Info Parlemen
WASPADA Selasa 29 Maret 211
A3
Delegasi DPR RI Ke Konferensi GOPAC, Meksiko JAKARTA (Waspada): DPR RI telah merespon undangan dari Sekretariat Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) dengan mengutus empat orang Anggota Dewan, yakni Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Sidarto Danusubroto, Ida Ria Simamora, dan Adi Sukemi. Hal ini merupakan bagian dari komitmen DPR RI dan sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Delegasi menghadiri Konferensi Internasional ke4 GOPAC di Meksiko pada 11-13 Maret 2011. ‘’Konferensi internasional GOPAC di Meksiko ini dihadiri anggota parlemen dari 46 negara di dunia. Konferensi ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan peran anggota parlemen, dan juga organisasi GOPAC, dalam pemberantasan korupsi,’’ kata ketua delegasi Dr M. Hidayat Nur Wahid, MA yang juga Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).
Dijelaskan, GOPAC adalah sebuah jaringan internasional dari anggota parlemen yang dibentuk tahun 2002 di Ottawa, Kanada. Tujuannya mencapai good governance dan memerangi korupsi di seluruh dunia. Sasaran utama GOPAC adalah terjalinnya kerja sama lebih efektif di antara para anggota parlemen di seluruh dunia yang bertujuan untuk memperkuat efektifitas dari parlemen menjalankan peran konstitusionalnya terutama yang berhubungan dengan good governance, ke-
rangka perundang-undangan yang sesuai, pengawasan yang efektif terhadap pemerintah, dan pembelajaran pada masyarakat,’’ papar Hidayat. Dengan cara ini, sambungnya, parlemen dan juga anggota parlemen dapat turut memerangi korupsi secara efektif sesuai peran konstitusionalnya. Secara berkala, biasanya setiap dua tahun sekali, GOPAC menyelenggarakan konferensi tingkat internasional untuk membahas berbagai program kerja sama global di antara para anggota parlemen dari berbagai negara di dunia dalam memerangi korupsi. Lebih jauh Hidayat menjelaskan, konferensi internasional GOPAC di Meksiko ini memfokuskan diri pada dua agenda pokok. Pertama adalah how parliamentarians can participate in the effective implementation of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Kedua, to address strategic issues as the
KETUA Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Hidayat Nur Wahid saat mneyampaikan pandangannya di depan para delegasi GOPAC lainnya.
Photo bersama delegasi GOPAC.
GOPAC organization moves forward. ‘’Kedua agenda ini dibahas melalui workshop Global Task Forces GOPAC dan juga melalui kegiatankegiatan workshop lainnya dengan tema-tema yang relevan dengan kedua agenda pokok konferensi,’’ tuturnya. Dalam kegiatan-kegiatan workshop GOPAC di Meksiko ini, Delegasi DPR RI telah berpartisipasi aktif menyampaikan pandangannya. Terkait isu asset recovery, misalnya, Delegasi DPR RI meminta peserta konferensi, yang merupakan anggota parlemen di negaranya ma-
sing-masing. Tujuannya untuk mendorong pemerintah dan lembaga yudikatif di negaranya untuk mempermudah kerjasama hukum dengan negara lain dengan tidak mempermasalahkan perbedaan sistim hukum antarnegara, khususnya dengan negara-negara yang menjadi korban tindak pidana korupsi. Pandangan Delegasi DPR RI untuk kerjasama hukum dalam mengatasi tindak pidana korupsi ini, harus diperkuat terutama di antara negara-negara sekawasan, termasuk Asia Teng-
gara. Parlemen tentunya memiliki peran penting mendorong hal itu melalui pelaksanaan fungsi-fungsi konstitusionalnya. ‘’Mengingat korupsi telah menjadi ancaman nyata bagi semua bangsa di dunia, Delegasi DPR RI juga meminta peserta konferensi untuk mengusulkan kepada Inter-Parliamentary Union (IPU) agar isu korupsi menjadi salah satu agenda penting yang selalu dibahas dan dilaporkan progress report-nya oleh masing-masing negara anggota dalam Sidang-sidang Umum IPU yang diselenggarakan dua
kali setahun,’’ ujar Hidayat. Dia juga menjelaskan, konferensi GOPAC di Meksiko juga telah menghasilkan sejumlah resolusi terkait dengan tema-tema workshop, dan menghasilkan Mexico Declaration. Deklarasi ini antara lain memuat pentingnya keterlibatan publik melalui semua saluran komunikasi yang tersedia. Dalam konferensi ini, ditandai dengan diterimanya usulan Delegasi DPR RI agar memperkuat hubungan GOPAC dengan berbagai mitra. Termasuk dengan IPU dan organisasi parlemen re-
gional lainnya, dan memperkuat kesamaan persepsi dan langkah di antara parlemen dan anggota parlemen dalam mencegah dan memerangi korupsi. ‘’Konferensi telah menetapkan Filipina sebagai penyelenggara Konferensi Internasional ke-5 GOPAC pada tahun 2013. Pimpinan SEAPAC (South East Asia Parliamentarians Against Corruption) telah meminta kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan executive meeting SEAPAC, November 2011,’’ kata Hidayat.(PR)
Jalan Tol Di Sumut Lebih 200 Km JAKARTA (Waspada): Di-rektorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan jalan tol di Sumatera yang dilanjutkan pengembangannya mencapai lebih dari 200 Km terdiri dari tol Medan–Kualanamu, Kisaran– Tebing Tinggi, Medan- Binjai, Pekanbaru–Kandis–Dumai, Palembang-Indralaya, Bakauheni–Ter-banggi Besar dengan anggaran sebesar Rp4,280 triliun.
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum juga menargetkan penyelesaian pengembangan dan pembangunan jalon tol di Pulau Bali, Jawa dan Sumatera. Namun, pada tahun 2011 ini masih
Pemerintah Harus Lindungi Pedagang Tradisional MEDAN (Waspada): Keberadaan pedagang tradisional wajib dilindungi. Sebab mereka merupakan salah satu asset negara turun temurun yang telah melakukan aktivitasnya sejak zaman dahulu. Demikian dikatakan praktisi hukum dari Jakarta DR Putra Kaban, SH, MH (foto) menjawab wartawan melalui telepon selular di Medan, Senin (28/3), terkait maraknya dugaan upaya ‘pembunuhan’ usaha pedagang tradisional sekarang ini. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah (Pemda) melakukan pengusiran dan pembiaran terhadap ‘pembunuhan’ pedagang tradisional itu. Sebaliknya, justru pemerintah daerah harus bertanggungjawab melindungi keberadaan mereka. Apalagi sekarang ini, dengan banyaknya bermunculan pedagang modern yang kehadirannya mematikan usaha pedagang tradisional, pe-merintah daerah harus memi-kirkan cara agar
usaha pedagang tradisional tidak ‘gulung tikar’. Menyusul adanya suatu peratu-ran yang melarang usaha modern untuk membuka usahanya disekitar usaha pedagang tradisional. Jadi, apabila pemerintah daerah tidak melakukan hal itu, maka sangat wajar bila pedagang tradisional menuntut haknya. Tapi hendaknya pemerintah daerah harus juga membantu warganya agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Melakukan ‘pembunuhan’ terhadap pedagang tradisional
dengan cara apapun tidak boleh dilakukan. Pedagang tradisional itu harus ditata dengan baik. Berikan model-model yang rapi agar keberadaan mereka tidak mengganggu lingkungan,” ujarnya. Kaban menambahkan, matinya usaha pedagang tradisional merupakan tanggungjawab penuh pemerintah daerah. Itulah sebabnya, pemerintah daerah jangan coba-coba melakukan tindakan apapun yang bisa mengakibatkan matinya usaha pedagang tradisional. “Pemerintah daerah juga jangan sembarangan memberikan izin kepada uaha-usaha modern yang bisa mematikan usaha tradisional. Lihat dulu kondisi dan lokasi tempat usaha modern, kalau tidak mengganggu keberadaan pedagang tradisional, baru bisa diberikan izin,” papar Putra Kaban sembari menambahkan, jangan sampai masalah upeti membutakan oknum-oknum yang ada dipemerintahan daerah.(cwan)
Pemerintah Selesaikan 161 Kasus TKI JAKARTA (Waspada): Pemerintah Indonesia terus menangani dan menyelesaikan berbagai kasus yang menimpa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang sedang bekerja di Malaysia. Menurut data Kemenakertrans, pada tahun 2011 ini, dari total 421 kasus, pemerintah telah berhasil menyelesaikan kasus yang menimpa 161orang TKI dan sekarang sudah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, saat ini di seluruh wilayah Malaysia masih terdapat 260 orang TKI bermasalah yang masih menunggu penyelesaian kasusnya. Sedangkan yang berada di penampungan ada sekitar 84 orang TKI dan 2 bayi yang masih menunggu proses penyelesaian
kasus-kasusnya. Demikian diungkapkan Suhartono, Kepala Pusat Humas Kemenakertrans dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (28/3). Menurutnya, pemerintah dalam hal ini selalu berkomitmen untuk melindungi setiap warga negara yang berada di luar negeri, termasuk TKIyang tengah bekerja di luar negeri. “Sambil menunggu penandatanganan MOU TKI sektor domestik (domestic worker) yang direncanakan bulan Mei nanti, saat ini pemerintah sedang fokus pada upaya-upaya penyelesaian kasus-kasus yang menimpa TKI kita yang bekerja di Malaysia, kata Suhartono. Dijelaskan, sambil mempersiapkan kembali penempa-
tan TKI di Malaysia, pemerintah berusaha meningkatkan aspek perlindungan terhadap TKI, langkah-langkah ini dilakukan pada tahap persiapan penempatan, masa penempatan dan sampai kepulangan TKI ke tanah air. Ditambahkan Suhartono, kebanyakan kasus yang menimpa TKI biasanya berupa upah belum dibayarkan perusahaan atau majikan, tidak betah bekerja, kabur dari majikan, dll. Kapushumas Depnakertrans menjelaskan sampai saat ini permintaan TKI yang akan bekerja masih tergolong tinggi. Permintaan TKI formal sampai Maret 2011 sebesar 26.600 orang, sedangkan permintaan peñata laksana rumah tangga mencapai 40-45 ribu orang.(j04)
ada kendala dalam pembebasan lahan, kata Dirjen Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto pada rapat kerja dengan KomisiV DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (28/3). Menurut Djoko, kebutuhan dana untuk 22 ruas jalan tol sebesar Rp12,7 triliun. Sebagian besar dana itu dialokasikan untuk pembiayaan fisik, sedangkan untuk pembebasan lahan masih sangat terbatas anggarannya. Guna mempercepat pengembangan dan penambahan ruas jalan dan jalon tol ini, pihaknya berharap percepatan pembahasan Rancangan Undang -Undang (RUU) Pembahasan Lahan untuk Pembangunan yang telah dibahas di DPR bersama Pemerintah. “Untuk percepatan pembangunan jalan ini Ditjen Bina Marga PU juga akan membentuk satuan tugas pengadaan tanah yang bersifat lintas kementerian/lembaga untuk melakukan upaya percepatan pengadaan tanah,” tandasnya. Sementara Dirut Jasa Marga Frans S. Sunito juga mengakui persoalan terbesar yang diha-
dapi Jasa Marga, sama seperti yang dihadapi Ditjen Bina Marga, soal pembebasan lahan. Guna mengatasi persoalan terkendalanya pengerjaan dan penambahan jalan dan jalan tol selama ini, anggota Komisi V DPR RI Ali Wongso Halomoan Sinaga mendesak Pimpinan Komisi V untuk mempercepat pembahasan revisi UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Ali Wongso mengatakan, tidak fair hanya sekadar mengkritik dan meminta agar kementerian terkait mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di daerah dan perbatasan untuk menciptakan konektivitas dan mengakhiri isolasi yang terjadi selama ini, sementara penyebab masalahnya kurang diperhatikan. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III ini menegaskan , percepatan pembangunan jalan-jalan negara juga memerlukan kehadiran UU Pengadaan Lahan untuk Percepatan Pembangunan, sebagaimana saat ini sudah mu-lai dibahas dalam Pansus. (aya)
Rekind Raih Penghargaan Keselamatan Kerja JAKARTA (Waspada ): PT Rekayasa Industri (Rekind), badan usaha milik negara (BUMN) di bidang engineering, procurement and construction(EPC) meraih penghargaan “Safety Award 6.000.000 man hours” tanpa medical treatment injury (MTI) pada proyek amonium nitrat terbesar se-Asia di Bontang, Kalimantan Timur. Penghargaan pada aspek keselamatan kerja dan lingkungan berstandar global yang diraih Rekind pada proyek pembangunan pabrik bahan peledak ini merupakan pertama kalinya di Indonesia. Seiring dengan penghargaan yang diberikan oleh Orica Pty Ltd ini, Rekind memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan pasar dan ekspansi bisnis ke luar negeri, termasuk Australia. “Penghargaan ini cukup membanggakan karena sudah mencapai 6 juta man hours tanpa MTI (zero MTI). Bahkan, di Australia pun tidak pernah terjadi [tercapai] dengan jam kerja yang begitu banyak. Mereka memberi apresiasi dan menilai kami excellent,” kata Gito Waluyo, Project Manager Rekind untuk proyek amonium
nitrat dalam siaran pers nya yang diter ima Waspada, kemarin. Melalui pembangunan mega proyek ini, telah melibatkan tenaga kerja sebanyak 2.500 orang serta mampu menerapkan standar keselamatan dan keamanan global (MTI) dan mencapai safety award 6.000.000 man hours tanpa MTI. Gito menuturkan MTI merupakan standar pengukuran keselamatan dan keamanan global yang tidak hanya ditujukan pada sisi tenaga kerja, tetapi juga lingkungan sekitar proyek pada proses pengukuran yang ketat. Sementara Radian Z. Husen selaku Project Director menuturkan, untuk pembangunan pabrik amonium nitrat yang sangat spesifik, tentunya mencapai safety award 6 juta man hours tanpa MTI merupakan hal yang tidak mudah. “Keuntungan bagi Rekind dengan prestasi ini, kami memasuki worldwide culture untuk aspek safety. Nilai strategis lainnya, tentu akan menyebabkan Orica lebih convenience untuk kembali bermitra dengan Rekind. Ini akan membuka peluang kerjasama pada proyek-proyek serupa,” tambahnya.(j06)
Waspada/ist
Siswa SMA Plus Al Azhar yang di Universitas STT-Telkom, STT-PLN, UIN Jakarta dan Universitas Belanda melalui Jalur Penerimaan Prestasi dan Jalur Testing foto bersama dengan kepala sekolah dan dewan guru, Senin (28/3).
13 Siswa SMA Plus Al-Azhar Lolos Jalur Penerimaan Prestasi Ke Jakarta MEDAN (Waspada): Sebanyak 13 siswa SMA Plus Al-Azhar Medan diterima di berbagai univesitas negeri di Pulau Jawa, di antaranya Universitas STT-Telkom, STT-PLN, UIN Jakarta dan 1 siswa diterima di Universitas Belanda melalui Jalur Penerimaan Prestasi (undangan) dan Jalur Testing. Demikian diutarakan Kepala SMA Plus AlAzhar Medan Drs Binawan Setia, ST. MSi di ruang kerjanya, Senin (28/3). “Prestasi ini sudah sepatutnya diterima siswa, sebab unit SMA Plus yang melaksanakan pendidikan boarding school pembinaan dan pengembangan pembelajaran dapat dilakukan secara optimal. Di samping itu, kesungguhan guru-guru SMA Plus yang komitmen mendidik, mengajar dan melatih siswa/I yang hampir seluruh gurunya berpendidikan S2, bahkan 2 (dua) orang gurunya sedang mengikuti S3. Siswa diterima untuk STT-Telkom yakni: Ibnu Fajar Muhammad (S1-Teknik Informatika), Andr y Pranadin Nasution (S1-Teknik Informatika), Muhammad Rodi Mansyuri (S1Teknik Telekomunikasi), Muhammad Iqbal (S1Telekomunikasi), Amiruddin Kombih (S1-Desain Interior), Mahyu Danil (S1-Administrasi Niaga), Farhaan Jihan (S1-Desain Visual Telekomu-
nikasi), Fariz Ramadhan (S1-Desain Produk), Muhammad Shodiqin Ansari (S1-Desain Produk), Faisal Defry Hussainy Hasibuan (D3Politeknik Telkom), Sayidia Rizki Arfina (S1-Teknik Telekomunikasi). Untuk Universitas Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta), Neffridya Dewi (S1-Psikologi), Rika Pratiwi (S1-Akuntansi), sedangkan STT-PLN: M Rodi (S1-Teknik Elektro) dan Satria Balun-tara (Hukum Internasional) di Universitas Belanda. Atas prestasi itu Pembina Yayasan Hajjah Rachmah Nasution H. Abdul Manan menyambut gembira dan bersyukur atas prestasi siswa SMA Plus Al-Azhar Medan tersebut. “Prestasi itu tentu akan mengharumkan nama SMA Plus Al-Azhar Medan,” katanay. Untuk itu, Abdul Manan Muis mengimbau agar siswa yang mendapat kehormatan diterima tanpa testing atau dengan testing, untuk tetap menjaga konsistensi semangat belajar dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang lebih diperoleh sehingga dapat terus meningkatkan prestasinya. Kepada guru-guru, H. Abdul Manan Muis meminta agar terus meningkatkan kinerja sehingga semakin banyak undangan yang disampaikan universitas favorit baik dalam dan luar negeri kepada anak-anak kita. (m43)
Hasrul Sesalkan Kisruh Pemilihan Rektor UIN Jambi JAKARTA (Waspada): Ketua Fraksi PPP DPR RI Hasrul Azwar menyesalkan terjadinya kekisruhan dalam pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jambi belum tuntas juga hingga Senin (28/3). Politisi senior PPP yang juga anggota Komisi VIII yang membidangi masalah agama itu menilai kekisruhan itu sebuah keanehan di kawasan atau komunitas intelektual muslim. “Aneh saja, mestinya komunitas intelektual muslim itu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam bermusyawarah,” ujar Hasrul saat ditemui di selasela rapat komisi VIII DPR RI
dengan Badan Pengawas Keuangan, di gedung DPR Jakarta, Senin (28/3). Menurut Hasrul, apa yang terjadi di UIN Jambi itu terkesan mengenyam-pingkan nilai-nilai ke-Islam-an hanya untuk mengejar jabatan. Padahal di atas semua kekisruhan pemilihan rektor itu, yang menanggung kerugian khususnya masyarakat Jambi. Karenanya, Hasrul meminta pemerintah, yakni Dirjen Pendidikan Islam, Kementrian Agama segera mengambil langkah strategis agar tidak memberikan kemudharatan pasca pengambilan kebijakan strategis tersebut.
“Dirjen Pendidikan Islam, mesti mengambil langkah strategis yang tidak menimbulkan kemudharatan lain setelah mengeluarkan kebijakan itu,” ujar Ketua DPP PPP itu seraya menyebut kasus serupa terjadi di UIN Sumbar. Kericuhan yang terjadi di Jambi Senin pagi, setelah ratusan massa pendukung mantan Rektor IAIN Sultan Thaha Saefudin Jambi, Prof. Dr. Muhktar Latief, menggelar aksi unjuk rasa di kampus perguruan tinggi tersebut di Mendalo, Jambi. Mereka menuntut Menteri Agama melantik rector terpilih Muhktar Latief.(j07)