Info Parlemen
WASPADA Kamis 9 Juni 2011
A3
Komisi VI Dorong Optimalisasi Sistim Resi Gudang KOMISI VI menilai terus mendorong optimalisasi pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG). Sehingga, dengan telah selesainya pembangunan 41 gudang SRG melalui dana Stimulus Fiskal Kementerian Perdagangan TA 2009 dan 11 gudang SRG melalui dana APBN-P Kementerian Perdagangan TA 2010, maka langkah penting selanjutnya adalah pelaksanaan Sistem Resi Gudang di daerah-daerah lokasi gudang tersebut. Sebelumnya komisi VI DPR-RI telah melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk meminta masukan terkait dengan amendemen kedua undang-undang ter-sebut yakni UU No.32/ 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi (PBK) dan UU No.9/-2006 tentang SRG. Wakil Ketua Komisi VI Nurdin Tampubolon telah mengusulkan untuk pengoperasionalan gudang, agar Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Badan Urusan Logistik. “Operasional gudang diserahkan Pemda atau Bulog,” kata Nurdin kepada media belum lama ini. Dalam kaitan ini, pemerintah dan Komisi VI DPR telah menyepakati 65 ketentuan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU SRG akan berubah dan dibahas dalam panitia kerja undang-undang tersebut.
Jumlah DIM atas RUU atas perubahan UU No.9/2006 tentang Sistem Resi Gudang ini total sebanyak 147, dan 65 di antaranya dinyatakan berubah sehingga harus dibahas dalam Panja SRG. Sisanya, 82 DIM dinyatakan tetap sehingga langsung disetujui oleh pemerintah dalam hal ini kementerian perdagangan dan Komisi VI DPR. Dari 65 DIM yang berubah, 26 ketentuan di antaranya berupa penambahan substansi baru, sedangkan lima berupa penyempurnaan substansi dan 34 penyempurnaan redaksional seperti penyempurnaan rumusan (24) dan penghapusan rumusan (10). Untuk DIM dengan kategori penyempurnaan
yang bersifat redaksional, langsung diserahkan kepada tim perumus yakni melalui panja. Selanjutnya untuk RUU atas perubahan UU No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), terdapat 158 DIM yang berubah dan akan dibahasdalam panja PBK dan sisanya, 151 DIM dinyatakan tetap atau tanpa perubahan sehingga langsung disetujui rapat kerja sesuai dengan rumusan. Dalam kaitan ini ada tiga pilar yang perlu diperkuat dalam menghadapi ASEANChina Free Trade Agreement (ACFTA). Tiga pilar itu adalah pasar lelang, resi gudang, dan referensi harga komoditas. Dengan memperkuat tiga pilar tersebut, Indonesia diyakini semakin
Waspada/Ist
SUASANA rapat antara Komisi VI DPR-RI dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Batubara Ikut Pameran Di Jakarta Juga Tampil Di Food & Fashion Festival
Waspada/ist
MEDAN (Waspada): Disbud-parpora Batabara dengan dukungan Bupati H.OK Arya Zulkarnain, SH, MM mengikuti Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara yang merupakan pameran terkemuka dan terbesar dari Jakarta sampai Marauke. “Kegiatan budaya dan pariwisata yang diikuti negara China, Korea dan Malaysia itu digelar Kementrian Kebudayaan & Pariwisata RI bekerja sama dengan PT Wahyu Promo Citra di Jakarta Convention Center pada 26-29 Mei 2011 lalu,” sebut Kadisbudparpora Batubara H. Helman Herdady, SH, MAP (foto) seusai rapat dengan
Dinas Pariwisata Sumut di Garuda Plaza Hotel Medan, Senin (7/6). Pada kesempatan itu Helman menyebutkan pihaknya juga akan ikut Food & Fashion Festival yang akan digelar di Merdeka Walk Medan pada 1012 Juni 2011. “Syukurlah Dinas Pariwisata Sumut mempercayakan kami untuk menampilkan paket Ethnic to Chic Busana Tenun Batu Bara ‘Oky Wong’. Menurut Helman, pihaknya selain akan memperkenalkan berbagai objek wisata di Batubara, juga menyajikan berbagai makanan dan panganan tradisional khas Batubara seperti
Komisi II Akan Uji Silang Dugaan Dokumen Palsu JAKARTA (Waspada): Ketua Komisi II DPR-RI Chairuman Harahap memastikan komisinya akan mengundang KPU dan Badan Pengawas Pemilu untuk menguji silang dokumen yang diduga dipalsu-kan Andi Nurpati saat menjadi anggota KPU dan hal ini sudah dilaporkan Ketua MK Mahfud ke Mabes Polri. “Pekan depan kita undang KPU dan Bawaslu. Jika dalam pertemuan pekan depan dirasakan perlu dibentuk Panitia Kerja (Panja), maka tinggal ketuk palu. Apalagi, mayoritas anggota Komisi II memang memandang perlu dibentuk panja,”
ujar Chairuman Harahap kepada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (8/6). Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut ini, meskipun hal ini sudah diproses di ranah hukum, DPR tetap relevan memprosesnya agar menjadi input berharga dalam pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu yang saat ini dilakukan. “Kasus Andi Nurpati bagi DPR, dalam hal ini Komisi II merupakan kasus yang teramat penting untuk diproses dan diketahui duduk permasalahannya. Terlebih, kemudian muncul dugaan, ada kursi
haram di DPR, katanya. Chairuman Harahap pun tidak menutup kemungkinan Komisi II akan mengagendakan rapat konsultasi dengan MK. ”Meski bukan mitra kerja Komisi II, tapi kita bisa adakan rapat konsultasi dengan MK demi terangnya kasus ini,” ujarnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PAN Hakam Naja. Menurutnya, bila memang ada pemalsuan dokumen oleh Andi yang telah dikemukakan MK dan Bawaslu, maka akan jadi catatan buruk praktik demokrasi yang saat ini diterapkan. (aya)
kue Karas-Karas, kue Cincin dan kue Dangai. “Keikutsertaan kami pada acara Food & Fashion Festival yang digelar Dinas Pariwisata Sumut merupakan sebuah momentum besar untuk lebih meningkatkan dunia kepari-wisataan Batubara. Karena impian saya ke depan, bagaimana kabupaten Batubara bisa menjadi distinasi atau tujuan wisata seperti daerah-daerah yang terkenal objek wisatanya di Indonesia,” ucap Helman seraya menambahkan, fa-shion show busana tenun Batubara merupakan hasil karya disainer putera kelahiran Batu Bara. Dia juga menyebutkan Pulau Pandang di Tanjung Tiram Batubara saat ini sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan mancanegara dan lokal untuk menikmati panorama alam dan kegiatan surfing dan lainnya. Disebutkan, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar nikah massal bagi penduduk yang kurang mampu di pesisir dan pesta tape yang nantinya dirangkaikan dengan Ramadhan Fair di daerah Tanjung Tiram. “Setelah acara Food & Fashion Festival di Medan, kami akan mempersiapkan program tersebut secara matang,” tambah Helman yang pernah menggeluti dunia entertainment di Medan. (m08)
siap dalam menghadapi perdagangan bebas. Sejak lama Komisi VI DPR juga telah mendesak agar Bappebti mengoptimalkan pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang SRG. “Untuk mempercepat realisasi UU Sistem Resi Gudang perlu dorongan penguatan anggaran untuk melaksanakan program tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima kepada media. Aria mengingatkan perlu adanya penertiban dan pengawasan terhadap perusahaan perdagangan berjangka. Ia juga menginginkan agar partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan. “Kelompok petani dan UKM, dapat memanfaatkan pendanaan dengan agunan resi gudang melalui bank atau lembaga keuangan non bank,” tegasnya. Kita memang perlunya pengembangan pasar lelang, sehingga diharapkan Indonesia dapat menentukan harga komoditi yang diunggulkan. Selain itu, ia mengharapkan untuk mempermudahkan dan alkurasi, perlu pengembangan sistem manajemen resi gudang menggunakan sistem on line. SRG dapat menjadi solusi meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, juga meningkatkan kesejahteraan petani karena memberikan penguatan permodalan. Karena itu SRG harus diaplikasi petani saat harga komoditi anjlok kala panen. Saat panen dan komoditi berlimpah, tentu harga akan turun karena stok berlimpah. “Titipkan komoditi di SRG, dan gunakan resi sebagai jaminan untuk usaha,” ujarnya beberapa waktu lalu. Dengan adanya penguata n j a min a n , ko mo diti titipan tidak rusak dan tidak hilang, maka petani akan
Waspada/Ist
KETUA Komisi VI DPR-RI Ir Nurdin Tampubolon (kiri) dan Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Aria Bima (kanan).
merasa nyaman. Selain bisa meningkatkan kesejahteraan, Gudang SRG harus dimanfaatkan untuk penguatan stok pangan nasional. Jika kemampuan ketahanan pangan sudah mumpuni, maka pemerintah tidak perlu lagi melakukan impor beras. Kebijakan impor beras diberlakukan karena kemampuan serapan Bulog hanya 800 ribu ton untuk cadangan pangan. Idealnya stok cadangan pangan adalah 2 juta ton. Sementara itu Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh mengatakan tujuan memperkuat pasar lelang sebagai upaya menetapkan referensi harga barang, tercipta efisiensi pasar, dan dapat meningkatkan kualitas produk. Sedangkan memperkuat resi gudang bertujuan
untuk mengatasi risiko adanya fluktuasi harga yang terkait dengan hasil produk pertanian yang selama ini petani selalu menjadi korban praktek ijon, karena tidak ada sarana penyimpan produk yang memadai. Dia mengatakan, dengan adanya sistem resi gudang diharapkan pada tingkat produsen (petani) bisa tercipta stabilitas harga terhadap produk pertanian. “Selain itu, bisa tercipta efisiensi biaya perdagangan, dimana dengan sistem resi gudang tersebut dapat menghilangkan rantai tata niaga,” ujarnya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR. Terkait penetapan referensi harga komoditas, ia mengungkapkan, Indonesia sebagai negara produsen tidak memiliki referensi harga komoditas yang dimilikinya. Padahal, menu-
rutnya, Indonesia memiliki komoditas utama di dunia, seperti kakao, kopi, karet, dan sawit. “Malah, referensi harga tersebut justru dimiliki oleh negara lain,” tuturnya. Ia mencontohkan, untuk harga crude palm oil (CPO) saja orang mencarinya ke Rotterdam (Belanda), dimana semua orang tahu tidak ada satu pun pohon sawit yang tumbuh di sana. Ketiadaan referensi harga produk tersebut, sambung Deddy, membuat harga produk sejenis menjadi beragam sehingga mengurangi daya saing Indonesia di tingkat dunia. Untuk produk CPO, misalnya, Indonesia sebenarnya mampu mengalahkan Malaysia. Namun, referensi harga justru dimiliki oleh negeri jiran, sementara Indonesia tidak memilikinya.(PR)
KPK Pastikan Panggil Nazaruddin Dan Istrinya JAKARTA (Waspada): Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Busyro Muqoddas memastikan akan segera memanggil mantan bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin terkait kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games. KPK juga akan memanggil istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara tahun 2008-2010. Dia diduga sebagai rekanan proyek pengadaan listrik tenaga surya. Rencananya KPK akan memanggil Nazaruddin pada minggu ini. ” Iya, kami (KPK) akan memanggil,” ujar Busyro Muqoddas di gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/6). Menurut Busyro, Neneng diduga menerima sejumlah uang dalam proyek tersebut. Namun, saat ditanyakan berapa jumlahnya Busyro mengaku belum tahu. “Diduga dia menerima, kita belum tahu jumlah persisnya,” jelas Busyro. Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah menyebutkan, Neneng dan Nazaruddin akan dipanggil secara bersamaan pada Jumat, pekan depan.
“Kemungkinan dipanggil Jumat,” cetus Chandra. Nazaruddin sendiri, hingga saat ini masih berada di Singapura menjalani pengobatan. Busyro Muqoddas juga mengatakan, pihaknya akan mengirim surat perintah penangkapan tersangka kasus tersangka travel cek Nunun Nurbaeti kepada sejumlah negara.
“Surat tersebut akan dikirimkan pekan ini,” kata Busyro Muqqodas sebelum rapat dengan Tim Pengawas Kasus Bank Century di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/6). Tapi Busyro mengaku tak hapal ke negara mana saja surat tersebut dikirim. Selain itu, KPK, katanya, sudah melakukan penarikan paspor Nunun. “KPK
juga akan berusaha terus untuk menghadirkan Nunun di Indonesia. Kami bekerja berdasarkan keyakinan. Upaya sinergis dengan berbagai negara lain,” kata Busyro. Saat ini keberadaan Nunun masih simpang siur. Namun Presiden SBY meminta agar Kemlu memfasilitasi kepulangan Nunun. (aya/ant)
RUU Pemilu Agar Sejalan Dengan 4 Pilar JAKARTA (Waspada): Partai Bulan Bintang mengajak pimpinan MPR RI untuk mencermati pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Pemilihan Umum agar sejalan dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan program utama MPR RI. “Pada pembahasan RUU Pemilu di dalamnya ada pasal mengenai persyaratan ‘parliamentary threshold’ yakni batas ambang sebuah partai politik berada di parlemen,” kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban ketika beruadiensi dengan pimpinan MPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (7/6). Menurut dia, pada pembahasan RUU Pemilu tersebut ada
usulan agar persyaratan ‘parliamentary threshold’ ditingkatkan hingga lima persen serta diterapkan tidak hanya di tingkat pusat yakni DPR RI tapi juga ke seluruh daerah yakni DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota. Jika usulan ini sampai disepakati menjadi klausul dalam UU Pemilu, kata dia, maka akan menimbulkan konflik horizontal di berbagai daerah yang bisa menimbulkan ancaman bagi bhinneka tunggal ika dan semangat negara kesatuan Repulik Indonesia. Kaban mencontohkan, pada pemilu 2009 yang menerapkan persyaratan “parliamentary threshold” 2,5 persen terjadi suara hangus sampai sekitar 18 juta suara.
Hal itu terjadi karena sistem pelaksanaan pemilu berdasarkan UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu hanya mengakomodasi partai politik yang memperoleh kursi DPR yang memenuhi persyaratan “parliamentary threshold”. Dengan menerapan aturan tersebut, katanya, hanya sembilan partai politik yang memenuhi persyaratan “parliamentary threshold” untuk berada di parlemen. “Sedangkan partai politik lain yang memperoleh kursi DPR RI tapi tidak memenuhi persyaratan ‘parliamentary threshold’ harus dihanguskan dan kursinya harus diberikan kepada partai politik yang memenuhi persyaratan tersebut,” katanya. (j07)
Warga NTB Gugat Menkeu ke Pengadilan JAKARTA (Waspada): Sejumlah warga Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi menggugat Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo, Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon Siregar, PT Newmont Nusa Tenggara, dan Newmont Mining Coorporation ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, (6/6) terkait dengan pengambilan sisa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebanyak 7 persen. Direktur Eksekutif Masyarakat Sipil Untuk Kesejahteraan Rakyat NTB Ulung Purnama, SH mengatakan, langkah hukum ini terpaksa ditempuh karena upaya pendekatan dengan meyakinkan bahwa daerah perlu mendapat saham tersebut tidak diapresiasi. “Gugatan ini terkait proses pengambilalihan divestasi saham 7 persen PT Newmont Nusa Tenggara tanggal 6 Mei 2011 oleh para tergugat yang
tidak memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kehidupan ekonomi, kedamaian masyarakat NTB,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/6) Langkah Menkeu menguasai 7 persen sisa saham divestasi Newmont, kata Ulung, telah melanggar sejumlah Perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, jo; Pasal 8 UU 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jo; Pasal 71 UU 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jo; Pasal 11 butir 1 dan 2 International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) di mana kovenan ini telah diratifikasi dengan UU 11/2005 Mukadimah, Pasal 2 butir 3, Pasal 25 International Covenant on Civil and Politic Rights di mana kovenan ini telah diratifikasi dengan UU 12 /2006. Pemerintah juga dianggap
melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian Hukum, asas persamaan, asas kejujuran dan kKeterbukaan (fair play), Asas Kepantasan dan Kewajaran, asas pertanggungjawaban. Selain itu pelanggaran atas hak atas informasi, prinsip pengelolaan anggaran dan keuangan negara, prinsip good governance, prinsip otonomi daerah beserta kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai yang tercantum di dalam pasal 3 ayat 1 UU 17/ 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Adapun tuntutan penggugat, yakni meminta kepada para penggugar meminta maaf kepada penggugat lewat media cetak yang isinya ditentukan oleh penggugat selama 7 hari berturut-turut. “Mereka juga meminta pengambilalihan saham divestasi 7 persen PT NNT yang ditandatangani tergugat II dan
turut tergugat II tanggal 6 Mei 2011 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” kata Ulung selaku wakil 20 warga NTB. Sedang tuntutan lainnya adalah menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk segera mengembalikan hak pengambilalihan saham 7 persen PT NNT atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah NTB untuk diberikan kepada masyarakatnya melalui program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menambah kesejahteraan rakyat NTB. “Warga juga menuntut penggantian kerugian materiil dan immateriil yang diderita para tergugat selama pengambilalihan saham 7 persen PT NNT sebesar US 246,8 juta dolar dan Rp1.000.000.000.000 secara tanggung renteng,” pungkas Ulung. (aya)