Waspada, Senin 28 Desember 2009

Opini

WASPADA Senin 28 Desember 2009

Bila Pembantu Mudik Oleh Rosihan Anwar

K

ENDATI Lebaran sudah lewat, namun kisah ini bersifat rutin, berulang tiap tahun.

Kisah ini menyangkut gejala orang mudik waktu Lebaran. Sebuah gejala yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar pulau Jawa seperti Jakarta dan lain-lain, tapi juga agaknya di Sumatera. Malahan orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai TKI dan TKW pada menjelang hari Lebaran berusaha kembali sebentar ke kampung halaman di mana keluarga mereka berada untuk merayakan bersama berakhirnya bulan Puasa.

Waktu Lebaran yang lalu wartawan edisi global The New York Times Norimitsu Onishi mendapat bahan untuk menulis artikel berjudul: Life without nannies, Indonesian style. Artinya kehidupan tanpa para pembantu rumah tangga, gaya Indonesia. Apa yang ditulisnya ? Dia melukiskan apa yang bagi kita orang Indonesia sudah suatu pengetahuan umum. Yaitu tiap tahun jutaan pembantu rumah tangga, babu, koki, bujang, supir pergi mudik dari Jakarta, dalam istilah mereka “pergi ke Jawa” merayakan Lebaran. Akibatnya para majikan mereka di Jakarta yang biasa hidup diladeni, diurus, dijaga harus melakukan segala sesuatu sendiri. Dari majikan yang kaya-kaya dan sudah dimanjakan hidup senang jangan diharap mereka mampu memasak sendiri, menyiapkan minuman kopi waktu pagi, dan sebagainya. Apa jalan keluar ? Mereka pindah tinggal dikamar mewah di hotel berbintang di Jakarta selama pembantu mereka belum balik ke Jakarta.

Wartawan The New York Times bisa melaporkan bahwa tiap tahun lebih dari 27 juta orang pergi mudik untuk merayakan Hari Idul Fitrie. Eksodus itu mengubah wajah Jakarta serta merta. Awan kabut yang menggantung di puncak gedung-gedung pencakar langit menjadi tipis, tidak kental seperti biasa. Alat-alat kraan yang dipakai dalam konstruksi bangunan berhenti bekerja. Ojek-ojek yang memenuhi jalanan menjadi sepi tak kelihatan beroperasi. Bisnis sepertinya mandek. Stop.

Mudik waktu Lebaran menimbulkan kocar-kacir dalam rumahtangga kaum menengah yang tergantung pada kerja pembantu rumahtangga yang dibayar dengan gaji rendah, namun pasokan tenaga kerja murah dari daerah pedalaman ke masyarakat perkotaan mengalir terus, karena susahnya orang mendapat pekerjaan. Menurut kalangan biro perjalanan dan pariwisata di Jakarta, selama hari-hari sekitar Lebaran ketika pembantu pada pergi mudik semuanya, maka banyaknya tamu di hotel-hotel naik dengan 70 persen.

Di Hotel Mulia Senayan kebanyakan tamu pada hari-hari libur Lebaran adalah pengusaha-pengusaha bisnis asing.

Bagi banyak orang stres yang ditimbulkan selama hari-hari libur itu bertambah dengan kekhawatiran bahwa para pembantu mereka tidak kembali sehabis Lebaran.

Mereka tinggal di desa-desa atau mencari pekerjaan yang lebih bagus gajinya di tempattempat lain.

Sugito (54) yang mengelola perusahaan pemasok pembantu rumahtangga berkata “Kini jadi lebih sulit mendapatkan orang-orang yang mau bekerja sebagai pembantu rumahtangga di Jakarta. Mereka menyukai sebagai karyawan migran, karena upah atau gajinya lebih baik”. Sugito juga mengatur pasokan pembantu rumahtangga buat sementara waktu kepada penduduk di Jakarta dan meminta bayaran Rp. 550.000,untuk jasanya atau service itu. Perempuan-perempuan pembantu sementara waktu itu dibayar Rp 50.000,- hingga Rp. 80.000,- sehari. Dalam masa normal jumlah tadi adalah upah yang dibayar untuk kerja satu minggu.

“Tahun yang lalu saya memperoleh gaji dua bulan untuk bekerja hanya selama 10 hari” kata Zubaedah (34) yang berasal dari Jawa Barat dan datang ke Jakarta dengan puterinya yang berusia 17 tahun untuk mencari pekerjaan sementara waktu. “Berat untuk tidak merayakan bersama anak-anak dan keluarga saya hari Lebaran, akan tetapi kami butuh uang buat membayar keperluan uang sekolah anak-anak saya” ujar Zubaedah.

Beberapa orang dalam masyarakat Jakarta yang sedang berubah jadi moderen itu menilai kekurangan tenaga pembantu rumahtangga tadi bukan sebagai sebuah masalah, melainkan sebagai suatu peluang. Misalnya, Julia Tan berkata dia mencoba menggunakan absennya kedua pembantu perempuannya sebagai kesempatan memasukkan lebih banyak disiplin yang dibutuhkan ke dalam diri tiga orang anaknya. “Anak-anak itu memanggil pembantu untuk mendapat segelas air minum” Kata Ny. Tan yang pernah tinggal 10 tahun di Los Angeles dan khawatir bahwa anak-anaknya pada suatu hari juga harus menghadapi kehidupan di sebuah tempat tanpa ada seseorang yang bisa membantu dan dipanggil dengan serta merta. Anak-anaknya membantu mencuci dan menerika pakaian, mencuci piring kotor. “Itu satu kali setahun. Jadi okelah” ujar Ny. Tan. Di Hotel Mulia pasangan Abraham Tjahja (69) dan istrinya Diana Farolan (60) duduk dekat kolam renang, dikelilingi oleh anak-anak dan cucu-cucu. Seorang putri yang berkunjung dari Bali memilih tinggal di hotel, karena oarng tuanya kekurangan tenaga pembantu. Enam dari delapan babu dan koki, dan dua supir telah pergi mudik, sehingga pasangan tadi dan anak-anaknya yang tetap tinggal di rumahnya harus mengandalkan pada dua babu dan seorang pekerja sementara. “Kami membenahi sendiri kamar tidur kami” kata Tjahja dan bercerita bahwa stres lantaran kurangnya tenaga pembantu telah membikin istrinya kena stroke. (+++)

Dedi Sahputra

Foliopini

dedisahputra@yahoo.com

Pemimpin Di tengah perang pemikiran (gazwul fikri) dan upaya pendangkalan akidah, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan seorang ulama? Dalam sebuah pertemuan para ulama dengan seorang pemimpin di daerah, sang pemimpin berceramah panjang lebar. ‘’Kita harus terus berkoordinasi, antara ulama dan umara,’’ katanya dengan gayanya yang khas. Selanjutnya dia bicara tentang betapa memprihatinkannya kondisi yang terjadi dan betapa besar tanggung jawab para ulama juga umara. Kemudian ada juga taktik dan strategi yang disampaikan, diiringi ‘bunga-bunga’ yang mempercantik pidatonya.

Dia terus bercerita, membuai siapapun yang hadir hari itu. Maklum, keahlian pemimpin satu ini memang dalam retorikanya yang kreatif. Saya sendiri pun ikut-ikut terbuai sampai-sampai hampir tertidur.

Ujung-ujung pembicaraan, dia minta kepada para ulama untuk rajin-rajin menyambanginya, karena sebelumnya, dia mengeluh, jarang ulama datang padanya selaku pemimpin. Padahal-kan, dia sudah membuka pintu lebar-lebar untuk para ulama. Bahkan banyak sekali dana yang sudah disediakan untuk ’kemajuan umat’. ’’Jangan sampai dana itu akhirnya dikasih ke orang lain atau malah ’musuh’ kemajuan umat,’’ katanya.

Para ulama yang hadir di sana tampak diam, menunjukkan reaksi normatif.

Saya yakin sang pemimpin itu punya maksud baik; ada kondisi yang memprihatinkan, ada umat yang mesti dibela dan ada uang yang mau dibagibagikan.

Karena itu saya juga yakin para ulama itu juga bisa me-nangkap ’kebaikan’ hati sang pemimpin. *** Citra diri adalah kristalisasi perilaku seseorang, kapasitas pemahamannya serta kompetesinya dalam suatu hal. Misalnya Tukul Arwana; rekam jejaknya selama ini adalah sebagai seorang pelawak dan dia memang memiliki kapasitas level mumpuni untuk buat orang terpingkalpingkal. Kompetensinya sudah sangat diakui di dunia perlawakan, hingga tak heran harga lawakannya pun jadi mahal.

Tapi tentunya Tukul tidak punya kompetensi sebagai seorang ekonom misalnya. Dia tidak akan bisa mengurai teori ekonomi makro atau memahami logikan bail-out Bank Century. Hal-hal seperti itu baginya terlalu rumit untuk dimengerti.

Jadi kalau tiba-tiba Tukul menyatakan dirinya sebagai pengamat ekonomi atau

menyatakan ingin jadi ekonom, orang tetap mengira dia sedang melawak. Kalaupun dia ngotot tetap mau maju dengan status barunya itu, pasti orang hanya senyumsenyum saja.

Maka ketika Ayu Azhari yang sudah punya citra diri sebagai perempuan yang ’gimanaaa gitu’, lantas gujuk-gujuk mau jadi Bupati maka banyak orang yang lantas senyam-senyum. Gak banyak bedanya dengan Syaiful Jamil ataupun mantan instrinya Dewi Persik atau bahkan Inul Daratista kalau mau maju jadi Balon kepala daerah Tapi Anda jangan anggap enteng mereka-mereka ini. Bukan berarti peluang-nya tidak ada bahkan cukup besar. Karena sebagai publik figur mereka memiliki popularitas yang lumayan. Kalau benarbenar maju, bisa-bisa mereka menang dan jadi pejabat publik. Cuma lagi kita jadinya akan sulit membedakan mana pemimpin mana pelawak, mana kepala daerah-mana bom seks—Bahkan sampai sejauh ini pun masih belum ada masalah kalau Anda merasa fine-fine aja. *** Soal hubungan ulama-umara, Henri Shalahuddin, seorang peneliti insist pernah menyitir nasihat KH. Hasan Abdullah Sahal, pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor kepada para santrinya. Katanya begini: ”Dekat boleh, dekat-dekat jangan, mendekati apalagi. Jauh boleh, jauh-jauh jangan, menjauhi apalagi”.

Jadi jelas, bahwa seorang ulama harus menjadi penyeimbang posisi umara, untuk itu tidak boleh terlalu dekat juga tidak boleh terlalu jauh. Apalagi masuk dalam struktur yang dibuat umara, maka ketajaman fatwanya bisa tumpul.

Masalahnya, untuk mengerti secara benar bagaimana posisi ulama ini perlu seorang pemimpin dalam level kualitas tertentu.Yang jelas bukan seorang pelawak apa lagi mantan bom seks.

Pemimpin seperti inilah yang bisa membangun daerah, membangun sebuah bangsa bahkan membangun peradaban.

Tidak terlalu sulit mencari contohnya seperti Bung Karno, M.Natsir, Bung Hatta, Mahatma Gandi, Muhammad Iqbal dan lain sebagainya. Mereka adalah kaum intelektual (karena kapasitasnya bukan karena titelnya) yang menjadi pembuka jalan bagi peradaban.

Zia ul Haq, Presiden Pakistan tahun 1977-1989, juga berpendapat seperti itu. ’’Sebenarnya, yang mendirikan dan membangun negara itu adalah para intelektual,’’ katanya. Dia menyebut intelektual, bukan yang lain.

13

Peran IDI Hadapi Tantangan Globalisasi Oleh Dr Hendry Salim Siregar, SpOG

A

danya globalisasi dalam multiaspek di dunia, termasuk pada aspek kesehatan dan kedokteran/kedokteran gigi tidak dapat dihindari oleh semua negara termasuk Indonesia. Indonesia sebagai anggota WTO telah meratifikasi semua perjanjian perdagangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005, sehingga harus mempersiapkan diri dalam menghadapi AFTA, NAFTA, APEC dan WTO. Dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta menjadi pasar yang potensial bagi masyarakat dunia khususnya untuk liberalisasi/globalisasi pelayanan kesehatan.

Indonesia tentunya harus mempersiapkan diri terhadap masuknya jasa-jasa pelayanan kesehatan asing termasuk tenaga dokter/dokter gigi Warga Negara Asing (WNA). Dalam liberalisasi pelayanan kesehatan, saat ini Indonesia baru menawarkan 4 (empat) pelayanan yaitu Hospital Services, Medical Specialist Clinic, Dental Specialist Clinic, dan Nursing Services. Sedangkan untuk layanan jasa praktik perorangan oleh dokter/dokter gigi WNA masih dalam posisi unbound.

Globalisasi merupakan perubahan jaman yang terus berlangsung dan dapat dianggap sebagai salah satu alasan bahwa akan meningkatkan persaingan dibidang jasa pelayanan kesehatan manusia harus berubah. Dalam era globalisasi yang sedang berlangsung di dunia ini, terutama dengan adanya perdagangan bebas kawasan Asean (Asean Free Trade Area) yang dimulai tahun 2003. Dalam era globalisasi juga akan terjadi perkembangan di berbagai bidang yang mempengaruhi berbagai peningkatan kebutuhan masyarakat, baik peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana pelayanan kesehatan gigi maupun sumber daya manusia yang mempunyai pandangan maju. Dengan adanya era globalisasi ini, dapat memungkinkan masuknya pelayanan kesehatan dari luar negeri ke Indonesia secara bebas sehingga dapat terbentuk persaingan lahan praktek.

Di sisi lain, dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan perlu mengantisipasi secara tepat adanya perubahan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin sadar hukum dan haknya terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini tercermin dalam UU no.8/1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini mendorong adanya pengawasan dan pengendalian mutu secara keprofesian. Dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (dihitung dalam unit Satuan Kredit Profesi) dan mampu menerapkannya secara etis dan benar. Untuk itu telah lahir perangkat-perangkat pengendalian mutu dokter gigi melalui ketentuan registerasi dan lisensi oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan diberlakukan standarstandar keprofesian oleh Ikatan Dokter Indonesia.

Situasi kompetitif Pada dasarnya liberalisasi (globalisasi) memuat 3 prinsip utama, ialah Free market Access yang artinya setiap negara harus memberi peluang bagi berkembangnya modal dan tenaga/ jasa asing, lalu National Treatment di mana tenaga kerja asing diperlakukan sama sebagaimana rakyat Indonesia bekerja di Indonesia, dan yang ketiga adalah prinsip Most Favorable nation dimana Antar tenaga asing sendiri-pun tidak boleh dibeda-bedakan. Dan ketiga prinsip tersebut telah disetujui oleh World Trade Organization (WTO) termasuk Indonesia sebagai anggotanya.

Siti Fadilah Supari saat menjabat Menkes menyatakan pemerintah masih membatasi praktek dokter asing dan penanaman modal asing di sektor kesehatan karena Indonesia belum siap menghadapi globalisasi (Koran Tempo, 28 Agustus). Pada saatnya nanti setelah

para dokter asing tersebut menjalani proses pemeriksaan oleh lembaga formal Medical Council, dan para dokter tersebut di ketahui jelas sebagai dokter asing yang kompeten maka tidak ada alasan apapun untuk menolak dokter asing tersebut untuk bekerja di Indonesia. Skrining semacam ini dikenal dengan istilah Mutual Recognize Arrangement (MRA).

Dokter asing hanya boleh praktek apabila ditempat tersebut jumlah dokternya belum mencukupi. kwantitas dokter yang ada di satu daerah (kabupaten/ kota) harus di polakan dalam satu sistem.

Kalau pola dari sistem tersebut menyatakan bahwa dokter di Kabupaten/kota sudah cukup maka konsekuensinya dokter asing tidak boleh masuk. Hal ini juga berlaku untuk dokter Indonesia yang akan masuk di daerah tersebut (berlaku prinsip national treatment).

Dokter Indonesia baru boleh masuk ke dalam Kabupaten-kota bila ada dokter yang keluar atau pensiun.Kebijakan untuk mempersiapkan diri menghadapi liberalisasi jasa pelayanan kesehatan dapat disiasati dengan merekonstruksi ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada dikabupaten/Kota. Pintu masuk rekonstruksi dapat dilakukan dengan menerbitkan beberapa aturan nasional dan beberapa aturan lokal (PERDA) melalui pengembangan sistem jaminan sosial bidang kesehatan yang mengadopsi prinsip globalisasi.

IDI melalui Muktamar XXVI IDI, Desember 2006, merekomendasikan sistem pelayanan kesehatan terpadu sebagai alternatif dalam menghadapi globalisasi sektor kesehatan. Untuk itu dukungan semua pihak, terutama dukungan dari Pemerintah (Regulator) untuk mewujudkan konsep tersebut.

Peran Dan Kewajiban Dalam menghadapi globalisasi praktik kedokteran di Indonesia serta proses registrasi ulang dokter dan dokter gigi sejumlah +/- 100.000 orang mulai tahun 2010, perlu di rancang pembangunan sistem informasi dan integrasi database registrasi dokter dan dokter gigi secara online dengan stakeholders dalam menghadapi globalisasi, agar kesiapan masing-masing stakeholders dapat diketahui dan dibahas bersama, sehingga dihasilkan regulasi bersama yang terkoordinasi dan mengacu pada prinsip equality, efficiency, serta non-discriminative dengan tahap memperhatikan kepentingan bangsa dan negara.

Adanya kesiapan, koordinasi dan kesepakatan antara KKI dan stakeholders, untuk membuat regulasi bersama sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung oleh adanya kerjasama pembangunan sistem informasi dan integrasi database registrasi dokter dan dokter gigi secara online dengan stakeholders di dalam dan luar negeri yang terkait dengan proses legislasi, verifikasi, registrasi, monitoring dan evaluasi praktik kedokteran di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK) disebutkan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan STR dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) serta harus diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun. Dalam UUPK tersebut juga dimungkinkan bagi dokter/dokter gigi WNA untuk melakukan praktik kedokteran di Indonesia, yaitu pada pasal 29, 30, dan 31. KKI bersama-sama stakeholders selaku pemegang mandat UUPK, telah menerbitkan beberapa regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia dan globalisasi praktik kedokteran bagi dokter dan dokter gigi WNA, antara lain : Keputusan KKI No. 18/KKI/KEP/IX/2006 tentang Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di Indonesia; Per-

aturan KKI No. 42/KKI/PER/XII/2007 tentang Tatacara Cara Registrasi, Registrasi Ulang, Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat bagi dokter dan dokter gigi WNA yang akan melakukan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang bersifat sementara. Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah RI c.q Departemen terkait, KKI belum membuat regulasi untuk dokter/dokter gigi WNA yang akan melakukan praktik kedokteran secara perorangan.

Peluang Dan Ancaman Dunia kesehatan Indonesia dinilai belum siap menghadapi globalisasi 2010.

Salah satu indikatornya adalah sistem pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan yang belum memadai, yang menonjol dalam sistem pendidikan kedokteran saat ini adalah mahalnya biaya pendidikan ketimbang kualitasnya.

Selain itu, kurikulum standar pendidikan kedokteran nasional tidak ada.

“Alumni masing-masing universitas kualitasnya beda-beda,” Tanpa ada standar pendidikan, dokter di Indonesia akan kalah bersaing dengan dokter dari luar negeri. Saat ini dokter dibentuk seperti seorang politikus. Mereka harus mengeluarkan uang yang besar untuk membiayai pendidikannya. Akibatnya, mereka pun berorientasi mendapatkan uang.

Padahal profesi dokter secara filosofi memiliki misi kemanusiaan.

Dari segi pelayanan juga dinilai masih jauh. Ketika menghadapi pasien, dokter lebih sibuk menuliskan resep ketimbang mendengarkan keluhan pasien. Padahal terungkapnya suatu penyakit 70 persen dari keluhan pasien yang bersangkutan.

Globalisasi tidak bisa terus dilihat sebagai ancaman, karena mau tak mau pasti akan terjadi. “Kita harus menyiapkan diri secara matang,”. Dua hal yang perlu dipersiapkan adalah membuat sistem untuk menyaring kualitas dokter asing serta sistem yang mengatur kecukupan kebutuhan masyarakat atas dokter. Departemen dan komunitas kesehatan harus segera melakukan koordinasi dalam dua hal ini.

Kewajiban Dokter Kewajiban dokter pada dasarnya terdiri dari : * kewajiban yang timbul akibat pekerjaan profesinya atau sifat layanan medisnya yang diatur dalam sumpah dokter, etika kedokteran dan berbagai standar dan pedoman * kewajiban menghormati hak pasien, dan * kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan.

Beberapa kewajiban dokter tersebut adalah : * Memberi pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, serta kebutuhan pasien. Standar pelayanan menurut penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Ayat (2) pasal 44, standar pelayanan tersebut dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan. Penjelasan ayat tersebut strata pelayanan adalah tingkatan pelayanan yang standar tenaga dan peralatannya sesuai dengan kemampuan yang diberikan. * Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Kewajiban merujuk pasien tersebut dapat dilaksanakan apabila keadaan kesehatan pasien memang dapat bergerak atau dapat dibawa untuk dipindahkan dalam keadaan stabil dan layak. Kewajiban merujuk hanya dapat disimpangi apabila pasien tidak menginginkan dirinya dirujukkan meskipun telah dijelaskan manfaatnya, atau apabila tidak ada dokter yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di daerah tersebut (yang terjangkau).

* Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Merahasiakan keadaan pasien diwajibkan dalam sumpah dokter, kode etik kedokteran/kedokteran gigi, dan beberapa peraturan perundang-undangan.

Sebagian pakar menyatakan bahwa kewajiban tersebut absolut sifatnya, sebagian menyatakan relatif. Paham yang relatif mengatakan bahwa rahasia kedokteran dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. * Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. * Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. * Selain itu, sebagaimana diuraikan di atas, masih terdapat kewajiban dokter lainnya yang diatur dalam sumpah dokter dan kode etik kedokteran.

Strategi Yang Baik Untuk mengantisipasi persaingan diera globalisasi, dokter juga perlu merancang dan membentuk suatu strategi serta program pemasaran yang baik. Untuk dapat menghasilkan program pemasaran yang memuaskan antara pihak pelanggan (pasien) dan pelayanan kesehatan gigi, maka perlu dilakukan penilaian yang sistematis dari kebutuhan dan harapan pelanggan, audit pemasaran, serta memperhatikan empat komponen dari program pemasaran yaitu: produk, harga, tempat, dan promosi, tanpa meninggalkan etika pemasaran.

Manajemen pemasaran merupakan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan program pelayanan kesehatan. Dengan diterapkannya manajemen pemasaran dalam praktek dokter gigi yang dilatar belakangi oleh berbagai perubahan yang terjadi dewasa ini yaitu: iklim hukum dan etika yang berubah, suplai profesional yang berlebihan, meningkatnya ketidakpuasan terhadap tenaga profesional dan teknologi berubah dengan cepat. Pelayanan kesehatan memiliki sifat yang sangat unik dan khusus, dikarenakan pelanggan utama dari pelayanan kesehatan adalah manusia. Ada 3 kelompok manusia yang harus ditangani dalam proses manajemen pelayanan kesehatan yaitu, health operator/ provider (dokter, dokter gigi, perawat, perawat gigi, dan sebagainya), penerima jasa ( pasien dan keluarga pasien), serta tenaga administrator kesehatan.

Praktek swasta dokter umum atau spesialis yang sekarang popular dengan istilah praktek sore pada saatnya nanti bukan mustahil akan menjadi andalan penghidupan dokter dan bukan lagi hanya sebagai pekerjaan sambilan seperti sekarang. Bila ini terjadi tentu diperlukan keseriusan dalam menggelolanya, salah satu faktor yang akan mendukung keberhasilan praktek dokter umum atau spesialis adalah diterapkannya konsep pemasaran dengan tepat .Untuk dapat mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan daya saing, perlu diketahui terlebih dahulu kondisi masa depan dokter. Pasar dokter umum dan spesialis sangat dipengaruhi oleh pergeseran tingkat sosial ekonomi dan perubahan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan.

Oleh karena itu, masalah yang dihadapi adalah bagaimana penerapan manajemen pemasaran praktek dokter umum dan spesialis dalam menghadapi era globalisasi. Cara penerapan manajemen pemasaran praktek dokter agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi persaingan jasa pada era globalisasi melalui orientasi kepada konsumen (pasien) tanpa meninggalkan etika dari kedokteran itu sendiri.

Penulis adalah pengamat sospol dan praktisi dokter

Apakah hal ini juga dilakukan kepada Aparatur Hukum, hanya Tuhan Yang Maha Tahu.

Demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan uluran tangan Bapak didalam kasus ini, kami ucapkan terima kasih.

Laporan Pada Kapoldasu Kepada Yth Bapak Kapolda Sumatera Utara, melalui surat ini kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut: 1. Pada tanggal 16 November 2009 yang lalu, kami warga masyarakat Kelurahan Pematang Pasir Kota Tanjungbalai, telah menyampaikan Pengaduan dan Pelaporan beserta lampiran bukti-bukti berupa data/peta dan foto-foto tentang dugaan Penyelewengan dan Penyimpangan pada Proyek NUSSP di Kelurahan Pematang Pasir Kota Tanjungbalai.

2. Pengaduan dan laporan tersebut, menurut hemat kami telah memenuhi unsur dan bukti permulaan yang cukup karena telah dilengkapi Surat Pernyataan dan tanda tangan para warga masyarakat dan diketahui pula oleh Kepala Lingkungan selaku aparatur Pemerintah setempat. Selanjutnya disertai pula peta lokasi, data-data tentang sasaran proyek plus kisaran dana yang dipergunakan juga foto-foto bangunan yang hancur sebagai hasil karya dari proyek NUSSP tersebut.

3. Berdasarkan UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Pasal 26 A, tentang alat bukti yang syah, tercantum pada point (a) dan (b) Undang-Undang tersebut, maka segala apa yang kami sampaikan berupa data, peta, foto-foto, telah mencukupi untuk dijadikan sebagai bukti permulaan yang syah atas kasus proyek NUSSP ini.

4. Pelaporan dan Pengaduan tentang hal tersebut diatas telah kami sampaikan kepada Polresta Tanjungbalai dan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, yang mana hingga saat ini belum adanya realisasi dan poses, maka dengan ini kami mohonkan agar hal ini dapat ditangani dan diambil alih Poldasu, karena bagaimanapun sebelumnya laporan beserta lampiran telah kami sampaikan kepada Poldasu pada waktu yang lalu.

5. Pelaporan dan Pengaduan ini sehingga sampai kepada Bapak bukan disebabkan mengada-ada, tetapi karena sekian lama belum mendapat perhatian dan keseriusan dari Polresta. Dan ironisnya kelalaian dan waktu yang ada dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang berkepentingan dan terkait dengan Proyek NUSSP ini, untuk melakukan rekayasa, dengan cara menambal-sulam sebagian kecil saja dari sekian banyaknya bangunan proyek yang hancur dan mempengaruhi masyarakat agar supaya kasus ini tidak dilanjutkan secara hukum, hanya diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

Ahmad Kota Tanjungbalai

Mohon PerhatianWalikota Medan Yth, Walikota Medan Saya salut dan kagum pada bapak Walikota Medan Drs. Rahudman Harahap, di mana dalam program 100 hari beliau semua pasar yang ada di kota Medan dapat ditata dengan baik, dari yang kumuh, banjir dan sumber kemacetan lalu lintas, sekarang hampir semua pasar telah bersih. bebas banjir dan lalu lintas sekitar pasar telah lancar.

Apalagi jalan-jalan yang ada dikota Medan dari yang sebelumnya banyak lobang dan selalu banjir, Alhamdulillah sekarang hampir semua jalan telah mulus. Dan selalu ditemui di setiap pinggir jalan tanah bekas galian parit yang baru dikorek.

Menurut berita Waspada baru-baru ini Walikota Medan turut meninjau langsung dan ikut gotong royong bersama para alumninya serta masyarakat Kelurahan Pulau Brayan Bengkel. Apalagi jalan Bengkel baru diaspal sebagian dan masih ada sisa sekitar 500 meter lagi yang belum diaspal. Timbul pertanyaan dalam hati penulis, kenapa sekitar 500 meter lagi tidak diaspal? Apa karena jalan Bengkel yang 500 meter lagi bukan termasuk dalam wilayah kelurahan Pulau Brayan Bengkel. Padahal jalan bengkel yang rusak parah terdapat pada yang tinggal 500 meter lagi tersebut, dan memang masuk dalam wilayah Kelurahan Pulau Brayan Bengkel Baru. Atau mungkin Lurah Pulau Brayan Bengkel Baru tidak mau melapor kepada Walikota Medan bahwa jalan Bengkel belum diaspal semuanya.

Kami sebagai rakyat pengguna jalan agak dongkol juga bila melintas jalan tersebut karena sebagian di aspal dan sebagian tidak, kecuali sebagian jalan yang tidak diaspal tersebut kondisinya masih baik, seperti yang terlihat di Jalan Bhayangkara jalan yang masih baik tidak di aspal tetapi jalan yang rusak diaspal, mungkin ini untuk efisiensi.

Ada apa pula dengan pengaspalan yang sebagian di jalan Bengkel ini. Melalui pembaca menulis kami mengharapkan perhatian dari Walikota Medan. Terima kasih.

Ir. Sampurno, Medan Alamat ada pada redaksi