Sumatera Utara
B4
Pemkab-DPRD Madina Perlu Perda Pertambangan Rakyat PANYABUNGAN(Waspada): Jika inginmelindungimasyarakat penambang liar yang jumlahnya ribuan orang dan menggantungkan hidup dari illegal mining itu, Pemkab dan DPRD Mandailing Natal diminta segera menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pertambangan rakyat. DemikiandiungkapkanKetua DPC Peradi Tabagsel Ridwan
RangkutidiPanyabungan,Minggu (29/5). “Pemkab Madina jangan saling tuding, karena maraknya praktik pertambangan liar di daerah ini merupakan tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif,” katanya. Maksudnya, lanjut Rangkuti, jika bupati tidak mengajukan Perda pertambangan rakyat (PR), maka DPRD Madina dapat mengggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan dan memba-
has sendiri bersama eksekutif. “Saya yakin Pemkab Madina belumterpikirkearahsanakarena kurangnyasumberdayamanusia legislatorkitadanpejabatpertambangandidaerahitu,”ungkapnya. Menurutnya,sekarangtinggal kemauan Pemkab mau tidak melindungi masyarakatnya atau membiarkannya terus korban berjatuhan, sehingga suatu saat kerusakan struktur tanah dan lingkungan hidup tak terkendali
yang pada akhirnya bencana besar akan selalu mengancam di areal pertambangan liar tersebut, disamping pencemaran lingkungan seperti air dan areal perkebunan rakyat. Untuk itu dia mengharapkan PemkabMadinajanganlagihanya mengimbau masyarakat karena tidak akan mungkin dihentikan kegiatan mereka, terkecuali ribuan orang tersebut dipenjarakan. “Tapi mulailah dengan me-
ngatur usaha mereka dan sebelum Perda pertambangan rakyat diajukan dan disahkan, Bupati Madina dapat mengeluarkan SK maupun peraturan bupati (perbup) tentang pertambangan rakyat yang bisa melindungi mereka, para penambang jangan dibiarkan berusaha dalam ancaman meregang nyawa atau penjara,” harap Dosen Fakultas HukumUMTSPadangsidimpuan itu. (a28)
pihaknya sudah mencoba mengakomodir aspirasi masyarakat tentang lokasi pertapakan yang tepat. Namun setelah dilakukan peninjauan, ternyata terdapat sejumlah kendala status lahan dan kondisi geografisnya. Seperti aspirasi lokasi pertapakan di Desa Ramba Sihasur, setelah ditinjau dan diteliti ternyata berada di kawasan hutan konservasi dan di atas patahan bumi. Di Desa Bulu Mario, patahan buminya lebih besar dan kondisi alamnya yang berbukit dan jurang.
Aspirasi lokasi pertapakan di Desa Situmba, setelah ditinjau dan diteliti ternyata termasuk dalam areal konsesi PTToba Pulp Lestari (TPL). Aspirasi pertapakan di Tor Simagomago, ternyata masih masuk dalam kawasan hutan. “Kita terus menampung aspirasi warga. Syaratnya, lokasi pertapakan yang diusulkan dekat dengan Jalinsum, geografisnya tidak di patahan bumi, bukan kawasan hutan konservasi atau memiliki status clean and clear,” kata bupati. (a27)
Muhammadiyah Dukung SK Menhut No. 244/2011 Soal Lokasi Pertapakan Kantor Bupati Tapsel SIPIROK (Waspada): PengurusWilayah (PW) Muhammadiyah Sumut dan Pengurus Daerah (PD)TapanuliSelatanmenyatakan dukungan terhadap lokasi pertapakan perkantoran Pemkab Tapseldikawasanhutanproduksi Sipirok, sebagaimana bunyi SK Menhut No: SK.244/Menhut-II/ 2011. SK Menhut itu menegaskan tentang izin pelepasan sebagian kawasan hutan produksi Sipirok untuk pertapakan perkantoran Pemkab Tapsel. Luasnya 271,10 hektare di sekitar Desa Janji Mauli dan Simpang Sialaman, Kecamatan Sipirok. Dukungan itu disampaikan Wakil Ketua danWakil Sekretaris PW Muhammadiyah Sumut Prof Ibrahim Gultom dan Sohibul Ansor Siregar kepada Bupati Syahrul M Pasaribu pada Musda PD Muhammadiyah Tapsel di Ponpes KHAhmadDahlan,Sipirok,Jumat (27/5). Pada acara yang dihadiri
Ketua Wakil Ketua DPRDSU, Kamaluddin Harahap, Ketua PD Muhammadiyah Tapsel M Akhir Daulay dan Rektor UMTS H Michwar Zaini, Muhammadiyah juga menyampaikan dukungan terhadappercepatanpembangunanperkantorandiibukotaTapsel tersebut. “Pro dan kontra itu merupakan dinamika yang biasa terjadi. Paling penting, percepat pembangunannya dan jangan larut dalam diskusi-diskusi yang dapat memperlambat proses penyegeraan pembangunan,” kata Prof Ibrahim Gultom dan Sohibul Ansor Siregar. Sementara Kamaluddin Harahap menyebutkan, melalui DPRDSU, pihaknya siap mendorong dan membantu percepatan pembangunan kantor dan sarana-prasarana pemerintah Tapsel di wilayah tersebut. Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribudihadapanseribuanwarga Muhammadiyah, pengurus
ranting dan Aisiyah, serta Pimcab Bank Sumut P.Sidimpuan, Hifzan Lubis, berterimakasih atas dukungan tersebut. Syahrul mengatakan, perpindahan pusat pemerintahan ke ibukotaTapsel di Sipirok sebagaimana bunyi UU No.37 dan 38 tahun 2007, merupakan bagian utamatugasnyamemimpinTapsel. Dalam UU No.37 dan 38 tahun2007tentangpembentukan Kabupaten Padanglawas Utara dan Padanglawas disebutkan, 18 bulan setelah diundangkan pusat pemerintahan Tapsel sudah di Sipirok. “Kami baru 6 bulan dilantik menjadi Bupati danWakil Bupati Tapsel.Jadisebelumkamidilantik, batas waktu perpindahan yang 18 bulan itu sudah melewati batas waktu. Tapi begitupun, kami berusaha melakukannya dan secepat mungkin sesuai kemampuan yang dimiliki,” ujarnya. Dijelaskan,sebelumterbitnya SK.244/Menhut-II/2011 ini,
Dr Kadir Siregar, Sang Dokter Rakyat Itu Telah Berpulang P.SIDIMPUAN (Waspada): Warga Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) khususnya warga kurang mampu, telah kehilangan seorang sosok dokter sosialis yang peduli rakyat. Dr H Abdul Kadir Siregar, tutup usia 56 tahun pada Jumat (27/5) sekira pukul 16:30, akibat serangan jantung di rumahnya, Jalan Masjid Raya. Kemudian dimakamkan Sabtu (28/5) siang di tempat pemakaman umum Silayang-layang Baru, Kota Padangsidimpuan. Kabar meninggalnya almarhum mengagetkan masyarakat banyak. Hanya sekitar 30 menit setelah kabar itu menyebar, puluhan kendaraan roda dua dan empat milik warga yang ingin takziah sudahterparkirdisepanjangJalan Masjid Raya dan pelataran parkir Masjid Agung Al Abror.
Almarhum merupakan salah seorang dokter senior diTabagsel, namun hingga akhir hayatnya tidak pernah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aktivitas lainnya, almarhum adalah Ketua BadanAmalZakatDaerah(Bazda) Kota Padangsidimpuan dan pengelola Klinik Naduma milik Istana Tunggang Bosar (Raja Najungal). Selamahidupnya,almarhum dikenal sebagai dokter rakyat karena tidak materialistis. Tarif berobat paling tinggi hanya Rp30 ribu, bahkan ia sering menolak pembayaran dari orang yang belum begitu dia kenal. Berdasarkan pengalaman Waspada, kepada para orang tua yangtidakpunyacukupuangdan datang berobat ke tempat praktik di rumahnya, almarhum tidak menerima uangnya dan malah
sering memberikan uang sebagai ongkos becak si pasien. Dr Kadir dikenal sebagai orang yang ramah, sosialis, humoris, komunikatif dan interaktif. Di matanya, tidak ada batasan status sosial kemasyarakatan, tidak membeda-bedakan si kaya dan si miskin. Khusus untuk surat kabar Harian Umum Waspada, almarhum merupakan pembaca setia Waspada. Satu ketika dalam perbincangan dengannya, dr Kadir mengaku sudah berlangganan membaca Waspada sejak usia remaja. Diakhirusianyainialmarhum meninggalkan seorang istri, tiga putra dan seorang putri. Masyarakat Tabagsel berduka dan merasa kehilangan almarhum Abdul Kadir Siregar yang dijuluki dokter rakyat. (a27)
Pembangunan Perikanan Di Madina Terkendala Sarana Dan Prasarana PANYABUNGAN(Waspada): Pengembangan potensi perikanan di kawasan pantai barat Kabupaten Mandailing Natal hingga kini masih terganjal oleh sarana dan prasarana penunjang, seperti dermaga, tempat penampungan ikan (TPI) serta transportasi tergolong sulit. Akibat sarana dan prasarana yang masih minim itu mengakibatkan kalangan investor enggan menanam investasinya di bidang pengelolaanikansertapemasaran ikan hasil tangkapan nelayan dari pesisir laut pantai barat Madina yaitu Natal, Batahan dan Muara Batanggadis. Imformasi dihimpun, nelayan tradisional pantai barat Madina yang memakai alat tangkap jaring salam dan jaring hanyut mampu menghasilkan sekitar 30 hingga 40 ton ikan laut per bulan, namun akibat kondisi sarana pendukung dan jalur transportasi yang terbatas ke luar daerah, mengakibatkan nelayan-nelayan itu sulit untuk mengembangkan
usahanya. “Akibat sarana dan prasarana penunjang yang terbatas itu mengakibatkan hasil tangkapan nelayan hanya mampu untuk kebutuhan lokal saja. Pemasaran hasil tangkapan belum bisa dipasarkan lebih luas, sehingga perkembangan perekonomian nelayan jalan di tempat,” ujar Usman, 47, nelayan pesisir Natal, Rabu (25/5). Untuk itu, Usman bersama nelayan lainnya berharap,agar pemerintah kabupaten, Pemprovsu dan pusat,membuka mata untuk mengembangkan dunia kelautan dan perikanan di pantai barat Madina itu. “Pembangunan dermaga sangat dibutuhkan masyarakat nelayan, karena dengan adanya sarana itu, kawasan laut Natal, Batahan dan Muara Batanggadis akan dimasuki kapal-kapal besar, sehingga pemasaran ikan hasil tangkapannelayanakanberkembang dan kalangan investor semakin tertarik menanamkan
modalnyadidaerahkami,”harapnya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Madina Lismulyadi Nasution,membenarkan kekurangan sarana dan prasarana itu. “Daerah pesisir Natal, Batahan danMuaraBatanggadis,pemasok ikan laut di Madina, tetapi dikarenakan sarana dan prasarana pendukungnya minim sulit berkembang,” ujarnya. Menurutnya,secarabertahap pemerintahdaerahtelahmelakukan berbagai terobosan guna meningkatkan perekonomian nelayan di pantai barat, termasuk membangun TPI serta memberikan alat tangkap seperti jarring salam, aso-aso dan udang. “Akibat anggaran yang masih minim,bantuanyangdikucurkan setiap tahunnya kepada masyarakat nelayan juga sangat terbatas dan dampaknya tidak nampak secara siginifikan terhadap peningkatan pendapatan nelayan,” ungkapnya. (a28)
Pemkab Madina Harus Dukung Program Rumah Murah PANYABUNGAN (Waspada): Walau akan dimulai pada 2012, Pemkab Madina diharapkan memberikandukunganterhadap program rumah murah yang dicanangkan Presiden, sehingga masyarakat dapat memiliki rumah yang layak huni. Pengharapantersebutdisampaikan Ketua Ekscekutif DPD LSM-LIPAD Madina Abdul Latif Lubis, Sabtu (28/5) menyikapi pencanangan program rumah murah itu. “ Program pro rakyat rumahmurahituditujukanuntuk masyarakat berpenghasilan
menengah kebawah, sehingga perlu dukungan pemerintah daerahagarmasyarakatdapatmemiliki rumah layak huni,” jelasnya. Dia menjelelaskan, Pemkab Madin harus membantu mensosialisasikan program pro rakyat rumah murah ini dengan cara meningkatkan keterbukaan terhadap program pemerintah pusatyangditargetkanuntukmasyarakat berpenghasilan menengah bawah dan rendah. “Perumahan urusan wajib Pemkab Madina, karena mereka yang lebih mengetahui keadaan
masyarakatnya sendiri, sehingga dapat menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan perumahan dari pemerintah pusat itu,” ucapnya. Menurutnya, keberhasilan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah memang sangat terkait dengan masalah pembiayaan perumahan, di sampingkomitmendankebijakan yang kuat dari pemerintah daerah, tanpa hal tersebut pembangunan perumahan dan permukiman di daerah tidak akan tercapai dengan baik. (a28)
WASPADA Selasa 31 Mei 2011
41 Siswa Darul Mursyid Lulus PTN Ternama Juara Umum Olimpiade Se-Tapsel SD HOLE,Tapsel (Waspada): Madrasah Aliyah Unggulan Terpadu Darul Mursyid (MA PDM) di Desa Simanosor, Kecamatan SD Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan terus mengukir prestasi gemilang, sehingga meyakinkan bila program menjadikan sekolah ini pesantren terbaik di Pulau Sumatera pada 2013 bisa tercapai. Indikator keberhasilan itu antara lain jumlah siswa lulus PTN ternama melalui jalur Panduan Minat dan Prestasi (PMP) cukup tinggi, hingga saat ini mencapai 41 orang, enam di antaranya pendidikan dokter. Hal ini diketahui sejak diumumkan oleh panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) nasional jalur undangan pada 18 Mei 2011 melalui internet (online). Yusri Lubis, penanggungjawab pemilihan perguruan tinggi terhadap siswa Madrasah Aliyah Unggulan Terpadu Darul Mursyid mengemukakan, sebenarnya angka 41 ini akan bertambah sebab ada beberapa PTN yang belum mengeluarkan pengumumannya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Madrasah
Aliyah UnggulanTerpadu Darul Mursyid menjadi langganan memasukkan siswanya ke berbagai PTN ternama melalui jalur PMP. Bila dilihat dari persentase maka tahun 2011 ini ada peningkatan dan kenyataannya terus terjadi peningkatan dari tahunketahun.Haliniterjadidikarenakanprogram pendidikan yang terarah dan ditunjang tenaga pendidik yang professional serta sarana yang lengkap. Direktur Pesantren Darul Mursyid Jafar Syahbudin Ritonga didampingiWakil Direktur Syarifuddin Nasution mengaku ada kepuasan bathin. Selain itu sukses yang diraih merupakan bukti anak anakTapsel itu jenius, sehingga tidak diragukan lagi bila kelak mereka mendapat posisi yang terhormat sesuai disiplin ilmunya. Jafar Syahbudin Ritonga yang sukses di dunia bisnis itu, kini sedang mengambil S3 bidang study DBA (Doktor Of Bisnis Adminitrasi) di USM Kualalumpurmenyebut,ituDarulMursyidmeraih juara olimpiade Tapanuli Selatan. Dari delapan bidang studi yang dilombakan, lima diraih Darul Mursyid sebagai juara satu, jauh meninggalkan SMA di Tapanuli Selatan. (a26)
H Syamsir Batubara Ketua MUI Madina PANYABUNGAN (Waspada) : H Syamsir Batubara, LC terpilih sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mandailing Natal periode 2011-2016 dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-3 digelar di aula hotel Madina Sejahtera Panyabungan, Rabu (25/5) lalu. Kegiatan Musda yang bertujuan untuk memilih kepengurusan masa hikmad 2011-2016 berlangsung aman dan tertib dan sebelumnya dibuka Pj Bupati Madina Aspan Sofian. Sosok H Syamsir Batubara yang menggantikan H.Mahmudin Pasaribu diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun Madina kearah lebih baik, utamanya dalam membangun moral umat. Syamsir ditemui usai Musda mengatakan
bahwa tugas dan amanah yang dibebankan sungguh teramat besar baginya, karenanya dia akan berusaha dalam kepemimpinannya nanti akan melaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya, yaitu sesuai dengan program kerja organisasi yang telah diamatkan dalam musyawarah ke-3 tersebut. “Konsolidasi kepengurusan akan ditingkatkan mulai dari kabupaten hingga seluruh kecamatan. Saya yakin, hanya dengan konsolidasi program kerja MUI Madina bisa dijalankan dengan seutuhnya, terutama responsibilitas terhadap situasi dan perkembangan terjadi di akhir zaman ini,” ungkapnya. a28)