Ekonomi & Bisnis
20
WASPADA Sabtu 6 Februari 2010
Armin Nasution
Analisis
Redaktur Ekonomi
Menahan Gempuran China TUNTUTLAH ilmu sampai ke negeri China. Kalimat kuno itu sekarang benar-benar jadi kenyataan. Saat mengikuti pertemuan atau annual meeting IMF-World Bank di Singapura dua tahun lalu sebenarnya sudah terungkap siapa saja yang akan jadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Di ajang tersebut berbagai literatur mengungkap bahwa China dan India adalah emerging market (penggerak pertumbuhan). Buku yang ikut disajikan dalam annual meeting itu mengungkap bagaimana ketangguhan China dan India dengan penduduk besar di dunia mampu bergerak lincah. Buktinya sekarang China dan India tumbuh bersamaan. Bahkan di China pertumbuhan ekonominya hampir mencapai 10 persen. Roda investasi dan mesin industri berputar kencang. Produsen besar memindahkan pabriknya ke China. Dan sungguh luar biasa ketika ASEAN berani membuka perdagangan bebas dengan China yang tertuang dalam free trade agreement (persetujuan perdagangan bebas) hampir di semua pos tarif. Mobilitas barang dari China ke ASEAN dan sebaliknya nyaris tak ada hambatan. Masalahnya kesepakatan perdagangan bebas itu sudah berjalan sejak awal Januari tahun ini. Kita sulit menangkap siapa yang tidak siap. Apakah pemerintah yang tak memberi sosialiasi maksimal atau memang usaha kecil kita yang kurang tanggap dengan perubahan kebijakan ini. Namun setelah dianalisis ternyata baik pemerintah dan usaha kecil kita sama-sama tulalit. Setelah kesepakatan itu berjalan pemerintah Indonesia [panik] malah menegosiasikan lagi lebih dari 220 pos tarif. Tujuannya agar barang China tidak melaju kencang masuk ke pasar domestik. Selain ketidaksiapan pemerintah, usaha kecil di dalam negeri pun terkejut. Baru sekarang mereka teriak-teriak ketakutan kalau sampai barang China mendominasi di dalam negeri. Harusnya dalam nalar kita pastilah kesepakatan itu tidak direncanakan hanya dalam tempo setahun atau dua tahun. Pasti sudah dirancang sebelumnya untuk kemudian disepakati. Tapi kita baru sibuk setelah 2 Januari 2010. Pemerintah yang mau negosiasi, UKM yang tidak siap hingga
’euforia’ konsumen menyambut banyaknya barang China. Kalau kemudian karena pemerintah yang tidak bersosialisasi tentang pasar bebas itu lantas siapa mau kita salahkan? Tapi jangan khawatir. Di Indonesia ini semua sudah terbiasa dengan learning by doing. Sambil jalan sambil belajar. Itu sebabnya di awal pelaksanaan selalu ada ketakutan dan khawatir yang berlebihan. Buktinya program nasional semacam konversi minyak tanah ke elpiji juga menuai kontroversi. Tapi tenang...! Semua bisa berjalan dengan sendirinya. Ada adaptasi dan perubahan perilaku yang pelan-pelan terdorong untuk mengikuti semua program pemerintah. Kita ini memang sudah terbiasa seperti itu. Padahal sebenarnya membuka pasar produk China bebas ke ASEAN sama dengan ’perang terbuka’. China sudah menyiapkan semua senjata, benteng yang kuat lalu maju ke medan perang. Kita? Jangankan senjata benteng saja pun tak dipersiapkan. Sebenarnya kalau perang dilanjutkan produk Indonesia bisa mati konyol. Di mata kuliah ekonomi internasional biasanya mahasiswa belajar comparative advantage. Lalu apa keunggulan komparatif Indonesia jika dibandingkan dengan China? Malah sebelum ASEAN-China free trade agreement berlaku pasar Indonesia sudah goncang. Terutama banjirnya produk tekstil hingga ponsel made in China. Bahkan jika melihat produk-produk besar saat ini baik itu elektronik, kamera maupun ponsel sudah melabeli produknya made in China. Sebab perakitannya sekarang di China. Biaya produksi yang jauh lebih murah membuat mereka jauh lebih unggul dibanding seluruh negara ASEAN. Upah buruh, infrastruktur, kepastian hukum hingga kemudahan terhadap investor. Kalau di sini semua jadi kendala. Upah buruh dianggap pengusaha terlalu tinggi, listrik byar pet, kepastian hukum tidak ada. Dalam sebuah talkshow di radio ada pertanyaan kenapa UKM China lebih unggul. Saya jawab ringan: karena mereka pintar bahasa China. Coba kalau UKM dalam negeri juga pintar berbahasa Mandarin (China). Pasti tak akan terlalu khawatir.
Perlindungan Pemerintah Terhadap UKM Minim MEDAN (Waspada): Perhatian pemerintah pusat melalui Departemen Perdagangan (Depdag) RI untuk melindungi usaha kecil menghadapi serbuan produk asing setelah berlakunya ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) dinilai minim. Hal tersebut terungkap dari keterangan Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Direktorat Depdag RI Gusmardi Gustami kepada wartawan usai seminar AC-FTA oleh HIPMI Sumut di Hotel Garuda Plaza, Jumat (5/2). Hadir dalam seminar itu Ketua BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumut Said Aldi Al Idrus, Asisten II Pemprovsu Djaili Azwar, Ketua HIPMI Medan Ichwan Habib Nasution, Kabid Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Medan Maurids H Damanik serta lainnya. Menurut Gusmardi, untuk melindungi usaha kecil dari serbuan produk asing pemerintah melakukan pengawasan SNI terhadap produk luar negeri di pasaran, agar harga jual dan kualitas poroduk yang masuk tidak mengganggu produk lokal.
Di samping itu pemerintah juga melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas untuk mengatasi kelemahan produk usaha kecil di daerah-daerah, namun anggaran untuk itu sangat kecil sekali, ujarnya. Ketika disinggung minimnya perhatian pemerintah yang tergambar dari anggaran untuk program pembinaan UKM tersebut Gusmardi mengatakan sebenarnya perhatian pemerintah sangat besar namun anggaran untuk UKM juga ada di Kementerian Koperasi dan instansi lainnya. Namun saat disinggung besarnya angka anggaran tersebut Gusmardi menolak memberi keterangan. Koordinasi Dalam kesempatan itu Gusmardi juga menjelaskan Departemen Perdagangan juga akan membentuk tim koordinasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat AC-FTA. “Tetapi masalah itu masih digodok langsung di kementerian,” ujarnya. Tim itu bertugas untuk mencari solusi atas permasalahan yang timbul karena AC-
FTA. Permasalahan lama seperti listrik, gas, infrastruktur dan lainnya juga akan dibahas, katanya saat seminar tersebut. Dengan begitu kegiatan ekspor Sumut bisa digenjot baik ke pasar tradisional maupun pasar tujuan ekspor baru. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Indonesia berhasil menambah pasar ekspor baru yakni Afrika, Timur Tengah dan Asia. Tim koordinasi juga berupaya meningkatkan daya saing seperti promosi perdagangan di luar negeri, mendekatkan hubungan dengan negara lain mencari pasar baru dan membentuk kebijakan mendukung iklim perdagangan yang kondusif. Sementara itu Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Syamsul Arifin melalui Asisten II Pemprovsu Djaili Azwar mengatakan tim berkoordinasi secara m a k s i m a l d a l a m ra n g k a meningkatkan ekspor memang perlu dibentuk. Dengan begitu perdagangan bebas bisa terlaksana lebih baik. “Tim itu berkoordinasi antara satu sama lain untuk m e n g d o n g k ra k e k s p o r,” ucapnya.(m40)
Waspada/Hang Tuah J Said
PERNAK-PERNIK IMLEK : Sejumlah konsumen sedang menawar harga pernak-pernik ala Tiong Hoa yang mulai marak dijual di pasar mendekati perayaan Tahun Baru Cina (Imlek), di Pasar Ramai, Jl Thamrin, Medan, Jumat (5/2).
Pemerintah Batalkan 715 Perda Penghambat Investasi JAKARTA (Waspada): Sebanyak 715 peraturan daerah (perda) yang selama ini dianggap menghambat iklim investasi dihapuskan dalam seratus hari pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono. “Hambatan iklim investasi merupakan salah satu agenda dalam pemerintahan 100 hari dan ada 715 perda dibatalkan,”
kata Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Jumat (5/2). Menurutnya, masalah hambatan investasi berupa adanya berbagai perda merupakan masalah penting harus diselesaikan. Oleh sebab itu, kata Kuntoro pihaknya, sangat perduli dengan berbagai hambatan tersebut. Kuntoro tidak menyebutkan secara rinci perda mana saja yg dibatalkan dan berasal dari provinsi mana. Masalah hambatan investasi disebabkan perda, katanya, juga menjadi perhatian serius
Kredit UMKM Ditargetkan Di Atas 50 Persen MEDAN (Antara): Bank Indonesia Medan menargetkan kredit ke usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Sumut tahun ini bisa di atas 50 persen dari tahun lalu masih 47,20 persen. Target itu optimis bisa dicapai karena target tahun lalu juga bisa terealisir padahal masih dilanda krisis global, kata Kabid Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Medan, Maurids Damanik, di Medan, Jumat (5/2). Dalam seminar dampak dan proteksi menjelang berlangsungnya perdagangan bebas ASEAN khususnya ChinaIndonesia dihadiri puluhan pengusaha UMKM, dia mengatakan dalam lima tahun terakhir minat perbankan di Sumut menggarap UMKM semakin tinggi setelah melihat potensi besar. Dia mencontohkan kredit untuk UMKM mencapai 47,20 persen itu merupakan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan kredit ke UMKM 2009 sebesar 15,07 persen juga lebih tinggi dari pertumbuhan kredit perbankan Sumut secara total sebesar 10,26 persen. Dengan kondisi 2009, BI yakin dampak negatif AC-FTA bisa diatasi bahkan UMKM bisa mendapatkan peluang dari perdagangan bebas itu, katanya. Sementara Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Depdag Gusmardi Gustarmi mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai perangkat agar pengusaha khususnya UMKM siap dan bahkan bisa eksis menghadapi AC-FTA. Pemerintah misalnya sudah menyiapkan tim untuk meningkatkan daya saing, bertugas menganalisa penguatan daya saing global, pengamanan pasar domestik dan penguatan ekspor dalam kaitan AC-FTA. Dalam pengamanan pasar domestik misalnya, pemerintah melakukan pengetatan dalam pengawasan surat keterangan asal (SKA) barang-barang dari negara - negara mitra FTA.
Pertumbuhan Industri Terbantu Pemulihan Asia JAKARTA (Antara): Direktur Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Prijambodo, mengatakan pemulihan ekonomi di wilayah Asia terus lebih cepat dibandingkan kawasan lainnya akan membantu memperbaiki pertumbuhan industri yang merosot pada 2009. “Pergerakan ekonomi dunia terutama Asia akan meningkatkan permintaan dan ini di antaranya juga akan diisi oleh Indonesia. Meski semua negara akan berlomba, namun Indonesai juga akan mengisi permintaan meningkat tersebut, tidak hanya sumber daya alam, tapi juga sektor non migas lainnya,” katanya di Jakarta, Jumat (5/2). Dia mengatakan meski mendapatkan tantangan dari perdagangan bebas antarnegara - negara ASEAN dengan China yang diterapkan 2010 ini, namun besarnya pasar dari adanya perdagangan bebas tersebut juga memberikan
peluang. Beberapa industri seperti tekstil dan produk tekstil mungkin akan terpuruk karena ekspansi produk China ke Indonesai. Namun demikian, produk industri pengolahan lainnya akan bergeliat seiring dengan pertambahan permintaan karena percepatan pertumbuhan ekonomi di Asia. Menurut dia, setidaknya ada dua alasan, pertumbuhan industri pada 2010 akan lebih baik dibandingkan pada 2009. Pertama, menurut dia, adanya produksi memiliki karakteritik khusus diproses di Indonesia. “Dunia saat ini dalam operasi perusahaannya tidak semuanya berada di dalam satu tempat, begitu pula Indonesia. Beberapa industri yang menyangkut karakteritik tertentu akan diproses di Indonesia, meski tidak menjadi barang final. Hal itu akan meningkatkan sektor industri kita,” katanya. Kedua, menurut dia, terkait dengan pasara domestik di mana teradapat barang-barang
produksi yang sulit tergantikan. “Untuk domestik sendiri, ada beberapa industri memiliki karateristik permintaan tidak bisa digantikan, industri dalam ekonomi terkait prefference atau taste, tetap akan diisi oleh industri dalam negeri seperti makanan,” katanya. Ia menambahkan, untuk mendukung sektor industri, maka sudah sewajarnya bila pemerintah mendorong investasi masuk ke Indonesia terutama terkait dengan industri pengolahan sumber daya alam. “Meskipun pengolahnnya tidak final,” katanya. Terkait dengan industri strategis yang terpuruk karena diberlakukannya perdagangan bebas negara-negara ASEAN dengan China, maka menurut dia perlu dievaluasi. “Evaluasi dalam ACFTA memang diperlukan, namun tidak serta merta menolak ACFTA secara keseluruhannya. Untuk hal-hal strategis yang terpukul hebat perlu adanya pentahapan dari perdagangan
bebas,” katanya. Menurut dia, pemberlakuan ACFTA meski memberikan tantangan pada daya saing industri tertentu, namun juga meberikan peluang bagi perekonomian Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian, menurut dia, sektor industri ke depan masih belum akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Sejak 2006 induatri tidak lagi menjadi pendorong dalam pertumbuhan ekonomi,” katanya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik dalam tiga tahun terakhir mencatat pertumbuhan industri terus menyusut. Pada 2007, pertumbuhan industri mencapai 5,57 persen. Pada 2008 pertumbuhan industri turun menjadi 3,01 persen dan di 2009 pertumbuhan industri anjlok menjadi hanya 1,33 persen. Meskipun begitu, menurut catatan BPS, pada 2009 terjadi
percepatan pertumbuhan industri pada kuar tal IV seirimng dengan mebaiknya perekonomian dunia. Industri pada kuartal IV secaraYoY mampu tumbuh 4,44 persen, setelah pertumbuhan industri terpuruk sejak pertengahan 2008, dan mencatat pertumbuhan industri kuartal IV (YoY) hanya 1,51 persen. Pertumbuhan industri kuartal IV 2009 ini mengindikasikan kembali ke pola normal seperti 2007, dimana kuar tal IV pertumbuhan industri mencapai 4,56 persen (YoY).
Presiden Yudhoyono dalam pertemuannya dengan seluruh menteri dan gubernur di Cipanas beberapa hari lalu. “Bahkan Presiden bersedia melakukan pertemuan rutin serupa setiap tiga bulan, rencananya diadakan Mei tahun ini,” kata Kuntoro. Pertemuan serupa rencananya akan dilakukan reguler antara lain untuk membahas berbagai permasalahan di pusat maupun daerah, katanya. Inpres program Selain itu pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang monitoring, reporting, dan verivication (MRV) untuk mengawasi tindaklanjut program 100 hari. “Dalam Inpres akan dirinci lebih lanjut mengenai siapa mengerjakan apa, sehingga publik bisa memonitor,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa dalam jumpa pers
di Kantor Menko Perekonomian di Jakarta, Jumat (5/2). Menurut Hatta, akan ada sanksi terhadap siapa-siapa tidak melaksanakan tugasnya seperti ditentukan dalam Inpres. “Karena berdasar Inpres, maka penanggung jawab wajib mengimplementasikan, ada `punishment` kalau tak terlaksana,” katanya. Hatta menyebutkan, hampir seluruh program 100 hari bidang perekonomian per 1 Februari 2010 terlaksana. Dari 51 rencana aksi seluruh kementerian/lembaga hanya satu belum terlaksana yaitu pencanangan food estate di Merauke. “Pencanangan ditunda karena alasan teknis, namun sebenarnya aturan-aturan terkait industri pertanian skala besar sudah selesai,” katanya. Hatta menjelaskan, program 100 hari dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori
yaitu yang bersifat quickwin, bersifat the bottlenecking, dan program yang menjadi fondasi bagi pembangunan masa mendatang. Program quickwin merupakan program dipercepat pelaksanaannya baik program baru maupun program sudah direncanakan pada tahun sebelumnya namun belum terselesaikan. Program the bottlenecking merupakan program untuk menghilangkan hambatan seperti revisi Perpres 67 tahun 2005 tentang public private partnership (PPP). “Juga Peraturan Pemerintah (PP) tentang Lahan Terlantar, dan revisi Keppres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,” katanya. Dia menyebutkan revisi sejumlah aturan sudah diselesaikan tinggal implementasi atas perubahan aturan itu.
Ginsi Minta Produk China Dikenakan BM J A K A RTA ( Wa s p a d a ) : Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) mengingatkan pemerintah untuk tetap mengenakan bea masuk (BM) terhadap berbagai produk China walaupun Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China mulai diterapkan sejak 1 Januari 2010. “Pemerintah harus tetap mengenakan bea masuk terhadap barang-barang China masuk ke sini terutama untuk melindungi barang sejenis sudah diproduksi di tanah air,” kata Ketua Umum Ginsi Amirudin Saud di Jakarta, Jumat (5/2) pagi. Amirudin Saud mengemukakan hal itu ketika ditanya tentang perkembangan pene-
rapan CAFTA sudah memasuki bulan kedua. Dia menyebutkan pemerintah Indonesia mempunyai hak atau kewenangan untuk menerapkan bea masuk terhadap produk-produk China dalam rangka memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri. Dia mengingatkan pemerintah akibat mulai “membanjirnya” produk-produk China maka industri tekstil dan garmen, sepatu serta elektronika mulai dibayang-bayangi oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. “Penerapan bea masuk nol persen jangan diberlakukan terhadap semua jenis barang dari China,” kata Amirudin
sudah lebih dari 20 tahun memimpin Ginsi. Pemerintah berhak mengenakan bea masuk terhadap produk-produk China berapa pun besarnya guna melindungi barang sejenis hasil produksi dalam negeri. Dia menyebutkan terhadap barang-barang China bebas bea masuk tersebut atau nol persen tersebut, paling-paling hanya dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dia mengatakan dengan diterapkannya AC-FTA maka masyarakat atau konsumen di tanah air memang bisa mendapat barang-barang impor harganya lebih murah atau di bawah harga barang sejenis buatan lokal.(dtc)
540 Pasar Tradisional Direvitalisasi JAKARTA (Antara): Sebanyak 540 pasar tradisional yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh Indonesia ditargetkan akan direvitalisasi dalam lima tahun ke depan. “Kami menargetkan hingga lima tahun ke depan minimal sebanyak 540 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sudah memiliki satu pasar yang direvitalisasi,” kata Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Ikhwan Asrin, di Jakarta, Jumat (5/2). Dia mengatakan sebelumnya pihaknya telah merampungkan proyek pembangun-
an/fisik dalam program revitalisasi pasar tradisional untuk 90 titik tersebar di puluhan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Proyek itu bahkan menjadi salah satu program 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2. Setelah proyek itu rampung, pihaknya menyatakan akan kembali mengajukan anggaran untuk melaksanakan revitalisasi pasar-pasar tradisional lain. Dia mengatakan pihaknya tidak akan melulu merevitalisasi pasar tradisional dalam hal pembangunan fisik tetapi juga dalam hal manajemen/ pengelolaan pasar.
Harga Emas Di Medan Jenis
Kadar
Harga
London Murni
99%
Rp315.000
London
97%
Rp310.000
24 Karat
90 s/d 93%
Rp270.000
Emas Putih
75 %
Rp240.000
22 Karat
70%
Rp210.500
Suasa
20 s/d 35%
Rp160.000
Pa d a 2 0 0 9 , p i h a k n y a mendapatkan alokasi dana stimulus perekonomian sebesar Rp100 miliar yang kemudian dianggarkan untuk merevitalisasi 91 titik pasar tradisional. Namun, satu daerah yakni Kalimantan Timur menyatakan membatalkan sehingga tersisa 90 pasar tradisional. Pihaknya berharap dengan direvitalisasinya pasar tradisional maka akan terjadi peningkatan produktivitas pedagang dan pelaku usaha di dalamnya. Untuk kemudian terjadi penyerapan tenaga kerja baru yang secara otomatis menurunkan angka kemiskinan di berbagai daerah.
Valuta Asing Di Medan
(m40)
Mata Uang
Jual
Beli
Dolar AS Dolar Australia Franc Swiss Poundsterling Inggris Dolar Hongkong Yen Jepang Dolar Singapura Euro Ringgit Malaysia
9.343 8.376 9.003 15.102 1.220 105,24 6.716 13.170 2.805
9.333 8.206 8.834 14.087 1.198 102,64 6.586 12.933 2.780