Waspada, Sabtu 17 Maret 2012

B6

WASPADA Sabtu 17 Maret 2012

TAJUK RENCANA

Kita Bijak Tolak Kenaikan Harga BBM

A

ksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pasti tak akan berhenti sampai pemerintah resmi mengumumkan harga barunya.

Di saat seperti ini pula aksi itu akan semakin kencang.

Bagi pengusaha, pemerintah terlalu lamban mengambil keputusan. Silakan saja kalau memang mau naik daripada menunggu lama dan tidak ada kepastian.

Dengan kondisi sekarang pasti dimanfaatkan banyak pihak.

Pertama harga belum naik spekulan sudah menimbun bahan bakar minyak. Walau belum terindikasi secara penuh oleh aparat kepolisian. Kedua, aksi demonstrasi akan muncul dimana-mana yang berarti biaya sosial yang harus ditanggung banyak orang akan semakin berat. Andai Jakarta diterpa demonstrasi besar-besaran setiap hari berarti jalanan kota dan risiko kerusuhan sangat mudah timbul.

Belum lagi bentrokan antara aparat keamanan dengan pendemo. Ujungnya adalah kekecewaan sosial dan tak akan berujung. Ketiga, penundaan pengumuman tidak saja memunculkan ketidakpastian tapi juga membuat pengusaha kesulitan mengembangkan bisnis.

Sebab mereka masih sulit menghitung biaya yang harus ditanggung pasca kenaikan BBM. Harusnya kalau memang naik silakan pemerintah mengumumkan hari itu juga.

Jangan digantung seperti sekarang.

Risiko yang harus ditanggung jauh lebih berat. Apalagi kalau memang alasan pemerintah kondisi keuangan terutama dalam APBN sudah terlalu tinggi. Dengan menunggu kenaikan seperti ini sudah pasti beban yang ditanggung APBN hari ke hari tentu semakin besar.

Apalagi harga minyak di pasar internasional belum juga bergerak turun. Otomatis dengan kalkulasi harga di APBN-P 105 dolar AS per barel akan terus menyesuaikan harga di pasar internasional. Dan pemerintah tidak punya daya untuk menghalangi kenaikan harga minyak di pasar internasional.

Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya masyarakat harus bijak melihat persoalan.

Bahkan cenderung harus bijak menolak kenaikan harga bahan bakar. Pemerintah sudah Intisari tidak mungkin lagi menunda kenaikan itu karena sosialisasinya juga sudah cukup kencang.

Intinya sekarang adalah kebijakan dari Intinya sekarang adalah masing-masing pihak. Kalau kemudian kebijakan dari masing- keputusan pemerintah itu dilawan dengan besar-besaran lalu timbul risiko masingpihak.Kalaukemu- demonstrasi sosial pasti akan merugikan semua pihak.

Sebab jika sudah seperti ini pemerintah tidak dian keputusan pemerinmembatalkan keputusannya. tah itu dilawan dengan pernah Masyarakat harus menerima. Itulah yang diinginkan pemerintah. Pada prinsipnya itu demonstrasibesar-besaran tidak masalah. Hanya saja di balik kenaikan lalutimbulrisikososialpasti harga itu pasti ada dampaknya. Itulah yang maksimal dipikirkan pemerintah jangan akan merugikan semua harus sampai menjadi masalah baru lagi. pihak.

Pemberlian bantuan langsung tunai pasti harus dilakukan. Tapi itu pun bukan solusi jangka panjang. Pemerintah memang sudah mengambil kebijakan yang menyejukkan buat keuangan negara. Tapi bukan untuk kepentingan masyarakat.

Kalau ingin APBN terlihat bagus, defisit makin kecil otomatis menaikkan harga bahan bakar adalah solusi. Namun di balik itu pasti harus ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menopang kondisi kehidupan masyarakat.

Jangan dibiarkan makin terlunta-lunta dan tak bisa mengikuti kenaikan harga barang di pasar. Sebab jauh hari ketika pemerintah mengumumkan akan menaikkan harga bahan bakar, otomatis di pasar pedagang sudah mendahuluinya.

Maunya pemerintah jangan hanya bijak dengan anggarannya. Lalu menyuruh rakyat untuk bijak menyikapi. Perlu ada batas toleransi. Rakyat pun kalau terus-terus ditekan dengan kenaikan harga pasti akan ribut dan berontak.

Apalagi kenaikan harga itu paling terasa di masyarakat perkotaan. Mungkin di perdesaan kenaikan harga bahan bakar tidak seberat di kota. Sebab biaya kebutuhan lebih sedikit.

Sementara kalau rakyat perkotaan marah akan membuat masalah baru.

Sebab masyarakat perkotaan pasti lebih banyak. Itulah yang dulu sebenarnya selalu dijaga oleh pemerintah orde baru. Jangan sampai masyarakat perkotaan marah. Zaman order baru, pemerintah paling tahu memanjakan masyarakat perkotaan. Caranya harga BBM tidak naik, beras dibuat murah.

Dengan begitu tidak ada kenaikan berarti dan inflasi terawasi.Tapi begitu pemerintah orde baru menaikkan harga bahan bakar dan dianggap tidak mampu menjaga kondisi ekonomi maka peristiwa 1998-lah puncaknya.

Dan pasti pemerintah sekarang tidak mau mengulangi peristiwa itu. Biaya sosial sudah terlalu tinggi untuk pulih dari krisis lalu. Pemerintah bijak, maka wajar kalau kemudian menuntut masyarakatnya juga untuk berfikir bijak.*

APA KOMENTAR ANDA SMS 08974718101

Faks 061 4510025

Wani Piro ?

Oleh Tohirin Fenomena bagi-bagi kue ini atau pengaturan pelaksana kegiatan akan membuahkan‘apel-apel washington dan apel malang’ seperti marak belakangan ini.

W

ani piro? Saya yakin hampir seluruh masyarakat mengetahui akan makna istilah ini. Keyakinan saya ini berdasarkan dua fenomena yang berkembang di masyarakat dewasa ini. Fenomena pertama adalah adanya tayangan iklan di televisi yang mempergunakan jargon wani piro ini yang sangat mudah dipahami maknanya, bahkan oleh masyarakat awam sekalipun.

Untuk masyarakat Sumatera Utara fenomena ini dikenal juga dengan istilah Sumut (Semua Urusan Mesti Uang Tunai). Fenomena kedua adalah fenomena aktual yang terjadi belakangan ini tentang persidangan kasus korupsi yang sampai harus menghadirkan dua menteri sebagai saksi di persidangan.

Fenomena wani piro, sesungguhnya, kalau kita kaji lebih seksama penyebab utamanya (causa prima) adalah karena ongkos demokrasi di negara kita yang begitu sangat mahal. Ongkos demokrasi yang saya maksudkan adalah ongkos/biaya yang harus ditanggung untuk mewujudkan demokrasi menjadi kenyataan. Demokrasi ditandai dengan adanya kebebasan masyarakat untuk berpendapat, berekspresi, kebebasan dalam berpolitik termasuk untuk memilih dan dipilih menjadi pejabat publik.

Pejabat publik, menurut hemat saya, adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab publik yang dipilih juga oleh publik. Tidak harus publik sendiri yang memilih, bisa juga melalui representatornya (Wakil Rakyat/DPR). Termasuk kategori pejabat publik ini antara lain adalah Para Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) dan para pimpinan partai-partai politik (Ketua DPC, DPD dan terlebih Ketua DPP) serta para pimpinan lembaga strategis (BI misalnya).

Seperti yang sudah masyarakat luas ketahui bahwa untuk duduk dalam jabatan publik seperti contoh di atas, money politics yang terlarang, ternyata masih bergentayangan. Politik uang terjadi ketika para kandidat pejabat publik tadi bersaing dengan para lawan-lawannya memperebutkan suara publik. Para kandidat akan berlomba menggelontorkan rupiah dalam aneka ragam wujudnya (tunai, natura, cek dsb) untuk dapat memenangkan suara publik.

Apa yang terjadi selanjutnya? Sudah bisa ditebak, ketika sudah duduk menjadi pejabat publik, maka langkah pertama adalah para pejabat publik terpilih akan melakukan pemulihan biaya modal (cost recovery) atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya. Cost recovery dilakukan dengan beragam cara dengan memanfaatkan momentum yang ada.

Di antaranya adalah: Pada saat penganggaran. Momentum cost recovery pada tahap ini memiliki contoh yang sangat kongkrit dan

Facebook Smswaspada

+6281281992846 Membaca Harian Waspada,22 Feb 2012,dihalaman Opini dikolom”Apa Komentar Anda” tentang Keberanian anak2 Mahasiswa Unimal Lsm mengajak semua masyarakat Aceh untuk bergabung & memberikan dukungan kepada Pasangan Dr Zaini Abdullah-Muzakir Manaf yang ditiupkan melalui suara Koordinator Orasi Teuku Muarief Cs dan kami masyarakat Kuta Cane AcehTenggara atas Orasi Mhs Unimal Lsm, menyambut baik ajakan mereka anak2 Mhs Unimal Lsm dalam berpikir yang sudah tepat sesuai dengan pemikiran Mantan Jenderal Densus S.Narko beliau bergabung dalam Partai PA mendukung Gub Aceh-Wagub Aceh yang dicalonkan oleh Partai PA tujuannya adalah untuk menjaga damai yang abadi & semua pihak sudah bertekat komitmen menjaga damai Aceh dengan damai Aceh damailah Bangsa kami NKRI dan diharapkan kepada pimpinan PA Teuku Muarief cs dan pak S.Narko ditempatkan pada posisi yang baik karena kedua orang ini merupakan aset yang berharga untuk Partai PA dan kedua orang ini bisa menjadi milik PA. +6285362309533 Mari kita dukung Bapak .H.Gatot Pudjonugroho ST, menjadi Gubernur Sumatera Utara 2013 ! Amin Ya Allah !!!

+6281370205021 Anda muslim..?Islam agamanya orang2 cerdas...Anda mau melemahkan iman umat Islam dengan kemalasan anda untuk belajar, kami membutuhkan tulisan ustz2 yang ada di waspada tuk memudahkan kami dalam meneliti masalah agama yang telah tercampur oleh pikiran2 yang tidak rasio. dari NAS.Lebih baik anda ikuti meneliti biar tau mana yang benar & yang salah.! “Mhsw STAIS BINJAI” wslm. +6282165293457 Hai manusia bertaubatlah sebelum Allah membalikkan bumi ini, karena penduduknya 70% lali dan membangkang, suka berbohong untuk kebaikan, maka sia-sialah kebaikan-nya.

Tuhan menerangkan kepadamu hal-hal yang diharamkan untuk kamu lakukan, surat Al An’aam ayat 151. Dan apabila kamu berkata hendaklah berkata jujur lurus tidak bohong walaupun akan memberati kaum keluargamu. +6285296666263 Pantesan anggota DPRA,(Khusus dari PA )ketika terpilih,pemerintah Swedia, mau kasih biaya kuliah, biar tau etika politik, bukan IQ jongkok (bangai tulo ase) jangan seperti kanak kanak (wate sikula lop lampup) ija zah paket C, ka carong raya,hai lempap ! +6285277850101 Indonesia Lawyer Club ( ILC ) yang disiarkan TVONE merupakan acara murahan. Terlihat para ahli hukum, budayawan, seniman, politikus dll bicara dengn nafsu kebencian. Lihat saja yang sudah uzur dan dekat liang kubur pun bicara tidak santun memberi contoh jelek pada masyarakat bahkan ada yang di sebut budayawan yansg penampilannya dan bicaranya gaya cowboy, matanya mata maling dan gayanya bukan budaya Indonesia. zAs. +6285296158985 Pak Kadisdiknas Kab. Langkat Yth, Pengurus2 sekolah SMA DHARMA PATRA Pangkalan Brandan pintar cari uang. Siswa2 yang bawa sepeda motor ke sekolah di kutip biaya parkir. Ada ratusan sepeda motor perhari pagi sore.Kami selaku wali murid sungguh keberatan dengan kutipan ini. Biaya SPP tiap bulan apa tidak cukup bagi mereka? Kog malah pihak sekolah cari uang masuk lagi. Ini sekolah atau pengelola parkir?? sudah berjalan 5 tahun pak. Mohon ditindak lanjuti.

Memang belum ada survei ilmiah yang membuktikan berapa persen sebenarnya penguapan dana pemerintah baik APBN maupun APBD sebagai ekses dari cost recovery biaya politik dan demokrasi di negara kita ini. Tapi yang pasti penguapan tersebut memang ada.

Untuk menghilangkan mata rantai ongkos demokrasi seperti saya uraian di atas dapat diibaratkan seperti mengurai benang yang kusut. Entah dari mana memulainya. Berharap masyarakat sadar bahwa para kandidat pejabat publik yang melakukan politik uang tidak layak untuk dipilih, rasa-rasanya agak susah, karena faktor kondisi ekonomi dan sosial masyarakat kita.

Masyarakat kita sudah begitu apatis terhadap para pemimpin/pejabat publik di negara ini. Masyarakat berpikiran bahwa siapapun pejabatnya tidak akan banyak perubahan yang signifikan yang berdampak kepada masyarakat luas. Pada akhirnya masyarakat kita akan menggunakan teori ekonomi. Ketimbang tidak menerima apa-apa lebih baik menerima gelontoran rupiah dari pada kandidat pejabat publik melakukan pertarungan. Toh pada saat pejabat publik terpilih mereka akan disibukkan

dengan urusan diri dan golongannya saja.

Berharap bahwa para kandidat calon pejabat publik yang maju adalah calon yang benar-benar sudah cukup dengan dirinya, bisa nggak ya? Pejabat publik yang sudah cukup dengan dirinya adalah pejabat yang amanah.

Pejabat yang tidak akan pernah mementingkan pribadi dan golongannya saja, tetapi memang ingin berbakti untuk negaranya. Karena secara ekonomi, pejabat tadi sudah cukup dengan dirinya. Sesungguhnya hal ini dimungkinkan dengan adanya calon dari jalur independen. Kandidat dari jalur independen diharapkan benarbenar menghindari para mafia uang.

Mereka benar-benar maju dengan dukungan murni masyarakat (tanpa politik uang) dan mereka memang sudah cukup dengan dirinya, sehingga pada saat terpilih dia akan berkiprah untuk masyarakat luas dan bukan untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

Semoga para pemangku kepentingan di negeri ini segera memikirkan solusi atas permasalahan ini.

Penulis adalah Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Kematian RS Tembakau Deli

+6281210405032 Tak ada lagi gambar ngongesa yang lain, selain gambar2 kampanyenya ini. Gambar sedang membangun kek, seperti bupati Tigor P, entah si ngongesa sedang mencangkul di ladang kek.

Menunjukkan dia itu bekerja, bukan cuma ngomong dan bagi2 uang. Kasihan deh rakyat Langkat.

Potensinya terhebat tetapi dikelola orang yng tak tepat.

+628126413402 Ada baiknya “Kolom komentar anda” diganti saja dengan “ kolom gagasan anda”.

Sebab lebih banyak manfaatnya demi kemajuan bangsa. Sudah banyak komentator di negri ini. Yang hasilnya nol besar.

aktual. Kasus yang sekarang sedang ramai disidangkan: wisma atlit dan DPPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) adalah contoh tentang bagi-bagi proyek/kegiatan dengan tujuan untuk balik modal ongkos politik yang telah dikeluarkan. Di ranah keuangan daerah juga setali tiga uang.

Pada saat penyusunan anggaran pihak legislatif (pejabat publik terpilih dari kalangan partai) dan pihak eksekutif (kepala daerah terpilih dan jajarannya) akan mengedepankan kepentingannya masing-masing berbanding lurus dengan ongkos politik yang telah dikeluarkan.

Perlombaan memasukkan kegiatan-kegiatan yang sarat kepentingan pribadi dan golonganpun menjadi tak terelakkan. Maka teori tentang penganggaran yang termaktub dalam berbagai peraturan perundangan, seperti penjaringan aspirasi masyarakat (asmara), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), PPAS, RKA, RAPBD sampai menjadi APBD dan DPA seolah menjadi dokumen semu semata. Praktek yang terjadi adalah penyelarasan serangkaian kegiatan penganggaran tadi dengan penampungan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan dalam rangka cost recovery biaya-biaya politik yang telah dikeluarkan.

Pada saat pelaksanaan anggaran.

Pada momentum ini, cost recovery dilaksanakan dengan cara memilih/menunjuk penyedia barang/jasa yang berpihak kepada kepentingan si empunya kepentingan. Bahkan tak jarang penyedia barang/jasa sudah ditentukan dari awal pada saat proses penyusunan anggaran.

Ekses dari alur di atas adalah sebuah pengaturan pemenangan penyedia barang/jasa tertentu untuk kegiatan tertentu. Fenomena bagi-bagi kue ini atau pengaturan pelaksana kegiatan akan membuahkan ‘apel-apel washington dan apel malang’ seperti marak belakangan ini.

Pada saat pertanggungjawaban anggaran. Ketika pada saat penganggaran dan awal pelaksanaan proyek/ kegiatan sudah dilakukan bagi-bagi kue, maka dapat dipastikan akan berdampak pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran atas proyek/kegiatan dapat dipastikan tidak akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Logika sederhanya adalah, bagaimana mungkin pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan dengan anggaran misalnya 1 miliar, tetapi nilai riil dana yang bisa digunakan mengerjakannya misalnya tinggal 600 juta. Penguapan dana dalam contoh di atas sebesar 400 juta merupakan apel-apel washington dan/atau malang sebagai pengembalian biaya modal seperti diutarakan di atas.

Oleh Sri Wahyuni Nukman Menteri BUMN harus bertanggung jawab atas buruknya managemen di PTPN 2, sehingga dengan gampangnya menjual asset bersejarah yang notabene juga milik rakyat.

K

ematian itu kian terasa, Satu persatu persyaratan kehidupan dalam Rumah Sakit Tembakau Deli mulai dicabut. Mulai dari fasilitas dan peralatan medis di dalamnya, perlahan telah berkurang. Dan kini, kesunyian itu kian mencekam, keadaan Rumah Sakit tersebut juga tampak memperihatinkan. Rerumputan sekitar juga sudah terlihat tinggi. Gedung dan ruangan yang biasanya menampung para pasien kini kosong tanpa tempat tidur, tak ada aroma obat-obatan, tak ada botol infus dan perangkat dokter lainnya. Hanya sarang laba-laba yang kini menghiasi gedung Rumah Sakit peninggalan jaman Belanda ini.

Perlahan, satu sisi dari bagian di dalamnya sudah mulai dirubuhkan. Dan perlahan namun pasti, Rumah Sakit tembakau Deli yang terletak di jalan putri hijau yang begitu strategis di pusat kota medan, akan berganti dengan bangunan baru, sebuah pusat perbelanjaan mentereng, yang jauh dari fungsi kemanusiaan itu.

ingin ditangkis lagi.

Pihak managemen PTPN 2 memberikan alasan untuk memaksa sebuah nilai kebenaran. PTPN 2 mengaku tidak menjual RS Tembakau Deli tetapi hanya mengalihkan atau mensuit asset kepada yayasan dana pensiun. Artinya, asset ini akandikeloladanayayasansehinggautang bisadicicilberikutbungaberjalannya.Tidak tertutup kemungkinan bila nilai deviden optimal, untang bisa dicicil dan aset akan kembali ke PTPN 2.

Benarkah ? atau menunggu saat semua lupa, seperti saat sekarang ini yang mulailupadengansejarah,sejarahdimana Rumah Sakit tembakau Deli ini didirikan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat terutama karyawan PTPN 2. Lagi-lagi itu hanyalah hitungan perkiraan. Sejarah membuktikan, PTPN 2 terus mengalami kebangkrutan. Bagaimana mengharap nilai deviden bisa optimal, wong selama ini dengan asset melimpah, managemen PTPN 2 mengalami kebangkrutan.

Mengorbankan kemanusiaan Kini perobatan bagi karyawan PTP 2 sudah dialihkan. Rumah sakit yang merupakan hak dasar harus dimiliki masyarakatnyamenjadihitung-hitunganuntung rugi. Bukan hitungan kemanusiaan. Pengelolaan menjadi tidak professional, kebangkrutan yang disinyalir unsur kesengajaan.

Belum lagi, Hutang PTPN 2 begitu menganga. Diperkirakan hingga saat ini PTPN 2 memiliki hutang sebesar Rp800 miliar kepada yayasan dana pensiun. Sebuah angka yang fantastis dari kehidupan sebuah perusahaan besar milik Negara, yang pejabatnya masih mampu berhidup mewah.

Maka kloplah sudah. Untuk menyelamatkandapurPTPN2yangkianbangkrut, penjualan asset adalah jawaban untuk menyikapi perkiraan tahun 2015 seluruh karyawan PTPN 2 dengan jumlah 20.000 orang tidak mendapat pensiunan. Rencana penjualan asset RS Tembakau Deli menjadi sebuah pembenaran yang tidak

Sejarah yang Hilang Gedung tua adalah tak sekedar sebuah gedung yang usianya ratusan tahun. Yang bangunannya kian keropos oleh zaman tanpa pernah ada perawatan. Keanehan kian terjadi di Negara kita, dimana Negara lain begitu menjaga cagar budaya, kita lebih suka memusnahkannya. Dimana bangunan tua yang sebenarnya bisa terjaga dengan baik kita malah sengaja menelantarkannya. Dimana orang luar begitu bangga dengan bangunan tua dan bercerita dengan generasinya, kita malah sengaja melupakannya.

Perubuhan Rumah Sakit Tembakau Deli, seperti mengingatkan kita akan perubuhan gedung PT KAI milik PTPN 2, yang merupakan konsesi lahan kesultananDeli,BangunanParamedisjugamengalami nasib serupa dan kini berganti dengan gedung JW Mariot, semuanya dengan alasan kebangkrutan.

Rumah Sakit Tembakau Deli adalah satudiantaragedungyangharusdilindungi

sesuai dalam Peraturan Daerah (Perda) kota Medan Nomor 6Tahun 1988 tentang pelestarianbangunandanlingkunganyang bernilai sejarah arsitektur kepurbakalaan serta penghijauan di daerah Kota Medan.

Gedung ini menyimpan nilai-nilai sejarah yang sengaja tidak dilestarikan. Padahal bila orang membacanya, tak hanya nilai sejarah yang ia peroleh, tetapi nilai kemanusiaan di dalamnya.

RumahSakitTembakauDelidibangun pada tahun 1870 oleh Deli Maatshapij untukmemberikanpelayanankepadapara kuli kebun yang datang dari Sumatera timur. Ada 217 kuli yang meninggal sejak tahun 1869 sampai tahun 1870 pada saat itu. Angka yang fantastis bagi kemanusiaan ini membuat perusahaan perkebunan mendirikan rumah sakit terlengkap. Bahkan sejak tahun 1915 Rumah Sakit Tembakau Deli ditetapkan sebagai rumah sakit laboratorium penyakit tropis. Hanya ada satu Rumah Sakit Tembakau Deli.

Sejarah ini tak banyak yang tahu, tidak terkecuali pemerintah yang kini abai menjalankan fungsinya untuk mempertahankan cagar budaya kita. Kini sebahagian bangunan rumah sakit itu telah dirubuhkan, beberapa peninggalan lain di dalamnya hilang entah kemana. Padahal keberadaan Rumah Sakit Tembakau Deli tidak bisa dipisahkan dari sejarah kota Medan.Perlahankitaakankehilangangedunggedung bersejarah. Dan Medan akan kehilangan karakter.

Esok, generasi berikutnya akan lupa dimana nenek moyangnya pernah ikut menoreh cinta dari kehidupannya yang sekarang.

Sekarang gedung gedung bersejarah telahbergantidenganbangunanbaruyang tinggi menjulang hendak mencakar langit.

Ia tak saja menghilangkan karakter kedaerahan, tetapi juga jauh dari konsep keamanan terhadap gempa dan kenyamanan lingkungan, yang seharusnya menjadi perhatian terhadap daerah yang memiliki lempeng patahan.

Penutup Tentu saja, sebagai generasi yang sadar danmemilikikepedulianuntukmempertahankan cagar budaya, yang tak ingin kehilangan karakter bangsa, kita harus berani melawan keserakahan ini. Medan tak hanyamiliksatuatauduaorang,tetapimedan adalahmilikwarganya.Dansudahmenjadi kewajibanwarganyauntukmempertahankan itu. Bila pemerintah tak punya gigi dan

justru mencari manfaat atas penghilangan asset Negara, maka kita harus mengambil alih untuk menyelamatkan itu.

Dilain pihak, menteri BUMN harus bertanggung jawab atas buruknya managemen di PTPN 2, sehingga dengan gampangnya menjual asset bersejarah yang notabene juga milik rakyat. Anggota dewan yang mengakunya wakil rakyat, tak harusdudukdiamdikursiempuk,haruslah menunjukan taringnya, jangan mengaku peduli,jikasejarahsajatakbisadipertahankan, bagaimana anda berani minta dipilih sebagai wakil. Cuma satu kata, kita harus melawan !

Penulis adalah pengamat sosial

Pengumuman Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ dengan disertai CD atau melalui email: opiniwaspada@yahoo. com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata penulis dan kartu pengenal (KTP). Naskah yang dikirim adalah karya orisinil, belum/tidak diterbitkan di Media manapun.Tulisan menjadi milik Waspada dan isi tulisan menjadi tanggungjawab penulis.

SUDUT BATUAH * Plt Gubsu minta warga jaga kondusivitas - Hati panas, kepala tetap dingin * Parkir resmi mulai pukul 08.00 s/d 18.00 - Sekarang malah 24 jam! * Komisi IV perjuangkan anggaran untuk sumut - Malu awak, daerah kaya, jalan berlobang

oel

D Wak