Aceh
B6
HMI Langsa Kutuk Tindakan Oknum Polisi
HKN ke-48 Diisi Berbagai Kegiatan REDELONG (Waspada) : Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-48 tingkat Kabupaten Bener Meriah yang berlangsung di Simpang Tiga, Redelong, Kecamatan Bukit diisi dengan berbagai kegiatan sosial, Senin (26/11) Halimah, selaku ketua panitia menyampaikan, peringatan HKN diprakarsai Dinas Kesehatan Bener Meriah yang bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) serta beberapa lembaga donor di antaranya ingo, NGO, Kinerja USAID dan MDM. “Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-48 tingkat Kabupaten Bener Meriah kali ini mengambil tema melalui promosi ASI ekslusif, inisiasi menyusui dini dan persalinan aman melalui expo kesehatan ibu dan anak,” terang Halimah. (cb10)
LANGSA (Waspada): Sebagai bentuk rasa solidaritas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengutuk keras tindakan oknum polisi terhadap penahanan 12 aktivis saat melakukan unjuk rasa di Dubes Amerika Serikat di Jakarta Pusat, belum lama ini saat melakukan unjuk rasa menentang kezaliman zionis Israel. Hal itu diutarakan mereka saat melakukan aksi damai di Mapolres Langsa, Senin (26/11). Pantauan wartawan, sambil membawa spanduk dan foto Ketua Umum PB HMI, Noer Fajriansyah beserta aktivis lainnya yang dipukul, puluhan anggota HMI Langsa melakukan long mach dari sekretariat HMI Cabag Langsa, sekitar pukul 09:00 di Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota menuju ke Mapolres Langsa. Setibanya di Mapolres Langsa, sekitar pukul 09:45, mereka diterima Wakapolres Langsa Nono Suryanto, Kabag Ops Polres Langsa, AKP Galih Indra Giri, Kasat Lantas AKP Junaeddy.
Hasil Pilkada Aceh Tengah Tak Berubah BANDA ACEH (Waspada): Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Zainal Abidin mengatakan, pasca pemecatan dua anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah, Hasbullah dan Husin Canto, pemecatan itu tidak berpengaruh terhadap hasil pilkada setempat. “Pilkada Aceh Tengah sudah final dan telah diputuskan MK. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada anggota KIP Aceh Tengah tidak berimplikasi pada hasil pilkada,” tutur Zainal, Senin (26/11). Menurutnya, kekosongan dua anggota KIP Aceh Tengah harus diganti dengan mekanisme Pergantian AntarWaktu (PAW) yang diusulkan DPRK setempat dengan nomor urut selanjutnya kemudian diusulkan ke KPU pusat untuk dilantik. Kasus ini dilaporkan mantan anggota DPRD Aceh Tengah Anwar kepada DKPP, karena diduga telah melanggar kode etik terkait ketidaktransparanan sebagai penyelenggara pemilu dan menimbulkan kecurigaan sebagai penyelenggara pemilu. (cb01)
Keuchik Matang Seuleumak Juara I MTQ BAGOK (Waspada): Menyemarakan Tahun Baru Islam 1434 Hijriah, Muspika plus Kecamatan Nurussalam- Bagok, Kabupaten Aceh Timur menggelar Mushabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Setelah berlomba akhirnya Keuchik Matang Seuleumak Abdul Hamid keluar sebagai Juara I. Camat Nurussalam, Zainuddin, Senin (26/11) menjelaskan, MTQ kali ini merupakan perdana digelar di Aceh Timur. “MTQ yang dilaksanakan sejak Sabtu (24/11) malam hingga Minggu (25/11) malam itu dikuti 16 keuchik dalam Kecamatan Nurussalam, sedangkan 15 keuchik lainya tidak hadir,” katanya. Zainuddin menambahkan, dari hasil penilaian dewan juri yang dipimpin Ketua MPU setempat Tgk Dliuddin keluar sebagai Juara pertama di MTQ tersebut adalah Keuchik Gampong Matang Seuleumak Abdul Hamid, Juara II diraih Rusli Kubat Keuchik Gampong Meunasah Hagu dan Juara III diperoleh Fauzi Yusuf sebagai Keuchik Gampong Buket Panjoe. (b24)
Pemko Langsa Perkuat Dinas SI LANGSA (Waspada): Untuk meningkatkan pemberantasan terhadap kegiatan maksiat, Pemko Langsa memperkuat Dinas Syariat Islam. Sejumlah 35 personel baru ditambahkan untuk mendukung personel WH yang selama ini terasa kurang. Demikian dikatakan Wakil Wali Kota Langsa Marzuki Hamid di ruang kerjanya, Senin (26/11). Menurut Marzuki, kebijakan tersebut diambil Pemko Langsa untuk menyahuti permintaan Kadis Syariat Islam Ibrahim Latif yang mengaku kekurangan personel lapangan dalam penegakan Syariat Islam kerena pelaku maksiat di Kota Langsa semakin hari semakin banyak. (b20/m43)
MPU Desak Pemko Buat Aturan Mengaji LHOKSEUMAWE (Waspada): Makin maraknya aliran sesat, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Lhokseumawe mendesak pemerintah setempat untuk mengeluarkan peraturan wali kota (Perwal) tentang larangan melaksanakan pengajian tertutup dan magrib wajib mengaji. Aturan ini supaya di berlakukan di setiap gampong untuk antisipasi aliran sesat. “Dalam beberapa pertemuan yang diwakili tokoh-tokoh, para geuchik, imam gampong, kita sepakat mengajukan beberapa rekomendasi kepada wali kota. Rekomendasi itu seperti tentang magrib wajib mengaji dan larangan pengajian di tempat tertutup. Harapan kita semoga cepat direspon,” kata Ketua MPU Lhokseumawe, Tgk Asnawi Abdullah baru-baru ini. Namun kini, MPU telah memasukkan rekomendasi hasil simposium tersebut ke kantor wali kota, dan dia berharap usulan tersebutterakomodirsehinggaberbagaikemungkinansepertiindikasi aliran sesat di Kota Lhokseumawe dapat diantisipasi. (cmk)
Ajum Bireuen Santuni Anak Yatim BIREUEN (Waspada) : Pengurus Asosiasi Juang Usaha Motor Kabupaten Bireuen menyantuni sejumlah anak yatim di Sekretariat Ajum Pasar Ikan Lama, Minggu (25/11). Acara santunan anak yatim yang dirangkai dengan acara syukuran terbentuknya Asosiasi Juang Usaha Motor Kabupaten Biruen dihadiri Camat Kota Juang Zaldi AP, para agen sepeda motor Kabupaten Bireuen yang sudah tergabung dalam Ajum, dan sejumlah warga kota Bireuen. Ketua Asosiasi Juang Usaha Motor (AJUM) Bireuen Yunaidi Juli daam sambutannya antara lain mengatakan, kegiatan sosial menyantuni anak yatim sebagai bentuk kepedulian sesama anggota Ajum Bireuen terhadap anak yatim di lingkungannya. (b12)
Pengemis Cilik Rambah Bireuen BIREUEN (Waspada): Tindakan mengeksploitasi anak-anak secara ekonomi, dengan menjadikannya sebagai pengemis kini mulai merambah Kabupaten Bireuen. Bocah yang seharusnya masih menduduki bangku Sekolah Dasar, namun karena terpaksa atau dipaksakan menjadi pengemis. Hal ini sebagaimana terlihat, Senin (26/11), dua anak laki-laki mengemis di salah satu warkop “Star Black”. Warga setempat, yang secara bersamaan berada di warkop itu, A Majid menuturkan, fenomena ini tidak pernah terlihat olehnya sebelumnya, dan hal tersebut merupakan satu kegiatan yang menurutnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karenanya, menurut Majid, perlu adanya tindakan-tindakan pencegahan sebelum anak-anak yang menjadi gepeng (gelandangan dan pengemis) semakin bertambah. (b17)
DPR Bawa Keluhan Warga Pedalaman LANGKAHAN (Waspada): Wakil Ketua Tim Pemantau Pemerintahan Aceh dan Papua di DPR-RI, Marzuki Daud dalam kunjungannya ke pedalaman Langkahan, Aceh Utara, Minggu (26/11) segera membawa keluhan warga dalam Rapat Paripurna. Dia juga akan memanggil seluruh menteri yang terkait dengan penyebab terjadi longsor di kawasan itu. Marzuki Daud usai bertemu dengan puluhan korban tanah longsor mengatakan, menurut warga penyebab longsor karena eksplorasi gas alam. Sehingga pihaknya segera memanggil Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjelaskan masalah tersebut. Zainun S mengatakan, sebanyak 50 kepala keluarga masih mendiami hunian pengungsian. Mereka merupakan korban tanah longsor di sekitar kawasan sumur gas ExxonMobil, Langkahan yang mengungsi sejak tahun 2008. Sejumlah warga yang dijumpai Marzuki Daud, meminta pemerintah segera merelokasi mereka yang masih menetap di barak hunian darurat. (b15)
WASPADA Selasa 27 November 2012
Waspada/Dede
AKSI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat melakukan teatrikal dalam aksi damai di Mapolres Langsa terkait pemukulan yang terjadi di Jakarta saat menggelar aksi unjuk rasa yang dilakukan aktivis HMI, Senin (26/11)
QWN Dan Bendera Aceh Tak Diskriminasi LHOKSEUMAWE (Waspada) : Qanun Wali Nanggroe dan bendera Pemerintah Daerah Aceh, Senin (26/11) dinilai sudah sesuai keinginan masyarakat Aceh serta tidak ada unsur diskriminasi seperti tudingan yang dilemparkan kelompok tertentu. Hal itu diungkapkan Jubir Partai Aceh Wilayah Samudera Pase Tgl Nasrullah Dahlawy yang dikonfirmasi di kediamannya di Desa Panggoi, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Dahlawy menyatakan dirinya akan menjawab berbagai persoalan miring yang muncul selama ini, untuk mengklarifikasi terkait pengesahan qanun wali nanggroe dan rupa bendera Pemda Aceh. Dahlawy menuturkan, tentang syarat bagi pemangku jabatan tidak adanya tes baca Alquran dan harus fasih berbahasa Aceh. Hal ini sebenarnya tidaklah bermaksud mengesamping agama atau suku. Karena selaku orang Aceh yang mayoritasnya beragama Islam sudah sangat mengerti bila memilih pemimpin tentu harus berbekal ilmu agama dan bisa baca Alquran. Artinya penerapan aturan bernuansa Syariat Islam di Aceh
sudah terkandung otomatis dalam tubuh rakyat Aceh sejak lahir dan menjadi bagian budaya lumrah dalam sehari - hari. Sehingga tidak perlu diimplementasikan secara tertulis, lantaran selaku umat Islam membaca Alquran wajib dalam hukum agama. Demikian pula terkait persoalan kelompok orang Gayo yang memprotes qanun wali nanggroe yang mengatur soal kriteria pemimpin yang harus fasif berbahasa Aceh. Dahlawy meluruskan tentang bahasa yang dimaksud adalah seluruh bahasa di Aceh meliputi bahasa Gayo, Alas, Jame, Tamiang dan lainnya. Namun bahasa persatuan yang biasa digunakan seharihari oleh masyarakat tentunya bahasa Aceh. Sebagaimana bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang digunakan oleh seluruh masyarakat dari berbagai suku dan agama di nusantara. “Perlu kami luruskan isi qanun wali nanggroe tidak diskriminasi atau tidak membedabedakan antar suku. Semua orang Aceh beragama Islam dengan berbahasa satu yaitu bahasa Aceh,” papar Dahlawy. Sementara terkait lambang dan simbol bendera Pemerintah Aceh yang ditolak Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Zahari Siregar lantaran berbau separatis atau identik dengan bendera kemerdekaan negara, ka-
rena sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 77 tahun 2007 tentang lambang dan logo bendera daerah tidak boleh setingkat atau sederajat dengan negara. Dahlawy menerangkan reaksi penolakan terhadap bendera Pemda Aceh menimbulkan kesan pemerintah RI masih ada rasa tidak percaya atau masih ragu dengan orang Aceh. Padahal sudah sangat jelas bahwa orang Aceh tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan sebagaimana menjadi separatis bersenjata api seperti sebelummya. Sehingga memilih jalan perdamaian demi membangun dan membangkitkan pembangunan Aceh dari puing kehancuran konflik masa lalu. Maka sangat ironisnya bila masih ada pihak yang mempermasalahkan tentang lambang dan simbol bendera Pemerintah Aceh. Seharusnya semua pihak bisa belajar dari sejarah masa lalu, banyak perjuangan terjadi di dunia ini tapi tidak ada yang ribut soal lambang dan logo bendera. “Kenapa masih ragu dengan Aceh. Padahal kita sudah damai, tidak ada separatis lagi, tidak lagi mencari merdeka. Belanda dan Jepang yang pernah menjajah, sekarang bendera mereka bisa diterima Indonesia sebagai negara sahabat. Kenapa dengan Aceh yang sudah masuk dalam bingkai NKRI malah dipersulit, tegasnya. (b16)
Siswi Kesurupan Ngaku Lihat Hantu Perempuan Tua PANTONLABU (Waspada): Lima siswi SMPN-2 Tanah Jambo Aye, di Desa Tanjong Ara, Kec. Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, kesurupan saat mengikuti upacara bendera, di halaman sekolah itu, Senin (26/11) pagi. Seorang di antaranya mengaku melihat hantu perempuan tua, berambut panjang terurai dan beruban. “Nenek itu seperti melintas di depan saya, lalu mendadak saya merasakan sesak nafas,” ungkap Rahmadani, siswi kelas 8b SMPN-2 Tanah Jambo Aye, saat ditanya apa yang ia lihat dan rasakan sebelum kesurupan. Wakil Kepala SMPN-2 Tanah Jambo Aye, Jamaluddin, menjelaskan, empat siswi lain yang mengalami hal sama, Ira Farita, Rahmaniah dan Rina Ridara, ketiganya siswi kelas 9a dan Yanti Arida, siswi kelas 9b. “Yang pertama kena Ira
Farita. Mula-mula ia tumbang seperti orang pingsan, lalu menjerit-jerit dan mendadak kuat melebihi pria. Guru dan siswa yang memegangnya kewalahan. Bahkan seorang guru sempat kena tunjang. Setelah itu, baru menyusul empat siswi lain,” kata Jamaludin. Agar tak merembet ke siswi lain, sambung Jamaluddin, semua korban dikumpulkan di kantor guru. Mereka pulih setelah dirajah dengan ayat suci Alquran oleh guru dan beberapa siswa. Namun, khusus Ira Farita, terpaksa dipulangkan karena lemas akibat tenaganya terkuras ketika kesurupan. “Kesurupan di sekolah ini sudah terjadi sejak dua tahun terakhir. Tapi, sudah lama reda. Kalau tidak salah, sekitar enam bulan. Bahkan, kami sempat mengira fenomena itu sudah berakhir,” kata Jamaluddin.
Penjaga SMPN2 Tanah Jambo Aye, Abdul Hadi, 38, menambahkan, secara pribadi, dirinya belum pernah melihat sosok makhluk gaib, di komplek sekolah itu. Namun pekerja bangunan asal Sumatera Utara yang sempat menginap di salah satu ruang kelas kosong, sekitar sebulan lalu, mengaku pernah melihat penampakan dua sosok hantu wanita. “Hantu itu berkulit legam. Matanya merah menyala. Sementara rambutnya terurai panjang. Lalu, baru-baru ini, tukang foto yang kami minta mengabadikan ruang labor baru, juga menemukan sepasang sosok gaib dalam foto hasil jepretannya. Pasangan hantu itu terlihat samar-samar, menyatu dengan dinding. Kepala mereka terikat kain seperti pocong,” katanya. (b19)
Warga Pidie Masih Gunakan Air Kotor SIGLI (Waspada) : Warga di Kabupaten Pidie masih menggunakan air kotor yang ada di selokan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci dan kakus (MCK). Padahal air di selokan sudah tercemar berbagai limbah pestisida maupun pupuk atau limbah lainnya. Pantauan di beberapa lokasi, Minggu (25/11), sepanjang saluran irigasi Baro Raya, Kab. Pidie, yang mengairi areal sawah di 21 kecamatan di Pidie masyarakat sekitarnya rutin menggunakan air selokan tersebut. Hal sama juga masih dilakoni masyarakat terutama ibu rumah tangga di sepanjang Blang Awe/Seunong, irigasi Beuracan, Kec. Meureudu/ Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya serta saluran irigasi Batee Iliek, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen, masyarakat sekitarnya rutin menggunakan air selokan tersebut untuk Mandi Cuci dan Kakus (MCK). Sebagian masyarakat
membangun kamar kecil untuk tempat mandi. Padahal di tempat itu juga dijadikan kakus (WC) cemplung. Sementara para ibu rumah tangga memanfatkan air selokan itu untuk mencuci pakaian maupun alatalat rumah tangga lainnya seperti piring. “Kami menggunakan air selokan ini hampir untuk semua keperluan rumah tangga, kecuali untuk memasak dibeli air isi ulang atau diambil dari sumur galian penduduk di desa tetangga lainnya yang rasanya agak tawar, bahkan persediaan air hujan yang ditampung pada bak penampungan menjadi pilihan masyarakat di kawasan Lueng Bimba, Kec. Meureudu,” kata seorang ibu rumah tangga, Minggu (25/11). Keadaan seperti itu, menurut kalangan penduduk, telah berlangsung sejak lama dan mereka belum merasakan kelainan akibat penggunaan air selokan yang sudah tercemar
berbagai jenis limbah tersebut. Camat Meureudu Johar membenarkan, kondisi dialami penduduk di sepanjang saluran irigas, sudah keenakan menggunakan air tercemar tanpa mempertimbangkan segi dampaknya kesehatan. Padahal, masyarakat Meureudu tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih karena sudah ada jaringan air PDAM. Tapi sebagian masyarakat sudah keenakan mencuci danmandidisaluranirigasikarena lebih mudah, tidak perlu menimba dari sumur galian. Pihak PDAM Mon Krueng Baro Sigli dan PDAM Meureudu mengatakan, pihaknya terus mengembangkan dan memaksimalkan pelayanan air bersih di berbagai kecamatan dan desa. “Bahkan dengan kemampuan yang ada berupaya membuka jaringan baru untuk membantu masyarakat pedesaan,” ujar Direktur Utama PDAM Tirta Mon Krueng Baro Ridwan. (b09)
Sebelum membacakan pernyataan sikapnya, satu persatu orator melakukan orasinya mengutuk keras tindakan oknum polisi. Pada kesempatan itu, mereka juga melakukan aksi teatrikal yang menunjukkan kekejaman oknum polisi terhadap anggota HMI. Ketua HMI Cabang Langsa, Ramadhani membacakan pernyataan sikap yakni pemukulan terhadap aktivis HMI oleh oknum polisi merupakan bentuk pelanggaran HAM dan harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meminta Kapolri untuk menindak secara tegas oknum polisi yang melakukan pemukulan terhadap Ketua PB HMI Jakarta. Wakapolres Langsa Nono Suryanto, mengatakan, sebagai manusia kita juga tidak menerima atas aksi kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Sedangkan, terkait aksi kekerasan yang dilakukan aparat, pada intinya di Polres Langsa kita berupaya jangan sampai terjadi hal itu sesuai instruksi Kapolri. (m43)
Kematian Satwa Dilindungi Tak Terbendung IDI (Waspada): Secara umum, kematian satwa langka di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh makin tak terbendung. Setelah dua ekor gajah pertengahan 2012 lalu mati di pedalaman Birem Bayeun, kini giliran harimau kumbang ditemukan mati di Idi Cut dan pedalaman Nurussalam, Kab. Aceh Timur. “Penyebab kematian satwa langka ini bermacam-macam, kabarnya ada yang diracun dan ada juga yang terbunuh. Kondisi tersebut akhir-akhir ini makin tak terbendung,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin, Senin (26/11) via telepon. Menurut dia, punahnya satwa dilindungi seperti gajah dan harimau di Aceh tak terlepas dari campur tangan manusia, baik dengan mengurangi habitatnya dengan berbagai alasan ekonomi atau adanya aksi perburuan gading
gajah seperti di Indra Makmur pada awal tahun 2012. Sementara jenis harimau kumbang berkurang akibat terbunuh sebagaimana temuan di Aceh Timur baru-baru ini. Safaruddin menambahkan, populasi sejumlah satwa liar yang dilindungi belakangan dipastikan berkurang di Aceh. Oleh sebab itu selaku lembaga peduli lingkungan dia mengharapkan Pemerintah Aceh segera menekan agar lembaga terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh untuk bekerja maksimal dalam menyelamatkan berbagai tumbuhan dan hewan dilindungi. Sekretaris Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Timur, Fadhil Muhammad k mendesak DPRA dan Pemerintah Aceh guna memanggil BKSDA Aceh untuk dimintai data kongkrit dan rinci terkait jenis dan jumlah satwa dilindungi di Aceh. (b24)
Disdik Cairkan Rp4,8 M Uang NAD Tenaga Fungsional IDI (Waspada): Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur telah mencairkan Rp4.862.924. 500 dana kesejahteraan (uang NAD-sering disebut) bagi guru dan pengawas. Dana yang diterima 4.439 tenaga fungsional diw ilayah itu dikirim ke rekening sekolah masing-masing pada Jumat (23/11) akhir pekan lalu. Kadis Pendidikan Aceh Timur Agussalim melalui Bendahara Disdik, Agus Satria, Senin (26/11) menyebutkan, pembayaran tahap pertama tahun 2012 sebesar Rp1.090.000 per tenaga fungsional, belum termasuk pajak penghasilan bagi Golongan IV sebesar 15 persen dan Golongan III sebesar 5 persen. Untuk tahap kedua akan dibayar pada pekan pertama Desember 2012 dengan besar yang sama. “Jadi total uang NAD yang diterima dalam dua tahap sebesar Rp2.180.000 per tenaga fungsional,” katanya. Menurut Agus Satria, tahun lalu jumlah uang NAD yang diterima yakni 2.200.000 per
tenaga fungsional. Kekurangan 80.000 per tahun per tenaga fungsional dari tahun lalu dikarenakan saat pembahasan di DPR Aceh data awal sudah mencukupi. Akibat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah menjadi PNS pada posisi TMT 1 April 2012 maka atas Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 58/2012 bagi guru PNS wajib dibayarkan. Dan jika menunggu pembahasan APBAPerubahan, maka kemungkinan besar uang NAD terancam pencairan, maka langkah itu diambil untuk dapat merealisasikan pembayaran kepada seluruh tenaga fungsional. Agus Santria menambahkan, proses pencairan tahap kedua segera dilakukan setelah kabupaten/kota di Aceh memasukkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke DPKKA Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh. “Kita harapkan dengan adanya penjelaskan seperti ini, maka tidak timbul multitafsir, apalagi pencairan baru pada tahap pertama,” tutur Agus Satria. (b24)
31 Guru Senior Lulus Cakep IDI (Waspada): Sedikitnya 31 guru senior di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur dinyatakan lulus seleksi Calon Kepala Sekolah (Cakep). Lulusan tersebut meliputi guru SD, SMP, SMA dan SMK. Kadis Pendidikan Aceh Timur Agussalim didampingi Kasi Kurikulum, Fadriansyah, Senin (26/11) menyebutkan, tahun ini jumlah guru yang mendaftar Cakep 53 guru. Puluhan guru itu sebelumnya telah mengikuti seleksi yang yang dilaksanakan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Banda Aceh sejak Senin-Rabu (19-21/11). Tetapi dari 53 peserta tersebut, 31 di antaranya dinyatakan lulus seleksi akademik. “Kategori Sekolah Dasar (SD) yang lulus seleksi 13 orang, SMP 8 orang, SMA 9 orang, dan SMK sebanyak 1 orang,” papar Agussalim seraya menambahkan, untuk kategori SD yang lulus itu yakni Iin Khairani, Hendri Dunand
Pandia, Jamaluddin, Zainuddin, Kustiah, Abubakar, Murtasiah, Nurlela dan Zubaidah. Selain itu juga terdapat Indah Jelita, Marhani, dan Muhammad Nur serta Abdul Hamid. Sedangkan untuk kategori SMP yakni Zailani, Masyitah, Herlina, Syarifah Nuraini, Armiya, Khadijah dan Nurafni, dan Suriati. Sementara kategori SMA yakni Muhammad Hasan, Radhiati, Nurul Akla, Agus Ridwan, Syahrumadhan, Safrida, Muzakkir dan Audiana serta Nurjubaidah. “Untuk kategori SMK hanya satu orang yakni Nurlela Lubis,” katanya seraya menandaskan, bagi calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus seleksi akademik tersebut nantinya akan mengikuti pelatihan selama 70 jam, On The Job learning 300 jam serta In Servive II 30 jam dan terakhir nantinya baru diumumkan kembali para Cakep yang lulus secara total. (b24)
Pemerintah Komit Jalankan MoU Helsinki BIREUEN (Waspada): Pemangku Wali Nanggroe Aceh, Maliek Mahmud Al Haytar bersama Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan wakilnya Muzakir Manaf serta seluruh jajarannya sangat antusias menjalankan butir-butir isi Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Filandia. Demikian dikemukakan Direktur Deputi I Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Pusat, Kamaruddin didampingi Zainal Abidin dan Deputi I BRA Pusat, Sayed Fakhrurrazi di sela-sela melaksanakan seminar sehari yang berthemakan Capaian Pelaksanaan MoU Helsinki Setelah Tujuh Tahun Perdamaian di Hotel Graha Buana, Bireuen, Senin (26/11). Menurut Kamaruddin, pasca perdamaian Aceh, pemerintah telah banyak menjalankan
butir-butir Mou maupun UUPA hanya saja sosialisasinya yang belum menyentuh ke semua lapisan masyarakat di Aceh sehingga terkesannya MoU dan UUPA tidak dijalankannya. Namun, kata Kamaruddin, diakui atau tidak proses perdamaian Aceh berjalan sangat bagus atau signifikan, terutama mengenai keamanannya yang boleh dikatakan berjalan sangat baik. Deputi I BRA Pusat, Sayed Fakhrurrazi mengatakan, seminar yang mereka gelar itu bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana implementasi poin yang tertuang dalam MoU Helsinki. Bupati Bireuen Ruslan HM Daud melalui pidato tertulis dibaca Sekda Bireuen Zulkifli mengatakan, seminar seperti itu sangat penting, karena itu suatu pembelajaran untuk pendewasan masyarakat pasca konflik. (cb02)
Kematian Juriah Masih Misterius NISAM (Waspada): Keluarga Juriah masih menduga kematian siswa SMPN-1 Nisam, Aceh Utara ini, akibat tindak kekerasan. Sepupu korban bahkan kecewa karena polisi dari Polres Lhokseumawe gagal melakukan pembongkaran kuburan untuk kepentingan autopsi. Zulkifli, sepupuh korban, Senin (26/11) menjelaskan, pihak keluarga menduga kematian Juriah akibat tindak kekerasan. “Sebelum dia meninggal, korban sempat terjadi pertengkaran,” jelas dia. Sehingga keluarga menduga telah terjadi penganiayaan sehingga menyebabkan Juriah meninggal dunia. Korban sendiri ditemukan meninggal di depan rumah. Sebelumnya Juriah tidak menderita penyakit yang bisa menyebabkan kematian mendadak. Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, AKP Supriadi mengaku pihak keluarga meminta
aparat penegak hukum untuk melakukan autopsi mayat Juriah. Pihak keluarga menduga korban meninggal tidak wajar. “Namun karena tidak bisa lakukan pembongkaran kuburan sehingga tidak bisa diautopsi,” jelas Supriadi. Menurut laporan keluarga korban kepada polisi, sebelum meninggal Juriah bertengkar dengan istri kepala desa setempat. Ketika polisi tiba di kawasan kuburan di Gampong Meunje, sejumlah santri melakukan doa bersama di dekat kuburan. Menurut Kasad Reskrim, sebelumnya MPU Nisam juga telah meyurati polisi untuk tidak melakukan pembongkaran kuburan. Karena permintaan tersebut, petugas keamanan dari Polres Lhokseumawe terpaksa membatalkan autopsi terhadap mayat Juriah yang diduga meninggal akibat tindak kekerasan. (b15)