Waspada, Selasa 8 Februari 2011

Aceh

WASPADA Selasa 8 Februari 2011

C7

Pasca Tandatangan APBK 2011 Ketua Komisi B Terima Teror SUBULUSSALAM (Waspada): Pasca penandatanganan berita acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRK Subulussalam soal APBK 2011, Ketua Komisi B mengaku menerima teror via SMS dari orang tak dikenal.

Inti teror, terkait tidak adanya penerimaan atau pengangkatan tenaga honorer/ kontrak/ bakti di jajaran SKPK Subulussalam tahun anggaran 2011.

Kepada Waspada, Senin (7/2) di ruang kerjanya, Netap Ginting, Ketua Komisi B menandaskan, dia menerima SMS bersifat teror/ ancaman dari Hp No 085760070229 setelah pertanyaan peneror dijawab Netap via SMS kalau Hp No 081370648835 benar miliknya.

Dikatakan, tidak kurang dari enam pesan SMS, dinilai sangat tidak beralasan lantaran keputusan tidak adanya penerimaan tenaga honorer/kontrak/bakti di jajaran SKPK bukan keputusan Netap Ginting secara pribadi. “Apalah kekuatan Netap Ginting secara pribadi dalam memutuskan itu,” tegas Netap memastikan semua keputusan DPRK dihasilkan melalui usulan, musyawarah, pertimbangan dan lainnya sehingga menjadi satu keputusan.

Pesan terror via SMS itu dinilai sangat tidak etis, seperti penyebutan babi kepada Netap dan menyebut Ketua Komisi B ini menghalang-halangi orang honor di Pemko Subulussalam.

Meski belum menyebut akan mengadukan persoalan tersebut ke polisi, namun Netap menilai peristiwa itu mengarah kepada pembunuhan karakter sehingga akan mengganggu konsentrasi bekerja.

Bahkan, lanjut Netap menunjukkan salinan suratWalikota Subulussalam No. Peg.800/ 026/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang ditujukan kepada para Kepala SKPK Subulussalam, ditembuskan kepada Ketua DPRK dan Inspektorat Kota Subulussalam tentang Tenaga Kontrak/Honor/Bakti.

Dalam surat tersebut walikota melarang para Kepala SKPK Subulussalam mengangkat/menerima tenaga kontrak/honor/bakti baru karena keterbatasan anggaran sehingga anggaran harus digunakan secara efektif dan efisien terutama menyangkut dengan pembebanan kegiatan kepegawaian, termasuk tenaga kontrak/honor/bakti.(b33)

2010 Tanpa Migas Ekonomi Aceh Tumbuh 5,32 Persen BANDA ACEH (Waspada): Pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas tahun 2010 mencapai 5,32 persen. Sedangkan dengan minyak dan gas (migas) diukur dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tumbuh sebesar 2,64 persen.

Pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2010 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2009 lalu, dimana ekonomi Aceh tahun 2009 setelah revisi itu tumbuh tanpa migas 3,97 persen dan dengan migas minus 5,51 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Syech Suhamimi mengatakan, perekonomian Aceh 2010 secara umum mengalami kenaikan, terutama disebabkan semakin meningkatnya nilai tambah yang berasal dari sektor pertanian.

“Peranan sektor pertanian sangat dominan terhadap nilai PDRB Aceh, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ujar Suhaimi yang berbicara kepada wartawan, Senin (7/2) di kantor BPS, Banda Aceh.

Dikatakannya, PDRB Aceh dengan harga berlaku dengan migas tahun 2010 mencapai nilai Rp77,51 triliun atau meningkat Rp5,82 triliun dibanding PDRB tahun 2009 senilai Rp71,69 triliun.

Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2000 juga mengalami kenaikan dari Rp32,22 triliun tahun 2009 menjadi Rp33,07 tahun 2010. PDRB tanpa migas tahun 2010 juga mengalami peningkatan baik dengan harga berlaku maupun harga konstan, cetus

Waspada/Sudarmansyah

Suhaimi.

Selama 2010 hampir seluruh sektor ekonomi yang membentuk PDRB meningkat.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor listrik dan air bersih yang mencapai 16,97 persen serta sektor pengangkutan dan komunikasi 6,57 persen.

Berikut sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 6,36 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 5,54 persen, sektor bangunan 5,11 persen, sektor pertanian 5,02 persen dan sektor jasajasa 3,62 persen.

Pertumbuhan negatif terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian minus 6,72 persen, juga pada sektor industri pengolahan minus 8 persen.

“Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2009, sektor ekonomi yang mengalami peningkatan cukup tinggi terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian tanpa migas, sektor listrik dan air bersih, sektor bangunan, perdagangan hotel dan restoran serta pengangkutan dan komunikasi,” tutur Suhaimi.

Pada sisi lain, pendapatan perkapita Aceh tahun 2010 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 lalu. Dimana PDRB perkapita Aceh dengan migas senilai Rp17,28 juta dan tanpa migas Rp14,400 juta.

Sedangkan pada tahun 2009 pendapatan perkapita Aceh dengan migas hanya Rp16,43 juta dan tanpa migas senilai Rp13,433 juta. (b04)

Peserta CPNSD Tak Sabar Menunggu Pengumuman BANDA ACEH (Waspada): Puluhan ribu peserta testing Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) di Provinsi Aceh, sudah tak sabar menunggu pengumuman. Sementara Pemerintah Aceh melalui Kepala BKPP Aceh, Drs. Anwar Ahmad, MSc menyatakan, hingga kini panitia sedang verifikasi dan secepatnya hasil tes CPNSD itu akan diumumkan.

Ketidaksabaran ini dipicu karena tak sesuai janji yang disampaikan pihak panitia Provinsi Aceh sebelumnya menyatakan pengumuman tes CPNSD akan dilakukan akhir Januari 2011.

Namun kenyataannya, hingga hampir memasuki pertengahan Februari 2011 ini pengumuman itu belum juga disampaikan kepada peserta atau publik lewat media.

Ketidaktepatan janji yang telah disampaikan Pemerintah Aceh sebelumnya akan diumumkan Januari, telah membuat kecurigaan di kalangan peserta tes CPNSD.“Kami inginkan panitia terbuka dan jujur serta adil dalam masalah penerimaan CPNSD tahun ini,” ungkap beberapa peserta tes.

Dua peserta tes CPNSD, yakni Rauzah dan Faradilla yang ditemui secara terpisah, Senin (7/2) menyebutkan, ikut tes CPNSD di Pemkab dan Pemprov Aceh, sifatnya mencari keberuntungan. Begitupun, keduanya mengaku sudah tak sabar menunggu hasil tes diumumkan.

Ketidaksabaran Rauzah dan Faradilla mewakili puluhan ribu peserta CPNSD di seluruh kabupaten/kota se-Aceh. Mereka ingin tahu apakah, pernyataan yang diungkapkan pejabat sebelumnya itu terbukti tes CPNS tahun ini relatif bersih, tanpa praktik KKN. Solanya sudah menjadi rahasia umum, pada saat musim CPNS, banyak calo ‘gentayangan’ yang mengaku bisa meluluskan peserta dengan membayar imbalan lulus. Tak tanggung, dana yang diminta antara Rp50 hingga Rp100 juta untuk menyogok oknum panitia dan pejabat penentu.

Selain melalui uang sogok, berdasarkan informasi yang dihimpun harian ini, praktik KKN tak sepenuhnya bisa diberantas dalam soal rekrutmen CPNS. Sebab itu banyak peserta yang saban tahun ikut tes, tapi namanya tidak pernah masuk dalam daftar kelulusan.

Verifikasi Sebelumnya Pemerintah Aceh melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh, Drs. Anwar Ahmad, MSc menanggapi keresahan itu mengatakan, hingga kini panitia sedang verifikasi. “Kita tidak mau pengalaman tahun lalu terulang.

Seperti terjadi double nomor kelulusan dan komplain dari masyarakat lainnya akibat kesalahan teknis,“ kata Anwar Muhammad.

Anwar Muhammad juga menyatakan, belum bisa memastikan jadwal pastinya pengumuman CPNSD di Aceh tesebut. “Tolong bersabarlah,“ pinta Anwar Ahmad.

Namun sebuah sumber lain di kalangan BKPP Aceh menyebutkan, pengumuman hasil tes CPNSD di Provinsi Aceh secepatnya.

“Sekarang dalam proses finalisasi dan tim kita sedang bekerja, sabar sajalah,“ kata dia singkat.

Ada puluhan ribu CPNSD di Provinsi Aceh yang akan diterima dalam rekrutmen kali ini, terdiri atas berbagai jenjang pendidikan dan disiplin ilmu. Besarnya formasi itu terkait banyaknya PNS yang meninggal dan pensiun.

Berdasarkan data yang diperoleh dan sebagaimana diberitakan harian ini sebelumnya, jumlah peserta tes CPNSD formasi umum mencapai 70.000 tersebar di 18 kabupaten/ kota dari 23 kabupaten/kota.

Sementara formasi tahun 2010 di Provinsi Aceh jumlahnya terbatas, hanya 2.516 orang, tak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, berasal dari berbagai disiplin ilmu setingkat D III dan Sarjana S1 serta S2, sementara 10 kabupaten/kota diantaranya tidak menerima CPNS tahun ini.(b21)

Waspada/Syahrul Karim

LUBANG MAUT: Lubang menganga lebar di perempatan jalan Syiah Kuala/Irian Langsa dengan jalan baru yang menembus ke jalan TM Bachrum. Lubang tersebut muncul sebagai akibat runtuhnya plat beton reol di bawahnya sehingga mengundang ancaman bagi pemakai kenderaan.

Ratusan warga yang mengaku korban HGU PT. Dua Perkasa Lestari (DPL) melakukan aksi unjukrasa ke kantor bupati dan gedung DPRK Abdya. Mereka meminta agar izin HGU PT DPL ditinjau kembali. Aksi itu mendapat pengawalan ketat pihak Polres Abdya didukung beberapa personil Satpol-PP.

Ratusan Warga DemoTuntut Pembatalan HGU PT DPL BLANGPIDIE (Waspada): Perseteruan tapal batas antara lahan milik masyarakat dengan HGU PT Dua Perkasa Lestari (DPL) di Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya) kini semakin mencuat ke permukaan.

Ratusan orang yang mengklaim diri korban HGU PT. DPL, Senin (7/2) melakukan aksi unjukrasa ke kantor bupati dan DPRK setempat meminta agar kedua pihak meninjau kembali pemberian izin HGU PT.DPL. Selain itu koordinator aksi Musliadi dan Muzakkir ND dalam orasinya mempertanyakan status izin HGU PT. DPL. Terhadap tuntutan para demonstran itu, Bupati Abdya Akmal Ibrahim yang langsung menemui massa di halaman depan kantor bupati menyata-

kan siap mendukung tuntutan para demonstran. Bupati menyatakan tidak pernah merekom ataupun izin PT. DPL tersebut.

“Saya tegaskan selama saya masih menjadi bupati di sini tidak pernah saya berikan izin maupun rekom terhadap perusahaan manapun. Komitmen saya masih tetap lahan hanya milik rakyat Abdya. Jadi boleh dicek tidak ada tandatangan saya di sana, dan jika ada anggota saya yang berbuat itu laporkan ke saya biar saya pecat dia saat ini juga,” ujar Bupati Akmal Ibrahim yang disambut meriah para pengunjuk rasa.

Usai di kantor bupati, massa berjalan ke gedung DPRK. Di sana disambut Ketua DPRK Abdya Tgk. M. Yusuf, Wakil Ketua I Drs. Rusman Alian dan Wakil Ketua II Elizar Lizam, SE.Ak, serta beberapa anggota DPRK lainnya seperti H. RS. Darmansyah, SE, Samsul Bahri, Reza Mulyadi, Hakiman, Zaman Akli, Muhammad Nasir, Arjuna Putra, Nas-

rullah Us, Mukhsalmina dan M. Najib.

Kepada para anggota DPRK Abdya itu para demonstran meminta ketegasan pihak legislatif menolak kehadiran PT. DPL dan menandatangani kain kosong wujud dukungan kepada rakyat.

Terlihat hanya empat anggota DPRK Abdya yang menandatangani kain kosong yang disodorkan para demonstran, masing-masing Ketua DPRK Tgk. M.Yusuf,Wakil Ketua I Drs. Rusman Alian dan dua anggota DPRK lainnya yaitu Nasrullah Us (Partai Demokrat) dan Hakiman (Partai Aceh).

Isu Sepihak Wakil Ketua DPRK Abdya Elizar Lizam, SE.Ak terkait aksi demo hari itu menyatakan keheranannya terhadap isu lahan HGU PT. DPL yang diusung demonstran. Menurutnya, masalah HGU PT. DPL itu sudah dibawa langsung para pihak terkait ke Gubernur Aceh dan juga Polda di Banda Aceh beberapa

Kodam IM Dukung Pembukaan Jalan Kuala Baru – Trumon Tiga Pos Ramil Diresmikan SINGKIL (Waspada): Jajaran Kodam Iskandar Muda mendukung percepatan pembukaan Jalan Kuala Baru – Trumon yang menghubungkan Aceh Singkil dengan Kab. Aceh Selatan.

“Dukungan Kodam IM adalah dengan melaksanakan TMMD atau bakti TNI,” kata Panglima Kodam IM Mayjen TNI Adi Mulyono kepada wartawan, Sabtu (5/2), di Biskang Kec. Danau Paris.

Menurut Pangdam IM, pembukaan Jalan Kuala Baru – Trumon harus segera dilakukan guna mendukung percepatan pembangunan di dua kabupaten tersebut. “Apalagi jalan itu sudah ada dan kita mendukung

sepenuhnya pembukaan jalan tersebut,” terang Mayjen Adi Mulyono.

Sebelumnya, Pangdam beserta rombongan didampingi Bupati Aceh Singkil H. Makmur Syahputra meninjau rencana lokasi pembukaan jalan Kuala baru – Trumon, di Kuala Baru.

Dalam kunjungan perdana itu Pangdam juga meresmikan tiga pos Ramil yang dibangun Pemkab Aceh Singkil, yakni Posramil Kuala Baru, Singkohor dan Pos Ramil Danau Paris.

Dalam sambutanya Pangdam IM Mayjen TNI Adi Mulyono mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Aceh Singkil yang telah membangun tiga pos

Ramil tersebut.

Sementara Bupati Makmur Syahputra berharap dengan kunjungan Panglima Kodam IM ke Aceh Singkil, akan mempercepat pembangunan di kabupaten yang dipimpinnya.

Terkait pembukaan Jalan Kuala baru – Trumon, Bupati Makmur Syahputra mengatakan sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Kementrian Kehutanan di Jakarta.

Bahkan Menteri Kehutanan MS Kaban waktu itu sudah langsung melihat rencana pembukaan jalan di Kuala Baru dan beberapa tim Kementerian Kehutanan sudah turun ke lapangan.(cb02)

Pemkab Harus Atasi Harga Beras Yang Kian Mahal SIGLI (Waspada): Warga Pidie dan Pidie Jaya yang sejak lama dikenal sebagai daerah penghasil (lumbung) pangan alias beras utama di Aceh, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, kini resah akibat lonjakan harga yang semakin tak terkendali di pasar.

Sebagaimana diungkapkan sejumlah konsumen dan pedagang yang sempat terekam Waspada saat turun ke beberapa pusat pasar di Kota Sigli, GrongGrong, Beureunuen (Pidie), Meureudu, Ulee Gle, dan Bandar Baru, Sabtu (6/1), sejak akhir 2010 ini, selain persoalan beras dan harga sayur-mayur yang masih melambung, ternyata mahalnya harga ikan basah di sejumlah pasar tradisional membuat sebagian warga di daerah ini mengeluh.

Lain lagi dengan harga kebutuhan sehari-hari lainnya seperti cabai yang kian mahal senilai Rp50.000/kg, jelas merepotkan kaum ibu melengkapi kebutuhan dapurnya. “Apalagi memenuhi kebutuhan rumah tangga lain yang semakin tak menentu saat ini, kata seorang ibu rumah tangga,” Erlina, warga Blang Asan Sigli.

Kenaikan harga barang kebutuhan dapur sehar-hari lebih disebabkan karena persediaan (stok) barang yang semakin menipis di sejumlah pasar tradisional. Apalagi tidak dilakukannya operasi pasar (OP) dari Pemkab setempat menyebabkan harga beras di tingkat pengecer di Pidie dan Pidie Jaya masih saja melambung tinggi.

Tak Wajar Harga beras di dua kabupaten bertetangga yang merupakan lumbung utama pangan di Provinsi Aceh, terus melonjak dan dianggap tak wajar. Dari harga normal Rp85.000 per-sak seberat 15 kg dua bulan lalu, kini melonjak Rp130.000 hingga Rp140.000 per-sak.

“Saat ini harga beras amat mahal dan kian tak terkendali.

Beras ukuran 10 kg sebelumnya Rp65.000, kini Rp100.000.

Demikian dengan harga beras jenis dan ukuran lainnya rata-rata mengalami kenaikan hampir dua kali lipat,“ ucap Aminah, 43, penduduk Lueng Bimba,Keca-matanMeurahDua, Sabtu (6/2).

Untuk beras ukuran 10 kilogram per-sak, dibeli senilai Rp100.000, sementara sebelum-

nya hanya berkisar Rp65.000 hingga Rp75.000/sak. Melonjaknya harga beras kali ini mungkin disebabkan sebagian besar, bahkan nyaris habis gabah para petani di Aceh dijual dalam jumlah besar kepada para pedagang pada saat masa panen, yang kemudian diangkut ke luar daerah seperti Medan (Sumut), Riau dan Sumbar.

“Pemerintah di kabupaten/ kota dan provinsi perlu memberikan perhatian khusus terhadap tingginya harga beras di pasar-pasar tradisional. Padahal pihak Bulog bekerjasama dengan Pemkab setempat sudah seharusnya melakukan operasi pasar untuk menekan semakin melonjaknya harga beras,“ ungkap Sanusi, warga Rhieng, Meureudu.

Kepala Bulog Sub Divisi Regional IV Sigli, Ir. H. Saifullah, yang ditanyai Waspada sebelumnya mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan operasi pasar (0P) lanjutan mengantisipasi kenaikan harga beras. Sebab untuk membantu masyarakat kurang mampu akan mempercepat penyaluran beras miskin (raskin) di kedua kabupaten itu.(b21)

waktu lalu, sehingga keputusan terhadap HGU itu tidak lagi di kabupaten tetapi di provinsi yang ditangani BPN (Badan Pertanahan Nasional).

“Kita ikut mendukung aspirasi dari warga yang telah disampaikan ke kita, semoga Pemkab Abdya dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik,” ujar Elizar Lizam, Wakil Ketua DPRK Abdya yang turut serta didampingi beberapa anggota lainnya seperti H. RS. Darmansyah, SE, Reza Mulyadi, SamsulBahri,ZamanAkli,Ar-juna Putra dan Muhammad Nasir.

Masih terkait aksi hari itu, H. Said Samsul Bahri dari PT. Dua Perkasa Lestari menyatakan kesiapannya memenuhi tuntutan para demonstran, hanya dia meminta agar para demonstran memahami dengan

baik persoalan sebenarnya serta tidak terprovokasi. Persoalan HGU ini sesuai prosedur dan aturan perundang-undangan, sertifikat HGU yang dikeluarkan BPN sesuai izin menteri serta SK Gubernur. Tertulis areal HGU di kawasan Ie Mirah Kecamatan Babahrot, sehingga dia menyayangkan jika ada pihak-pihak tertentu yang terkesan ingin melawan hukum hanya mempersoalkan izin HGU yang telah dikeluarkan pemerintah secara sah.

“Kita menyarankan bagi orang-orang yang tidak paham dengan masalah ini (HGU) agar menanyakan ke pihak terkait, jangan malah memobilisasi massa untuk sesuatu yang salah.

Jadi mohon ikuti hukum dan aturan di negeri ini karena tidak ada lagi hukum di luar itu,” sebut H. Said Samsul Bahri.(sdp)

372 PNS Pemkab Agara Terima SK Seratus Persen KUTACANE (Waspada): 372 CPNS di jajaran Pemkab Agara bisa bernafas lega, setelah menerima SK seratus persen dari Bupati H. Hasanuddin, Senin (7/2) di halaman kantor bupati setempat.

PNS yang menerima SK seratus persen itu, 109 orang berasal dari tenaga honorer data base dan 263 orang lagi dari jalur umum yang diminta Pemkab Agara melalui testing penerimaan CPNSD tahun lalu.

Untuk 109 PNS dari data base, golongan III sebanyak 13 orang, golongan II sebanyak 83 orang dan golongan I sebanyak 3 orang, sedangkan 263 PNS dari jalur umum, golongan III tercatat sebanyak 198 orang dan 65 orang lagi dari golongan II..

Dalam sambutannya, Bupati H.Hasanuddin B mengatakan, penyerahan SK seratus persen 372 merupakan langkah maju yang menggembirkan, terutama bagi CPNS yang berhasil mendapatkan SK seratus persen. Sebab itu, PNS yang baru menerima SK seratus persen, hendaknya tetap mempedomani dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam PP 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN nomor 21 Tahun 2010.(b27)

Polsek Simpang Kiri Amankan Pemasok Ganja SUBULUSSALAM (Waspada): Personil Polsek Simpang Kiri mengamankan S bin I alias Jamal, 34, penduduk Desa Simpang Kec. Bakongan, tersangka pemasok daun ganja kering asal Aceh Selatan, Minggu (6/2).

Kapolres Aceh Singkil AKBP Helmi Kwarta, SIk melalui Kapolsek Simpang Kiri Iptu Raman Manurung didampingi sejumlah anggota kepada wartawan, Senin (7/2) di Mapolsek mengatakan, penangkapan berawal dari laporan masyarakat.

“Semula tersangka mengelak mengaku membawa barang terlarang itu, tetapi dari bagasi sepedamotornya kita temukan daun ganja kering yang telah dipres seberat satu kilogram,” terang Manurung menambahkan, barang bukti sepeda motor bebek jenis Vega ZR BL 5410 TZ dan daun ganja kering diamankan.

Sementara tersangka, dititip di sel Mapolsek Penanggalan untuk proses lebih lanjut. “Karena ruang tahanan kita belum ada maka tersangka kita titip di Mapolsek Penanggalan,” jelas Manurung.

Menjawab modus operandi kasus ini, tersangka melakukan praktek jual ikan di lokasi Terminal Terpadu Subulussalam. Dari tersangka pihaknya berhasil mengorek keterangan kalau daun ganja kering itu dibeli dari seseorang berinisial A di Kota Fajar, Aceh Selatan seharga Rp400 ribu. Selanjutnya menurut calon pembeli yang sudah dijanjikan, berinisial S, penduduk Subulussalam akan dijual Rp700 ribu. Namun hingga dijebloskan ke terali beli, tersangka dikabarkan tidak berhasil bertemu dengan calon pembeli yang dijanjikan.(b33)

Waspada/Khairul Boangmanalu

BARANG BUKTI: Kapolsek Simpang Kiri Iptu Raman Manurung bersama anggota dan barang bukti 1 kg daun ganja kering serta sepedamotor. Foto dijepret, Senin (7/2) di Mapolsek Simpang Kiri.