WASPADA Selasa 8 November 2011
Pentas Demokrasi Aceh B5 KIP Akan Bahas Penjadwalan Ulang BANDA ACEH (Waspada): KIP Aceh dan KIP dari kabupaten/kota kembali melakukan rapat koordinasi (Rakor) untuk membahas perubahan dan kelanjutan Pemilukada Aceh. Rakor akan berlangsung 8 November hari ini di Aula Kantor KIP Aceh.
Waspada/Muhammad H. Ishak
PASANGAN Samsul – Indra Kusmera (Balon Bupati/Wabup Aceh Timur) saat mendaftar di KIP Aceh Timur di Idi, Senin (7/11). Pasangan ini mendaftar setelah keluar putusan sela MK di Jakarta beberapa waktu.
Balon GNCI Berakhir Di Aceh Singkil IDI (Waspada): Pasca dibukanya pendaftaran ulang Bakal Calon (Balon) sesuai dengan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) Aceh mengusung sejumlah kandidat dalam Pilkada Aceh. “Hari ini—Senin—kita akan mendaftar di Aceh Timur. Kita mulai dari Aceh Timur dan berakhir nanti pendaftarannya di Aceh Singkil,” ungkap Ketua GNCI Aceh, Safaruddin, SH kepada Waspada di sela-sela pendaftaran Balon Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur di Kantor KIP di Idi, Senin (7/11). Dijelaskannya, sejumlah Balon Bupati/Wabup,Walikota/
Wakil Walikota yang diusung GNCI Aceh pasca putusan MK yakni Samsul Bupati-Indra Kusmera (Balon Bupati/Wabup Aceh Timur, Fadlullah-Iswadi Ali (Balon Bupati/Wabu Pidie), Nasaruddin-Hasbi Badai (Balon Walikota/Wakil Walikota), Tubkiadi-Zainal Abidin (Balon Bupati/Wabup Aceh Singkil). Sementara untuk Balon Gubernur/Wabup Aceh, lanjut Safaruddin, pihak GNCI telah mempersiapkan Ir. HTA. Khalid, MM – Mukhlis Mukhtar, SH. “TA. Khalid adalah penggugat SK KIP No 1/2011 jo SK KIP No 17/2011. Sementara Mukhtar Mukhlis adalah pengacaranya TA. Khalid serta pengacara yang dalam gugutan Pasal 256 UUPA
tentang calon independen di MK beberapa waktu lalu,” ujar Safaruddin. Dia mengaku, sambil mendaftar pasangan Bupati-Wakil Bupati di Aceh Timur pihaknya juga ingin melakukan konsultasi dengan pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) terkait dengan tahapan untuk pendaftar Balon yang baru sebagaimana undang-undang yang berlaku. “Tapi kita di KIP Aceh Timur tidak mendapatkan jawaban yang pasti terkait tahapan ini,” sebutnya menandaskan setelah di Aceh Timur pihaknya akan mendaftar Balon Bupati Pidie di KIP setempat melalui jalur independen. (b24)
KIP Sabang Buka Kembali Pendaftaran SABANG (Waspada): Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang sejak Kamis (3/11) membuka kembali pendaftaran bakal calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Sabang, untuk menyikapi amar putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/ 2011 yang dikeluarkan Rabu (2/11) lalu yang memerintahkan KIP untuk kembali membuka pendaftaran calon gubernur/wakil gubernur, bupati/ wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota. “Walau putusan sela tersebut belum kita terima secara langsung dari KIP Aceh, namun putusan MK tersebut bersifat
mutlak dan mengikat, jadi kita wajib menjalankan putusan itu,” tegas Ketua KIP Sabang Seniwati, Jumat (4/11). Menurutnya, saat ini putusan sela MK tersebut merupakan acuan dasar, namun tetap harus ada petunjuk teknis untuk memulai tahapan tersebut walaupun hampir seluruh jadwal yang ditetapkan akan berubah kembali. “Kita tidak tahu putusan akhir MK nanti seperti apa, namun yang saat ini MK sudah mengeluarkan putusan selanya dan itu yang harus kita jalankan walau kita harus bekerja ekstra merubahnya kembali,” tambahnya.
Diakuinya yang paling terpengaruh atas berubahnya jadwal Pilkada Aceh ini adalah sosialisasi yang hingga saat ini belum juga dapat dilaksanakan oleh KIP Sabang karena selain jadwal yang berubah dengan dibukanya kembali pendaftaran kemungkinan besar akan bertambah pula pasangan yang ikut meramaikan proses demokrasi di Sabang. “Bagaimana kita mau jalankan sosialisasi, sementara tahapan pendaftaran saja belum selesai, jadi kita tidak berani memberikan arahan pada masyarakat terkait sistem pencoblosan karena memang belum waktunya,” tambah Seniwati. (b31)
Cabup Aceh Barat Diperkirakan Bertambah MEULABOH (Waspada): Jumlah Bakal Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati Aceh Barat dalam Pilkada 2011 diperkirakan bertambah dari jumlah saat ini. Perkiraan itu disampaikan Ketua KIP Aceh Barat Mahrizal menyusul dibukanya kembali pendaftaran bagi calon kepala daerah selama tujuh hari setelah putusan sela Mahkamah Konstitusi. “Kemungkinan akan ada tiga pasangan lagi. Kemarin ada kawan yang telepon menanyakan persyaratan. Tidak masalah kita tunggu sampai pukul 00:00 tanggal 10 November,” kata Mahrizal saat memberi sambutan pada silaturrahmi Kapolres Aceh Barat bersama tokoh masyarakat, adat, agama di Aula Mapolres setempat, Sabtu (4/11). Silaturahmi dalam rangka menjaga stabilitas Kamtibmas dan Pemilukada damai tersebut dihadiri 12 pasang bakal calon bupati yang telah mendaftar, Kapolres Aceh Barat AKBP Artanto SIK, Dandim 0105 Aceh Barat Letkol Inf Andi Sirajuddin Ketua Panwaslu Rosni Idham serta tokoh Muspika Aceh Barat. Mahrizal mengatakan, jika
ketiga pasang yang telah menghubunginya jadi mendaftar, maka jumlah pasangan yang ikut pada Pemilukada di Aceh Barat menjadi 15 pasang. Hal itu kata Mahrizal, menjadikan Aceh Barat, kabupaten dengan jumlah peserta terbanyak seperti sebelumnya. “Pemilukada sebelumnya kabupaten kita juga paling banyak pesertanya.Yang penting sanggup memenuhi persyaratan,”katanya. Ingatkan Bakal Calon Pada kesempatan sama, Mahrizal juga mengingatkan pasangan bakal calon terkait pemasangan spanduk maupun kata-kata yang tertulis agar sesuai etika. Pasalnya pada beberapa spanduk balon dicantumkan kata-kata yang dinilai rasis dan tidak sesuai etika. “Itu seperti Aceh asli terus siapa berani jamin itu tolong dihapus atau diturunkan. Kita semua orang Aceh jadi saya rasa tidak usah menyebut kata-kata itu. Atau kata siapa berani jamin. Hanya Allah yang bisa menjamin sesuatu akan terjadi,” kata Mahrizal dihadapan masingmasing calon dan tim suksesnya. Sementara itu Kapolres Aceh Barat AKBP Artanto me-
minta bakal calon untuk tidak melakukan kampanye di ruang terbuka termasuk konvoi di jalanan karena dikhawatirkan memicu keributan. Dikatakan kepolisian akan menempatkan 4 personelnya untuk melakukan pengamanan tertutup guna menjaga keselamatan para calon. “Bukan hanya bagi calon tapi kita juga akan tempatkan personel di lokasi Tempat Pemungutan Suara termasuk mengamankan kertas suara. Ada 450 personel yang sudah kami siapkan termasuk dari TNI. Saya sudah berkordinasi dengan Kodim,” ungkapnya. Pantauan Waspada, dalam silaturahmi yang juga membuka sesi tanya jawab tersebut, masyarakat di beberapa kecamatan terpencil di Aceh Barat meminta penambahan jumlah personel karena takut dengan kondisi politik di Aceh. Mereka bahkan menanyakan bagaimana bila Partai Aceh tidak mendaftar. “Itu dapat bapak-bapak tanyakan langsung ke Partai Aceh tapi yang jelas kita berharap mereka akan mendaftar agar aspirasi bapak-bapak bisa ditampung,”ujar Mahrizal. (cb06)
Dalam rakor itu nantinya akan dibahas langkah-langkah strategis yang harus dilakukan KIP menyikapi pergeseran jadwal Pemilukada Aceh. Seperti diketahui, putusan sela MK beberapa waktu lalu telah memintahkan KIP di seluruh Aceh memperpanjang kembali masa
pendaftaran kandidat selama tujuh hari ke depan. KIP Aceh sendiri sudah menyambut keputusan itu dengan membuka kembali pendaftaran bagi kandidat baru hingga 10 November. Kebijakan itu dipastikan akan menggeser jadwal Pemilukada Aceh yang sudah ditentukan sebelumnya. “Makanya, hari pemungutan suara yang sebelumnya kita jadwalkan pada 24 Desember 2011, dipastikan bergeser,” kata Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Syahputra, Senin (7/11). Dia menyebutkan, malah bukan hanya soal pemungutan suara saja, tahapan lain juga ikut
bergeser, termasuk pengumuman daftar calon pemilih sementara (DPS), ketersediaan logistik dan lainnya.Kehadiran kandidat baru nantinya, juga memaksa KIP untuk menyediakan waktu untuk melakukan tes kesehatan dan uji baca Alquran kepada mereka. Sejauh ini KIP Aceh belum bisa memastikan sampai berapa lama pergeseran jadwal baru itu. “Kami belum bisa menjawab soal jadwal baru. Makanya dalam Rakor nanti akan kita coba meminta masukan dari seluruh anggota KIP dari kabupaten/ kota di seluruh Aceh,” kata Ilham. Diharapkan, setelah Rakor
berlangsung, KIP di seluruh Aceh akan bisa menentukan langkah dalam menyikapi Pemilukada ini. Menurut Peraturan KPU No 9 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah, Pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS paling lama 30 hari sebelum habisnya masa jabatan kepala daerah. Seperti diketahui, masa jabatan Gubernur Aceh yang sekarang dijabat oleh Irwandi Yusuf akanberakhir pada 8 Februari 2012. Itu berarti KIP Aceh minimal harus bisa menyelenggarakan hari pemungutan suara
Pemilukada ini paling lambat 8 Januari 2012. Ketika ditanyakan kepada komisioner KIP Aceh soal jadwal itu, Ilham belum bisa menjawab.”Apakah jadwal itu terkejar atau tidak, kami belum bisa menjawab. Semuanya tergantung hasil pembahasan kita dalam Rakor nanti,” katanya. Dalam rakor ini, selain membahas soal pergeseran waktu, KIP Aceh juga akan menggali berbagai kendala dan masalah yang dihadapi KIP di kabupaten/kota. Ilham berharap masyarakat Aceh bisa bersabar menunggu langkah KIP selanjutnya. (cb01)
Aceh Butuh Pemerintah Jujur Dan Bersih BANDA ACEH (Waspada): Provinsi Aceh sekarang ini membutuhkan pemerintahan yang jujur dan bersih, agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik untuk kemakmuran masyarakat. “Untuk mencapai semua itu,
pimpinan Aceh ke depan dibutuhkan sosok yang kuat agama yang bisa mengontrol semua pekerjaan yang dijalankan,” ungkap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Daerah Aceh Tgk H Abdurrahman BTM di Banda
Belum Ada Balon Mendaftar
IDI (Waspada): Setelah lahirnya putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penundaan tahapan Pilkada Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) se-Aceh membuka pendaftaran ulang Balon sejak 3 hingga 10 November, namun hingga Minggu (6/11) atau selama 4 hari belum ada Balon yang mendaftar di KIP Aceh Timur. “Belum ada balon yang mendaftar, kecuali yang sudah mendaftar pada tahapan awal yakni 10 pasang Bupati/Wakil Bupati, baik dari partai politik ataupun dari jalur perseorangan,” ungkap Ketua KIP Aceh Timur Iskandar A Gani, Minggu (6/11) di Idi. Dikatakannya, dengan keluarnya putusan sela di MK, maka sejumlah tahapan secara otomatis bergeser seperti penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengumuman Balon menjadi calon yang seharusnya diumumkan hari ini, Senin (7/11). Selain itu juga, lanjut Iskandar, tahapan lainnya yang tertunda adalah penetapan nomor urut calon. “Semua tahapan yang tertunda akan dilanjutkan setelah adanya keputusan KIP Aceh,” sebutnya seraya menandaskan, seluruh komisioner KIP se- Aceh mengatakan pertemuan kembali dengan KIP Aceh, Senin (7/11) di Banda Aceh, membahas tahapan lanjutan Pilkada Aceh. (b24)
Panwascam Aceh Singkil Mulai Bertugas SINGKIL (Waspada): Pelantikan Panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Kab. Aceh Singkil merupakan awal tugas dalam pengawasan Pemilukada di wilayah kecamatan masing-masing. Ketua Panwaslu kabupaten Aceh Singkil Samsinar, SH menegaskan tentang penugasan tersebut saat melantik 33 personil Panwascam untuk 11 wilayah Aceh Singkil, Kamis (3/11) di Gedung Serbaguna Pulo Sarok, Singkil. “Anda harus netral dalam menjalan tugas pengawasan Pemilukada di wilayah masing-masing,” pinta Samsinar. Pelantikan Panwascam Aceh Singkil tersebut dirangkaikan dengan bimbingan teknis (Bimtek) selama Dua hari sebagai tambahan pengetahuan tentang tugas dan kewajiban dalam Pemilukada. Bupati Aceh Singkil Drs H Khazali Bahar saat membuka Bimtek bagi personel Panwascam mengatakan, pelatihan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan Khazali kembali mengingatkan harus netral dalam menjalankan tugas. (b27)
Aceh, beberapa waktu lalu. “Sosok pimpinan yang jujur dan bersih serta kuat agama saat ini dan ke depan sangat dibutuhkan rakyat Aceh,” ujar Abdurrahman. Makanya Indonesia termasuk Aceh ini berantakan, karena akhlakul karimah sudah tidak ada lagi di relung-relung hati bangsa. Itu karena pemerintah lupa terhadap agama,” ujarnya. Berikutnya, kata Abdurrahman BTM, pemimpin di Aceh ke depan mau menyerap aspirasi dari rakyatnya, lebih tahu gerak-gerik dan perbuatan pemimpin. Lalu pemimpin ikhlas dan punya itikat baik membantu masyarakat sesuai kebutuhan di daerah tertentu. Dicontohkan, masyarakat yang menggeluti bidang kelautan diposisikan di bidang kelautan. Menurut anggota DPD itu,
pemerintah tidak perlu banyak program, cukup lima program dalam setahun, di antaranya infrastruktur, pendidikan, agama, kesehatan. Namun, di antara semuanya yang paling penting dimiliki seorang pemimpin adalah kejujuran untuk terciptanya sosok pemerintah yang bersih agar pembangunan di segala bidang bisa dilaksanakan maksimal. Sebab, kata Abdurrahman, kondisi Aceh yang sudah aman seperti sekarang ini pemerintah bersama masyarakat dengan mudah bisa melaksanakan pembangunan. “Solusi yang paling baik bagi persoalan masyarakat Aceh sekarang adalah melakukan pembangunan yang komprehensif, integral di segala bidang baik dalam pembangunan ekonomi, politik, hukum mau-
pun pengembangan sumber daya manusianya,” cetusnya. Ke depan, jika hal tersebut dilakukan yaitu adanya keamanan, anggaran yang cukup besar, kemudian ada pemerintahan yang bersih, maka dalam waktu singkat Aceh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. “Khususnya di kawasan barat Indonesia, menurut saya Aceh ini bisa dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan di kawasan barat setelah Batam sebagai kawasan industri,” tandasnya. Esensi persoalan di Aceh, katanya, adalah ketimpangan sumber daya alam dan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, solusi damai bagi Aceh itu esensinya haruslah pembangunan yang menyeluruh. (b09)
Subulussalam Targetkan Pilkada Berkualitas Nomor Satu SUBULUSSALAM (Waspada): Subulussalam targetkan kualitas nomor satu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Desember 2011. Target tersebut disampaikan Kapolres Aceh Singkil AKBP Helmi Kwarta pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2011 yang diselenggarakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat di Gedung Serba Guna Setdako Subulusaalam, Rabu (2/11). Dikatakan, 120 dari 440 personel Polres Aceh Singkil ditambah 29 anggota TNI dan 340 Linmas terlibat langsung dalam pengamanan Pilkada di Subulussalam.
“518 personel pengaman Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Subulussalam untuk mewujudkan Pilkada kualitas nomor satu,” tegas Helmi diaplus hadirin. Mengantisipasi gangguan, Rakorda yang dihadiriWali Kota Merah Sakti, Wakil Affan Alfian Bintang, Kasdim 0109 Mayor Kav. A. Syukron, mewakili Ketua DPRK Jamasa Cibro dari Komisi A, mewakili MPU Bambang Chairuddin, para camat, kepala mukim dan kepala kampong sePemko Subulussalam, Kapolres Helmi menyebutkan, Pemilukada di sana dikelompokkan menjadi tiga kategori. Sebanyak 120 TPS yang berkategori aman, disiagakan 60 personel, lalu rawan I 40 TPS 40 personel dan rawan II 10 TPS,
disiagakan 20 personel. Kepada para kepala desa dan unsur kemuspikaan diingatkan lebih proaktif. “Cipta Kondisi,” terang Helmi memaparkan perlu diwujudkan kondisi aman, dengan memastikan bahwa bagi warga ‘pendatang’ dipastikan ada sejumlah rintangan yang harus dihadapi jika memasuki daerah ini. “Jika ada yang mencurigakan, laporkan,” tegas Helmi minta komitmen semua pihak untuk mensukseskan dan mewujudkan Pilkada Berkualitas Nomor Satu. Turut memberikan pemaparan di sana Ketua KIP M Husein Saran, Kasdim 0109 Mayor Kav. A. Syukron, mewakili Ketua DPRK anggota Komisi A, Jamasa Cibro dan Wali Kota Merah Sakti. (b28)
Muspida Aceh Utara Segera Bahas Anggaran Pilkada LHOKSEUMAWE (Waspada): Terkait pernyataan DPRK Aceh Utara untuk memangkas anggaran Pilkada, unsur Muspida segera membahas kembali dengan DPRK setelah lebaran kurban. Pemkab Aceh Utara berkewajiban menyukseskan pilkada, sehingga berbagai upaya dilakukan demi berlangsungnya pesta demokrasi itu. Pj Bupati Aceh Utara H M Ali Basyah, Jumat (4/11) menuturkan, atas persoalan ini unsur Muspida terdiri dari Bupati, DPRK, Kapolres, Kodim dan Kejaksaan akan membahas segera demi terwujudnya pelaksanaan pilkada tepat waktu dan tidak merugikan semua pihak. Seperti diberitakan Waspada, 30 Ormas Aceh Utara dan Lhokseumawe menolak Pilkada. Ketua DPRK Jamaluddin Jalil megatakan, DPRK Aceh Utara tidak menganggarkan dan kepada KIP sebelum regulasi konfilk selesai dan sesuai UUPA. Dia mengaku DPRK telah memperbarui APBKP TA 2011 dan tidak memasukkan mata anggaran Pilkada. Pernyataan sikap tunda pilkada tersebut turut disetujui DPRK Aceh Utara Jamaluddin Jalil, DPRK Lhokseumawe Saifuddin Yunus dan Wakil Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya, sementara Bupati Aceh Utara diwakili Sekdakab Syahabuddin Usman. Koordinator aksi Muryadi mengatakan, pernyataan sikap itu disampaikan ke Presiden, Mendagri, Menkopolhukam, Mahkamah Konstitusi, Kapolri, Crissis Management Initiative (CMI), Gubernur Aceh, DPRA dan media massa. (cmk/b15)
Kisruh Di Aceh, Bertarung Di Jakarta PEMILIHAN kepala daerah di Aceh kali ini terbilang unik lantaran pihak-pihak yang ingin berkuasa di Aceh menjadikan Jakarta sebagai tempat bertarung. Bila IrwandiYusuf akhir Oktober lalu ke Jakarta untuk membangun komunikasi dengan pengambil keputusan soal Pilkada Aceh, maka pekan berikutnya Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf danKonsultanPolitiknyaHumam Hamid bersama para petinggi PA/KPA mendarat di Betawi. Kedua pihak datang dengan tujuan berbeda. Irwandi dengan aspirasi Pemerintah Aceh mempertahankan kelanjutan agenda pilkada yang sedang berlangsung. Maka Muzakir sebaliknya, datang menggugat KIP Aceh ke Mahkamah Konstitusi agar pilkada ditunda dan calon independen dihilangkan. Kali ini Jakarta menjadi tempat mengadu nasib soal Aceh.
Padahal di Aceh semua masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah. Namun hal tersebut sulit terwujud bila dua pihak yang berkepentingan mendapatkan kekuasaan melalui pilkada tidak siap mental untuk bertarung di Aceh, malah mengadu strategi di Jakarta. Pengamat Politik dan Keamanan Aceh Aryos Nivada menyebutkan, fenomena Aceh tentang para elite politik di Aceh menyelesaikan kasus pilkada harus ke Jakarta lantaran tidak adanya kepercayaan sesama orang elite politik di Aceh. “Sehingga mempercayakan kepada orang lain yakni pemerintah pusat. Penyebab utama kepentingan elite politik di Aceh yang tidak saling mengalah, sehingga mengkikis trust,” kata Aryos. Di sisi lain kunjungan elite Aceh ke Jakarta menunjukkan pengawasan pemerintah pusat
masih sangat kuat, walaupun sudah diberikan otonomi khusus kepada Aceh. Celakanya pemerintah usat di Jakarta sendiri tidak memberikan ketegasan atas polemik pilkada di Aceh. “Ini membuktikan pemerintah pusat masih mempertimbangkan kondisi di Aceh,” ungkap Aryos. Upaya-upayayangdilakukan pihak yang pro kepada penundaan masih dianggap mengancam stabilitas politik dan keamanan di Aceh. “Sehingga tindakan tegas tidak dilakukan,” sebut Aryos. Sikap elite Aceh yang selalu memilih ke Jakarta menunjukkan karakter orang Aceh tidak bisa menyelesaikan masalah berbasiskan kemandirian serta kedewasaan berpolitik dengan fondasi mengedepankan nilainilai demokrasi yang santun dan beretika. “Jangan sampai men-
jadi budaya yang mengakar, setiap masalah harus melibatkan orang lain atau pihak ketiga,” harap Aryos. Kisruh yang terjadi tidak lepas dari lahirnya Undang Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Berkas berisi pengaturan soal Aceh itu masih memiliki kekurangan di berbagai hal, terutama kewenangan politik dan hukum. Lembaga Aceh Baru, sebuah lembaga nirlaba di Aceh bersama tokoh-tokoh Aceh, akademisi dan politisi di Aceh menyimpulkan proses eksplorasi di isu politik dan hukum dilihat dalam pendekatan kewenangan; di luar kewenangan pemerintah pusat, tidak mengurangi kewenangan Aceh dan kewenangan ala nasional yang tidak diatur dalam UU PA. Selain itu pelaksanaan kewenangan Aceh dalam isu politik
dan hukum mengalami kontradiksi dalam tahapan implementasi. UU PA “kehilangan” ruh ketika pelaksanaan UU PA di tingkat nasional dan lokal menempatkan UU PA sebagai ikon yang tidak berkorelasi dengan tren kebijakan nasional. Hal lain tentang kewenangan politik dan hukum didominasi oleh kepentingan Gubernur, DPRA, dan partai politik, sehingga mengakibatkan disorientasi kewenangan. Di samping dominasi kepentingan elite ini soal mekanisme “konsultasi” yang berlebihan (untuk kewenangan yang diatur dalam UU PA) dapat mereduksi UU Pemerintah Aceh. Elite Aceh sepertinya harus kembali merevisi UU tersebut bila tidak maka kejadian hari ini kembali terulang di masa mendatang, kembali bertarung di Jakarta. Jaka Rasyid
Waspada/Gito Rolies
BELUM MENDAFTAR: Meski baliho petinggi Partai Aceh dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf terpampang di sejumah jalan di Banda Aceh, sebagai tanda siap ikut Pilkada, Namun akibat konflik regulasi, keduanya belum daftar ke KIP.