Nusantara
WASPADA Senin 22 Oktober 2012
PB HMI Dan GMNI Tolak RUU Kamnas
Indonesia Kekurangan Surveyor JAKARTA (Waspada): Indonesia minim tenaga surveyor. Padahal, banyak pekerjaanpekerjaan yang terkait informasi geospasial (IG) dibutuhkan, seiring terbitnya Undang-Undang (UU) No 4/2011 tentang IG. “Jika tidak, nanti pekerjaanpekerjaan di bidang IG akan diisi oleh orang-orang asing,” kata Kepala Badan Informasi Geospasial, Dr Asep Karsidi, Rabu (17/10), di Jakarta. Dikatakan Asep, profesional di bidang Informasi Geospasial tidak harus selalu dari jurusan geodesi dan geografi. Yang penting ada kaitannya dengan ilmu spasial. Semua untuk memenuhi jumlah SDM di bidang ini. Di sela Seminar dan Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) dalam rangka HUT ke-40 itu, Asep menambahkan, saat ini kebutuhan SDM di bidang IG juga mencakup ahli di bidang planologi, tata ruang, geologi bahkan di bidang TI. “Ini yang harus diantisipasi organisasi surveyor kita. Jangan sampai kita kewalahan,” tandasnya. Kekurangan tenaga surveyor paling nampak pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Direktur pemetaan tematik BPN, Tri Supriyanto mengatakan, pihaknya membutuhkan 15 ribu surveyor di seluruh Indonesia. Tapi kondisinya saat ini baru ada tiga ribu surveyor. “Sungguh kondisi yang sangat timpang antara kerja dan SDM. Tapi kami sadar kemampuan pemerintah merekrut surveyor berstatus PNS ya cuma segitu. Makanya, kami melakukan kerjasama dengan surveyor berlisensi,” kata Tri. Sementara itu, Ketua ISI, Budhy Hertantiyo, mengatakan, UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial mengamanatkan pelaksana informasi geospasial (IG) harus memenuhi kualifikasi kompetensi dengan persyaratan tersertifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG. Begitu pula dengan lembaga penyelenggara IG yang harus terakreditasi.(dianw)
AirAsia Indonesia Buka Penerbangan Surabaya–Johor Bahru JAKARTA ( Waspada) : AirAsia Indonesia mulai Jumat (19/10) merayakan penerbangan perdana rute Surabaya – Johor Bahru di Bandara Internasional Juanda, Surabaya dan Bandara Internasional Senai, Johor Bahru, Malaysia. Commercial Director AirAsia Indonesia, Dato’ Bernard Francis dan General Manager Angkasa Pura I Bandara Juanda, Trikora Harjo hadir dalam acara perayaan penerbangan perdana di Surabaya dan melakukan pengguntingan pita yang disaksikan oleh para penumpang serta rekan-rekan media. Di dalam pesawat, para penumpang pertama juga diberikan cupcakes sebagai bagian dari acara perayaan dan bentuk terima kasih AirAsia Indonesia kepada mereka. Penerbangan perdana menuju Johor Bahru berangkat dari Bandara Internasional Juanda pada pukul 09:25 dengan tingkat keterisian penumpang mencapai 91%. Sementara tingkat keterisian penumpang untuk penerbangan dari Johor Bahru menuju Surabaya lebih dari 96%. Johor Bahru kini telah menjadi rute Malaysia ketiga yang dilayani oleh AirAsia Indonesia dari Surabaya setelah Kuala Lumpur dan Penang. (j02)
A3
JAKARTA (Waspada): Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PB HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional ( RUU Kamnas).
Waspada/Ist
PARA pemenang lomba HPS, di antaranya Nina Desfani Harahap Purwadi wakil dari Sumatera Utara menerima piala juara umum ke-3.
Hari Pangan Sedunia Ke-32 Di Palangkaraya
Sumut Juara Umum 3 MEDAN (Waspada): Hari Pangan Sedunia ke-32 tahun 2012 ini membawa berkah tersendiri bagi Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sumatera Utara karena dalam keikutsertaannya mampu meraih juara ke-3 kategori umum dalam lomba makanan yang berbasis B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman) setelah bersaing dengan 33 peserta lainnya dari 33 provinsi di Indonesia yang diselenggarakan, Kamis (18/10) di Temanggung Tilung, Palangkaraya. Demi mengejar waktu pelaksanaan penilaian yang diselenggarakan pada pukul 06:00, maka sejak dinihari semua peserta mempersiapkan masakan dari resep-resep yang dikirimkan ke panitia pusat jauh hari sebelum pelaksanaan lomba. Sumatera Utara pada kesempatan kali ini merasa begitu percaya diri dan bersemangat karena didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Sumatera Utara SetyoPurwadi dan istrinya Nina Desfani Harahap Purwadi dalam lomba tersebut. Ketua Pokja Tiga, Vera Suryana dari PKK Provinsi Sumut sebagai pendamping peserta lomba bekerja keras membimbing peserta. Bahkan ibu Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Utara Ibu Sutiyas Handayani Gatot Pujo Nugroho yang selama persiapan lomba hingga penyajian senantiasa memantau dari Medan dan selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada tim. Dengan mengusung tema Manggadong, menkonsumsi umbi-umbian sebelum makan nasi, yang merupakan kearifan lokal Sumut makin menambah kepercayaan diri ibu-ibu PKK Sumut yang digawangi oleh ibu-ibu PKK dari Kabupaten Deliserdang. Dari berbagai resep yang berisi kombinasi berbagai bahan umbi-umbian, mereka membuat makanan umbi-umbian sebagai menu untuk berbagai
tingkatan umur mulai dari balita dan batuda, remaja hingga dewasa dengan sajian yang menarik dan dapat meraih nilai 73 dan meraih juara 3 kategori umum. Sementara itujuara I diraih provinsi Jawa Timur dan juara II diraih Kalimantan Barat. Prestasi kali ini dirasakan istimewa bagi Sumatera Utara karena setelah peringatan HPS tahun 2004 tidak lagi mendapatkan juara dalam lomba masak-memasak. Purwadi dalam percakapan telepon mengutarakan prestasi ini menjadi momentum tepat untuk mendorong program akselerasi diversifikasi pangan berbasis pangan lokal manggadong. “ Forum dan expo pa-ngan – gebyar kuliner nusantara yang akan digelar akhir November 2012 menjadi momentum spesial untuk menasionalisasikan istilah Manggadong sebagai ikon diversifikasi pangan Nasional,” tegas Purwadi.(rel/rzl)
Bahkan PB HMI menyerukan status ’Siaga Satu’ bagi seluruh kadernya untuk menentang RUU Kamnas. ”Bagi setiap kader HMI di seluruh Indonesia untuk bersiaga melakukan aksi secara massif dan kontinyu dalam waktu dekat, demi menentang usaha pemerintah menggolkan RUU Kamnas ,” ujar Sekjend
PB HMI Rizal Akbar Tanjung, Minggu (21/10) di markas PB HMI di Jakarta. HMI menentang RUU Kamnas ini, menurutnya, karena pasal-pasal di dalam draft RUU itu jelas merupakan ancaman kepada kebebasan sipil. Pemerintah berupaya membasmi demokrasi dengan alasan keamanan tetapi menerapkan pendekatan militer,” urainya. Dilanjutkan Rizal, upaya ’mati-matian’ pemerintah menggolkan RUU ini menjadi UU Kamnas sama halnya menggusur demokrasi dengan pendekatan militer. PB HMI tidak bisa tinggal diam kalau sudah ada rencana
keji pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Kami akan melawan,” tegasnya. Selain melakukan aksi massa berdemontrasi, Rizal memastikan kalau PB HMI bersama seluruh jaringan elemen mahasiswa segera menggelar dialog diberbagai kampus termasuk di berbagai kantong-kantong buruh untuk mensosialisasikan betapa berbahayanya RUU Kamnas ini bagi rakyat Indonesia. Ketua PP GMNI EddyWijaya mengakui, GMNI juga berencana menurunkan seluruh kadernya untuk menentang RUU itu. Bagi GMNI kalau sampai disahkan menjadi UU Kamnas, maka
Indonesia kembali ke masa Orde Baru yang penuh tindakan represif militer. ”Pasal 10 dalam draft RUU itu jelas bersifat sapu jagat dengan penerapan tertib sipil, darurat sipil, darurat militer dan perang. Sedangkan pasal 20 jelas-jelas untuk melindungi investasi asing di daerah-daerah. Artinya pemerintah mengorbankan demokrasi demi kepentingan kapitalis asing. Ini berbahaya dan wajib ditentang,” papar Eddy. Dia mengingatkan RUU ini kalau disahkan akan menjadi kuburan bagi ormas-ormas dan LSM yang selama ini mengkritisi kinerja pemerintah. (aya)
Negara Darurat Karena Kejahatan Narkoba JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menegaskan, masalah kejahatan narkoba merupakan darurat negara yang harus dipangkas sampai ke akar-akarnya. Karena itu sulit diterima kalau republik yang nasional dan religius ini ikut kena dampak bahaya narkoba seperti di Amerika Latin. Priyo menegaskan hal itu ketika menerima Kaukus Masyarakat Peduli Anak dari Kejahatan Narkoba antara lain Asrorun Niam Sholeh (KPAI), Andi Najmi Fuadi (LPBH PBNU), Amirsyah Tambunan (MUI), Ridwan Taiyeb (eLSAS), Ikhsan Abdullah (Advokat), Maria Advianti (KPAI), Muhammad Joni (PAAI), dan lain-lain, di Jakarta, Jumat (19/10). Menurut Priyo yang juga Ketua DPP Partai Golkar itu, kejahatan narkoba di Amerika Latin justru berdampak pada terpuruknya pertumbahan ekonomi karena masalah narkoba dan geng-geng atau mafia yang merajalela di negara itu. Priyo berjanji akan meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meninjau kembali grasi yang diberikan terhadap bandar narkoba baru-baru ini. Dia menyatakan terkejut dengan langkah Mahkamah Agung (MA) yang berturutturut mengabulkan putusan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kejahatan narkoba. “Saya berterima kasih pada
Kaukus, yang bertemu untuk berdialog di DPR RI. Kami memastikan aspirasi dan kehendak yang dicantumkan akan kami proses di DPR,” ujarnya. Menyinggung permintaan DPR untuk menggunakan hak konstitusi bertanya kepada presiden soal alasan pemberian grasi seperti yang didesak Kaukus. “Sudah tentu saya hanya bisa mengatakan, hak konstitusi melekat kepada semua anggota dewan. Kalau pun anggota dewan merasa cukup meminta penjelasan kepada Menteri Hukum dan HAM dan wakilnya, mungkin cukup. Namun, kalau
tidak cukup, anggota dewan bisa menggunakan hak konstitusinya, yaitu hak bertanya atau interpelasi,” tambahnya. Priyo mengatakan, negaranegara lain termasuk di Amerika Latin tersebut sudah berupaya memberantas narkoba. Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk tidak melakukan langkah yang tak bisa dipahami, langkah agak mengalah kepada keinginan untuk mempertegas pembasmian dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Bahkan, Asrorun Niam dan Andi Najmi mendukung bandar narkoba itu dihukum mati. Me-
ngapa? Karena sistem hukum pidana Indonesia masih berlaku sebagai hukum positif dan bisa diterapkan termasuk, yang sudah dilakukan pengujian ke MK di mana hukuman mati itu masih eksis, berlaku dan konstitusional. Dengan demikian putusan hakim PK yang menjatuhkan hukum 15 tahun itu justru melanggar konstitusi dan tidak bertentangan dengan putusan MK, yang berarti pula melanggarUUD1945.“Selainituada 10 UU yang diratifikasi terkait hak-hak sipil dan politik pada 28 Oktober 2005, yang membolehkan hukuman mati . (j07)