Sumatera Utara
C4
WASPADA Kamis 9 Juni 2011
Kehadiran PT SMM Dan Timbulnya Konflik Tambang Di Siabu Kehadiran PT Sorikmas Mining (SMM) di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menambah PAD bagi pemerintah setempat.
Waspada/ Idaham Butar butar
KONDISI Jalan Surapati di Kelurahan Pasar Sibuhuan di Pusat Kota Kabupaten Padanglawas semakin kumuh dan sering digenangi air akibat drainase kota tidak berfungsi.
Pusat Pasar Sibuhuan Makin Kumuh SIBUHUAN (Waspada) : Kondisi Pusat Pasar Sibuhuan di Padanglawas semakin kumuh, semrawut dan sering terjadi banjir. Hal itu diakibatkan saluran drainase di pasar itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga sampah buangan terseret arus air yang meluap hingga ke badan jalan. Abdul Rasyid Nasution, warga Kelurahan Pasar Sibuhuan
yang juga tokoh pemekaran Kabupaten Padanglawas, Selasa (8/6) mengatakan, banjir akibat salurandrainasekotayangkurang berfungsi dan tidak dapat menampung air yang masuk selalu menimbulkan banjir hampir setiaphariapalagidimusimhujan. “Situasisepertiinisudahsering terjadi,utamanyadijalanSurapati Pasar Sibuhuan, bahkan telah disampaikan ke pemerintah, baik pemerintah Kecamatan Barumundanpemerintahkabupaten, namunsampaisaatinibelumada perubahan dan perbaikan,” kata Rasyid. Hal ini, katanya, akibat pem-
Ganja 0,50 Kg Gagal Diedarkan P. SIANTAR (Waspada) : Daun ganja kering seberat 0,50 kg gagal diedarkan tersangka A, 32, alias Untung, warga Huta Gondang Simalungun sesudah digagalkan aparat Polsek Serbelawan, Polres Simalungun. Keterangan dihimpun menyebutkan, Polsek Serbelawan menangkap A di jalan umum, simpang Dolok Marangir, Simalungun, Senin (6/6) pukul 16:15 ketika hendak mengedarkan daun ganja itu. Pihak Polsek Serbelawan melakukan penangkapan terhadap A sesudah mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan A akan mengedarkan daun ganja kering di sekitar Kecamatan Dolok Batunanggar. Ternyata, daun ganja kering itu disembunyikan A di bagasi sepeda motornya. “Daun ganja kering itu bersama sepeda motor A langsung disita dandibawakeMapolsekSerbelawan.Sesudahdiproseslaludiserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun,” ujar Kapolres Simalungun AKBP M Agus Fajar melalui Kasubbag Humas AKP Sulaiman Simanjuntak, Selasa (7/6). (a30)
193 CPNS Tahun 2010 Dapat Sertifikat KABANJAHE (Waspada) : Sebanyak 193 CPNS tahun 2010, Senin (13/6) akan mendapat sertifikat dan bekerja langsung sesuai dengan ketentuannya masing - masing. Menurut Kepala BKD Kawara Sembiring, Senin (6/6) sore, 193 CPNS akan mendapat sertifikat yang sah menjadi PNS dan dapat bekerja langsung di setiap perkantoran di Kabupaten Tanah Karo. “Bupati Karo baru selesai menandatangani sertifikat 193 CPNS tersebut, dan SEnin depan mereka sudah sah menjadi PNS yang bekerja sesuai dengan ketentuannya masing - masing,” terangnya. (c19)
bangunan drainase kota di inti kota kabupaten hingga Jalan Surapati menuju Hapung yang menelan anggaran ratusan juta pada 2009, pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. “Pembangunandrainasekota yang dilaksankan bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi terkesan hanya demi kepentingan kelompoktertentu,penguasadan pengusaha, katanya. Sekarang warga semakin bosan menyampaikan keinginan dan harapan kepada Pemkab Padanglawas, karena setiapkali ada yang disampaikan tidak ada
tindak lanjut, apalagi untuk perbaikan.Danitubukanhanyayang menyangkut pembangunan, tetapi yang menyangkut kepentingan rakyat pun semakin diabaikan. Untuk itu masyarakat sangat berharapagarpemerintah,DPRD dan masyarakat agar saling bahu -membahu dalam membangun daerah Kabupaten Padanglawas. Namunbagaimanapunbesarnya keinginan masyarakat, jika tidak mendapat respon positif dari pemerintah, maka harapan dan keinginan rakyat Padanglawas tidak akan mungkin terwujud. (a33)
Pertemuan Gabungan Anggota Persit KCK Miliki Arti Penting P. SIANTAR (Waspada) : Pertemuan gabungan anggota Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcab Rem 022 PD I/ BB memiliki arti yang sangat penting, disamping membina komunikasi,jugasilaturahmiantar sesama anggota Persit KCK Koorcab Rem 022 PD I/BB. “Pertemuan tatap muka seperti ini dapat menjadi sarana saling mengenal lebih dekat, mempererat persatuan dan kesatuan serta memperkokoh ikatan bathin atas dasar senasib sepenanggungan sebagai istri prajurit,” tutur Pj Ketua Persit KCK Koorcab Rem 022 PD I/BB Ny. Feby Anton Irianto Popang saat pertemuan gabungan anggota Persit KCK Koorcab Rem 022 PD I/BB di aula Makorem 022/PT, Selasa (7/6). Pertemuan gabungan itu terdiri dari Persit Makorem 022/PT dan beberapa dinas dan jawatan
jajaran Korem 022/PT. Dengan hubungan yang akrab dan harmonis, menurut Ny. Feby, akan dapat bertukar pikiran dan berbagi pengalaman guna kepentingan dan kemajuan organisasi Persit KCK. Ny Feby mengajak menjadikan diri sendiri sebagai istri yang mau dan mampu menjadi pendampingsuamiyangbaik,dengan senantiasa memberikan dukungan moril dan motivasi demi meningkatkan kinerja dan keberhasilan tugas suami. Kapenrem 022/PT Mayor Caj Prinaldi menyebutkan, dalam berorganisasi banyak manfaat yang dapat diperoleh, antara lain menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang kesemuanya itu berguna dan memberikan bekal berharga untuk proses pendewasaan dalam menjalani kehidupan dan tugas rumah tangga. (a30)
PBI DS Minta Ka KUA Gagal Merampok Pukuli Korban L. Pakam Batalkan Akta Wakaf P. SIANTAR (Waspada) : Dua pria pelaku perampokan menggunakan sepeda motor, RH, 26, warga Jalan Mataram I, Siantar Utara dan PM, 24, warga Jalan Rakutta Sembiring, Pematangsiantar gagal melakukan aksinya, bahkan nekad memukuli korbannya Caesar Jonatan, 25, warga Jalan Musyawarah, Siantar Utara di Jalan Pane, Senin (6/6). Perampokan dan pemukulan itu terjadi ketika korban dengan mengendarai sepeda motorYamaha Xeon hendak mengantar pulang ke rumahnya saksi Tan Christian Dian. Namun, ketika tiba di tempat kejadian, tiba-tiba sepedamotor Honda Revo tanpa plat nomor polisi dikemudikan RH dan PM mengapit sepedamotor korban dari sebelah kanan dan PM langsung menarik tas milik saksiTan yang disandang di bahunya hingga putus. PM dan saksi turut terjatuh. “Korban yang melihat PM terjatuh segera menghentikan sepedamotornya hingga PM tidak tertubruk sepedamotor. Saat itu, PM langsung berdiri dan tanpa bicara, kepalan tangannya memukulikepalakorbanberulangkali,”kataKapolresPematangsiantar AKBP Alberd TB Sianipar. (a30)
PSB Di Madina, Kasek Diingatkan Jangan Ada Pengutipan PANYABUNGAN (Waspada) : Kepala sekolah baik di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA di Kab. Mandailing Natal diingatkan untuktidakmelakukanpengutipansamasekalisaatprosespenerimaan siswa baru di sekolahnya. Imbauan itu disampaikan Kadis Pendidikan Mandailing Natal H Imron Lubis, Rabu (8/6) di Panyabungan. “Saya ingatkan dan imbau kepada semua kepala sekolah serta panitia penerimaan siswa baru disemuajenjangpendidikandibawahnaunganDinasPendidikan Madina agar jangan melakukan pengutipan saat penerimaan siswa baru,” ujarnya. Dikatakannya, kalau ternyata di lapangan nanti ditemukan pengutipan, maka pihaknya akan memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada yang bersangkutan sesuai dengan kode etik. Pihak sekolah bisa saja melakukan pengutipan atau memungut uang, asal atas hasil musyawarah dengan seluruh wali murid, umpamanya sekolah itu kurang sarana atau hal lain dan seluruh wali siswa menyetujuinya. “Jadi kalau ada pengutipan tanpa ada musyawarah dengan orangtua siswa, maka kepala sekolah serta panitia PSB akan kita tindak, mulai tindakan teguran, tidak naik pangkat dan tindakan lainnya yang sudah diatur, bahkan yang bersangkutan bisa kita copot,” katanya. (c15)
LUBUKPAKAM (Waspada): Dewan Pimpinan Cabang PersatuanBatakIslam(DPCPBI)Kabupaten Deliserdang meminta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam membatalkan pengesahan Akta IkrarWakaf No. K.K.02.01.11/KP.07/313/ 2008 tanggal 26 Mei 2008 dari Abdullah Simbolon (Ahli waris Alm M Jafar SiddikSimbolon)kepadaPayaman Samosir. Pembatalan akta ikrar wakaf diminta sehubungan dengan putusan PN Lubuk Pakam nomor 18/Pdt.G/2008/Pn-Mdn tanggal 30 Oktober 2008 jo putusan PT Medan nomor 96/Pdt/2009/ PT-Mdn tanggal 1 April 2009 serta putusan Mahkamah Agung (MA) RI nomor 646 K/Pdt/2010 tanggal 27 September 2010. Dalam suratnya nomor 05/ DPC-PBI/VI/DS/2011 tanggal 6Juni2011ditandatanganiHAmir Siahaan dan Bungaran Siregar masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris PBI Kabupaten Deliserdang disebutkan, wakaf atas sebidang tanah 2.673,40 m2 di Jalan T Imam Bonjol No. 17 KelurahanCemara,Kec.LubukPakam dari Abdullah Simbolon (Ahli waris Alm M Jaffar Siddik Simbolon) kepada Payaman Samosir selaku Nadzir wakaf dilakukan berdasarkanAktaIkrarWakafyang mendapat pengesahan dari Kepala KUA Lubuk Pakam. Namun, selain bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan pasal15UUnomor41Tahun2004 tentang wakaf yang menyatakan harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakaf secara sah, tanah tersebut juga adalah milik
pemohon (dalam hal ini PBI Kab.Deliserdang-red) berdasarkan surat keterangan tanah nomor 127403 tanggal 31 Juli 1977. HAmirSiahaanmenjelaskan, perkara antara DPC PBI Deliserdang selaku pemohon/penggugat dengan pihak Abdullah Simbolon dkk (Ahli waris M Jaffar Siddik Simbolon) selaku termohon/tergugat telah berlangsung lama, bahkan beberapa kali disidangkan mulai tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hinggatingkatMahkamahAgung. Namun berdasarkan putusan MA yang mengadili perkara ini menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Abdullah Simbolon dkk), memperbaiki amar putusan PT Medan nomor 96/PDT/2009/PT-MDN tanggal 1 April 2009 yang menguatkan putusan PN Lubuk Pakam nomor 18/PDT.G/2008/PN.LP tanggal 30 Oktober 2008. Selanjutnya MA dalam amar putusannya diantaranya menyatakan tanah di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cemara Kec. Lubuk Pakam seluas 2.673,40 m2 adalah milik penggugat dalam hal ini (H Amir Siahaan/DPC PBI Deliserdang). Sementara kuasa hukum DPCPBIDeliserdangAhmadYuni Nasution dalam suratnya tanggal 6 Juni 2011 kepada Abdullah Simbolon dkk selaku ahli waris Alm M Jaffar Siddik Simbolon mohonagarmematuhidanmentaati putusan PN, PT dan MA dengan menyerahkan tanah dan gedung sekolah tersebut kepada penggugat(DPCPBIKab.Deliserdang). (a06)
Mendatangkan investor, merupakan salah satu trik pemerintah dalam mempercepat pembangunan dari segi fisik, maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Walaupun kedatangan investordiberbagaiwilayahdan jenis usaha di nusantara banyak memberikan dampak positif, tapi tidak sedikit pula yang berujung pada sengketa dan pertikaian. Baik itu dalam usaha tambang,perkebunan,danjenis usaha investasi investor lainnya. Sehingga, konflik dalam perjalanan investasi di Indonesia saat ini bukan lagi berita yang mengejutkan, tapi seolah hal biasa. Karena hampir setiap hari media cetak maupun elektronikmenyajikanberitaberbau konflik unjuk rasa akibat benturan , kepentingan pengusaha, penguasa,danrakyatyangselalu terzalimi. Itulah gambaran iklim investasi di Indonesia. Walau sering konflik, tapi tetap saja investor luar berbondong-bondong menawarkan dan menanamkan investasi. Kenapa itu terjadi? Jawabnya bisa saja karena penguasa selalu berpihak kepada pengusaha dengan ikatan “main mata” yang saling menyenangkan. Alasan lainnya karena penerapan hukum jarang menyentuh subtansi persoalan terkait investasi.Tapi mungkin, ada juga investor yang bernasib sial “dikeroyok” penguasa dan mungkin pengusaha. Kembali kita bahas sejarah tambang emas di Kecamatan Siabu di kelola PT.SMM, yang memulai tahapan exsplorasi di Madina sejak tahun 1999. Dan tahun 2004 tahapan eksplorasi sempat terhenti akibat adanya Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), dan hutan lindung yang di gagas Bupati Madina pertama, H Amru Helmi Daulay, SH. Kemudian, setelah berhasil memenangkan perkara di Mahkamah Agung, tahun 2009 PT SMM hingga sekarang melanjutkan tahapan eksplorasi dengan luas wilayah kontrak karya lebih kurang 62.000 hektare. Di wilayah kontrak karya
PT SMM ini, terdapat 13 desa penyangga yang menjadi mitra perusahaan yakni, di Kecamatan Naga Juang meliputi Desa BanuaSimanosor,Tambiski,Sayur Matua, Humbang I dan II. Di Kecamatan Siabu, Desa Tanggabosi I,II,dan III, Tanjung Sialang, Hutagodang Muda, Muara Batang Angkola. Sedangkan saham dalam PT SMM berdasarkan kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan PT SMM, tanggal 19 Pebruari 1998, 75 persen merupakan saham Aberfoyle Pungkut Investments berkedudukan di Singapura. Dan 25 persen lagi milik PT Aneka Tambang. Dalam tahapan eksplorasi yang sudah hampir memakan waktu 13 tahun, selama ini tidak pernahterdengarkonflikataupun gejolak tolak tambang. Bahkan nama PT SMM nyaris jarang di dengar dan jadi pembahasan masyarakat. Kemudian, dalam tahapan eksplorasi, perusahaan mampu memberdayakan ratusan warga sekitar bekerja sebagai tenaga jasa pengangkut bahan logistik (porter), dengan harga Rp5.000 per kg, atau rata-rata porter bisa berpenghasilan minimal Rp150.000 per hari. PT SMM juga mengangkat beberapawargasetempatmenjadi karyawan honor dan karyawan humas untuk memperlancar komunikasi perusahaan dengan masyarakat, di samping memberikan bantuan sosial (csr) dalam bentuk fisik sarana air bersih, wargatidakmampu,danbantuan lainnya. Namun, sejak adanya rencana PT SMM untuk pembebasan/ganti rugi lahan dan tanaman masyarakat untuk kepentingan Eksploitasi, mulailah muncul gejolak di tengah masyarakat, yang di mulai saling klaim punya hak atas tanah di lokasi PT SMM. Bahkan, pialang-pialang tanah dan oknum-oknum berduit asal Panyabungan tiba-tiba sudah memiliki lahan ratusan hektar di lokasi hutan lindung notabene tanah wilayat masyarakat, yang sekaligus menjadi lokasi kontrak karya PT SMM. Entah bagaimana jalan ceritanya tidak di ketahui pasti. Yangjelas,selainbanyakwarga terobsesigantirugilahanmaupun tanaman.Kehadiranpialangtanah di duga salah satu sumber munculnya berbagai persoalan antara masyarakat dengan PT.SMM, yang sering berujung pada aksi pemblokiran jalan sehingga kebutuhan logistik ke perusahaansering terhenti total. Akibat seringnya terjadi pemblokiran logistik di Kecamatan Siabu dan Naga Juang, PT SMM akhirnyamemutuskanhubungan kerjadenganbeberapapenduduk yang di percaya menjdi karyawan
honor/humas di desa masingmasing pada tanggal 8 Mei 2011. Mereka yang di berhentikan antara lain, Tigor Pulungan warga Tangga Bosi, Kecamatan Siabu, Zainal Simbolon warga Desa Banua Simanosor, Kecamatan Naga Juang, dan Marwan Nainggolan, penduduk Desa Sayur Matua, Kecamatan Naga Juang. Dalam persoalan ganti rugi lahan warga di Kecamatan Siabu maupun Naga Juang yang masuk wilayah kerja, PT.SMM mau mengganti rugi tanaman berdasarkanhargastandarpemerintah. Kemudian masalah pagopago permintaan masyarakat, selain tidak bisa di penuhi karena nilainya nominal materi sangat tinggi, juga karena tidak ada satu lembaga maupun penanggung jawabresmidalamsatudesayang bisa di percaya/di akui masyarakat sebagai penerima pago-pago sehingga perusahaan bingung. Selain karena pola kemitraan perusahaan dengan masyarakat yang tidak pernah berujung pasti, perpecahan antara sesama masyarakatjugaberimbaspadaiklim usaha PT SMM makin tidak kondusif. Untuk memperbaiki hubungan dan menjalin kesepakatan perusahaan dengan masyarakat, Pemkab Madina akhirnya membentuk tim fasilitasi dan inventarisasi permasalahan dengan melibatkan Muspida maupun muspika pada bulan Desember 2010.Namunhasilnyatidaksesuai harapan. Mungkin karena masyarakat jenuh atas tuntutan dan aksi penolakan masyarakat dari 13 desa terhadap tambang tidak pernahberujungpastimeskitelah mengadu, dan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran ke DPRD dan Pemkab Madina dim tahun 2010, akhirnya masyarakat terlihat memilih diam. Dan satu-satunya desa yang belakangan terus menunjukkan perlawanan hanya masyarakat Desa Hutagodang Muda/Tanotiris, dengan puncak penolakan menggelar aksi mendatangi camp PT SMM diTor Sihayo pada Minggu (29/6) lalu. Terlepas dari sudut pandang murni atau tidaknya aksi unjuk rasa hari itu, yang jelas berakhir dengankerusuhanhingga1orang warga bernama Solatiah,19, menjadi korban. Dan sebaliknya, camp PT SMM terbakar hangus mencapai kerugian lebih kurang Rp70 milliar. Kejadian itu kini menjadi perhatian secara nasaional sehingga Kapoldasu harus bekerja ekstra keras menyelesaikan konflik. Dan kecaman berbagai pihak atas insiden kini menjadi “bumbu-bumbu” dalam hukum dan berdemokrasi. Sejauh ini, kinerja aparat hu-
kum telah terlihat dengan menetapkan 8 orang tersangka terkait kerusuhan.Tapi sebaliknya, penetapan para tersangka merupakan tamparan keras bagi Pemkab Madina dan DPRD yang dinilai gagal melindungi masyarakatnya. Andai kata Muspida Plus Madina aspiratif dan cekatan terhadap aspirasi berkembang, insiden memalukan itu tidak perlu terjadi. Atau mungkin gejolak yang muncul di tengah masyarakat sengaja timbul alami, atau di timbulkan demi sebuah kepentingan tertentu kita tidak tahu, dan mari kita pikirkan dan di nilai bersama. Tapi yang jelas, masyarakat kecil jualah yang terjebak tidak berdaya dalam pergolakan ini. Sementara muspida maupun pengusaha pada akhirnya tetap bersama melangkah dalam satu ikatan peraturan. Cuma, teriakan para ibu, anak-anak, orang tua renta di tengahhutansaatitusetidaknya tidak sia-sia dan bisa menyadarkan para pemilik kepentingan terkait PT SMM. Walaupun kita tahu untuk mencapai tujuan mesti ada pengorbanan danadayangdikorbankan,tapi setidaknyapercikandarahyang terjadibisamensinergiskandan menyadarkan semua pemilik kepentingan. Satu sisi Muspida Plus harus membantu/melindungi kebijakan pemerintah pusat terkait PT SMM yang ber investasi di Madina (Indonesia).Tapi di sisi lain, ketika kehadiran investor untuk investasi menjadi malapetaka, pemerintah haruslahmelindungidanberpihak masyarakat. Dan sebaliknya, jika memang pihak investor ternyata kooperatif dalam menyikapi dan menaggapi aspirasi masyarakatdengancatatanmasuk akaldantidakberlebihan,maka kewajiban mutlak semua elemen harus membantu para investor dimanapun berada. Karena, demi kepentingan murni dan kesejahteraan masyarakat semua bisa diubah. Danhanyakitabsucidanhadist lah yang tidak boleh di ubah. Intinya, perlu ketegasan dan pemerintah tidak ambipalen dalammenyikapipolemikyang ada supaya masyarakat tidak krisis kepercayaan. Jikamasyarakatsudahkrisis kepercayaan, yang terjadi adalah pertikaian berkepanjangan. Dan kerusuhan masyarakat Desa Hutagodang Muda merupakan bagaian dari bentuk krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Sarmin Harahap