga tetap melakukan patroli dan hunting dibeberapa titik yang dianggap rawan aksi kejahatan jalanan.

“Kita menginginkan kota Medan, tetap kondusif,” ungkapnya.

Sementara itu, Polsek Sunggal yang menggelar razia di Jln. Kaswari, Medan Sunggal, melakukan penilangan terhadap 20 STNK, 25 SIM C dan menahan

10 sepedamotor.

Kapolsek Sunggal Kompol M Budi Hendrawan SH, SIK didampingi Kanit Binmas AKP R Samosir, SH, dan Kanit Reksrim AKP Victor Ziliwu SH, SIK, mengatakan, sepedamotor yang terjaring razia diboyong ke Mapolsek Sunggal.

Menurut Budi, razia tersebut dilakukan secara rutin mengantisipasi geng kereta karena tindakan mereka sangat meresahkan masyarakat. Bagi sepedamotor yang belum diambil oleh pemiliknya selama sepekan, pihaknya akan melakukan penyelidikan. (m36)

MEDAN(Waspada):Ali,seorangpengusaha arang, memprotes sikap petugas Unit Ekonomi Reskrim Polresta Medan yang menangkap mobil Colt Diesel bermuatan 2 ton arang. Dia mengklaim usaha kayu arang tersebut legal dan penangkapan itu tanpa alasan yang jelas.

“Mobil yang bermuatan kayu arang tersebut memiliki dokumen lengkap dan legal,” jelas Ali, Minggu (29/4) didampingi Ketua Asosiasi Arang Sumut H. Syahrial terkait penangkapan mobil bermuatan arang yang dilakukan petugas Unit Ekonomi Reskrim Polresta Medan, baru-baru ini.

Menurut Ali, gudang arang miliknya memiliki surat izin yang dikeluarkan Menteri Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan RI No: SE.15/VI-BIKPHH/ 2011 tentang dokumen angkutan lanjutan kayu arang. Sedangkan mobil Colt Diesel yang membawa arang tersebut dilengkapi dengan dokumen sah. “Kami sangat menyayangkan tindakan aparat kepolisian khususnya satuan Ekonomi Reskrim Polresta Medan. Kayu arang tersebut bukan illegal, tetapi memiliki dokumen,” jelas Ali. Sementara itu, Ketua Asosiasi Arang Sumut Syahrial menjelaskan, untuk pengangkutan lanjutan kayu arang dari sentra industri atau tempat pengumpulan ke tujuan lain

termasuk yang diangkut melalui pelabuhan umum, cukup menggunakan nota perusahaan pemilik/ pembeli.

“Kami tetap mengacu kepada surat edaran Menhut RI No SE.15/VI-BIKPHH/2011. Saat ini, kami memiliki nota perusahaan yang jelas baik dari pemilik maupun pembeli,” tambah Syahrial seraya mengharapkan agar Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro bertindak arif dalam menyoroti permasalahan arang karena kasus ini diduga berlatar belakang persaingan bisnis.

Sementara itu, Kanit Ekonomi Reskrim Polresta Medan AKP Bambang Ardi menjelaskan, mobil Colt Diesel BK 8937 BA tersebut ditangkap di Jln. Garuda I, Sunggal, Kamis (26/4) saat berada di luar gudang dan berhenti di pinggir jalan raya. Sedangkan sopir dan kernetnya melarikan diri. “Mobil tersebut ditemukan dipinggir jalan, sedangkan sopirnya melarikan diri,” jelas AKP Bambang Ardi saat dikonfirmasi Minggu (29/4).

Karena sopirnya melarikan diri, kata Bambang Ardi, jadi belum diketahui apakah mobil bermuatan arang sebanyak 2 ton itu ilegal atau tidak. Apalagi mobil tersebut ditemukan di pinggir jalan. “Sebelumnya, ada warga yang mengirim SMS tentang keberadaan mobil bermuatan arang tersebut. Saat polisi datang, sopirnya melarikan diri sehingga mobil tersebut langsung diamankan dan dititipkan di Pergudangan Kayu Putih,” jelas Bambang Ardi. (h04)

BKM-Yayasan Syuhada Galakkan Pengajian Rutin MEDAN (Waspada) Badan Kemakmuran Masjid (BKM)-Yayasan Masjid Syuhada Kel. Pahlawan, Kec. Medan Perjuangan, menggalakkan pengajian rutin bagi kaum bapak, ibu, remaja, dan serta anak-anak.

Ketua BKM Syuhada Drs HM Lud Lubis, didampingi KetuaYayasan Syuhada H Irawan Surya, Kepsek TPA Syuhada Samsul Bahri dan H Suyono, Minggu (22/4) mengatakan, kegiatan tersebut merupakan pertama kali digelar sejak Masjid Syuhada dibangun.

Irawan Surya menambahkan, untuk pengajian kaum bapak dan ibu dengan materi baca Alquran digelar setiap Minggu pagi mulai pukul 08:00Wib. Sedangkan pengajian

anak-anak dan remaja digelar tiap hari Senin s/ d Sabtu mulai pukul 14:00 sampai selesai dengan materi ikraq-Alquran.

Wirid yasin dan tausiyah bagi remaja diadakan dua kali seminggu setiap bulan, pada hari Jumat malam. Untuk berbagai kegiatan itu, BKM-Yayasan mengundang ustadz-ustadz yang andal di bidangnya.

“Diharapkan berbagai aktifitas ini dapat terus dikembangkan dengan membentuk Badan Remaja Masjid Syuhada yang hingga kini belum ada.

Karena dengan adanya remaja masjid sebagai generasi ke depan sangat dibutuhkan. Remaja Islam sebagai generasi penerus harus kita rangkul,” kata Irawan. (m24)

Masjid Agung… Oh, Masjid Agung…

SEJAK tiga bulan terakhir, segala aktivitas di Masjid Agung Medan menjadi sorotan publik melalui media massa. Mulai dari pemanfaatan halaman Masjid Agung menjadi lokasi parkir pengunjung Sun Plaza, dana bantuan APBD dari Pemprovsu hingga laporan keuangan hasil infaq shalat Jumat.

Permasalahan yang paling kompleks adalah soal perparkiran. Sejak dibuka untuk umum terutama pengunjung Sun Plaza, sebagian besar pemilik kendaraan bermotor yang parkir di halaman Masjid Agung, bukan untuk tujuan shalat. Mereka hanya menitipkan kendaraannya, kemudian berlalu ke pusat perbelanjaan yang berada di samping masjid tersebut.

Hal ini mengundang reaksi keras dari umat Islam terutama jamaah Masjid Agung. Sebab, mereka sering mengalami kesulitan parkir mobil karena halaman masjid tersebut dipenuhi kendaraan milik pengunjung Sun Plaza. Selain itu, banyak pemilik kendaraan yang masuk ke halaman Masjid Agung hanya mengenakan celana pendek.

Puncaknya, masyarakat mencurigai pemasukan kas Masjid Agung yang bersumber dari perparkiran. PihakYayasan Masjid Agung mengaku menerima uang dari pengelolaan parkir berkisar Rp8 – 9 juta.

Sementara berdasarkan pengakuan seorang juru parkir, setiap hari sekitar delapan blok karcis parkir habis untuk kendaraan roda dua. Satu blok terdiri dari 100 lembar karcis parkir.

Untuk sekali parkir, pemilik sepedamotor harus membayar Rp1.000. Pada hari libur, karcis yang habis bisa mencapai 10 blok dan pengendara sepeda-

motor dikenakan biaya Rp2.000.

Jadi, pendapatan dari parkir sepedamotor tersebut rata-rata per hari Rp800.000 (tidak termasuk hari libur) atau Rp24 juta per bulan. Jumlah ini belum termasuk pendapatan dari parkir kendaraan roda empat sebesar Rp2.000 per mobil. Sayangnya, parkir mobil tersebut tidak menggunakan karcis layaknya parkir sepedamotor sehingga tidak diketahui secara pasti pendapatannya per bulan.

Saat itu, pihak Masjid Agung menjelaskan, setelah uang sebesar Rp8 – 9 juta disetor ke kas masjid, maka selebihnya diberikan kepada juru parkir.

Pihak Yayasan Masjid Agung Abd. Mutholib Sembiring juga pernah menjelaskan, setiap bulan Masjid Agung menerima dana dari perparkiran dan infaq Jumat berkisar sebesar Rp26 juta.

Dana tersebut digunakan untuk menggaji 17 pegawai dan biaya operasional pembangunan rumah imam, rumah muazzin, gedung TK serta rehab menara dan lainnya agar kondisi masjid lebih baik lagi. “Setiap bulan yang kita keluarkan berkisar Rp19 juta untuk operasional dan Rp6 juta masuk ke kas,” ungkap Abdul Mutholib.

Setelah muncul polemik, pihak Yayasan Masjid Agung Medan mengeluarkan larangan penggunaan halaman untuk kepentingan parkir umum. Selanjutnya, halaman masjid tersebut hanya boleh digunakan untuk parkir kendaraan umat Islam yang hendak melaksanakan shalat.

Selesai polemik perparkiran, muncul lagi masalah tentang bantuan dari Pemprovsu. Semula pihak Yayasan Masjid Agung mengatakan, pihaknya

tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Belakangan, muncul pernyataan dari Biro Keuangan Pemprovsu bahwa pada tahun 2010 Masjid Agung menerima dana bantuan senilai Rp200 juta dari Pemprovsu. Bantuan tersebut digunakan untuk pengecatan bangunan Masjid Agung. Uang Rp200 juta itu dicairkan Abdullah Syah yang saat itu menjabat sebagai Ketua Yayasan Masjid Agung melalui rekening Bank Sumut.

Kini, muncul permasalahan baru. Sejumlah jamaah shalat Jumat mencurigai laporan keuangan Yayasan Masjid Agung terkait pemasukan kas yang bersumber dari infaq. Pada Jumat (27/4),parajamaahmembukakotak infaq dan menghitung jumlah uang yang ada di dalamnya.

Penghitungan uang dari dalam kotak infaq yang dilakukan di teras masjid itu, berlangsung sekitar 90 menit. Hasilnya, terkumpul uang senilai Rp7,8 juta ditambah 20 ringgit Malaysia. Sejumlah jamaah ikut menyaksikan penghitungan massal hasil infaq Jumat di Masjid Agung itu.

Sebelumnya, para jamaah merasa curiga ketika pihak pengelola Masjid Agung mengumumkan hasil infaq shalat Jumat pekan lalu. Saat itu, hanya terkumpul sekitar Rp3,4 juta lebih ditambah 11 ringgit Malaysia. Untuk menjawab kecurigaan itu, para jamaah melakukan penghitungan sendiri dan ditemukan selisih yang sangat jauh antara shalat Jumat pada 27 April dengan shalat Jumat pada 20 April.

Terkait hal ini, praktisi hukum H. Abdul Hadi, SH berpendapat, kasus penghitungan massal hasil infaq di Masjid

Agung merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap pengelola masjid tersebut.

“Saya perlu tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh jamaah di Masjid Agung pada Jumat lalu, bukan pembongkaran seperti yang dilansir sejumlah media.Yang benar adalah pemeriksaan isi kotak infaq. Karena setelah dibuka, dihitung secara seksama dan diserahkan kembali untuk masjid. Kalau dibongkar, bisa saja uangnya hilang,” kata H. Abdul Hadi, SH, Minggu (29/4).

Menurutnya, apa yang dilakukan jamaah saat itu karena rasa kurang puas terhadap sistem transparansi laporan penggunaan infaq. Sebab, dana infaq tersebut berasal dari jamaah dan diserahkan ke Masjid Agung. “Memang, sudah ada yang diberi wewenang khusus untuk membuka kotak infaq seperti nazir, tapi jamaah yang melihat adanya kejanggalan dalamlaporankeuangan,bisasaja merasa curiga. Karena curiga, langsung ingin menghitung jumlah yang sebenarnya,” kata Abdul Hadi sembari mengingatkan hal ini menjadi bahan renungan bagi pengurus masjid lainnya.

Dia menambahkan, keikutsertaan jamaah menghitung uang infaq tidak termasuk kategori pelanggaran hukum, karena uang itu adalah uang umat yang harus diketahui oleh umat tentang penggunaannya.

“Tidak ada unsur pelanggaran hukum di sana, karena jamaah itu hanya ikut memeriksa jumlah bukan berniat menggelapkan uangnya,” kata Abdul Hadi.

Harus Musyawarah Di tempat terpisah, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Medan H. Syafii mengata-

Waspada/Surya Efendi

MASJID Agung yang berlokasi di samping Kantor Gubsu Jln. Diponegoro Medan, kini menjadi sorotan masyarakat terutama umat Islam. kan, seharusnya dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pengurus masjid jika ingin ikut menyaksikan penghitungan hasil infaq. “Sebaiknya dibicarakan lebih dahulu kepada pengurus. Kalau selama ini penghitungannya memang jujur mengapa harus ragu, namanya infaq jamaah, pastilah mereka ingin tahu,” kata Syafii.

Dia berharap peristiwa pemeriksaan kotak infaq di Masjid Agung ini, menjadi pemikiran bersama bahwa semua jamaah menginginkan laporan yang

transparan terhadap penggunaan hasil infaq.“Laporan penggunaan keuangan bisa diberitahukan kepada jamaah lewat papan pengumuman. Tuliskan sajasemuapenggunaananggaran untuk menghilangkan rasa curiga jamaah,” kata Syafii.

Sebelumnya, Al Ustad Drs Yahya Tambunan mengatakan tidak setuju dengan sikap jamaah yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap kotak infaq. “Jika curiga uang infaq tidak sama dengan jumlah orang yang shalat, seharusnya

dilakukan pembicaraan dengan pengurus masjid atau pada lembaga yang ikut andil dalam urusan masjid. Misalnya Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Setelah ada laporan, pasti nantinya ada jalan keluar. Bukan langsung membuka infaq bersama-sama. Karena petugas seperti nazir itu sudah mewakili jamaah termasuk tugas-tugasnya,” kata Yahya.

Sedangkan Dewan PengawasYayasan Masjid Agung Abd. Mutholib Sembiring mengaku belum mengetahui kabar ten-

tang penghitungan hasil infaq yang dilakukan jamaah usai Shalat Jumat kemarin. “Saya belum dapat kabar. Coba hubungi ketua yayasannya dulu, saya berada di Jakarta. Belum bisa berkomentar,” katanya saat dihubungi Waspada, Minggu (29/4).

Waspada pun mencoba mengkonfirmasi ke Ketua Yayasan Masjid Agung Medan Bachtiar Fanani Lubis via telefon.

Namun usaha konfirmasi itu gagal karena Bachtiar Fanani Lubis tidak menjawab telefonnya. (h02/m37)