Medan Metropolitan
A4
WASPADA Senin 22 Oktober 2012
TRAFFIC LIGHT RUSAK: Traffic light (lampu pengatur lalulintas) di persimpangan Jln. Perintis Kemerdekaan – Jln. Sutomo yang rusak sejak beberapa bulan lalu, hingga Minggu (21/10), belum juga diperbaiki. Pemerintah Kota Medan terkesan tidak peduli terhadap kerusakan fasilitas umum tersebut.
Waspada/Arianda Tanjung
Pelaksanaan UU Lalulintas Belum Maksimal Sat Lantas – Dinas Perhubungan Tidak Mampu Atasi Kemacatan Di Medan MEDAN (Waspada): Penyebab utama kemacatan lalulintas di Indonesia adalah ketegasan Polri di dalam menjalankan UU Lalulintas belum maksimal. Demikian dikatakan advokat HMK Aldian Pinem SH, MH, kepada Waspada, Minggu (21/ 10). Menurutnya, ketegasan Polri belum maksimal, volume kendaraan dengan sasaran jalan tidak dilakukan penelitian dan juga tidak dilakukan pengkajian antara kebutuhan bisnis dan publik tidak konek. Contohnya di Kota Medan. Kemacatan arus lalulintas tidak dapat diatasi, karena Sat Lantas
Polresta Medan dan Dishub Kota Medan tidak tegas menertibkan bus-bus yang mangkal atau parkir di pinggir jalan seperti di Jln. Sisingamangaraja, Jln. Letjen Jamin Ginting, Jln. Gatot Subroto, Jln. TB. Simatupang dan lain-lain. Selain itu, lanjut Pinem, masih terlihat parkir mobil berlapis yang menutupi lebih separuh badan jalan. Mobil-mobil ini berhenti di badan jalan dalam waktu relatif lama karena menunggu kepulangan anak sekolah. Ada juga pasar tumpah pagi dan sore yang dibiarkan memakai badan jalan. Menurut Pinem, Sat Lantas dan Dishub harus bertindak tegas agar menciptakan efek jera
Tiga Pemulung Kepergok Mencuri Dihajar Massa MEDAN (Waspada): Tiga pemulung berinisial JG, 17, FA, 18, dan MA, 20, ketiganya warga Jalan Elang, Kec. Medan Denai, dihajar massa karena kepergok hendak melakukan pencurian di rumah Chairul alias Acen ,36, warga Jalan Rahayu, Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung, Minggu (21/10) pukul 08:30 WIB. Ketiga tersangka diamankan petugas Polsek Percut Seituan dari amukan warga. Informasi yang diperoleh di kepolisian, sebelumnya ketiga pemulung itu mengintai rumah korban. Setelah memastikan rumah keadaan sepi karena penghuninya masih tertidur, ketiganya mencoba masuk dengan memanjat atap rumah. Saat ketiganya sudah berada di atas atap rumah korban terlihat oleh warga yang langsung meneriaki maling. Ketika pemulung itu kemudian turun hendak melarikan diri. Namun, ketiganya berhasil ditangkap dan seorang di antaranya MA babak belur dihajar massa. Kanit Reskrim Percut Seituan AKP Faidir Chaniago menjelaskan, ketiga pemulung tersebut masih menjalani proses pemeriksaan.”Ketiganya sudah kita amankan, dan akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku,” sebutnya. (h04)
terhadap pelanggar peraturan lalulintas. “Anehnya lagi, budaya arogansi (anggar jago) seperti mengubah nomor polisi (plat BK) kendaraan sehingga susah diidentifikasi,” tuturnya. Untuk kendaraan seperti itu, polisi harus mengambil tindakan tegas. “Jangan takut apabila pemilik kendaraan itu pengacara, hakim, jaksa, Polri, maupun TNI,” sebut Pinem.
HAM Dia juga menuturkan, Polri dan Dishub harus bertanggungjawab agar jangan terjadi pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap pengguna jalan. Misalnya, pengendara kendaraan bermotor yang terjebak macat, selain mengalami kerugian materi seperti beberapa liter BBM habis, juga waktu ter-
buang percuma. Belum lagi akibat kemacatan lalulintas itu, pengendara jadi stress dan mudah emosi. Apabila emosi berkepanjangan biasanya bisa anarkis. “Polemik itu muncul karena kondisi objektif perlalulintasan yang secara kasat mata masih sangat memprihatinkan,” tutur Pinem. Pantauan Waspada di lapangan, parkir mobil berlapis
FPKS Desak TRTB Bongkar Bangunan Hotel Tanpa SIMB MEDAN (Waspada): Fraksi PKS DPRD Medan mendesak Dinas TRTB Kota Medan segera membongkar bangunan baru Hotel Grand Antares Jln. SM Raja Medan, yang diduga tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan sudah dikerjakan sejak 3 bulan lalu. Selain itu, pengerjaan bangunan hotel itu juga mengancam keselamatan warga Lingkungan 8, Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota dan membuat Gang Rukun menjadi sempit. Ketua Fraksi PKS DPRD Medan H Salman Alfarisi Lc, MA, kepada Waspada, Jumat (19/10) mengatakan, tidak ada kompromi bagi bangunan yang dibangun di atas roilen karena melanggar aturan tata ruang dan tata bangunan. “Maka tidak ada alternatif bagi Kadis TRTB Medan Syampurno Pohan, sebagai dinas
yang punya tanggungjawab dan wewenang jangan tinggal diam apalagi melakukan unsur pembiaran,” kata Salman. Dia khawatir terhadap Dinas TRTB Medan, karena bangunan yang sudah dikerjakan sejak 3 bulan itu, SIMB-nya juga tidak ada namun pekerjaan tersebut terus berlangsung. Ada apa dibalik semua ini,” ujarnya. Menurut Salman, jika nantinya terbukti bahwa TRTB Kota Medan ketahuan ada main, sudah selayaknya jabatan Kepala Dinas TRTB dievaluasi kembali, karena telah melakukan unsur pembiaran terhadap bangunan illegal. Disebutkannya, pengusaha Hotel Grand Antares sudah tidak lagi peduli terhadap kepentingan masyarakat dengan seenaknya membangun tanpa memikirkan efek sampingnya. Sementara itu, Camat Me-
dan Kota Parlindungan Nasution ketika dikonfirmasi hanya mengimbau kepada pengusaha maupun perusahaan untuk mentaati aturan yang berlaku. Kata Nasution, pihak Hotel Grand Antares pernah dipanggil dan menyatakan surat izin bangunannya sedang diproses di TRTB Medan. Menurut dia, camat sebagai institusi Pemko Medan bertugas hanya mengimbau, mengingatkan semua pengusaha, perusahaan untuk mentaati aturan-aturan yang berlaku. Karena pengusaha, perusahaan sangat membutuhkan pembinaan. “Diharapkan Dinas TRTB Medan selaku institusi yang paling berwenang segera turun ke lapangan untuk melihat secara langsung bangunan tersebut dan jika izinnya tidak ada maka TRTB harus menyetop pekerjaannya,” sebut Nasution. (m24)
masih terlihat di sejumlah lokasi antara lain di Jln. Thamrin, Jln. Perintis Kemerdekaan, Jln. Nibung Raya, Jln. TB. Simatupang, Jln. S. Parman Medan. Seorang warga menuturkan, parkir mobil berlapis itu terus terjadi dan menyebabkan kemacatan lalulintas. Hal ini membuktikan petugas Sat Lantas dan Dishub Medan tidak
serius melakukan penertiban. Parkir mobil berlapis di sejumlah ruas jalan inti kota itu cukup meresahkan pengguna jalan. Pasalnya, separuh badan jalan tersebut telah “dikuasai” dan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Sedangkan penyebab lainnya, tambah warga itu, sebagian
besar bus ke luar kota masih terlihat seenaknya saja parkir di pinggir jalan antara lain Jln. Sisingamangaraja, Jln. Letjen Jamin Ginting, Jln. TB. Simatupang, Jln. Gatot Subroto. Begitu juga bus yang mangkal di terminal liar menanti penumpang jalur luar kota, hingga kini tidak ada dilakukan penindakan secara maksimal.(m36)
Kemen Kominfo Beri Penghargaan ICT Pura Dan PLIK MEDAN (Waspada): Kementerian Kominfo melalui Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Komunikasi memberikan penghargaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology) serta penganugerahan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Hotel Grand Aston Medan, Kamis (18/10) malam. Di antara penerima ICT Pura itu Kabupaten Aceh Barat, Mandailing Natal, Kota Binjai, Tanjungbalai, serta Kota Medan mendapat penghargaan khusus sebagai daerah yang giat menggalakkan ICT. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Komunikasi Syukri Batubara memaparkan, penghargaan ICT Pura merupakan gerakan yang melibatkan segenap pemangku kepentingan di bidang TIK, untuk bersama-sama memetakan serta menghi-
tung indeks kesiapan kabupaten/kota dalam menghadapi era masyarakat digital berbasir TIK. Urgensi program TIK (ICT) Pura memiliki keterkaitan kuat terhadap komitmen Pemerintah RI untuk memenuhi 10 sasaran World Summit on Information Society (WSIS) 2015. Di antaranya, menghubungkan seluruh sekolah dasar dan menengah dengan TIK, menghubungkan seluruh pusat-pusat kesehatan dan rumah sakit dengan TIK, serta lainnya. Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan berbagai program nasional dalam memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat Indonesia untuk memperoleh akses TIK. Kata Syukri, di tahun 2012 ini akan dibangun 120 desa informasi, terutama di perbatasan dan desa terpencil maupun terluar.
Sementara, Prof Zainal Batubara mengemukakan, ICT atau TIK merupakan katalisator untuk percepatan di segala bidang. “ICT Pura mendiagnosa kesiapan kabupaten/kota dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi,” ujarnya. Pada negara di wilayah AsiaPasifik termasuk Indonesia, menunjukkan difusi TIK berkorelasi positif cukup kuat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Penelitian di Asia mengenai dampak TIK terhadap pertumbuhan ekonomi dihitung dengan fokus pada peran peralatan komunikasi. TIK seharusnya sangat potensial untuk dijadikan sektor unggulan, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyulitkan terjadinya diseminasi informasi dengan cepat, sehingga dengan demikian dibutuhkan peranan TIK untuk menghilangkan penghalang geografis.(m34)
Kunjungi Pasar, Plt Gubsu Ajak Pedagang Dan Pembeli Ikut KB
Waspada/Mursal AI
PLT. Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Deputi Advokasi Pergerakan dan Informasi (Adpin) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Ardianto dan Kepala Perwakilan BkkbN Sumut Drg. Widwiono saat berkunjung ke Pasar Tradisional Air Joman Kab. Asahan, Kamis (18/10).
MEDAN (Waspada): Plt. Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang, Deputi Advokasi Pergerakan dan Informasi (Adpin) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Ardianto serta Kepala Perwakilan BkkbN Sumut Drg. Widwiono berkunjung ke Pasar Tradisional Air Joman Kabupaten Asahan, Kamis (18/10). Kedatangan mereka untuk mengajak pedagang dan pembeli ikut program KB. “Saya, seluruh SKPD Pemprovsu dan Asahan serta BkkbN datang ke sini untuk mengajak ibu-ibu ber-KB dan berbagi cerita dengan saya, BkkbN dan semua yang ada di sini,” kata Gatot Pujo Nugroho dalam acara Grebek Pasar Tradisional Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kependudukan Keluarga Berencana (KKB).
“Keinginan kita semua adalah agar masa depan anak kita jauh lebih baik dari masa depan kita. Anak ini belahan jiwa, kerinduan kita dan penyejuk jiwa kita. Karena itu, kita harus pastikan anak kita memiliki iman lebih baik termasuk pendidikan dan masa depannya. Karena itu, merencanakan jumlah anak adalah hal yang terpenting,” ujar Gatot. Menurut Gatot, orangtua harus mempersiapkan bekal pendidikan anak-anaknya sehingga mereka bisa bersaing pada era perdagangan bebas. “Ketika bangsa asing masuk ke Indonesia khususnya Sumut, maka anak-anak sudah punya keahlian. Mereka tidak hanya jadi penonton di negeri sendiri, tapi jadi pemenang di era globalisasi,” tambahnya. Karena itu, Gatot menyarankan, agar para orangtua memberi semangat dan moti-
vasi kepada anak dan tidak lupa berdoa. “Saya sarankan, ketika pukul 18:00 sampai 21:00, TV di rumah harus dimatikan. Biarlah pada jam-jam itu, anak pergi ke masjid dan menjadi jam yang efektif untuk belajar,” tegasnya. Sedangkan, Deputi Adpin BkkbN Pusat Ardianto menjelaskan, berbicara soal anak, maka tidak lagi bercerita kuantitas tetapi kualitas. “Agar anak berkualitas, gizi harus bagus agar otak menjadi cerdas, sehingga bisa menyelesaikan pendidikan. Saya minta para orangtua jangan buru-buru menikahkan anaknya. Biarkan dulu mereka menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya, agar bisa mengangkat derajat hidupnya di kemudian hari,” ujarnya. Ardianto menambahkan, angka kematian ibu dan anak cukup tinggi. Hal ini disebabkan, nikah pada usia yang terlalu muda. Dari sisi medis, wanita
berusia di bawah 20 tahun memiliki alat reproduksi yang belum bisa bekerja secara maksimal. “ Selain itu, penyebab kematian ibu, karena melahirkan terlalu tua yakni usia 35 tahun ke atas. Terlalu sering dan jarak melahirkan yang terlalu rapat juga sangat berisiko terhadap kematian ibu dan bayi,” katanya. Sementara itu, Kepala Perwakilan BkkbN Sumut Drg.Widwiono, MKes mengatakan, pasar tradisional dapat menjadi lokasi KIE program KKB karena beberapa argumentasi. Pada dasarnya, pasar tradisional merupakan tempat bertemunya aktivitas banyak orang untuk melakukan transaksi jual beli. “Data BPS 2010, pekerjaan utama bagi 22,5 persen penduduk usia 15 tahun ke atas adalah berdagang. Dan data Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) 2006, menunjuk-
kan bahwa jumlah pedagang di 13.450 pasar tradisional di Indonesia mencapai 12,6 juta orang. Karena itu, pedagang, pengunjung dan masyarakat sekitar pasar tradisional merupakan potensi sasaran KIE program KKB dan pelayanan KKB,” ungkapnya. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain, rapat persiapan internal hingga memberikan pelayanan KB gratis dengan target 1.000 akseptor baru, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, serta penyerahan Alkes bagi SKPD dan KIE KIT bagi PLKB Kabupaten Asahan. “Tujuannya antara lain mempercepat pencapaian program melalui intensifikasi dan ekstensifikasi KIE program KKB, meningkatkan akses informasi dan KIE program KKB, meningkatkan cakupan pelayanan KB dengan sasaran pengunjung pasar dan lainnya.” (h02)