Sumatera Utara
WASPADA Sabtu 16 Juni 2012
B3
DPP IMA Madina Somasi PT Sorik Mas Mining MEDAN (Waspada): Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (DPP IMA Madina) melayangkan somasi terhadap PT Sorik Mas Mining (SMM) di Madina. Menurut mereka, keberadaan PT SMM tidak bermanfaat bagi masyarakat Madina, menyangkut kelangsungan hidup dan kemakmuran sejak dimekarkan dari Tapanuli Selatan. Ketua Umum DPP IMA Madina Ahmad Irwandi Nasution mengatakan itu kepada wartawan di Medan, usai menyampaikan surat somasi yang ditembuskan kepada Kapoldasu
Irjen Wisjnu Amat Sastro, Jumat (15/6). Dia didampingi Sekretaris RahmadRiskiRangkutidanKabid Lingkungan Hidup Irwan Lubis. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang disampaikan
kepada PT SMM tidak pernah ditanggapi serius, termasuk kepemilikan saham Pemkab Madina sebagai perwakilan masyarakat untuk kepentingan program pembangunan, dengan proporsi PT SMM 49%, Pemkab 26%danPTAnekaTambang25%. “Dengan begitu proporsi saham Pemkab menjadi 51% dan modal asing49%.Itusalahsatupoinyang akandisampaikan,”kataNasution. Dikatakan, surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan PT SMM No. 026/SM/IV/2010 tertanggal 16 April 2010 tentang permohonan izin pinjam pakai
kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi emas dan mineral pengikutnya di proyek Sihayo penyambung wilayah kontrak karya PT SMM dan administrasi lainnya, diterbitkan pada saat status areal kontrak karya masih dalam areal kawasan Taman Nasional Batang Gadis yang cacat hukum, sehingga sangat patut dibatalkandantidakmenerbitkan surat rekomendasi baru. “Poin ini sudah disampaikan pada rapat dengar pendapat gabungan dengan Komisi B, Komisi D, Dinas Pertambangan dan
EnergiProvsu,BadanLingkungan Hidup (BLH) Provsu dan Dinas Kehutanan pada 17 April 2012 di DPRD Sumut,” ujarnya. Sekretaris DPP IMA Madina Rahmad Riski Rangkuti menambahkan, Bupati Madina Hidayat Batubara juga sudah menyurati Menteri ESDM untuk melibatkan Pemda dalam proses perizinan lanjutan PT SMM sebagaimana digariskan dalam UUNo.04/2009tentangMinerba. Danhalini,katadia,sudahdisampaikan pada rapat dengar pendapat di DPRD Sumut.(m27)
Ancaman Longsor Jalan Nasional P.Siantar-Parapat Makin Serius SIMALUNGUN (Wapada): Ancaman longsor jalan nasional menghubungkan Pematangsiantar – Parapat, persis di Km 22, Kec. Dolok Panribuan, Kab. Simalungun, semakin serius. Kondisinya bahkan sudah mengancam keselamatan pengguna jalan, karena longsor sudah menyentuh sepertiga badan jalan. AmatanWaspada di lapangan, longsor semakin hari semakin melebar dan kini sudah menyentuh hingga separuh badan jalan. Akibatnya membuat para pengemudi kendaraan yang akan melintas harus ekstra hati-hati. Terlebih di saat kendaraan saling
berpapasanharusdilakukansecara bergantian.Sedangkantanda-tanda jalan tersebut sedang mengalami kerusakandibuathanyasederhana dengan mema-sang gundukan tanah di sisi jalan yang longsor. Ironisnya, meski rawan kecelakaan akibat kerusakan ruas jalan tersebut, tidak satupun petugas baik dari Dinas Perhubungan maupun kepolisian yang terlihat melakukan pengamanan di sekitarnya. Jika kerusakan ruas jalan nasional tersebut tidak segeradiperbaiki,sangatdikhawatirkan menyebabkan terputusnya ruas jalan tersebut, dan mengganggu hubungan transportasi
Taksi Kita Bersama Belum Santuni Korban Kecelakaan P. SIDIMPUAN (Waspada): CV. Taksi Kita Ber-sama (TKB), angkutan umum jenis L300 dengan trayek antar kota antar provinsi yang berkantor pusat di Kota Padangsidimpuan, hingga kini belum menyantuni korban tewas akibat kecelakan mobil BB 9111 LR di Lubuk Sikaping, Prov. Sumatera Barat. “Sampai sekarang belum ada, padahal kecelakaan itu terjadi 20 Mei kemarin,” ujar Rika Deni Putri dan Sofyan, istri dan abang ipar almarhum Mahdum Fadli, 29, kepada wartawan di Padangsidimpuan, baru-baru ini. Kenapa TKB yang memberi santunan dan bukan Jasa Raharja. Katanya, mobil BB 9111 LR yang kecelakaan tersebut sama sekali tidak terdaftar di Jasa Raharja. Sehingga semua akibat yang timbul dalam perjalanan merupakan tanggungjawab perusahaan angkutan tersebut. Menurut Sofyan, almarhum Mahdum Fadli merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di KPU Kota Padangsidmpuan dengan jabatan terakhir Plt. Kasi Umum. Saat kecelakaan, Minggu (20/5) pukul 03:00, korban sedang dalam perjalanan pulang menuju P.Sidimpuan usai kuliah pasca sarjana di Padang. Ketika ditemui, dia dan istri almarhum baru saja mengurus administrasipengurusanTaspenalmarhumdiKPUPadangsidimpuan. Ketika itulah mereka mengungkapkan bahwa hingga saat ini ahli waris belum mendapat kepastian apakah CV. TKB akan memberikan santunan atau tidak. Secara terpisah Kacab TKB, Faisal, ketika dikonfirmasi waratwan via selular mengatakan, pihaknya telah mempertemukan keluarga almarhum dengan pemilik mobil. Si pemilik mobil minta tenggang waktu 10 hari untuk memberikan santunan kepada ahli waris. (a27)
Warga Batahan Minta Pemkab Perbaiki Jalan Dan Jembatan PANYABUNGAN (Waspada): Warga Kec. Batahan meminta Pemkab Mandailing Natal (Madina) segera memperbaiki badan jalan melewati jalur Kubangan Tompek, karena jalur tersebut merupakan transportasi alternatif menghubungkan Batahan dengan Kec. Natal, karena jaraknya hanya sekira 18 km. Selain perlunya perbaikan jalan, sarana jembatan berada di titik penyeberangan Sari Kenanga, juga sudah sepantasnya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah setempat. Romadi sebagai salah seorang tokoh pemuda Batahan mengatakan Sabtu ( 9/6), selama ini ada dua jalur yang bisa digunakan masyarakat dari Batahan menuju Natal. Pertama, jalur transmigrasi unit III dan IV dan satu lagi jalur Kubangan Tompek. Menurutnya, untuk melewati jalur transmigrasi harus menempuh perjalanan sekira 30 km. “ Pada tahun-tahun sebelumnya, warga selalu melewati jalur itu karena kondisi jalannya masih baik dan beraspal. Tapi kini, warga tidak lagi menggunakan jalur itu akibat kondisinya hancur dan dipenuhi lumpur bahkan di sana ada jembatan yang putus ,” ungkapnya. Sebagai pilihan realistis, katanya, warga saat ini hanya melalui jalur Kubangan Tompek yang jarak tempuhnya 18 km. Meski kendaraan tetap kesulitan melintasinya akibat kondisi badan jalan yang masih tanah merah dan keberadaan jembatan di titik Sari Kenanga terbuat dari batang kelapa, jalur tersebut tetap menjadi alternatif bagi masyarakat. Karena itu, ia berharap agar Pemkab Madina sesegera mungkin membangun jalan dan jembatan berada di jalur itu. “ Harapan masyarakat inicukupberalasan,karenasangatpentingdalammobilisasi perekonomian Batahan. Apalagi daerah kami memiliki sumber daya alam yang luar biasa seperti potensi laut, perkebunan dan pertanian, tetapi pengangkutannya selalu terkendala akibat sarana insfrastrukturjalandanjembatanyangkurangmendapatkanperhatian dari pemerintah,” tururnya.(a28)
darat dari Pematangsiantar ke sejumlahdaerahdiwilayahpantai barat Sumatera Utara seperti, Tobasa, Tapanuli Utara, Sibolga, dan Tapanuli Tengah. Terkait dengan keadaan itu, pihak Pemkab Simalungun melalui Kabag Humas Mixnon Andreas Simamora mengatakan, Pemkab Simalungun sudah menyampaikan kerusakan ruas jalannasionaldikilometer22,Kec. Dolok Panribuan kepada pemerintah provinsi untuk diteruskan
ke pemerintah pusat. “Pemkab Simalungun hanya bisa menyampaikan informasi kerusakan ruas jalan nasional tersebut dan mengharapkan penanganannya, karena penanganan ruas jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ujar Simamora. Anggota DPR RI, AliWongso Sinaga mendesak pemerintah pusat untuk segera menangani kerusakan ruas jalan nasional menuju Parapat,sebelum kon-
Bocah Tewas Korban Tabrak Lari disinyasemakinparahdanmengganggu hubungan transportasi darat ke sejumlah daerah di wilayah pantai barat. “ Kita akan pertanyakan ke kementerian pekerjaan umum, mengapa ruas jalan nasional menujuParapatbelumditangani, dankitaakandesaksupayasegera ditanggulangi, sehingga transportasi darat dari Pematangsiantar menuju sejumlah daerah di wilayah pantai barat tidak terputus,” tegas Sinaga.(a29)
Tewas, Kaki Dan Tangan Terikat PEMATANGSIANTAR (Waspada): Sesosok mayat pria yang diduga korban pembunuhan, ditemukandengankondisikedua tangan dan kaki diikat tali sepatu serta hidung mengeluarkan darah, pelipis kiri luka memar dan leher seperti bekas dijerat pakai talidisatulokasiperkebunandiwilayah hukum Polres Simalungun. Korban dalam keadaan sudah meninggal pertama kali ditemukan seorang karyawan perkebunan, Heriansyah di sela-sela pohon kelapa sawit perkebunan PTPN 3 di Dusun Ulu, Desa Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun pada Jumat (15/6) pukul 07:00. Mayat pria yang belum diketahui identitasnya itu memiliki ciri-ciri tubuh tegap dengan tinggi lebih kurang 160 cm dan memiliki kulit warna sawo matang. Saat ditemukan, korban
mengenakan baju kaos berwarna putih, celana pendek merk Lee serta di dekat tubuh korban ditemukan kantongan plastik kresek berisi sepasang pakaian pria, sepatu kulit warna coklat dan HP merk Nokia yang tidak ada kartunya. Penemuan mayat itu segera dilaporkan ke Polsek Bosar Maligas, dan Kapolsek Bustami SH bersama personelnya segera mendatangi tempat kejadian. Sesudah melakukan olah tempat kejadian serta memfoto mayat korban, Kapolsek bersama personelnya membawa mayat korban ke RSUD Dr. Djasamen Saragih untuk diotopsi guna mengetahui penyebab kematian korban. Kapolres Simalungun AKBP M. Agus Fajar H, S.Ik, saat dikonfirmasi melalui Kasubbag Humas AKP H. Panggabean SH, Kasat Reskrim AKP M. Adenan AS, SH,
S.Ik,MH,danKapolsekBosarMaligas AKP Bustami SH, menyebutkan penemuan mayat itu masih dalam penyelidikan. Menjawab pertanyaan, Kapolsek menyebutkan ada dugaan korban dibunuh sesuai keterangan pihak rumah sakit dan pembunuhan itu diduga dilakukan di tempat lain pada malam sebelum korban ditemukan di lokasi perkebunan pada pagi harinya. Korban diduga lebih dulu dipukul dan selanjutnya lehernya dijerat dengan sejenis tali hingga meninggal. Kemudian, kedua tangan dan kakinya diikat dengan talisepatudanseterusnyadibuang ke lokasi perkebunan. Saat ini, mayat pria itu masih di RSUD Dr. Djasamen Saragih menunggu keluarga atau pihak-pihak yang mengenal korban.(a30)
SKPD Gunungsitoli Berkomitmen Tanggulangi Kemiskinan GUNUNGSITOLI (Waspada): Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Gunungsitoli bersama lintas sektoral dalam program pemberdayaan masyarakat memperkuat koordinasi dan komitmen untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan di daerah itu . Salah satu langkah dalam pengentasan kemiskinan di daerahKotaGunungsitolidengan menggelar seminar lokakarya (semiloka) antara SKPD yang langsung terlibat dalam program PNPM–MandiriPedesaanseperti Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (PPKB) dan Bagian Pemerintahan Desa Setda Kota Gunungsitoli bertempat di Aula SamaeriLantai II KantorWali Kota Gunungsitoli, Kamis (14/6). Kepala Badan PemberdayaanMasyarakatKotaGunungsitoli, Oimonaha Waruwu pada laporannya mengatakan semiloka yang digelar berdasarkan surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kemendagri tentang petunjuk teknis perihal pencairan dana urusan bersama PNPM-MP. Selain itu Semiloka bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam
program pemberdayaan masyarakat maupun dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Gunungsitoli. Oimonaha menjelaskan dalampenyelenggaraanSemiloka tersebut, ada 3 materi yang akan dipaparkanolehnarasumberyang berasaldariDinasSosial,BPM,DInas PPKBdanPemdessertaBankBRI Cabang Gunungsitoli. Materi yang dibawa adalah strategi penanggulangan kemiskinanmelaluidanabantuansosial oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Gunungsitoli, materi tentang kemitraan dunia perbankan dalam mendukung ekonomi kerakyatan oleh Pimpinan Cabang PT. Bank BRI Gunungsitoli dan Proyek PNPM-MP oleh Kepala BPM, PP, KB dan Pemdes Kota Gunungsitoli. Sementara beberapa hal yang menjadi sasaran capai yang diharapkan pada Semiloka tersebut adalah untuk menguatkan komitmen SKPD dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Gunungsitoli. Menguatkan komitmen SKPD dalam mengembangkansistempembangunan daerah melalui sistem anggaran yang berpihak pada rakyat
miskin serta meningkatkan pemahaman SKPD di Kota Gunungsitolidanseluruhpihakyang terlibat dalam PNPM, agar mampu memberikan kontribusi dandapatmelaksanakankegiatan secara terintegrasi di dalam pembangunan daerah. DitempatyangsamaWaliKota Gunungsitoli diwakili Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Drs. Firman Harefa S.Pd, M.Si, yang membuka Semiloka tersebut mengatakan program PNPM Mandiri Pedesaan adalah salah satu program pemerintah dalam penanggulangankemiskinandan pemberdayaan masyarakat. KotaGunungsitolisebagaidaerah otonomibaru,telahmemfasilitasi pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaanselamaduatahunberturut turut dan hasilnya telah dinikmati oleh masyarakat. Pada bagian lain Firman Harefamenjelaskantahun2012,Kota Gunungsitoli kembali mendapat sumbangsihdanaPNPM-MPdari pemerintah pusat sebesar Rp12.240.000.000 dan dana daerah untuk urusan bersama yang bersumber dari dana APBD Kota Gunungsitoli TA 2012 sebesar Rp1.360.000.0000, sehingga keseluruhan berjumlah Rp13,6 milliar.(a25)
Tes Kesemaptaan Syarat Naik Pangkat PEMATANGSIANTAR (Waspada): Untuk memenuhi persyaratan usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2012, para prajurit jajaran Korem 022/PT harus melaksanakan tes kesamaptaan jasmani. Tes kesamaptaan jasmani itu langsung dipimpin Kajasrem 022/ PT Kapten Inf Margana dan dilaksanakan di lapangan sepakbola Makorem 022/PT, Jalan Asahan, Pematangsiantar, baru-baru ini. Sebelum pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani, para peserta lebih dulu melaksanakan pemeriksaan kesehatan dari Tim Kesehatan Denkesyah 01.04.01 Pematangsiantar. Itu dilakukan, selain sebagai salah satu syarat sebelum pelaksanaan kesamaptaan, juga mencek kesehatan para peserta dan sekaligus mencegah hal tidak diinginkan. Kapenrem 022/PT Mayor Caj Drs. Prinaldi menegaskan kenaikan pangkat bagi seorang prajurit bukanlah hal mudah, tapi harus melalui penilaian yang objektif serta melalui tahap–tahap yang sudah ditentukan seperti melaksanakan samapta. Menurut Kapenrem, kemampuan dan keterampilan prajurit akan teruji bila samaptanya baik, dimana jasmani merupakan tolak ukur bagi prajurit serta dengan jasmani yang prima, tugas apapun yang diberikan negara bagi prajurit akan mampu diemban. “Selain itu, tes kesegaran jasmani merupakan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan pendidikan bagi seorang prajurit. Nilai minimal bagi yang menjabat staf yakni 61 dan bagi menjabat komandan nilainya 65. Bagi personel yang tidak memenuhi nilai standaritu,tidakakandiusulkanuntukkenaikanpangkatnya,termasuk untuk usul pendidikannya,” ujarnya. (a30)
Waspada/Dede Basri Hasibuan
GAGAL PANEN PADI: Warga Desa Batu Karang sudah empat tahun terakhir gagal panen padi, disebabkan hama atau virus yang hingga sekarang masyarakat yang tersebar sebagai petani padi di Kab. Karo tidak juga mendapat solusi dari Pemkab setempat. S alah satu warga sedang menunjukkan padi miliknya yang gagal panen, dengan kerugian sekira puluhan juta rupiah.
Waspada/Edoard Sinaga
TES kesamaptaan jasmani sebagai persyaratan usul kenaikan pangkat prajurit Korem 022/ PT dilaksanakan di lapangan sepakbola Makorem 022/PT, Jalan Asahan, Pematangsiantar.
SIMPANG EMPAT (Waspada): Marcel Perangin-angin, 5, warga Desa Surbakti, Kec. Simpang Empat, Kab. Karo tewas di Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe Rabu (13/6), setelah ditabrak lari sebuah mobil. Mobil yang menabrak bocah ini di Desa Ndokum Siroga, Kec. Simpang Empat, masih terus diburu Satuan Lantas (Sat Lantas) Kabanjahe. Amatan Waspada di lokasi, uang recehan serta darah segar masih terlihat di sisi jalan Desa NdokumSironga,yangmenghubungkankeDesa Surbakti hingga sampai Kec. Payung. Isak tangis bibi korban tidak bias terbendung, saat berhadapan dengan Kapolsek Simpang Empat, AKP Kandar yang terjun langsung ke lokasi. “Dia (korban) datang bersama ibunya ke rumah saya, untuk melihat kondisi saya yang baru ke luar dari rumah sakit. Saya dan ibu korban asik mengobrol di dalam rumah, hingga
sampai ketiduran. Entah bagaimana ceritanya, korban ke luar dari rumah, dan tiba-tiba teriakan tetangga mengejutkan kami, akibat ada korban yang ditabrak lari oleh sebuah mobil, antara mobil KijangKapsul,danPantherwarnahgelap.Menurut warga sekitar yang melihat, mobil langsung melaju kencang ke arah Kecamatan Payung,” terang bibi korban, Erni, dengan isak tangis kepada petugas, dan Waspada. Informasi diperolehWaspada, tabrak lari yang terjadi sekira pukul 11:30 hingga korban tewas di RSU Kabanjahe, sekira pukul 13:00, sorenya dibawa pulang oleh pihak keluarga, ke rumah duka. Kasat Lantas AKP Radu ketika dikonfirmasi Waspada mengatakan, dia bersama personel Sat. Lantas Kabanjahe, sedang mencari mobil yang nomor platnya sudah disampaikan berapa warga kepada petugas. (c19)
Aparatur Pemkab Samosir Diminta Taati SE Bupati SAMOSIR (Waspada): Surat Edaran Bupati Samosir No 166 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 seiring dengan Reformasi Birokrasi dan untuk mewujudkan tahun 2011 menjadi tahun pemantapan kinerja yang berdisiplin dan berbudaya di antaranya mengevaluasi disiplin waktu bekerja mempedomani dan melaksanakan PP RI no53tahun2010danperaturanBKNRIno21tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. PantauanWaspada,Jumat(15/6)hinggapukul 14:00 beberapa pimpinan SKPD di antaranya Kepala Inspektorat, Kepala Kesbang Linmas dan beberapa Kabag Setdakab Samosir tidak berada di kantor sehingga pelayanan publik sesuai Surat Edaran Bupati Samosir terabaikan. Di samping itu, beberapa pimpinan SKPD
PemkabSamosiryangseringkeluardaerahdengan alasan tugas luar tidak ada meninggalkan surat yang menjadi sumber informasi bagi publik. Seperti halnya Kepala BKDTombor Simbolon yang hendak ditemuiWaspada, Jumat (15/6) tidak di kantornya, namun salah seorang stafnya mengatakansedangtugasluartanpamenyebutkan kemana tujuannya. Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon diminta lebih menyarankan penegakan disiplin waktu untuk kepentingan pelayanan publik yang lebihprimadisampinguntukmenghindarikorupsi waktu pada jam kerja sesuai petunjuk dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, ujar pemerhati sosial Pardamean Naibaho di Pangururan. (c11)
Pencetakan Sawah Baru Di Madina, Terobosan Di Bidang Pertanian PANYABUNGAN (Waspada): Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Madina Taufik ZulhandraRitongamengatakan,adanyaprogram pencetakan sawah baru di berbagai kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, merupakan terobosan maupun langkah paling tepat untuk memajukan bidang pertanian di daerah itu. “Artinya penambahan areal persawahan di Madina sangat dibutuhkan guna mengimbangi alihfungsilahanlahanyangsemulaberfungsisebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsurangsurberubahmenjadimultifungsipemanfaatan ,” katanya di Panyabungan, Minggu (10/6). Menurutnya,programDinasPertanianuntuk menambah areal sawah baru seluas 600 hektar di DesaTunas Karya Sikarakara Kecamatan Natal dan Banjar Aur Utara Kecamatan Batahan pada tahunlalu,merupakanlangkahpalingtepatuntuk menjamin ketersediaan dan kebutuhan pangan rakyat di sana. Masyarakat di pantai barat katanya, sangat membutuhkan lahan untuk usaha pertanian dan diharapkan bisa dikontribusikan di kawasan transmigrasi. Perananannya tidak hanya untuk ketahanan pangan, tapi juga peningkatan pendapatan masyarakat. Begitujugahalnyakucurandanayangditerima dari pemerintah pusat pada tahun 2012 ini, yang akan dialokasikan untuk pencetakan sawah baru seluas 700 hektar di Kecamatan Siabu dan Lingga Bayu, sangat dibutuhkan untuk keperluan peningkatan ketahanan pangan di daerah ini. “Pencetakan sawah baru diharapkan dapat
meningkatkan produksi beras untuk Madina, karena akan bisa menghasilkan produksi 5-6 ton per hektar untuk panen perdana. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi petani demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan produksi tani ,” terangnya. Di sisi lain menurutTaufik Zulhandra Pemkab MadinamelaluiDinasPertaniantelahmenargetkan harus tetap mampu mempertahankan swasembada beras. Sehingga perlu diupayakan penambahan luasan lahan sawah guna menghindari rawan pangan serta ketergantungan beras dari daerah lain, dengan cara memamfaatkan lahanlahan potensial. Madina telah menjadi ikon sebagai sentra produksi padi. Sebagai salah satu sentra penghasil gabah di Sumut, tentu harus dipertahankan, bahkan lahan yang dikembangkan harus terus bertambah dengan mengembangkan sarana pertanian agar lahan-lahan yang terlantar bisa diolah dan produktif kembali. “Program pencetakan sawah baru sendiri merupakan salah satu upaya ke arah itu. Yang jelas, cetak sawah baru bertujuan untuk mengimbangi pengurangan lahan terjadi setiap tahunnya,” jelasnya. Taufik juga menuturkan, jika cetak sawah baru terlaksana tahun ini, maka pada tahun depan sawah-sawah tersebut bisa berkontribusi kepada produksi beras di kedua kawasan akan tersedia. “ Pencetakan berkelanjutan perlu dilaksanakan guna menjadikan wilayah Madina tetap sebagai salah lumbung padi di Sumut ,” terangnya.(a28)
Plt Bupati Palas Diminta Mutasi Pejabat Tak Proaktif SIBUHUAN (Waspada): Plt Bupati Padang Lawas (Palas), H Ali Sutan Harahap (TSO) diminta segera mutasikan pejabat yang tidak pro aktif menjalankan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan visi misi pemerintah kabupaten Padanglawas. “Jangan ragu-ragu melaksanakan memutasi jabatan di lingkungan Pemkab Palas demi percepatan pembangunan,” ujar aktivis Gerakan RakyatBerjuangKabupatenPalas,MardanHanafi Hasibuan SH kepada wartawan, Senin (11/6). Menurutnya, Plt Bupati Palas tidak perlu ragu-ragu membuat kebijakan jika memang diperlukan melakukan mutasi jabatan untuk penyegaranbirokrasidilingkunganpemerintahan Kabupaten Palas. Karena sudah hampir dua bulan pemerintahan Padanglawas dipercayakan Mendagri melalui Gubsu kepada Plt Bupati, H Ali Sutan Harahap untuk memimpin pemerintahan Padanglawassepertinyamasihdiwarnaikeraguan, sehingga pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan ditunda-tundanya pelaksanaan mutasi jabatan, secara fsikologis sangat berdampak terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Sejak awal seharusnya jangan sampai ada isu akan dilakukan mutasi ataupun usulan mutasi jabatan kalau memang merasa ragu, karena
kesannya tidak baik dalam proses pemerintahan itu sendiri, apalagi masa jabatan Plt Bupati sangat singkat tinggal 1 tahun 2 bulan lagi,” kata Mardan. Menyusul situasi pemerintahan yang terkesan masih ada keraguan, program pemerintahan tentu tidak bias berjalan baik yang secara otomatis akan merugikan masyarakat. Untuk itu diminta agar Plt Gubsu dan Mendagri jangan terlalu mempersulit atau mengintervensi akibat tekanan oknum-oknum tertentu yang tidak menginginkan daerah Kab. Palas kondusif. “Sepertinyasaatinitelahterjadirekayasapolitik yang dilakukan oknum tertentu untuk menuju Kursi Palas 1 pada Pilkada 2013 mendatang, yang seharusnya tidak perlu terjadi mengingat situasi daerah Palas sebagai daerah otonom baru, “ jelasnya. Melihat kondisi daerah Palas saat ini, menurut dia, solusinya Plt Bupati harus melakukan mutasi pejabat dan pimpinan SKPD yang tidak pro aktif dan berkualitas. Sebab saat ini yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak lain adalah berjalannya proses pelaksanaan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut sumber di BKD Palas, ada sekira 32 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Palas yang akan dimutasi, namun hingga saatiniusulanmutasijabatanitubelumtahusejauh mana realisasinya. (a33)