Aceh
C6
WASPADA Selasa 29 Maret 2011
Perbaikan Jalan GeurugokDamakawan Mendesak BIREUEN (Waspada): Jalan yang menghubungkan Keude Geurugok dengan sejumlah desa di pedalam wilayah Kecamatan Gandapura hingga ke Desa Damakawan rusak parah. Karenanya, mendesak pemerintah setempat untuk memperbaiki jalan tersebut. Demikian antara lain disampaikan warga Damakawan, Muchtaruddin kepada Waspada, Minggu (27/3). Dia menyebutkan, badan jalan itu sekira dua puluh tahun lalu diaspal ketika Bireuen masih tergabung dengan Kabupaten Aceh Utara. “Beberapa tahun lalu, jalan itu di rawat Pemkab Bireuen, namun banyak dilintasi dumptruck besar yang mengangkut pasir sehingga jalan tersebut rusak lagi,” jelasnya seraya menyebutkan, sekarang badan jalan berlubang-lubang sehingga rawan kecelakaan. Lebih lanjut dia menjelaskan, ruas jalan
tersebut merupakan jalur utama masyarakat yang berdomisili di beberapa desa di sana, bahkan jalan tersebut tembus hingga ke Kecamatan Sawang, Aceh Utara. “Kami warga Blang Guron, Damakawan, Paya Seupat, Paya Kareung sangat berharap agar Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk memperhatikan jalan tersebut, kalau belum mungkin untuk dilakukan pengaspalan dalam tahun ini, minimal dilakukan pengerasan saja,” harap Mukhtaruddin. Dia menyebutkan, hal ini perlu disegerakan pemerintah guna memudahkan masyarakat di sana. “Kami juga sulit mengangkut padi saat panen seperti sekarang ini,” keluhnya. Karenanya, dia mengharapkan pemerintah dan legislatif dapat mengakomodir aspirasi masyarakat di pedalaman Kecamatan Gandapura tersebut. (cb03)
Warga Dan Petugas PTPN1 Cot Girek Nyaris Bentrok COT GIREK, Aceh Utara (Waspada): Puluhan warga yang berencana membangun 15 unit kios dekat Pasar ikan Kampung Tempel, KM 12, Kecamatan Cot Girek, Aceh Utara, Sabtu (26/3) siang nyaris bentrok dengan pihak PT Perkebunan Nusantara 1 Cot Girek. Warga bersikeras membangun kios di lokasi itu, sementara PTPN 1 Cot Girek melarangnya dengan alasan lahan itu milik perusahaan. Pantauan di lapangan, warga dan petugas PTPN 1 Cot Girek sempat terlibat adu mulut. Untungnya cek-cok itu tidak sampai berakhir aksi anarkis, dan massa bersedia meninggalkan lokasi meski dengan perasan dongkol. Pihak PTPN sendiri mengaku siap melepaskan lahan itu untuk digunakan masyarakat asal sudah ada izin dari dewan direksi. “Kios tersebut nantinya akan kita gunakan untuk pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok bagi masyarakat, seperti sayur, kelontong, ikan asin dan lainnya. Namun, pihak PTPN1 Cot Girek melarangnya dengan dalih akan ditanam empat batang pohon sawit,”kata MYahya, 55, asal KM 12, saat ditemui wartawan di kampung Tempel, kemarin. Yahya menilai, sikap PTPN1 Cot Girek yang melarang warga membangun kios dekat pasar
ikan Kampung Tempel, sangat tidak adil. Pasalnya, di kawasan desa lainnya seperti Desa Alue Semambu, warga diizinkan mendirikan kios dan bangunan lainnya di atas tanah milik PTPN 1. Malahan, hal itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun silam. “Warga sudah berulangkali mengadakan pertemuan terkait wacana ini. Menurut pihak kecamatan, tanah milik PTPN itu telah diserahterimakan ke Pemda Aceh Utara dan masyarakat boleh memanfaatkannya dengan sistim hak pakai bukan hak milik. “ Kios yang akan dibangun ini bersifat hak pakai. Jika suatu waktu Pemda membutuhkan lahan itu, masyarakat siap mengembalikannya,”sela Keuchik Desa Kampung Tempel, Hasanuddin. Secara terpisah, Manajer PTPN 1 Cot Girek, Ir H Idris Harun, menjelaskan, pihak PTPN pada prinsipnya selalu mendukung keinginan masyarakat, namun itu harus dilakukan sesuai prosedur.”Jika memang warga ingin membangun kios, harus ada surat dari Bupati yang diajukan ke Direksi PTPN untuk disetujui. Kami rasa, kalau itu memang untuk kepentingan umum, direksi pasti setuju,”katanya.(cmus)
Waspada/Amiruddin
Beginilah salah satu titik ruas jalan yang rusak parah di Desa Damakawan Kecamatan Gandapura, Bireuen, Minggu (27/4).Warga setempat mengharapkan pemerintah memperbaiki badan jalan yang berlubang itu.
Gubernur Didesak Cabut Izin Proyek HTI Di Aceh IDI, Aceh Timur (Waspada): Sebelum seluruh kawasan hutan ditebang yang menjadi proyek Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh sejumlah perusahaan di Aceh, Gubernur Irwandi Yusuf didesak mencabut izin operasional. Pasalnya, proyek reboisasi itu dinilai bukan menguntungkan masyarakat, tetapi dinilai mengundang bencana seperti banjir bandang dan longsor
besar-besaran di Daerah Aliran Sungai (DAS). “Kita minta Gubernur Irwandi mencabut izin sejumlah perusahaan dalam proyek HTI, karena proyek kita nilai hanya merugikan masyarakat, khususnya yang berdomisili di kawasan pedalaman,” ujar Ketua Umum Asosiasi Masyarakat Penanaman Hutan Rakyat (AMPEHRA), T. Jamal Usman kepada Waspada, Senin (28/3) di Idi. Dia menganggap, peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah melalui Mentri Kehutanan sejak tahun 1996 terkait izin terhadap perusahaan-
perusahaan swasta dalam bentuk reboisasi yang dikemas dalam proyek Hutan Tanaman Industri (HTI) sangat bertolak belakangan dengan program kelestarian hutan dan habitatnt didalamnya. Melihat proyek HTI di Aceh Timur, sambung T Jamal Usman, lokasinya adalah Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), bahkan hutan yang ditebang untuk dilakukan penanaman kembali (reboisasi—red) adalah hutan lindung yang kondisinya masih sangat asri. “Sekali lagi kita minta pemerintah segera mencabut izin HTI
Minimnya Penguasaan Bahasa Arab Ribuan Kesempatan Kerja Terbuang
Waspada/H. Rusli Ismail
Nomor dua kiri ustadz Umar Ismail, S.Ag diapit penasehat PWI, H. Harun Keuchik Leumiek (satu kiri) dan Ketua PWI Aceh, Tarmilin Usman, SE, M. Si (tiga kiri), terlibat pembicaraan langsung dengan beberapa pengurus dan anggota PWI, usai ceramah di lantai II Gedung PWI setempat, Sabtu (26/3) sore.
Wartawan Hendaknya Bermisi Dakwah BANDA ACEH (Waspada): Konsep pemberitaan yang disampaikan para wartawan sebaiknya mengandung misi dakwah di dalamnya dan diharapkan jangan sekali-kali menyebarkan fitnah. “Fitnah itu ada dan disampaikan di mana-mana serta oleh siapa saja termasuk dalam ceramah yang kadang juga ada mengandung unsur fitnahnya ketika disampaikan oleh penceramah,“ kata Ustadz Umar Ismail secara jujur. Umar memaparkan itu saat keluarga besar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh mengadakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di lantai II Aula Gedung PWI kawasan Simpang Limong, Banda Aceh, Jl. T. Angkasah No. 3, Kuta Alam, Sabtu (26/3). Acara peringatan maulid yang dilaksanakan keluarga besar PWI termasuk Istri Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Aceh ini diawali dengan sambutan Ketua PWI Aceh, Tarmilin Usman, SE, M.Si dan diisi ceramah Maulid oleh Ustadz Umar Ismail, S.Ag, dihadiri penasehat PWI Aceh, H. Harun Keuchik Leumiek, pengurus dan anggota PWI/IKWI serta keluarga besar lainnya. “Mari kita semua setiap saat meneladani sifat Rasulullah yang taat beribadah, teguh dalamprinsipdanhausakanilmusehinggasetiap aktivitas dan kinerja kita berbasis kepada kejujuran dan etos kerja sesuai prinsip-prinsip yang diteladankan oleh Rasulullah SAW,“ ujarnya. Karena itu, pada dasarnya antara wartawan dan penceramah (da’i) itu mengandung fungsi yang sama. Wartawan dalam menyua-
rakan berbagai informasi harus diawali dengan niat yang tulus untuk mencerdaskan bangsa tanpa ada unsur fitnah. Demikian juga halnya sebagai penceramah berbagai ilmu pengetahuan agama yang disampaikan dalam dakwahnya tidak lain untuk mencerdaskan umat, kata Ustaz Umar. “Nabi Muhammad SAW yang bergelar Al Amin, yakni jujur dan terpercaya telah meletakkan dasar-dasar moral dan etos kerja dalam melakukan dakwah dan berbagai aktivitas lainnya baik yang menyangkut duniawi maupun ukhrawi,” sebut Umar. Salah satu contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW yang patut kita pedomani dalam kehidupan adalah menyangkut amanah. Rasulullah selalu melaksanakan amanah yang diembannya dengan baik, ikhlas, dan bertanggungjawab. “Setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan dosa, begitu juga dengan amanah, mulai dari yang sederhana hingga yang cukup kompleks, mulai dari tugas dalam keluarga, lingkungan, pejabat, pengusaha, pengajar hingga kepada pelajar. Jadi, apapun amanah ini, bila dilakukan ikhlas tentu akan mendapat ridha dari Allah SWT.” Sebelumnya Ketua PWI Cabang Aceh, Tarmilin Usman, SE, M. Si mengatakan mudah-mudahan dengan taushiah (ceramahred) yang disasmpaikan ustaz pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, menjadi siraman rohani dalam menggeluti pekerjaannya selaku pekerja Pers alias wartawan.(b21)
Endang Makmun Pimpin PN Simeulue SIMEULUE (Waspada):Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sinabang, Endang Makmun, SH yang baru sekitar satu tahun menjabat posisi orang nomor dua dan bertugas di PN kepulauan itu, sejak akhir bulan lalu dipercaya menjabat Ketua Pengadilan Negeri setempat. Acara lepas sambut ketua lama PN Sinabang, Isnurul Syamsul, SH, M.Hum kepada yang baru Endang Makmun, SH digelar Pemkab Simeulue, Sabtu (26/3) malam di aula Pendopo Bupati Simeulue. Acara sederhana, dan penuh keakraban. Namun tidak dihadiri Bupati Simeulue, Drs. Darmili karena sedang tugas di luar daerah. Tampak Wakil Bupati Drs. M. Yunan T. Sementara dari DPRK setempat Wakil Ketua Asdarmansyah MAS, SE, Rasmanudin Rahmin, SE, Ariyani, SP dan Rahmad, SH.
Kodim 0115 Letkol Inf. Tono diwakili Kasdim Mayor Zulfian. Sementara dari Kejaksaan setempat hadir langsung kepala kejaksaannya, Toto Sucasto, SH. Dan sejumlah jaksa lain diantaranya, Dedy, SH dan Zaenul Rafiq, SH. Hadir juga Nyonya Kapolres Simeulue dan Wakil Ketua Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) Sinabang. Ketua PN Sinabang sebelumnya, Isnurul Syamsul malam itu selain menyampaikan permintaan maaf atas tutur kata dan tindakannya yang mungkin menyinggung perasaan. Sementara Ketua PN Simeulue yang baru Endang Makmun menyampaikan doa kepada rekan yang pernah menjadi atasannya semoga selalu sukses bertugas di tempat yang baru dan mendapat ridha serta perlindungan dari Allah Swt. (cmr)
LANGSA (Waspada) : Ribuan kesempatan kerja yang ditawarkan di kawasan Timur Tengah terbuang sia-sia akibat minimnya pengusaan bahasa Arab di kalangan pekerja profesional seperti tenaga kesehatan di Indonesia dan Aceh, khususnya karena tawaran itu dikhususkan bagi pekerja muslim,. Demikian Budi Juliandi, MA, Ketua Lembaga pengembangan Bahasa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah, Cot Kala, saat memberi materi pada kegiatan diskusi ilmiah dengan tema peluang dan tan-
tangan bahasa Arab menghadapi regulasi pendidikan di Aceh yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Bahasa Arab di Aula Fakultas Dakwah, di Langsa, Sabtu (26/3). Menurutnya, bahasa Arab bukan hanya bahasa Al Qur‘an yang dipelajari hanya bisa membaca kitab kuning, namun bahasa Arab bahasa Ilmu pengetahuan. “Agama Islam memperoleh kejayaannya saat menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu pengetahuan itu yang terjadi pada masa dinasti Abbasyiah dulu, bahkan
dulunya bangsa –bangsa Eropa sangat kagum bila bisa berbahas Arab, mereka bangga bisa menbaca karangan Ibnu Khaldun dan Ibnu Sina,” katanya. Sementara Mohd. Nasir MA ketua Prodi Bahsa Arab, STAIN mengatakan, kelemahan pembelajaran bahasa Arab dewasa ini akibat metode yang dipakai dalam pembelajaran bahasa Arab masih menggunakan metode tradisional yang hanya mengandalkan hafalan tanpa aplikatif, tenaga pengajar kurang terampil dalam berbahasa Arab. (b25)
di Aceh, karena proyek ini jelas mengancam masyarakat yang berdomisili di kawasan pedalaman, seperti di Lokop dan Simpang jernih, Aceh Timur,” jelas T Jamal Usman seraya meyebutkan, jika pemerintah tidak mencabutnya maka AMPEHRA akan melakukan protes ke kan-tor Gubernur Aceh di Banda Aceh. Ketua Komisi B DPRK Aceh Timur, Tgk. Sulaiman Is, SE, saat diminta keterangan mengaku, pihaknya ikut prihatin dengan kondisi hutan di pedalaman Birem Bayeun, Aceh Timur, dimana pasca penebangan dengan tujuan reboisasi Kawasan Eko-
sistem Leuser (KEL) kini gundul seluas 500 hektar. Sulaiman yang akrap disapa GM itu juga meminta Gubernur Aceh, segera memberhentikan proyek HTI di Aceh dengan mencabut izin operasional. “Kita hanya menginginkan hutan Aceh tidak diganggu, karena jika hutan diganggu maka habitat di dalamnya akan terganggu, seperti amukan gajah,” jelas GM lagi seraya menandaskan, jika kerusakan terjadi maka bencana akan datang dengan sendirinya, seperti banjir bandang di Tangse, Pidie baru-baru ini. (cmad)
PAD Aceh Timur Capai Target LANGSA (Waspada): Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Aceh Timur tahun 2010 mencatat hasil positif, khusus untuk sektor pajak dan retribusi dari target Rp10 miliar telah direalisasi serta mencapai target yang ditentukan. Kendati demikian PAD dari sektor lain seperti Pelelangan Aset Daerah mencapai Rp36 miliar belum tercapai sepenuhnya. Kondisi tersebut menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Syaifannur, SH, MM karena masih adanya berkas yang kurang atau tidak lengkap dan tahap persetujuan dengan Pemko Langsa. “Kita terkendala aset-aset Aceh Timur yang berada di Kota Langsa yang mana saja boleh dilelang dan yang tidak sehingga target PAD Aceh Timur dari total keseluruhan Rp46 miliar belum semua tercapai,” ujarnya baru-baru ini. Dia menambahkan saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemko Langsa mengenai pelimpahan-pengalihan aset daerah dari kabupaten induk ke daerah pemekaran yaitu Kota Langsa. “Namun sebelumnya hal tersebut juga harus mendapat persetujuan Pemko Langsa, jadi sejuah ini kita sudah mendapat persetujuan atau izin dari Kota Langsa mana-mana saja aset Aceh Timur yang berada di Kota Langsa yang boleh dilelang.(b25)
Pemkab Aceh Tengah Diminta Lanjutkan Penelitian Situs Bersejarah TAKENGON (Waspada): Beberapa tokoh masyarakat Gayo berharap Pemkab Aceh Tengah tidak setengah hati dalam mendukung penelitian dan penggalian situs budaya yang saat ini lagi diteliti di lokasi LoyangMendaledansekitarnyaoleh Balai Arkeologi (Balar) Medan. Ir. H. Tagore AB Bupati Bener Meriah yang berasal dari Kecamatan Bintang, Aceh Tengah, Sabtu (26/3) meminta agar kawasan Loyang Mendale di Kecamatan Kabayaken dijadikan sebagai kawasan Lindung Budaya Setempat dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda). Hal itu ia katakan, setelah mendengar sejumlah penjelasan singkat dari peneliti itu terkait jalannya penelitian dan temuan-temuan peninggalan kehidupan manusia pada masa lalu. Tagore mengaku, dirinya semakin bangga karena lahir di Gayo atas penemuan para arkeolog tersebut karena identitas Gayo semakin jelas. “Identitas adalah kebanggaan, Pemkab Aceh Tengah harus tangani dengan baik situs Mendale serta menerapkan teknologi untuk kelestarian tempat ini, serta harus ditindaklanjuti penelitian tersebut dan tidak cukup sampai di sini, usahakan sampai tuntas,” ujar Tagore yang pernah menjadi Ketua DPRK Aceh Tengah sebelum Bener Meriah dimekarkan. Sebelumnya, Tgk. Mursyid anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Aceh Tengah, saat kunjungannya ke lokasi mengatakan, cagar budaya itu harus dijaga karena penting, selain mengetahui identitas suku Gayo juga sebagai obyek
wisata dan keperluan penelitian ilmu pengetahuan bagi para arkeolog-arkeolog berikutnya. Mursyid minta pihak terkait terutama Pemkab Aceh Tengah untuk memprogramkan pembangunan dan pemeliharaan situs itu agar terjaga sehingga dapat menjadi salah satu tempat tujuan wisata budaya dataran tinggi Gayo. Awalnya, tim dari Balai Arkeologi Medan (BAM) menemukan tulang belulang manusia prasejarah yang diperkirakan berumur 3500 tahun. Tim tersebut sudah lama menggali di dua titik yakni Ceruk Mendale dan Ujung Karang, Kecamatan Kebayakan, di pinggir Kota Takengen, AcehTengah, penelitian lanjutan terhadap kemungkinan peradaban rumpun Austronasia di daerah dingin itu. Ketua Tim Balai Arkeologi Medan, Ketut Wiratnyana memastikan telah ditemukan bukti kehidupan manusia di Gayo di bawah 3500 tahun yang lalu lebih tua dari hasil penelitian sebelumnya di atas 3500 tahun. Bukti itu, lanjutnya, berupa alat batu, benda anyaman dan serpihannya. Sementara sisa abu pembakaran dengan kedalaman mencapai 2 meter yang lebih dalam dari temuan sebelumnya akan digunakan untuk memastikan tahunnya. Dia juga menyatakan temuan bukti kehidupan manusia pra sejarah di Gayo makin beragam dan tambah menarik. Disebutkannya, dalam waktu dekat penemuan tim selanjutnya akan diteliti tes DNA dari perwakilan Eijkman for Moleculer Biology Jakarta awal April nanti. Hal ini penting untuk
mengetahui kemungkinan manusia di Gayo Aceh Tengah ada hubungan dengan berimigrasinya kebudayaan Austronesia dan bangsa-bangsa neolitikum (2000 SM-200 SM). Untuk temuan kerangka manusia, diungkapkan di Mendale, sudah ditemukan 3 kerangka manusia dan di Ujung Karang ada 4 kerangka dengan masa kehidupan dan pola penguburan yang berbeda. Juga dite-
mukan cangkang kepiting, tulang ikan, alat batu, tulang dan gigi hewan serta gerabah dengan berbagai pola hias dan warna. “Sudah pasti budaya Hoabin juga terjadi di sini, yakni budaya Vietnam yang bermigrasi ke Gayo. Umumnya budaya Hoabin hidup di pesisir akan tetapi ada yang memilih hidup di pegunungan,” ungkap Ketut. Sebelumnya tokoh masyarakat Gayo, anggota DPD Ir.
Mursyid, menyatakan keinginannya ikut sebagai salah seorang relawan yang akan diambil sampel darahnya untuk diuji DNA oleh Balai Arkeologi (Balar) Medan. Dan Bupati Kabupaten Bener Meriah Ir. H. Tagore AB saat kunjungannya menyatakan keinginan yang sama untuk dilakukan tes DNA sebagai bukti partisipasi dan pembuktian dalam penelitian nenek moyang Urang Gayo.(cb04/b18/cir)
Waspada/Khairul Akhyar
Tgk. Ir. Mursyid anggota DPD RI memakai peci, sedang mendengarkan penjelasan dari Ketua Tim Balai Arkeologi Medan, Ketut Wiratnyana mengenai ditemukannya bukti sejarah sejak 3500 tahun yang lalu di seputar Danau Lut Tawar, Takengen, Aceh Tengah telah ada manusia yang menghuninya. Tampak di hadapan mereka penggalian sedang dilakukan dan kelihatan tulang tengkorak yang masih utuh.