WASPADA Senin 26 Juli 2010
Kemenag Bersihkan Masjid Agung Al Abror P.SIDIMPUAN (Waspada): Personil Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padangsidimpuan menggelar gerakan bersih di Masjid Agung Al Abror, Jumat (23/7). Gerakan bersih masjid itu dipimpin Kakan Kemenag Padangsidimpuan H Efri Hamdan Harahap dan diikuti puluhan orang yang terdiri dari nazir masjid, pejabat Pemko, pegawai Kemenag, pelajar, Satpol PP dan lainnya. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Sumatera Utara No: 451.2/6527 tanggal 16 Juli 2010 tentang pencanangan gerakan bersih masjid di Sumut, dan SE Kakan Kemenag Provsu nomor : Kw.02/1/HM.00/1587/201. Kata Kakan Kemenag, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama tentang pentingnya peningkatan gerakan kebersihan di Sumut. Selain itu juga untuk meningkatkan silaturahmi antara pejabat warga dengan pemerintah, ormas Islam, dan tokoh masyarakat dalam rangka meningkatkan syiar Islam. Juga dalam menyambut bulan suci Ramadhan. “Gerakan bersih masjid di mulai dari Masjid Agung Al Abror di inti ibukota . Kemudian masjid besar di tiap kecamatan, lalu masjid di desa dan kelurahan. Kita menargetkan masjid di seluruh daerah ini bersih, indah, dan nyaman,” kata Harahap. Adapun pelaksanaan gerakan bersih masjid di Kota Padangsidimpuan, di Mesjid Agung Al Abror, Jumat (23/7) dan untuk mesjid di tingkat kecamatan, Jumat (30/7). Sedangkan masjid di tingkat desa dan kelurahan, Jumat (6/8). (a20)
Penasehat Hukum Dan Advokat Hidayat-Dahlan Jangan Perkeruh Suasana PANYABUNGAN (Waspada): Oknum penasehat hukum dan AdvokatTim pemengan Hidayat – Dahlan, Ridwan Rangkuty, diminta jangan mengeluarkan statemen berlebihan yang dapat memperkeruh suasana, apalagi dengan embel-embel 96 ribu pemilih. Demikian dijelaskan tokoh pemuda Kab. Mandailing Natal (Madina) Alimusa Manto Lubis kepadaWaspada, Sabtu (24/7) terkait statemen Ridwan Rangkuty di media massa, yang mengatakan mengkhwatirkan masyarakat Madina khususnya pemilih pasangan Hidayat-Dahlan yang 96 ribu lebih, akan marah dan berpotensi konflik horizontal, jka pasangan Hidayat-Dahlan terus di obokobok, dengan komentar mendiskreditkan pasangan itu pasca putusan MK. Kata Manto, secara tidak langsung, sadar atau tidak, Ridwan telah membuat pernyataan bernada mengancam dan mengundang konflik. Hal itu jelas memancing emosi berbagai komponen elite politik di Madina. “ Ridwan harus sadar, setiap kubu maupun pasangan calon bupati/wakil bupati di Madina ini sama-sama memiliki massa pendukung. Kalaupun Hidayat-Dahlan memiliki pemilih 96 ribu lebih pemilih, bukan berarti jumlah itu mau menjadi pendukung ril ketika bentrokan terjadi,” ucapnya. Ia juga meminta Hidayat-Dahlan, supaya mengingatkan oknumpenasehat hukumnya yang plin-plan itu jangan asal bicara meskipun dia orang hukum yang notabene Ketua Peradi Tabagsel. Karena apapun ceritanya, masyarakat Madina sekarang ini tahunya pemilihan ulang terjadi akibat terjadinya praktik money politics terstrukur dan massive yang dilakukan tim pasangan HidayatDahlan.(csh)
KPPK Dan Kebudayaan Adakan Seminar Pendidikan P.SIDIMPUAN (Waspada) : Komunitas Pemerhati Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Sidimpuan (KPPK-PASID) adakan Seminar sehari peningkatan mutu pengajaran dan pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) di Aula MAN 2,Jalan Sutan Soripada Mulia, Kota Padangsidimpuan, Minggu 25/7. Acara dibuka walikota diwakili Asisten III Khairul Alamsyah, dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Mara Muda Nasution, dan unsur Muspida se Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dan Tapanuli Tengah serta Kota Sibolga. Nara sumber dalam seminar itu Mara Bangun Harahap, H.Syaful Sagala, Masra Lubis, dan Raisah Surbakti. Peserta yang hadir yang hadir 174 dari beberapa tenaga pengajar, mulai dari guru setingkat SD hingga SLTA. Ketua Panitia, Rosmiati Siregar dalam sambutannya, mengemukakan, KPPK-PASIDbertujuanmewadahidanmenyalurkan aspirasi, prakarsa dari masyarakat, untuk membantu terwujudnya kebijakan strategis dalam pengembangan pendidikan, juga meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat menyelenggarakanpendidikandiKotaPadangsidimpuan,membantu terciptanya suasana kondusif, transparan, akuntabel dan demokratis, dalam pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan H.Syaful dalam materi yang disamapaikannya, menyebutkan, tujuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat meningkatkan praktik pembelajaran, pemahaman guru, terhadap praktik tersebut, dan situasi pembelajaran kelas, mengubah perilaku pengajaran guru, perilaku murid dalam kelas, mengubah rangka kerja guru sebagai PTK, yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Prinsip dasar PTK adalah berkelanjutan, integral, ilmiah, diagnosis, motivasi, lingkup masalah dan perencanaan mendalam, imbuh Syaiful.(crm)
Lampu Penerangan Jalan Umum Di Tapteng Banyak Tak Berfungsi SORKAM BARAT,Tapteng (Waspada) : Lampu penerangan jalan umum di Tapteng banyak yang mati dan masyarakat mengaku kecewa terhadap instansi terkait mengingat setiap bulannya pajak pembayaran lampu masyarakat dipotong 10 persen. Pantauan Waspada, Sabtu (24/7) malam, rata-rata di Kecamatan Sorkam Barat, beberapa titik banyak yang mati. Misalkan beberapa persimpangandiSorkamKanan,jalinsumtepatnyadijalanpenjaringan Kecamatan Kolang rata-rata mati, sehingga saat melintasi malam hari terlihat sangar dan angker. Menurut salah satu pengendara sepeda motor kepada Waspada mengaku kecewa dengan kinerja instansi terkait di Pemkab Tapteng tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat, padahal tiap bulan uang pajak penerangan jalan umum tetap dipotong. Hal lainya dituturkan warga Sorkam Kanan,Yus. Sudah beberapa bulan ini banyak lampu jalan umum yang mati, padahal sebentar lagi memasuki bulan suci ramadhan dimana umat muslim akan melaksanakan shalat taraweh malam hari. “Kita meminta Pemkab Tapteng untuk menghidupkan lampu penerangan jalan umum umum dan bila perlu ditambah, jika hal itu tidak diperbiki maka sebaiknya jangan lagi Pemkab Tapteng membebankan dengan melakukan pemotongan uang pajak kepada masyarakat,” jelas Yus. (a34)
Jelang Ramadhan, PMPP Sibolga-Tapteng Gelar Gotong Royong SIBOLGA (Waspada) : Jelang bulan suci Ramadhan, Persatuan Masyarakat Padang Pariaman (PMPP) Sibolga-Tapteng gelar bhakti sosial dengan bergotong royong di Jalan Murai, tanah pekuburan masyarakat Padang Pariaman, Minggu (25/7). Ketua PanitiaTasbiran didampingi Ketua PMPP Zakidin Tanjung dan Sekretaris MasyhurTanjung kepada mengatakan, kegiatan gotong rotong merupakan program tahunan menjelang bulan suci Ramadahan membersihkan tanah pekuburan masyarakat Padang Pariaman sekaligus memupuk rasa persatuan dan kesatuan sesama masyarakat. Tasbiran menjelaskan, kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari anggota yang diperkirakan hadir sekitar 250 orang dari 350 orang jumlah anggota tetap. Tasbiran meminta pemerintah setempat lebih memperhatikan tempat pemakaman etnis kedaerahan yang ada sesuai semboyan Sibolga berbilang kaum dengan melakukan penataan guna menumbuh kembangkan kebersamaan.(a34)
Sumatera Utara
B3
PNPM MP P. Sidimpuan Perlu Diaudit P.SIDIMPUAN (Waspada): Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Padangsidimpuan meragukan profesionalisme pengurus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di daerah tersebut. “Kita meragukan semua data yang mereka berikan. Termasuk jumlah dana dan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari APBD Padangsidimpuan 2009,” kata Ketua FPD H Khoiruddin Nasution, Jumat (23/7). Berdasarakan data milik PNPM MP yang disampaikan walikota, pada paripurna pertanggungjawaban APBD TA 2009, jumlah anggaran BLM TA 2009 Rp 3 miliar. Namun setelah DPRD menghitung uraian penggunaannya, ternyata hanya Rp 2.893. 428.000. Sehingga terjadi selisih jumlah dan diduga sebagai bentuk upaya penggelembungan anggaran untuk keuntungan pribadi atau kelompok Rp 106.572.000. Selain itu, pada paripurna tersebut walikota juga menyebutkan Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) PNPM MP tahun anggaran 2009 Rp 825 juta untuk 33 kelurahan. Kemudian, pada uraian terpisah disebutkan masih ada 5 kelurahan lagi di luar 33 kelurahan menerima BOP 25. 750.000. Sehingga total BOP un-
tuk 38 kelurahan Rp 850. 750.000. Setelah jumlah dana tersebut dipertanyakan, PNPM MP melakukan revisi data. Terjadi perubahan sangat fantastis, yakni dari Rp 850.750.000 untuk 38 kelurahan menjadi Rp 100 juta untuk 39 kelurahan. “Setelah direvisi, anggarannya berkurang Rp 750.750.000. Sementara jumlah kelurahannya bertambah dari 38 menjadi 39. Pertanyaan saya, masih pantaskah kita mempercayai kredibilitas dan profesionalisme mereka,” ujar Khoiruddin. Selain itu FPD menyinggung tentang pengerjaan jalan setapak yang dilakukan PNPM MP. Dimana RAB yang proposal kegiatannya diajukan masyarakat dan disetujui konsultan PNPM MP, patut dicurigai. “Terdapat kegiatan pengerjaan jalan setapak yang panjangnya serupa, tapi jumlah dananya berbeda. Kita heran, entah apa standarisasi yang mereka buat untuk menyetujui RAB itu,’’tegasnya. Perbedaan paling menyolok terlihat jelas apabila dihitung anggaran untuk setiap meter jalan setapak yang dikerjakan. Kata dia lagi, ketika kita mempertanyakan itu, PNPM MP selalu menyalahkan masyarakat yang mengajukan proposal. Terkait itu, Ketua FPD, meminta Inspektorat segera memeriksa dan mengaudit Konsultan PNPM MP. ‘’Masih banyak perbedaan dan hal yang sangat mencurigakan pada data laporan yang dibuat dan diserahkan PNPM MP ke DPRD. Termasuk pada pada data yang
telah direvisi,” ujarnya. Human Error Secara terpisah, Koordinator Kota (Korkot) wilayah 8 PNPM MP, Taufik Hidayat via telefon membantah keraguan itu. Dia mengakui telah terjadi kesalahan pengetikan pada data yang disampaikan walikota di paripurna pertanggungjawaban APBD 2009. “Telah terjadi human error pada saat pengetikan data tersebut, karena waktu penyampaiannya mendesak. Tidak ada unsur kesengajaan dan semuanya telah kita revisi dan serahkan ke DPRD,” ucapnya. Mengenai dan BOP yang jumlahnya berbeda, menurut Taufik yang benar adalah Rp 100 juta untuk 39 kelurahan. Dengan rincian Rp 17.500.000 untuk 6 kelurahan dan Rp 82.500.000 untuk 33 kelurahan. “Kesalahan terjadi pada pengetikan Rp 82.500.000 untuk 33 kelurahan menjadi Rp 825.000.000,” ungkapnya. Mengenai dana BLM Rp 3 M, tetap dipertahankannya dan membantah perhitungan uraian FPD yang hanya Rp 2.893.428.000. Dia menekankan, dapat meastikan semua BLM PNPM-MP yang bersumber dari APBD 2009 totalnya Rp 3 M. Ketika di tanya apa begitu mudahnya merevisi data tersebut, atau memang ada unsur kesengajaan untuk memanipulasi data. Dengan tegas Taufik mengatakan itu tidak benar. Karena pangkal dari semua persoalan tersebut, menurutnya, aplikasi human error saat melakukan entry data. (a20)
DPRD Minta Walikota Copot Kakan Kesbang P. Sidimpuan P.SIDIMPUAN (Waspada): DPRD Kota Padangsidimpuan meminta Walikota mencopot Adek Yanti Tampubolon dari jabatan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas). Pasalnya, oknum itu dinilai tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan SKPD. Kemudian tidak menghargai dan malah sama sekali tidak ada komunikasi dengan partai politik sebagai asal usul semua anggota DPRD. Permintaan pencopotan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Khoiruddin Nasution, Ketua Fraksi Gabungan Karya Bersatu Erwin Nasution
dari PAN, H. Mahumdin Nasution dari Partai Merdeka dan Soritaon Siregar dari Partai Syarikat Indonesia (PSI) mewakili Komisi I, Jumat (23/7). Salah satu hal yang mendasari permintaan pencopotan itu adalah, hingga kini dana bantuan untuk Parpol yang di poskan di Kesbang Linmas belum juga dicairkan. Bahkan terkesan disengaja dan dipersulit. Selain itu, beberapa kegiatan yang berkaitan dan harus dilaksanakan Kesbang Linmas sama sekali tidak pernah. Seperti halnya Hari Anti Narkoba yang diperingati sekali setahun dan memiliki makna besar untuk
menyelamatkan Kota Padangsidimpuan dari bahaya narkoba. “Ironisnya lagi, dari empat kali pertemuan dengan Komisi I, Adek selaku Kakan Kesbang Linmas hanya sekali saja hadir. Sedangkan tiga pertemuan lain dihadiri pegawai yang dihunjuk mewakilinya,” kata mereka. Kecewa dan kekesalan anggota DPRD memuncak setelah pegawai yang diutus mewakili Kakan Kesbang sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan DPRD seputar kegiatan-kegiatan di kantornya. Untuk apa dipertahankan kalau tidak faham tufoksinya, dan tidak menghargai DPRD sebagai mitra kerjanya. (a20)
Suami Ditahan Kasus Korupsi, Istri Tuntut Kajari P. Sidimpuan Rp10 MEDAN (Waspada): Ibu rumah tangga, Hertaida br Nainggolan , 38, warga Jalan Raya Menteng, Kota Medan mempraperadilankan Kajari Padangsidimpuan dengan tuntutan ganti kerugian Rp10. Hertaida, Minggu (25/7) melalui kuasa hukumnya Rizal Sihombing dan kawan-kawan, mengatakan, Liberti ditahan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Permohonan telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Padangsidempuan Reg 01/ Pid.Pra/2010/PN-Psp tanggal 16 Juli 2010. Persidangan digelar 27 Juli 2010. Permohonan diajukan karena penahanan Liberti oleh Kajari Padangsidimpuan (ter-
mohon) tidak sah karena tidak didasarkan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 21 ayat 1 KUH Acara Pidana. Menurutnya, termohon menjadikan Liberti sebagai tersangka didasarkan seolaholah telah dilakukan pemeriksaan 6 saksi dari Dinas Perhubungan Sumut (Ramli cs). Padahal, para saksi tidak pernah diperiksa di kantor termohon (Kejari Padangsidimpuan). Para saksi sebut pemohon, hanya disodori Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh dua staf Kejari yang telah berisi pertanyaan dan jawaban sehingga keenam saksi hanya menandatanganinya saja di PN Padangsidimpuan saat persida-
ngan terdakwa Heriyono 31 Mei 2010 yang berkas perkaranya terlebih dulu diproses. Dengan demikian, BAP keenam saksi itu telah melanggar Pasal 75 ayat 1 dan 2 KUHAP. Selain mengajukan praperadilan, kuasa hukum Liberti menyampaikan pengaduan ke Kajatisu. Kadis Perhubungan Sumut selaku pengguna anggaran, konsultan perencana dan pengawas, bendahara dan pelaksana proyek hingga saat ini tidak dijadikan tersangka. Penetapan klien mereka sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pekerjaan penyempurnaan shoulder di Aek Godang yang dananya bersumber dari APBD Sumut tahun 2008 Rp 683.856.(h05)
Waspada/Eddi Gultom
TAMBAHAN PENGHASILAN : Bupati Sergai HT Erry Nuradi didampingi Wakil Ketua DPRD Sergai Drs Sayuti Nur dan Kadis Pendidikan Sergai Drs H Rifai Bakri Tanjung menyerahkan dana tunjangan profesi/sertifikasi, tambahan penghasilan dan insentif bagi guru di Sergai pada peresmian SMAN 1 Tebing Syahbandar di Desa Paya Pasir, Tebing Syahbandar, Kamis (22/7).
Bupati Sergai Resmikan SMAN 1 Di Tebing Syahbandar
Guru PNS Terima Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan TEBING SYAHBANDAR – Sergai (Waspada): Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya melalui jalur pendidikan, Pemkab Serdang Bedagai membenahi sarana dan prasarana pendidikan termasuk mutu guru sebagai ujung tombak yang akan mentransfer of knowledge kepada anak didik. Hal itu diungkapkan Bupati Sergai HT Erry Nuradi pada peresmian gedung baru SMA Negeri 1 Tebing Syahbandar di Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kamis (22/7). Dikemukakan bupati, kepedulian Pemkab Sergai terhadap sektor pendidikan sejak 2005 – 2009 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah seperti rehab gedung SDN mencapai 95 persen, membangun 30 unit sekolah baru di antaranya 7 SMPN, SLBN, SKBN, 11 SMAN dan SMKN. Dengan diresmikannya SMAN di Kecamatan Tebing Syahbandar itu, maka hingga 2010, jumlah SMAN di Sergai mencapai 18 unit yang tersebar di 17 kecamatan di seluruh Sergai, sehingga setiap kecamatan saat ini sudah memiliki SMAN. Sementara sampai 2005, jumlah SMAN di daerah ini baru 7 unit, berarti kurun waktu 5 tahun ada pertambahan 11 unit SMAN. Disamping SMAN, kata Erry Nuradi, di Sergai saat ini juga sudah berdiri 3 SMKN dan pada 2010 ini Pemkab Sergai akan membangun 2 unit SMKN lagi yaitu SMKN di Kecamatan Sei Rampah dan Dolok Masihul, bahkan sampai 2011 pemerintah akan memfokuskan pembangunan SMK karena sesuai rencana pemerintah pusat pembangunan SMK berbanding terbalik dengan SMA yakni 65 : 35.
Tunjangan Profesi Guru Pada peresmian SMAN Tebing Syahbandar itu juga merupakan hari kebahagiaan bagi guruguru PNS maupun guru non PNS Kabupaten Sergai, karena dalam kesempatan itu Bupati Sergai HT Erry Nuradi secara resmi menyerahkan pembayaran dana tunjangan profesi/sertifikasi dan tambahan penghasilan untuk guru PNS Daerah serta pemberian dana insentif bagi guru PNS dan non PNS. Kadis Pendidikan Sergai Drs H Rifai Bakri Tanjung melaporkan, jumlah guru PNS yang menerima tunjangan profesi/sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok per bulan kepada 684 orang yang dibayarkan sekaligus untuk Januari–Juni 2010. Kemudian tambahan penghasilan bagi guru PNS sebesar Rp 250 ribu per bulan kepada 3.605 orang, dibayarkan sekaligus untuk bulan Januari – Juni 2010. Sementara bantuan insentif bagi guru PNS maupun non PNS Rp 60 ribu per bulan kepada 7.580 orang dan dibayarkan untuk triwulan II tahun 2010. Dengan tambahan pendapatan itu selain penghasilan dari gaji yang biasa diterima setiap bulannya, maka Bupati Sergai Erry Nuradi minta kepada para guru meningkatkan perhatiannya dalam menjalankan tugasnya agar kualitas pendidikan di daerah ini juga terus meningkat. Acara peresmian SMA Negeri ke-18 di Kabupaten Sergai itu, turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sergai Drs Sayuti Nur MPd, anggota DPRD Sergai Defriaty Tamba, Wakil Ketua PN Tebingtinggi Deli Agung Sularso, sejumlah pejabat eselon II, Muspika Tebing Syahbandar dan ribuan guru, siswa SMAN 1Tebing Syahbandar dan jajaran Dinas Pendidikan Sergai. (a07)
Proyek Pembangunan Klep Pintu Tanggul Aek Sibundong Sorkam Kanan Disorot SORKAM KANAN,Tapteng (Waspada) : Proyek pembangunan rehab klep pintu tanggul Aek Sibundong di Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapteng mendapat sorotan kalangan masyarakat setempat. Pasalnya para pekerja proyek tersebut didatangkan dari luar daerah termasuk plang proyek tidak ada, sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaan proyek tersebut serta siapa pemborong dan berapa anggaran biayanya. Informasi Waspada terima, Sabtu (24/7), masyarakat mengaku heran termasuk Kades setempat tidak mengetahui keberadaan proyek tersebut, karena tidak memberitahukan termasuk para pekerjanya berasal dari mana belum melaporkan identitas dirinya. Kades Sorkam Kanan Surawardi mengakui pihaknya belum menerima laporan dari pihak pemborong, namun pihaknya mengakui bangga ada pembangunan di desa tersebut, tetapi hendaknya pihak terkait menghormati pemerintah
desa setempat dengan memberikan laporan agar keberadaan proyek tersebut diketahui masyarakat. Sementara menurut warga lainnya Eddy merasa bersyukur adanya perhatian pemerintah, tetapi hendaknya pihak pemborong mengutamakan tenaga kerja setempat guna mengurangi pengangguran, sementara para tukang dan masyarakat banyak mengganggur kerena tidak ada pekerjaan. Secara terpisah marga Banjar Nahor dan Tambunan mengaku pengawas dari PU Pemprovsu, Sabtu (24/7) mengatakan, proyek tersebut dari Pemrovsu yang merupakan anggaran APBN, namun tidak merinci berapa anggaran dan siapa pemborongnya. Dikatakan Banjar Nahor, pekerjaan dimulai Jumat (23/7) dan harus selesai dikerjakan 30 hari, menurut hitungan kalender atau bulan September nanti. Banjarnahor juga mengaku bahwa pekerja berasal dari luar daerah. (a34)
Sekilas Perhatian Dan Harapan Terhadap Inalum Ke Depan TIDAK terasa tahun 2013 semakin dekat dan perjanjian induk PT Inalum ditargetkan berakhir sebagaimana isi dari agremen yang diperbuat dan ditandatangani dua negara sebagai penanam saham yakni Pemerintah RI dan NAA Jepang. Selama perjalanan perusahaan raksasa itu, khususnya di bidang peleburan aluminium yang berada di Kuala Tanjung, Batubara, eksistensinya terus dipertahankan baik sisi kualitas maupun produksi dihasilkan berupa aluminium batangan (inggot). Menurut data setiap tahun mencapai rata-rata 225.000 s/ d 235.000 ton diproduksi harga jual mencapai sekitar 2.000 s/ d 2500 juta U$ (Dolar AS). Dari besar jumlah penjualan produksinya, PT Inalum
Waspada/Iwan Has
PROSES: Beginilah proses pencetakan aluminium dari bahan baku menjadi Inggot di pabrik peleburan Aluminium PT Inalum di Kuala Tanjung, Batubara.Terlihat salah seorang anggota DPRRI asal Sumut Nasir Bahar didampingi tim Komisi VI beserta rombongan melihat langsung cara proses pencetakan aluminium dalam kaitan kunjungan kerja ke perusahaan itu pada 8 Juli 2010. mengeluarkan dana sebesar US$ 101 juta/tahun untuk membayar anual fee sebagai
bentuk perhatian kepada 10 daerah/kota sekitar yang berhubungan langsung dengan peru-
sahaan maupun yang menerima dampak meliputi Batubara, Asahan, Kota Tanjungbalai, Simalungun, Humbahas, Tobasa, Samosir,Taput, Dairi dan Tanah Karo. Hal ini diperkuatkan lagi dengan penjelasan Humas PT Inalum Subagiyo Ibnoe ketika menyampaikan paparannya di gedung MPH Tanjung Gading, Senin (5/7) bahwa pemberian anual fee ditentukan Pemerintah RI melalui Menteri Keuangan. Sebagaimana diketahui Kab. Batubara setelah dimekarkan dari Asahan, baru pertama sekali menerima anual fee tahun 2008 pada awal Juli 2010 yang disalurkan langsung melalui rekening kas daerah sebesar Rp 2,9 miliar di luar dari PBB. Sedangkan daerah/kota lain ada mendapatkan dalam jumlah senifikan, padahal bila dilihat dari kasat mata wilayah itu jauh dari lokasi peleburan salah satunya Kota Tanjungbalai menerima dana anual fee mencapai
Rp 5,6 m per tahun. ‘’Setahu kita jumlah dana anual fee diterima masingmasing 10 kab/kota di Sumut sekitar smelter PT Inalum tidak sama. Bagaimana cara penghitungannya tidak diketahui sehingga bisa mendapatkan jumlah berbeda,’’ ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Batubara Yosrauke, SE Ak MM. Mengenai penghitungan pembagian dana anual fee PT Inalum kedaerah dilakukan oleh Pemprovsu. Sedangkan pemerintah pusat hanya sebagai menyalurkan dana sebagaimana data diusulkan dan dihitung. Meskipun begitu menurut Yosrauke pihak Pemprovsu berjanji melakukan penghitungan kembali terhadap pemberian anual fee pada tahun kedepannya 2009 bagi Batubara. Berbeda sebagaimana dijelaskan pihak Inalum melalui Humasnya Subagiyo Ibnoe menyatakan dana anual fee diterima daerah/kota ditentukan
oleh Pemerintah Pusat. Merupakan suatu hal wajar bila daerah/kota khususnya di lingkungan PT Inalum berkeinginan mendapatkan porsi yang senifikan sebagaimana dilandasi kekuatan otonomi daerah. Apakah nanti dilibatkan dalam saham pasca berakhirnya perjanjian induk PT Inalum tahun 2013 yang saat ini menjadi pembahasan secara nasional di tingkat pemerintah pusat maupun DPRRI KomisiVI secara umum mendukung penuh keinginan daerah demi untuk meningkatkan program pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat atas eksistensi Inalum ke depan. Apalagi Kab Batubara di bawah pemimpin Bupati OK Arya Zulkarnain, SH,MM saat ini sedang berupaya untuk mewujudkan rencana wilayah Kuala Tanjung sekitar menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Iwan Has