B7
WASPADA Selasa 13 April 2010
Di Madina Ada 3.461 Akseptor KB PANYABUNGAN (Waspada): Pelaksanaan kegiatan bulan bhakti sosial IBI KB-Kesehatan tahun 2010 di Kabupaten Mandailing Natal meliputi pelayanan KB PPM PB sebanyak 3.461 akseptor dan 230 pembinaan kelompok kegiatan di pedesaan. Demikian Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Madina Dra Ida Hafni pada acara pencanangan bulan bhakti sosial IBI KB-Kesehatan Madina oleh Bupati Madina diwakili Sekdakab Gozali Pulungan, SH. MM di aula Rumah Sakit Permata Madina, Senin (12/4). Ikut hadir dalam pencanangan itu Ketua DPRD Madina diwakili H Syamsul Anwar Lubis,Kabid KB BKKBN Sumut Yusnani Pane,SH,Wakadis Kesehatan Irsan Daulay, pengurus dharma wanita,pengurus IBI, camat dan petugas KB se-
Madina. Menurutnya,pelayanan KB yang 3.461 akseptor terdiri dari IUD 210 akseptor,MOW 30 akseptor, Implant 85 akseptor, suntikan 1.363 akseptor,pil 1.419 akseptor dan kondom 354 akseptor. Sedangkan sasaran yang sudah tercapai selama bulan Maret 2010, kata Afni sudah mencapai 587 akseptor ( 16,96 persen), meliputi IUD 31 akseptor, implant 28 akseptor, suntikan 286 akseptor,pil 170 akseptor dan kondom 72 akseptor. Kata dia, untuk pembinaan kelompok kegiatan di pedesaan yang sasarannya sebanyak 230 kelompok kegiatan meliputi BKB 140 kelompok,BKR 53 kelompok,BKL 27 kelompok dan BLK 10 kelompok. “ Sementara pencapaian peserta KB aktif lanjutnya telah mencapai 39.028 akseptor ( 63,71 persen) terdiri dari PUS 61.259 pasangan, IUD 1.857 akseptor,MOP 3 akseptor,MOW 1.249 akseptor, implant 3.202 akseptor, suntikan 18.132 akseptor, pil 11.372 akseptor dan
kondom 3.213 akseptor,” katanya. Pada bagian lain laporannya, Kakan PP dan KB Madina itu menjelaskan petugas lapangan KB di kabupaten itu masih kurang, karena sekarang ini petugas lapangan KB yang berada di 23 kecamatan dan 385 desa hanya berjumlah 29 orang, terdiri dari 23 orang PNS dan 6 orang sebagai tenaga honor lepas (THL). “ Karenanya kami bermohon kepada Bupati Madina agar tenaga petugas lapangan KB ini bisa ditambah sehingga dengan demikian ada yang mencakup 1 orang 2 kecamatan,” ungkapnya. Sementara Sekdakab Madina Gozali Pulungan dalam kesempatan pencangan itu berharap agar pelaksanaan bulan bhakti sosial IBI KB-Kes di Madina benar-benar diberhasilkan karena bertujuan untuk mempercepat terwujudnya penduduk lebih sejahtera, harus ditingkatkan seiring dengan pengendalian kuantitas penduduk. (a24)
Anggota DPRD Pakpak Bharat Tidak Peduli, Perda Gagal Disahkan SALAK, Pakpak Bharat (Waspada): Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kab. Pakpak Bharat gagal disahkan akibat dua kali sidang tertunda karena ketidakpedulaian anggota dewan. Tokoh masyarakat Salak, St. JH Manik (foto) saat ditemui Waspada baru-baru ini di kediamannya Jalan Sikadang Njandi, Salak, menanggapi hal itu. Kata dia, tertundanya sidang paripurna DPRD Pakpak Bharat hingga dua kali menyebabkan penetapan dan pengesahan Ranperda menjadi Perda gagal. Hal itu karena 7 dari 20 anggota dewan tidak hadir. Sehingga sidang tidak memenuhi
kuorum. Ketidakhadiran 2 dari 7 anggota dewan bisa diterima karena ada pemberitahuan. Namun, lima 5 lagi tidak ada pem-
beritahuan. Sehingga, kelima anggota DPRD tersebut terkesan tidak peduli, terang Manik Anehnya, sebelum sidang paripurna di mulai, seorang anggota dewan kepada wartawan menyebutkan, Muda Banurea (anggota dewan) telah datang. Namun, tanpa alasan yang jelas, ketika sidang akan dimulai, Muda sudah tidak kelihatan lagi. Sementara, pantauan Waspada, Jumat (9/4) pada acara debat kandidat calon Bupati Pakpak Bharat, dua anggota dewan SB dan AB. Kedua anggota dewan itu lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya dari kepentingan masyarakat. (c08)
Jalan Negara Kabanjahe-Merek Dibersihkan KABANJAHE (Waspada): Jalan negara menghubungkan Kabanjahe dengan sejumlah Kabupaten wilayah Provinsi Sumut dan Aceh melewati Kecamatan Tigapanah dan Merek Kabupaten Karo, yang sudah lama rusak parah, mulai dibersihkan. Pengamatan Waspada, Senin (12/4),pembersihan dilakukan dengan meratakan berem jalan menggunakan alat berat dan pemberihan lobanglobang di badan jalan. Sementara tembok parit yang runtuh dekat jembatan Laudah sudah diperbaiki dan lubang berem
jalan ditimbun dengan pasir gunung. Namun dikhawatirkan timbunan dengan pasir gunung tersebut tidak bisa bertahan lama karena tidak dilakukan dengan pengerasan. Terlebih badan jalan sering digenangi air apabila hujan turun dan aliran air parit cukup deras dari arah Kota Kabanjahe. Sementara itu badan jalan yang berlubang-lubang dari Kabanjahe menuju Merek, di sekitar simpang tiga Moga Jaya, sekitar Laudah sejauh ini belum juga disentuh.
Menurut rencana pada tahun ini jalan akan diperbaiki melalui APBD Sumut tahun 2010. Namun sejauh ini papan proyek tidak ditemukan di lapangan,sehingga sejauh ini belum diketahui secara persis dimana saja titik yang akan perbaiki dan berapa biaya yang dianggarkan dalam proyek. Pengamatan Waspada di jalan Kabanjahe-Tigapanah, tidak menemukan adanya petugas proyek, kecuali dua orang pekerja yang sedang menimbun lubang dekat jembatan Laudah. (c06)
Enam Desa Ikuti Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa BERASTAGI (Waspada) : Perangkat Desa dari enam desa di Kabupaten Pakpak Bharat dan Dairi mengikuti Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang diselengarakan oleh Yayasan Pusaka Indonesia bekerjasama dengan OCSP dan USAID dari tanggal 29-31 Maret 2010 di Mikie Holiday Berastagi. Keenam desa tersebut adalah Desa Malum, Desa Perolihen, Desa Simbrruna Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe, Desa Suka Ramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga-pungga, Desa Sempung Polding Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Koordinator Program Burhanuddin dalam kata sambutannya mengatakan, kegiatan pelatihan ini bertujuan mendorong peningkatan kapasitas pe-
merintahan desa yang baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintahan desa, seperti pembuatan APBDesBUMDes terutama dalam upaya konservasi berkaitan dengan perlindungan hutan dan satwa yang dilindungi. “Selain itu, dengan upaya penguatan kapasitas pemerintahan desa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa sebagai elemen struktur pemerintah dalam mendukung upaya konservasi di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat,” jelas Burhanuddin. Hadir sebagai pembicara dalam pelatihan tersebut, yaitu Robincen dari Kasubdid Pemdes BPMD Kabupaten Pakpak Bharat, Lister Berutu dari FISIP USU dan sebagai fasilitator Edy Ikhsan didampingi Marjoko dari
Yayasan Pusaka Indonesia. Robincen dalam pemaparannya mengatakan, sebaiknya bagi pemerintah desa dalam mengambil suatu kebijakan, misalnya dalam pembuatan peraturan desa (Perdes), seharusnya melibatkan masyarakat desa. “Jangan kemauan sebagian apatur desanya. Jika ini tidak dilakukan, akan menjadi kendala dalam proses pengesahannya di tingkat pemerintahan kabupaten,” bebernya. Dalam sesi rencana tindak lanjut, perangkat desa dari enam desa menyepakati beberapa hal dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Di antaranya, akan membuat peraturan aset desa, sosialisasi Perdes, melibatkan Sulang Sulima dalam perencanaan dan pembangunan desa, pengembangan rapat desa dengan model runggu kuta. (crl)
Arsyad Siregar Pimpin LKKI P. Siantar-Simalungun P. SIANTAR ( Waspada): Arsyad Siregar dipercaya DPP Lembaga Konsumen Kelistrikan Indonesia (LKKI) melalui SK nomor 085/SKEP/DPP/LKKI/ III/2010 bertanggal 29 Maret 2010 sebagai Direktur, memimpin DPD LKKI PematangsiantarSimalungun periode 2010-2015. Bersama Arsyad Siregar, turut ditetapkan tiga Wakil Direktur Eksekutif yakni Bidang Hukum dan Kemasyarakatan Irwansyah, Litbang dan Pencari Fakta Alan S Ginting serta Wiraswasta dan Wirausaha Dwi Sudrajad Rangkuti, Sekretaris Jhon H Hutapea,Wakil Sektretaris BidangKonsepdanNotulenMhd. Efendi Siregar, Bendahara Fadly Sikumbang danWakil Bendahara Bidang Program Angel. Arsyad Siregar menyebutkan di Pematangsiantar, Senin (12/ 4), keberadaan LKKI di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun diharapkan bisa membantu masyarakat konsumen (pelanggan) kelistrikan
agar mendapatkan pelayanan yang prima dari perusahaan kelistrikan yang ada di Pematangsiantar dan Simalungun. Berbagai upaya untuk membantu konsumen kelistrikan, sebut Arsyad, saat ini sedang dirumuskan pengurus DPD LKKI. “Masukan dan peran serta dari masyarakat sangat diharapkan LKKI guna memantapkan sistem pelayanan konsumen.” Arsyad mengakui saat ini ada sejumlah persoalan pelayanan yang membuat resah para konsumen kelistrikan dan untuk mengurangi keresahaan itu, LKKI akan bekerja keras dengan melakukan advokasi terhadap masyarakat pelanggan yang merasa menerima pelayanan buruk dari PT PLN. Khusus terhadap PLN, Arsyad mengharapkan sebagai perusahaan listrik satu-satunya yang ada di Pematangsiantar dan Simalungun agar memperbaiki sistempelayananterahadappelanggan. “LKKI sangat tidak meng-
inginkan peristiwa pemutusan secara sepihak oleh PLN, padahal pelanggan membayar rekening listrik setiap bulannya.” Kemudian, imbuh Arsyad, PLN diminta menindak tegas pegawaiPLNyangsukabertindak arogan terhadap pelanggan yang mengajukan protes atau keberatan ke PLN Cabang Pematangsiantar. “Sudah seharusnya PLN melayani pelanggan dengan senyum dan keramahan. Bukan dengan marah marah.” Sementara , Bendahara DPD LKKI Fadly Sikumbang menambahkan, dengan terbentuknya LKKI di Pematangsiantar dan Simalungun, masyarakat konsumen kelistrikan diminta tidak sungkan dan tidak memiliki keraguan untuk melaporkan keluhan pelayanan yang dilakukan perusahaan kelistrikan. “Karena, konsumen dilindungi undang undang. Jadi, konsumen jangan pernah takut untuk mengadu ke LKKI.”(a14)