Info MPR
WASPADA Senin 10 Oktober 2011
MPR Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan Di Rutan Cipinang JAKARTA ( Waspada): Empat Pilar Kebangsaan merupakan hal yang urgen menjiwai sikap dan perilaku setiap bangsa Indonesia. Untuk itu, rombongan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang dipimpin Ketua Fraksi PKB MPR, Lukman Edy menggelar sosialisasi empat pilar tersebut di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Kegiatan sosialisai ini merupakan program MPR RI yang diselenggarakan oleh seluruh fraksi di MPR. Sosialisasi dilaksanakan setiap bulan oleh masing-masing fraksi di MPR bertujuan memperluas pemahaman Empat Pilar Kebang-saan Indonesia, yakni: Pancasila, UUDN RI Tahun 1945, NKRI,
dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sosialisasi di Rutan Cipinang ini menghadirkan narasumber Lukman Edy untuk Materi UUDN RI Tahun 1945 dan Pancasila dimoderatori oleh Mabroer MS ( Tenaga Ahli MPR). Sedangkan narasumber Eman Hermawan (mantan Ketua Umum DKN Garda Bangsa) menyampaikan materi NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dimoderatori oleh Luluk Nur Hamidah (Tenaga Ahli MPR). Dalam sambutan Lukman Edy mengapresiasi para warga binaan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya terlihat kompak dan semangat. “Tidak seperti di tempat lain. Saya merasa bahagia dengan acara ini di sini. Sangat meriah,” kata Lukman saat menyampaikan pidato pembukaannya di hadapan
para warga binaan Rutan Cipinang, Jakarta. Mantan Menteri Percepatan Pembangunan Dae-rah Tertinggal itu menambahkan, untuk penyelengaraan sosialisasi bulan September ini, FPKB MPR RI memilih dilakukan di Rutan Cipinang. “Selanjutnya kami akan mengusulkan ke Pimpinan MPR agar dilaksanakan juga sosialisasi di Rutan lain. Saya berharap, sosialisasi kali ini bisa menjadi bekal bagi warga binaan setelah keluar Rutan untuk menjalani kehidupan seharihari,” kata Lukman. Salah seorang warga binaan, Aziz Setiawan, narapidana narkoba asal Tangerang, mengaku bersyukur bisa mengi-kuti sosialisasi empat pilar kebangsaan tersebut.
A3
Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa Melalui Wayang Kulit Ketua Fraksi PKB MPR, Lukman Edy. “Kami bersyukur PKB menyelenggarakan sosialisasi Pancasila di sini, suasana batin kami jadi terisi dan bermakna,” kata Aziz. Rutan Cipinang dihuni 2.108 tahanan dan 424 narapidana. Semua penghuni berjumlah 2.532, padahal kapasitas idealnya 1.136 orang. Di antara mereka terdapat mantan menteri dan mantan bupati yang terlibat kasus korupsi.
DENPASAR (Waspada): Melalui berbagai media komunikasi, termasuk media interaksi sosial di masyarakat, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara. Keempat pilar tersebut yaitu Pancasila, UUDN RI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi kali ini menggunakan media komunikasi tradisional yakni Wayang Kulit bertempat di di Lapangan Puputan, Badung Denpasar, Bali, Jumat malam kemarin. Kegiatan sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara ini terselenggara atas kerjasama MPR RI dengan Pemerintah Daerah
Provinsi Bali. Dalam cerita Wayang Kulit yang dipagelarkan ma-lam itu menampilkan tokoh Anggada Duta dengan tema “Kehidupan Masyarakat Berbangsa dan Bernegara” dengan dalang IWayanNardayanaatauCenk-Blonk. ‘’Pimpinan MPR RI menyambut baik diselenggarakan sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara itu,’’ kata Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI, Suryani. Dia mengatakan, pim-pinan MPR RI menyatakan Ki Dalang diharapkan bisa menyampaikan empat pilar kepada masyarakat Bali. Ini tak lepas karena nilai-nilai dari empat pilar itu sudah terabaikan. ‘’Bahkan Presiden AS Barrack Obama menyampaikan agar Pancasila, UUDN RI Tahun 1945, NKRI
dan Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan dan tidak boleh lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia,” kata Suryani saat menyampaikan sambutannya dihadapan sekitar seribuan masyarakat yang menyaksikan pagelaran wayang kulit itu. Menurut dia, penggunaan wayang kulit sebagai media untuk mensosialisasikan empat pilar berbangsa dan bernegara ini sangat tepat dan mengena terhadap masyarakat Bali. “Dengan menggunakan wayang kulit ini, disamping bisa melestarikan budaya Wayang Kulit di Bali, sekaligus bisa menyampaikan dan mensosialisasikan empat pilar kebangsaan.Wayang kulit ini bisa membumikan empat pilar, resonansinya lebih mengena di masyarakat Bali,”
kata Suryani. Dikatakannya, MPR RI akan terus menggelorakan dan mensosialisasikan empat pilar kebangsaan tersebut di seluruh Indonesia dengan berbagai media yang sesuai dengan karakter daerah masing-masing. “Empat pilar kebangsaan itu mulai agak luntur, sehingga perlu digelorakan lagi, dibangkitkan lagi. Lunturnya nilai-nilai Pancasila, UUDN RI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bisa dilihat dari kejadian atau gesekan akhir-akhir ini. Diharapkan, sosialisasi empat pilar ini bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik sebagaimana yang terdapat dalam empat pilar tersebut,” kata Suryani.
ant
SEORANG pria melintas di depan banner bertuliskan empat pilar kebangsaan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pansus Mulai Bahas Sistem Pemilu JAKARTA (Waspada): Pansus RUU Pemilu DPR RI yang mulai membahas sistem pemilu 2014 tampaknya akan menghadapi kesulitan untuk mencapai mufakat khususnya terkait
parliamentary threshold (PT) DPR RI. Juga apakah PT itu akan berlaku secara nasional atau di pusat saja, jika mengalami kebuntuan (deadlock) maka voting merupakan solusi terbaik
dan itu bagian dari demokrasi. “Saya minta Pansus RUU Pemilu konsentrasi menyisir pasal-pasal yang tidak krusial. Sedangkan mengenai PT, Daerah Pemilihan (Dapil), dan sis-
tem pemilu nanti saja sambil jalan,” Priyo Budi Santoso dalam forum Jumatan dengan wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (7/10). Mengapa belakangan? Sebab PT itu, dalam konsultasi disepakati sebesar 5% (Golkar dan PDIP), 4% (Demokrat), 3% (PKS), dan 2,5% diusulkan oleh PAN, PKB, PPP, Gerindra dan Hanura. “Itu harus ada solusi, melalui mekanisme yang sah. Yaitu bisa lobi dan pesertujuannya akan mengerucut pada angka yang disepakati bersama, tapi kalau tidak bisa, ya voting,” tambah Priyo. Juga mengenai daerah pemilihan. Menurut Priyo, partai besar mengusulkan Dapil diperkecil (1-6 kursi/Dapil), sementara ada yang mengusulkan tetap seperti yang lama, yaitu sampai 11 kursi per Dapil. ‘Khusus yang mengurangi kursi itu konsekuensinya harus menambah daerah Dapil. Bahkan ada yang mengusulkan ke arah distrik dan proporsional murni di daerah. Itu semua akan digodok,” ujarnya. Pansus RUU Pemilu dipimpin Arif Wibowo (PDIP), Taufik Hidayat (Golkar), Saan Mustofa dan I Gede Pasek (Demokrat), dan Thomafi Arnawi (PPP). Hanya saja DPR kecewa dengan pemerintah atau Kemendagri, karena belum siap dan tidak punya daftar inventarisasi masalah (DIM) sandingan. (j07)
ilustrasi.
Penyaluran Dana BOS 2012 Melalui Provinsi JAKARTA (Waspada): Mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2012 akan diubah. Tidak lagi disalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota, melainkan lewat pemerintah provinsi untuk langsung diberikan ke sekolah. Melalui mekanisme baru ini diharapkan penyaluran dana BOS akan lebih cepat. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Sistem Penyaluran BOS 2011 dan Alternatif Penyaluran BOS 2012 di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, Jumat(7/10), menyampaikan, dana BOS ditransfer Kemen-
Susun DIM RUU Pemilu
Pemerintah Minta Waktu Dua Minggu JAKARTA (Waspada): Pembahasan Rancangan Undangundang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang seyogianya dilakukan Pemerintah dan Panitia Khusus RUU Pemilu DPR, dengan agenda penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) oleh pemerintah, akhirnya batal akibat pemerintah belum menyiapkan DIM-nya. Rapat kerja Panitia Khusus RUU Pemilu DPR dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, hari ini, awalnya dijadwalkan dengan agenda penyerahan DIM oleh pemerintah. Namun ternyata, pemerintah belum membawa DIM. Untuk itu Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta waktu selama dua minggu untuk memberikan jawaban dan menyampaikan DIM . “Kalau memang disepakati dalam waktu dua minggu ke depan kita siap memberikan jawaban dan menyampaikan DIM,” ujar Gamawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/10). (aya)
terian Keuangan (Kemenkeu) dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi. Kemudian ada penandatanganan naskah hibah antara pemerintah daerah provinsi dengan sekolah negeri dan swasta. “Dana BOS ditransfer oleh KUD Provinsi ke sekolah sesuai dengan daftar siswa sekolah dan alokasi dana BOS per sekolah yang sudah ditetapkan oleh Kemdiknas,” kata Agung. Agung mengatakan, mekanisme penyaluran BOS telah mengalami beberapa kali perbaikan. Namun, katanya, hingga kini masih menuai pro dan kontra. “Kita berusaha kembali untuk memperbaiki keadaan
tentang penyaluran BOS 2012. Kita harapkan, semua ini tidak hanya menjadi eksperimen, tetapi bisa dipastikan dengan baik,” katanya. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyampaikan, pada 2011 penyaluran dana BOS dari Kemenkeu ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota kemudian diteruskan ke sekolah-sekolah. Namun, kata Mendiknas, dengan mekanisme ini masih ada keterlambatan penyaluran dana BOS. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo menyampaikan, sesuai usulan Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkeu,
agar payung hukumnya lebih kuat maka perlu ada klausul dalam Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (UU-APBN)2012. Nantinya, revisi Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengacu ke UU-APBN tersebut, sehingga lebih runtut dan kuat. “Proses penyaluran dana BOS sudah on the right track. Kalau dulu dekonsentrasi sekarang ranahnya transfer daerah. Hanya dulu ke kabupaten/kota sekarang ke provinsi,” katanya. (dianw)