Waspada, Sabtu 16 Maret 2013

Opini

B8 TAJUK RENCANA

Gugatan Hasil Pilgubsu

K

OMISI Pemilihan Umum (KPU) Sumut sudah memutuskan hasil perhitungan suara pemilihan Gubsu 7 Maret 2013. Hasilnya tentu sudah clear. Bagi KPU Sumut tentu saja pelaksanaan Pilgubsu kali ini menjadi prestasi tersendiri.

Bisa dilaksanakan dengan lancar dan bahkan tanpa ancaman keamanan apa pun. Sukses tentu saja layak kita ucapkan untuk KPU Sumut yang sudah bekerjakeras. Hanya saja pasti ada catatan-catatan yang wajib diperhatikan penyelenggara Pilkada kali ini.

Kita boleh memuji tapi juga harus mengkritisi sosialisasi yang mereka laksanakan dengan sangat minim. Banyak masyarakat tak tahu akan ada Pilgubsu tahun ini. Kemudian jumlah daftar pemilih tetap pun diprotes banyak pihak.

Formulir C-6 sebagai undangan untuk pemilih banyak yang tak sampai ke masyarakat, bahkan ada yang double kemudian ada yang tak beraturan. Intinya pelaksanaan Pilgubsu yang mereka gelar per 7 Maret lancar, tapi parameter suksesnya event ini amburadul.

Bayangkan Golput (golongan putih) atau yang tak menggunakan hak pilihnya di Medan bisa mencapai 63 persen dari 2,1 juta lebih pemilih. Ini angka yang luar biasa. Kalau Museum Rekor Indonesia (MURI) tahu bisa saja mereka memasukkan ini sebagai pemecah rekor.

Sayangnya tidak ada pula delik hukum yang bisa menggugat KPU dengan golput yang begitu tinggi. Andai ada aturan jika golput mencapai 50 persen pilkada diulang otomatis ada peluang calon lain untuk kembali mempertaruhkan suaranya.

Kalau pun kemudian Pilgubsu 7 Maret itu hanya diikuti 100 orang Sumut kemudian suaranya dibagi lima pasang itu maka siapa yang mendapatkan suara terbesar-lah yang jadi pemenang. Walaupun misalnya golput mencapai 90 persen.

Laporan wartawan di lapangan sebenarnya banyak juga masyarakat yang tak menerima formulir C-6. Bukan maksud mereka ingin golput, tapi karena tak dapat undangan akhirnya tak punya kesempatan Intisari memilih. yakin dengan pelaksanaan PilgubJumlah gugatan sengketa su 7Kita Maret lalu masih ada peluang para pemilihan umum kepala calon lain untuk menggugat lewat Mahdaerah (pemilukada) atau kamah Konstitusi. Apalagi saat ini sudah video pencoblosan di Nias Selatan perselisihan hasil pemilihan beredar yang dilakukan berulang-ulang untuk satu umum ke Mahkamah Kons- pasang calon.

KPU, Panwaslu dan Desk Pilkada Sumut titusi mengalami penurunan sebenarnya tidak siap dengan selama tahun 2012.Tidak kelihatan kondisi di lapangan. Mereka memang seperti tahun sebelumnya sukses menyiapkan tapi acak-acakan saat yang didominasi perkara pelaksanaan Pilgubsu. Jika melihat kegugatan sengketa Pilkada PHPU,pada tahun lalu pe- cenderungan sepanjang 2012 sebenarnya ada penumeriksaanperkaradidomina- runan.

Jumlah gugatan sengketa pemilihan sipengujianundang-undang. umum kepala daerah (pemilukada) atau perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konsititusi mengalami penurunan selama tahun 2012. Tidak seperti tahun sebelumnya yang didominasi perkara PHPU, pada tahun lalu pemeriksaan perkara didominasi pengujian undang-undang.

Dari 287 perkara yang ditangani lembaga yang dipimpin Mahfud MD itu, 169 di antaranya adalah perkara PUU, dan 112 perkara PHPU. Selebihnya adalah perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang berjumlah 6 perkara.

Menurut Mahfud MD, penurunan angka gugatan sengketa pemilukada itu dipengaruhi jumlah pelaksanaan pemilukada pada tiap tahunnya. Pada umumnya jumlah perkara PHPU kepala daerah yang ditangangi MK berbanding lurus dengan jumlah pelaksanaan pemilukada di seluruh wilayah di tanah air.

Kecenderungannya adalah semakin banyak pelaksanaan pemilukada, semakin besar pula jumlah registrasi perkara PHPU kepala daerah yang diajukan ke MK. Pada 2012, sebanyak 77 daerah melaksanakan pemilukada, yang terdiri atas 6 provinsi, 18 kota, dan 53 kabupaten di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sengketa pemilukada yang diajukan ke MK berasal dari 4 provinsi, 12 kota, dan 43 kabupaten. Total sejumlah 59 daerah atau 76,62 persen pemilukada disengketakan ke MK. Tingginya angka permohonan PHPU kepala daerah juga dipengaruhi putusan MK dalam perkara nomor 196-197-198/PHPU.DVIII/2010 berkaitan dengan PHPU Kepala Daerah Kota Jayapura, yang telah memberikan legal standing kepada “bakal pasangan calon”.

Akibatnya adalah bakal pasangan calon dapat menjadi pemohon dalam perkara PHPU kepala daerah. Sepanjang tahun 2012 terdapat 13 permohonan yang diajukan ke MK oleh bakal pasangan calon. Kini tinggal kita tunggu bagaimana gugatan terhadap Pilgub Sumut periode 2013 ini.*

APA KOMENTAR ANDA SMS 08116141934

Faks 061 4510025

Facebook Smswaspada

+6285260103051 Waktu terus berlalu. Dia selalu berputar. Tak pernah berhenti. sedikit pun. Kita terus ditinggalkan oleh waktu. Usia kita semakin tua. Sisa umurnya makin menipis. Dia akan segera habis. Kehidupan kita pun berakhir. Kita mati... Sementara kita masih lalai. Kita masih terlena dengan kehidupan duniawi. Kewajiban dalam hidup belum kita tunaikan.

Belum sempurna kita melunaskannya. Masih selalu terperangkap pada kesalahan dan kesalahan. Mata hati kita masih tertutup takbisa tembus kepada kehidupan kita di alam selanjutnya nanti. Alam setelah kehidupan dunia ini. Dalam dunia kita selalu memperturutkan hawa nafsu. +6288262009493 Siapapun lawan Prabowo, untuk jadi presiden 2014, Prabowo, menang +6285262823624 Pelaku kasus rumah beralamat jl.ST.soripada mulia no.7A dan 7B kayu jati.panyabungan kab MADINA.sumut.medan.kepala bank sumut cabang panyabungan ialah A +6285362232431 Yth Bupati Deliserdang mohon ganti Kasek kami di SMAN 1 Percut Sei tuan setelah BT menjabat Kasek disiplin siswa dan guru amburadul macam sekolah texas trims +6283194231231 WAHAI KETUA UMUM PARTAI NAS.DEM. yang baru ; “Ada apa gerangan dengan pengurus~pengurus di daerah tingkat dua ?” Seperti di Kabupaten Karo ? Bung Surya Paloh langsung memegang meja Ketua Umum, kok, malah hubar~hubir • Piye tho !?

Mereka yang membelot , mengatakan ; “Sudah melenceng dari cita~cita luhur Partai!!”

Lho, kok iso ngono tho, Le’ ? Belum lagi PemilU. , sudah hubar~habir • Bung Surya Paloh, wajib mengadakan patroly kedalam • Interior wajib seperti semula • Don’t changed!!

Begitulah wahai Bung Paloh ! Supaya Organization kita, berjaya mendulang SUARA dalam perhelatan demo~critos nanti ! # awal~siang rabu 13 march ; pemantau sepak~terjang alumni USU ; sikameng # +6282361827638 BLHK Kota Langsa tdk ada niat menjadikan kota Langsa tampak indah&asri.

Kita lihat jalan T.Umar jalur tengah nya masih pakai besi tua, lampu pju sepanjang jalan protokol masih pakai pju zaman & tidak terang, disetiap persimpangan dalam kota masih gelap. Lampu pju banyak yang gak hidup seperti jalan disimpang pelabuhan. Pju sepanjang jalan juga masih pakai pju zaman. Taman”selamat datang dikota Langsa” disimpang komodore sudah menjadi kumuh & gelap pada malam/hari & tertutup 0leh plang.

Sungguh kinerja yang buruk blhk kota langsa. Ps&jumbo/l300 dicampurbaur di ttl, loket di ttl nggak dibenahi seiring bertambahnya angkutan umum.

Kota yang sangat buruk.

Apa walik0ta nggak salah melantik Kadishub Langsa +6281219617084 Salam Pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada waspada yang selalu menampil kan opini saya..., Di sini saya menanyakan apa guna / manfaat reses para pimpinan/gunan). Wassalam. +6282366319854 Kapal Malaysia dibajak perompak di perairan Aceh tapi yang mengherankan polisi kita langsung bereaksi menumpasnya, tapi kalau nelayan tradisional kita yang dirompak malah tutup mata.

WASPADA Sabtu 16 Maret 2013

Menghentikan Penjualan Bayi Oleh Eva Arlini Indonesia termasuk salah satu negara perdagangan anak terbesar di Asia Tenggara. Terjadi peningkatan angka kejahatan penjualan bayi dari 121 kasus pada 2011, meningkat 50 persen menjadi 182 kasus pada 2012.

K

asus penjualan bayi lagi-lagi tersingkap. Kasus terbaru dilansir salah satu situs internet yaitu terbongkarnya sindikat perdagangan bayi internasional oleh Polres Jakarta Barat. Saat penangkapan, tujuh perempuan dibekuk polisi karena hendak menjual 12 bayi ke luar negeri.

Cukup mengejutkan ungkapan Kombes Pol Rikwanto yang menyebutkan, sindikat kejahatan tersebut telah beroperasi selama lebih kurang 12 tahun yaitu sejak tahun 1992. Bayi-bayi tersebut diperdagangkan seharga antara lima puluh juta hingga tujuh puluh juta rupiah.

Modusnya, komplotan itu membujuk keluarga miskin yang tidak bisa menebus bayinya dari rumah sakit agar bersedia menitipkan kepada seseorang yang sudah ditunjuk. Orang itulah yang nantinya diberi tugas merawat bayi dari keluaga miskin tersebut. Padahal, itu semua adalah kedok. Bayi yang dititipkan nantinya dijual, tentu tanpa sepengetahuan orangtua kandungnya. Biasanya, sindikat ini akan memberikan iming-iming berupa uang atau janji masa depan yang lebih baik kepada orangtua kandung bayi tersebut. Ibu kandung bayi yang sedang kesulitan itu pun akhirnya tertipu. Ada lagi modus baru yang digunakan sindikat tersebut, yaitu memesan sejak bayi masih dalam kandungan. Komplotan itu mencari ibu hamil yang terbelit masalah finansial dan memberi uang muka untuk bayi yang dikandungnya. Setelah lahir, bayi tersebut langsung beralih tangan.

Masih banyak kasus-kasus lainnya terkait praktek ilegal penjualan bayi.

Mereka bekerja dengan menggunakan modus yang rata-rata sama yaitu memanfaatkan kemiskinan korban. Ketua Divisi Pengawasan KPAI Muhamad Ihsan menceritakan, modus sindikat perdagangan anak untuk mendapatkan bayi yaitu, mereka selalu keliling dan mengamati klinik bersalin lalu mengidentifikasi ibu miskin yang sedang hamil. Setelah melakukan pendekatan, orang tua kurang mampu akan diberikan iming-iming materi dan bantuan sehingga ketika melahirkan, sindikat ini bisa meminta bayi yang telah dilahirkan sebagai anak asuhnya.

Masih menurut Ihsan, sindikat perdagangan anak kini semakin berani mendatangi panti-panti asuhan dan mencari anak yang bisa diasuh. Selain itu mereka juga semakin aktif mendatangi daerah padat, kumuh dan miskin untuk mendapatkan anak dari keluarga

miskin. Biasanya setelah mendapatkan anak dari orangtua, sindikat lantas mengelabui bidan untuk membuat surat keterangan lahir—mencantumkan nama yang ditunjuk sebagai orangtua bayi sehingga dapat mengurus akta kelahiran dan paspor anak. Keberanian para pelaku penjualan bayi juga ditunjukkan oleh seorang yang secara transparan menjual bayi di sebuah situs internet, Selain kesulitan dalam hal biaya persalinan yang menjadi peluang terbesar bagi para pelaku penjualan bayi, yang juga kerap menimpa suami istri bekerja.

Mereka menitipkan anaknya di rumah bersama pengasuh atau babysitter, yang otomatis adalah orang lain dan tidak diketahui rekam jejaknya. Mereka pun kecolongan. Anak diculik kemudian diperdagangkan.

Indonesia termasuk salah satu negara pemasok anak perdagangan terbesar di wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut diakui Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait yang mencatat bahwa telah terjadi peningkatan angka kejahatan penjualan bayi dari 121 kasus pada tahun 2011, meningkat sekitar 50% menjadi 182 kasus pada tahun 2012. Daerah yang termasuk rawan perdagangan bayi adalah Kalimantan Timur—selama 2008 tercatat ada 79 kasus. Posisi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan Malaysia Timur memudahkan transaksi perdagangan anak. Anak balita yang dijual selain dijadikan anak asuh, kebanyakan dijadikan eksploitasi ekonomi, komoditas seksual, pornografi, sampai penjualan organ tubuh yang bernilai ratusan juta rupiah di luar negeri.

Menghentikan Penjualan Bayi Bisa dikatakan bahwa faktor ekonomi sangat menentukan perkembangan kasus penjualan bayi ini. Tingkat kemiskinan yang semakin tinggi mengisyaratkan bahwa masalah ini akan terus terjadi. Pada 2005 Pusat Data Kemiskinan Departemen Sosial RI mengeluarkan data bahwa jumlah keluarga miskin di nusantara adalah 19,2 juta keluarga. Sedangkan data tahun 2012 jumlah warga miskin di tanah air mencapai 30 juta jiwa atau lebih banyak dari total penduduk Australia dan Malaysia. Selain itu sindikat perdagangan anak pun akan tetap bertahan akibat lemahnya legislasi dan tidak tegasnya tindakan hukum yang dikenakan.

Berarti PR (Pekerjaan Rumah) dari pemerintah berupa pengentasan kemis-

kinan dan menegakkan keadilan harus segera di dilakukan. Pemerintah memang sudah mengeluarkan Program Jampersal (Jaminan Persalinan). Anggaran yang berasal dari APBN, bukan APBD, ini sangat besar. Untuk tahun 2013 saja sudah dianggarkan sebesar Rp 7 triliun. Setiap ibu melahirkan akan mendapat bantuan sebesar 600 ribu rupiah. Tetapi di lapangan program ini macat. Sejumlah bidan dan rumah sakit belakangan mengeluhkan sulitnya mencairkan Jampersal selain juga terjadi pemotongan dana Jampersal yang mereka terima. Akibatnya terjadi penolakan pelayanan Jampersal bagi warga miskin di sejumlah daerah.

Ditengarai ada beberapa Pemda yang justru mengendapkan dana Jampersal, selain juga terjadi salah peruntukkan bukan bagi warga miskin. Terlebih program ini tidaklah mencerminkan kepedulian negara pada rakyat. Karena Jampersal berasal dari pajak (dari rakyat), artinya dananya dari rakyat juga, bukan dari pemerintah. Sebaliknya sumber daya alam yang seharusnya dikelola sendiri oleh negara dan menghasilkan kekayaan yang melimpah untuk rakyat malah diberikan pada pihak asing. Rakyat semakin diperberat dengan BBM yang kapanpun bisa naik, adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik dan kenaikan harga barang kebutuhan lainnya.

Sistem ekonomi kita sudah rusak.

Ekonomi berbasis sekuler kapitalis hanya akan terus memiskinkan rakyat. Karena ekonomi kapitalis, pemerintah memilih mencabut subsidi bagi rakyat, meminimalisir jaminan sosial, menciptakan konsentrasi kekayaan (kanzul mal) pada sebagian orang. Sementara sistem

hukum yang ada, memungkinkan terdakwa dihukum seringan – ringannya bahkan dibebaskan jika “pandai bermain” di ranah hukum.

Menghentikan perdagangan bayi harus dimulai dengan perombakan sistem perekonomian dan sistem sanksi berbasis sekuler menjadi berbasis akidah Islam. Karena hanya Islamlah yang mampu mengeluarkan kita dari masalah kehidupan ini secara tuntas. Dalam Islam, kebutuhan akan pelayanan kesehatan dikategorikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Sebagaimana sabda Rasul SAW: “Imam adalah pemelihara dan dia bertanggungjawab atas rakyatnya (HR. al – Bukhari dari Abdullah bin Umar).

Pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi tentu membutuhkan dana besar. Maka dapat dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara sesuai syariah yaitu dari pengelolaan hasil kekayaan umum seperti hutan, barang tambang, minyak, gas, batu bara dan sebagainya. Islam juga memiliki sistem sanski yang mampu menjadi penebus dosa sekaligus membuat jera pelaku maksiat. Segala pelanggaran perintah Allah termasuk penjualan manusia adalah maksiat, sanksi Islam pasti menghukum sampai mata rantai kemaksiatan tersebut terputus. Saya meyakini satusatunya yang mampu mengeluarkan Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya dari kerusakan adalah sistem Islam atau Khilafah. Mari buktikan.

Wallau a’lam bishawab.

Penulis adalah Alumni FE Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah dan Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia.

Memaknai Fenomena Golput Oleh Farid Wajdi Golput adalah simbol perlawanan tatkala lembaga formal, seperti putus tali mandatnya (nir-trust).

P

rosesi Pilgubsu 2013 memasuki babak final. Hasil perhitungan versi quick count (hitungan cepat) telah disajikan lembaga survey, sampai ketokan hasil resmi (real count) KPUD Sumatera Utara sebagai penyelenggara Pilkada. Kejutan terbesar dari prosesi Pilgubsu yaitu tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Lazim pemilih yang tidak memilih ini disebut Golput (golongan putih).

Sebelumnya, kalau dirunut ke belakang, sejarah Golongan Putih mulai muncul pada 1971. Dipelopori sekelompok mahasiswa dan cendekiawan seperti Arief Budiman dan Imam Waluyo. Arief Budiman, dkk merasa tak menemukan wadah yang dapat mewakili aspirasi politik mereka ketika itu. Kemudian, mereka mengajak masyarakat secara massif menusuk warna putih.

Warna itu adalah bagian kosong pada surat suara yang mencantumkan sepuluh gambar partai peserta pemilihan umum pada waktu itu.

Tersebab Golput Banyak hal tersebab Golput berjaya dalam setiap ‘pesta demokrasi’. Mengutip Mahfud Hidayat dalam “blank” www.eramuslim.com ‘biang’ Golput terdiri atas: Pertama, Golput karena teknis-mal-administrasi. Kelompok ini adalah orang-orang yang sebenarnya memutuskan untuk menggunakan hak pilih mereka, tetapi tak dimungkinkan karena masalah teknis-administratif.

Golongan ini adalah mereka yang tidak terdaftar dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) ataupun DPT ( Daftar Pemilih Tetap). Penyebabnya bisa dikarenakan kesalahan KPU dalam pendataan, pemerintah setempat ataupun orang yang bersangkutan. Atau bisa saja mereka sudah terdaftar, tetapi pada saat pencoblosan ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mereka tidak bisa hadir di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

DPS atau DPT yang bermasalah pada Pilgubsu 2013 adalah salah satu penyumbang tingginya angka Golput dari kelompok ini. Diperkiran ratusan ribu orang tak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat panggilan atau tidak terdaftar (C-6). Ironisnya,

banyak pula orang yang tak berhak memilih justru terdaftar. Banyak kasus yang menunjukkan pemilih yang sama terdaftar secara duplikatif di dua kabupaten/kota. Bahkan orang mati pun masih terdaftar.

Kedua, apatisme publik-idealisme.

Golput yang menolak memilih karena merasa proses seleksi kepemimpinan tak memberikan perubahan apapun.

Atau tidak menemukan calon pemimpin ideal yang sesuai dengan harapan mereka. Golongan ini didominasi oleh mereka yang sudah tidak percaya lagi terhadap sistem dan penguasanya. Masalahnya golongan ini juga tidak melakukan perbuatan apapun untuk mengubahnya. Sebab itu, keberadaannya seperti ada dan tiada. Golongan ini merasa apatisme, bahkan mungkin frustasi dengan apa yang terjadi. Posisi kelompok ini agak membingungkan. Tidak menyalurkan hak suara, tapi tidak juga berbuat apapun. Masa bodoh dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Senantiasa menyalahkan keadaan dan menyerah dengan keadaan yang ada. Antikemapanan, dan cenderung bersikap nihilis.

Ketiga, Golput karena alasan ekonomis. Orang-orang yang melakukan Golput karena alasan ini, biasanya mereka yang karena mata pencaharian. Mereka tidak bisa meninggalkan aktivitasnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Golongan ini didominasi para pedagang kecil, tukang becak, sopir, karyawan dengan upah harian dan pekerja serabutan lainnya.

Keempat, Golput karena alasan ideologis. Suara ini dikumandangkan oleh sebagian kelompok Islam dengan alasan yang hampir sama dengan alasan orangorang apatis-idealis. Golongan ini sudah tidak mempercayai sistem dan penguasa yang ada. Karena meyakini ada sistem yang lebih baik lagi daripada sistem sekarang yang berlaku, yakni demokrasi prosedural. Bagi golongan ini tidak memilih ada bentuk penghukuman terhadap sistem demokrasi (plus parpol dan calon pemburu jabatan) yang ada.

Begitupun, jangan pernah‘menghakimi’ kelompok ini sebagai orang yang berlepas diri dengan keadaan masyarakat. Justru mereka melakukan hal itu karena mereka sangat pro-masyarakat,

yang kini terus dibodohi oleh sistem yang berlaku. Golput adalah simbol perlawanan tatkala lembaga formal, seperti putus tali mandatnya (nir-trust). Golput merupakan bentuk ‘penghukuman’ dan vonis moral agar pemimpin pada setiap tingkatannya dapat mempertanggungjawabkan semua mandat yang diamanahkan kepadanya.

Pola seleksi dan rekrutmen kepemimpinan ala demokrasi prosedural sulit digerakkan kepada perubahan.

Apalagi tumpukan pengalaman empirikal mencatat, seleksi tidak pernah membawa perubahan secara keseluruhan. Kalaupun ada, itu hanya parsial saja.

Lalu, apa kemaslahatan yang didapat masyarakat, dari prosesi Pilgubsu yang menghabiskan dana Rp646 Miliar itu?

Sinyal Bahaya Setali tiga uang dari Pilgubsu, prosesi Pilgub Jawa Barat, presentase Golput-nya justru melebihi raihan suara pemenang sebesar 36,34 persen atau 11.823. 201 suara. Begitu pula, Pilkada Kabupaten Bekasi tingkat partisipasinya cuma 49,1 persen. Terus bagaimana memaknai fenomena Golput ini? Apakah ada rasa khawatir yang mendalam pada diri partai politik akan fenomena Golput ini? Karena terlihat adanya fenomena Golput (golongan putih) yang kian merajai pelbagai pilkada di banyak daerah.

Bagaimana sesungguhnya model pendidikan politik selama ini? Adakah pendidikan politik yang mencerahkan itu? Sulit untuk menjawabnya! Yang jelas terlihat secara telanjang adalah politisi yang terjebak kepada politik transaksional, kultur politik uang, politik hedonisme dan konsumtif.

Jalan menuju panggung kekuasaan memerlukan ‘ongkos besar’. Jangan pula mimpi punya ‘kursi kekuasaan’ kalau duit cuma ‘sejumput’. Praktik demokrasi prosedural lebih membuka ruang bagi calon yang punya ‘modal besar’. Yang boleh jadi penguasa adalah mereka dari ‘kasta kuat modal’. Lalu, apa akibatnya bagi sistem demokrasi.

Ternyata yang muncul adalah demokrasi semu atau pura-pura. Parpol dan politisinya cuma dikuasai segelintir orang belaka. Wujudnya demokrasi tapi pantulannya adalah oligarki.

Fenomena yang muncul yaitu demokrasi semu dan praktik oligarki politik makin menguat. Politisi yang baik sulit lahir dari praktik demokrasi semu. Politisi yang berjuang untuk mengartikulasikan kepentingan publik makin langka. Politik kebajikan publik terabaikan. Tokoh

bermental instan makin menyebar.

Banyak elit politik korup. Praktek politik kebajikan tinggal menyisakan sekadar wacana dalam ilmu politik.

Terakhir, fenomena Golput dalam bingkai demokrasi substansial menunjukan sinyal bahaya. Parpol dan tokohnya harus segera berbenah. Perlu mempercepat proses edukasi politik yang mencerahkan hati. Begitu juga, proses pencerdasan otak, agar retorika politik berhenti memangsa akal sehat publik. Parpol harus menanam investasi yang membahagiakan publik.

Menggerakkan arah politik yang kian beradab. Kalau tidak, ke depan Golput makin berjaya…!

Penulis adalah Dekan FH UMSU, Direktur LAPK.

Pengumuman Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ dengan disertai CD atau melalui email: opiniwaspada@yahoo. com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata penulis dan kartu pengenal (KTP). Naskah yang dikirim adalah karya orisinil, belum/tidak diterbitkan di Media manapun.Tulisan menjadi milik Waspada dan isi tulisan menjadi tanggungjawab penulis.

SUDUT BATUAH * Mendagri: Elit politik paksakan pemekaran wilayah - Maklum banyak peminat jadi raja kecil * Gatot Pujo Nugroho dilantik menjadi Gubsu ke-17 - Akhirnya jadi juga, he...he...he * Wali Kota Medan perintahkan tertibkan jukir liar - Jangan cuma gertak sambal lah!

oel

D Wak