B8
Ekonomi & Bisnis
Muhammad Hatta, Ketua MUI Medan
Halal Adalah Hal Mutlak Bagi mereka para usaha kecil dan menengah (UKM) yang mampu, lanjutnya, MUI dalam hal ini Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) akan dikenakan biaya pendaftaran sekitar Rp500 ribu.
WASPADA Kamis 9 Juni 2011
Sertifikasi Halal, Tinggalkan Keragu-raguan HINGGA saat ini pasti banyak pengusaha makanan dan minuman yang belum
KEHALALAN suatu makanan bagi seorang muslim adalah suatu yang mutlak karena ada beberapa makanan yang diharamkan oleh Islam. Dengan adanya halal dan haram tidaklah membuat terhambatnya pemenuhan kebutuhan hidup seorang muslim melainkan memberikan perlindungan kepada dirinya. Hal itulah diungkapkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan Prof. Muhammad Hatta ketika berbincangbincang dikediamannya Jln. Bambu 6, Medan, Rabu (8/6). “Selain haram dimakan ada pula yang bahkan haram memegangnya seperti babi, dan anjing. Bukan karena suatu alasan medis atau filosofi hewan tersebut yang menjadikannya haram, tetapi memang Allah telah mengharamkannya sebagai ujian bagi pemeluk agama Islam, apakah akan taat atau tidak,” ujarnya. Selain itu, lanjutnya, kehalalan juga tak hanya diukur dari bendanya, tetapi cara perlakuan dan cara memperolehnya. Inilah yang disebut dengan halalan thoiyiban. Bisa saja produsen makanan menganggap semua ayam boleh dikonsumsi oleh muslim tanpa memperhatikan proses pengolahan ayam hingga tersaji. “Disinilah peranan adanya peninjauan oleh lembaga pemberi sertifikasi halal. Jika semua proses pengolahan sudah sesuai syariat, maka produsen tersebut layak mendapatkan sertifikat halal yang tercetak pada trade mark-nya. Demikian pula jika ternyata produsen makanan tersebut tidak mengolah makanannya secara syariah, maka walaupun makanan yang diolahnya halal tidak akan diberikan sertifikat halal,” lanjutnya. Sertifikat halal, terang Ketua MUI Medan itu tidak hanya berguna bagi pemeluk islam tetapi juga bagi seluruh umat. Karena di dalam Islam tata cara pengolahan makanan telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan pengkonsumsinya. “Dengan demikian bagi non muslim tidak perlu gusar dan salah paham serta merasa umat muslim begitu diistimewakan, karena semua itu adalah untuk kesehatan seluruh umat manusia,” ujarnya. Mengingat, lanjutnya, dalam pemberian sertifikat halal ini tidak hanya diperiksa dari bahan makanan, melainkan perlakuan, mendapatkan, dan penyajian serta aman, nyaman, serta berbagai aspek lainnya. Disisi ekonomi, terang Muhammad Hatta, sertifikasi halal akan sangat membantu produsen meningkatkan daya jualnya. Mengingat lebih dari 90 persen populasi masyarakat Indonesia khususnya Medan adalah pemeluk agama Islam.
mengurus sertifikasi halal. Sertifikasi yang dikeluarkan Lembaga Pengkajian Pangan “Bayangkan jika tidak ada keraguan bagi mereka atas produk suatu produsen karena telah disertifikasi halal. Makah ini akan menjadi pilihan pelanggan-pelanggan muslim dengan demikian, produsen tidak perlu khawatir jika akan kedatangan tamu dari lembaga pemberi sertifikasi halal,” ujarnya. Malahan, terangnya, seharusnya sertifikat halal ini disambut dengan penuh suka cita karena tidak aka nada lagi konsumen yang meragukan kehalalan produknya. “Jika dilihat dari proseduralnya didalam membuat sertifikasi halal sepertinya tidak sulit,” ujarnya. Bagi mereka para usaha kecil dan menengah (UKM) yang mampu, lanjutnya, MUI dalam hal ini Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) akan dikenakan biaya pendaftaran sekitar Rp500 ribu. Namun, terangnya, jika untuk UKM yang tidak mampu untuk membayar seperti tukang bakso, pedagang ayam tidak akan dikenakan biaya. “Bahkan dalam hal ini kita memberikan pelatihan terhadap pedagang ayam bagaimana tata cara pemotongan agar ayam tersebut halal untuk dikonsumsi oleh umat muslim,” lanjutnya. Muhammad Hatta menjelaskan prosedur mendaftarkan label halal adalah dengan mengisi formulir yang telah dipersiapkan biasanya adalah berisikan bahan-bahan apa saja yang dipergunakan didalam memproduksi produknya. “Kemudian akan turun tim auditor atau LP POM dan dilakukan kunjungan untuk melihat proses pengerjaannya pada waktu tertentu. Kemudian dilakukan rapat antara komisi fatwa dengan LPOM didalam menentukan apakah dapat diberikan sertifikat halal atau tidak,” ujarnya kembali. Begitupun, lanjutnya, tetap saja kesadaran para pengusaha khususnya yang memproduksi makanan dan minuman sangat minim. Perbandingannya jika 1000 ukm hanya sepuluh persen saja yang melakukan pensertifikatan halal. “Dalam hal ini kita mengimbau seluruh pihak khususnya masyarakat muslim agar mengkonsumsi makanan yang halalan thoiyiban, meminta produsen makanan dan minuman agar dapat menjamin produk mereka halal, dan pemerintah agar mengesahkan UU halal dan melakukan pengawasan,” lanjutnya kembali. ● Hamzah
Tidak Diberat-beratkan, Walau Sebagian Sulit PERKEMBANGAN terakhir soal sertifikasi halal ini secara nasional adalah ada 41 lembaga sertifikasi halal dunia menentukan standar kehalalannya merujuk kepada acuan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga dunia itu misalnya asal negaranegara Asean, Kanada, Inggris, Belanda, Belgia, Turki, Jepang, dan Amerika Serikat. Hampir semua lembaga sertifikasi pangan dunia meminta pengakuan Indonesia ketika harus mengekspor produknya ke negeri muslim seperti Indonesia. Standar MUI memang tidak mengakui istihalah yang artinya berubah bentuk, misalnya babi yang telah berubah bentuk menjadi gelatin, garam dan lain-lain MUI tetap anggap sebagai haram. Lembaga di Jerman sebelumnya tidak menggunakan konsep istihalah dimana babi yang sudah menjadi garam yang dicampur ke makanan lain sudah dianggap halal. Tapi karena mereka ingin diakui akhirnya Jerman ikut standar Indonesia. MUI tidak menggunakan standar yang diberat-beratkan tetapi juga tidak dimudahmudahkan, jadi mengambil yang paling hatihati tapi diterima oleh semua pihak Terutama usaha kecil, selama ini menganggap sulit memperoleh seritifikasi tersebut. Bahkan mereka menganggap sertifikasi itu hanya akan menambah biaya dan mengurangi uang perusahaan. Keluhan ini bukan hanya datang dari pengusaha kecil. Ekonom dari perguruan tinggi maupun anggota dewan sempat menyuarakannya. Dalam skenario yang ditentukan sebenarnya mendapatkan sertifikasi halal itu tidak sulit. Namun bagaimana di lapangan, itu yang sering membuat usaha kecil mengaku sulit mengurusnya. Padahal LP POM MUI secara tegas menyatakan sertifikasi halal sama sekali tidak pernah dipersulit, apakah itu dari prosedurnya atau dari soal biayanya. Bahkan, mereka seringkali membantu produsen kecil. Kesulitan yang mungkin muncul hanyalah karena produknya yang sulit untuk diaudit. Misal, sebuah perusahaan yang hanya sekali setahun beroperasi. Produsen meminta produk sebelumnya diaudit, namun mereka belum beroperasi lagi untuk produk selanjutnya. Karena produsen hanya menceritakan bagaimana bahan dan proses produksinya, pihak LP POM MUI akan kesulitan untuk meyakinkan laporannya dalam sidang komisi fatwa MUI. Oleh karena itu, mereka terpaksa menunggu hingga perusahaan tersebut beroperasi kembali. Karena, mereka harus melakukan observasi langsung. Begitupun LP POM MUI memang perlu lebih gencar menso-
sialisasikan sertifikasi tersebut. Karena sertifikasi halal baru menjangkau sebagian kecil produk makanan, minuman, obatobatan dan kosmetika. Sejak LPPOM MUI Medan hadir 5 Februari 2007, baru sekitar 70-an pengusaha yang memproduksi makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika di Medan yang mengurus sertifikasi halalnya. Selebihnya, yang jumlahnya mencapai ribuan belum mengurus. Padahal sertifikasi halal itu sangat dibutuhkan konsumen ketika ingin membeli produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Bahkan saat ini MUI berkoordinasi dengan Islamic Centre of China untuk merealisasikan kerja sama pembuatan label halal pada produk-produk China yang akan dipasarkan di daerah ini. Dengan kerjasama tersebut, perusahaan di China yang akan memasarkan produknya ke Sumut dan Medan mesti telah lulus seleksi terkait kehalalannya dari majelis ulamanya China. Perusahaan- perusahaan di China mesti patuh pada aturan yang disepakati dengan menempelkan label halal di produk yang akan diekspor ke Sumut. Sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura hal ini telah memberlakukannya. Setiap produk yang halal ditempelkan label halal. Dengan demikian, setiap konsumen yang muslim, tidak ragu lagi dalam membeli produk dimaksud. Apalagi produk China yang masuk terkait kebijakan CAFTA (China ASEAN free trade agreement) tak akan bisa dihempang lagi masuk Sumut. Hingga saat ini rancangan UU tentang jaminan produk halal sedang dibahas untuk paying hokum sertifikasi ini. Sertifikasi halal adalah kemutlakan. Karena negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura pun sudah menerapkannya. Di Malaysia, walau penjual di restoran bergelar haji, pakai serban dan nuansa keIslaman namun kalau tidak ada sertifikat halal enggan didatangi pengunjung. ● Armin Nasution
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Medan ini menjadi jaminan bagi konsumen untuk membedakan halal atau tidaknya suatu produk. Sekira lima tahun lalu, kehalalal bika ambon khas Medan sering dipersoalkan. Namun kini sebagian pengusahanya sudah mengantoni sertifikat halal. Artinya MUI sudah mengakui produk mereka sudah halal. Sertifikasi halal ini ditujukan bukan saja untuk usaha besar tapi juga restoran kecil pun setidaknya dianjurkan untuk mendapatkanya. Selama ini ketika konsumen ingin tahu halal atau tidak restoran dan tempat makan yang didatanginya selalu memandainya dengan tulisantulisan Arab yang sengaja dipasang didinding. Kini tidak lagi. Ada stempel resmi tentang sertifikasi halal. Sudah tidak perlu ragu-ragu. Atau ketika berkunjung ke restoran sudah cukup dengan melihat sertifikasi halal yang dimiliki pengusaha. Pun dengan produk makanan baik itu bika ambon atau juga bolu gulung tinggal melihat sertifikasi. Bagi sebagian pengusaha kecil proses sertifikasi ini dianggap masih barang baru. Kesan yang muncul pun sebagian bertanda negatif. Artinya ada ketakutan untuk dipersulit. Padahal beberapakali MUI Medan dan Sumut sudah menegaskan tidak akan dipersulit. Sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan.
Waspada/Armin Nasution
BIKA AMBON ZULAIKHA sudah mengantongi izin sertifikasi halal dari MUI sejak beberapa tahun lalu. Saat ini minat mengurus izin tersebut masih rendah karena MUI baru mencatat ada sekira 70-an lebih pengusaha yang memilikinya. Bagaimana mekanisme sertifikasi halal tersebut? Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal. Kemudian sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun, sehingga untuk menjaga konsistensi produksi selama berlakunya sertifikat, LP POM MUI memberikan ketentuan bagi perusa-
haan sebelum mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu mempersiapkan sistem jaminan halal Penjelasan rinci tentang sistem jaminan halal dapat merujuk kepada buku panduan yang dikeluarkan oleh LP POM M U I . Pro d u s e n d i m i n t a mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan merek yang sama. Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan. Setiap produsen yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi borang yang telah disediakan. Ini biasanya berisi informasi tentang data perusahaan, jenis
dan nama produk serta bahanbahan yang digunakan. Setelah semua lengkap, LP POM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LP POM MUI akan melakukan pemeriksaan/ audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LP POM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada
sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya. Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam sidang komisi fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan. Sidang juga dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI. Selama dua tahun pengawasan tetap dilakukan. Tapi kalau ikut prosedur setidaknya sertifikasi itu tidak akan memberatkan. ● Armin Nasution
Kurang 10 Persen UKM Kantongi Sertifikat SETITIK bening jatuh dari dahi ibu berkepala empat ketika mengiris perlahan lontong yang dibalut pelepah pisang di telenan ketika menyiapkan permintaan pelanggannya untuk mendapatkan sepiring lontong di kawasan Kampung Baru, Medan. Rabu (8/6) pagi itu terik matahari begitu hangat, beberapa pekerja kebersihan, dan toko elektronik di sekitar kawasan tersebut sudah mengantri untuk mendapatkan sarapan pagi dari Ny Ani. Tidak peduli apakah makanan itu haram atau halal yang penting tidak terlihat daging di steling ibu tiga putra tersebut. Hanya tumpukan lontong yang terjajar, lupis, santan, kuah cabai, beserta sayur-sayuranya sebagai penikmat rasa. “Sepertinya para pelanggan tidak memperdulikan apakah makanan saya halal atau haram yang pasti saya yakin halal, kenapa tanya seperti itu dik,” tanyanya. Ani, pedagang lontong itu belum mengerti apa itu sertifikat halal, bagaimana pengurusannya serta seberapa pentingnya bagi penjualannya.Yang dilakukannya adalah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. “Terus terang kita tidak tahu apa itu sertifikat halal, lagi pula yang diolah di sini seperti lontong terbuat dari beras, sedangkan kuah maupun sayurnya berasal dari kelapa dan buncis atau kacang panjang di tambah nangka,” ujarnya. Sepertinya, lanjutnya, tidak ada yang diharamkan dalam Islam bahan-bahan tersebut. “Jadi mengapa harus mengurus sertifikat halal.” Pertanyaan kecil itu muncul dari UKM, mungkin tidak hanya Ani, bahkan pedagang-pedagang lainnya seperti goreng pisang, bakso, nasi pun begitu. Benar. Jumlah usaha kecil menengah (UKM) yang mengantongi sertifikasi halal di kota Medan masih minim. Sejauh ini yang terdaftar di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) – MUI Kota Medan hanya 73 perusahaan kecil dan besar. Padahal jumlah perusahaan makanan dan minuman yang tersebar di kota Medan cukup besar, tidak hanya toko roti yang
Waspada/Armin Nasution
SELAIN makanan, produsen air minum kemasan pun wajib mengantongi sertifikat halal. Kemudian kosmetik juga harus mengurusnya. Namun tingkat sosialiasasi sertifikasi ini masih rendah padahal berbagai negara di dunia mengakui standar Indonesia.
Sejauh ini yang terdaftar yang mendapat sertifikat halal di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) – MUI Kota Medan hanya 73 perusahaan kecil dan besar. tersebar di pinggir-pinggir jalan besar, juga restauran, pedagang kaki lima, dan beberapa usaha kecil dan menengah lainnya. “Hal ini dikarenakan masih minimnya kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal, biaya pembuatan sertifikat yang terhitung tinggi untuk standar UKM, bahkan yang lebih parahnya mereka tidak tahu apa itu sertifikasi halal,” ujar Ketua Kadin Medan, Bayu Fadlan. Kondisi ini, lanjutnya, membuat sebagian besar UKM lebih
memilih untuk menambah modal dibandingkan dengan membuat sertifikasi halal. “Padahal sertifikasi ini bisa menjadi modal bagi usaha mereka dan memperkuat nilai tawar UKM,” ujarnya. “Pada dasarnya jika pemerintah memandang hal ini perlu sebagai peningkatan posisi tawar bagi produk-produk UKM sudah selayaknya diberlakukan undang-undang halal dimana apalagi menghadapi Asia China Free Trade Area (AC
FTA) ,” lanjutnya. Jika pembiayaan pengurusan cukup tinggi, terang Bayu, tentunya dilakukan subsidi begitu sebaliknya bagi perusahaan yang mampu untuk membayarnya akan ditanggulangi oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu, lanjutnya, perlu ada sosialisasi yang dilakukan baik oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri dalam hal ini LP POM, juga pemerintah daerah terhadap para pengusaha kecil dan menengah hingga perusahaan besar seperti perhotelan. “Kita sendiri sudah melakukan sosialisasi terhadap para anggota yang memproduksi ma ka n a n da n min uma n tentunya,” lanjutnya kembali. Sementara Adit, humas Sari Roti menyatakan sertifikasi halal sangat penting mengapa produk Sari Roti mencantumkan label halal agar para pelanggan memiliki kepastian halal, nyaman, dan aman dikon-
sumsi. “Bagi umat non muslim benar tidak memiliki masalah akan label halal, namun bagi muslim ini adalah hal yang mutlak agar produk makanan dan minuman yang dikonsumsi benar-benar aman bagi kesehatannya maupun spiritualnya,” ujarnya. Ternyata, lanjutnya, dengan mencantumkan label halal hal ini tidak hanya merasa aman mengkonsumsinya melainkan meningkatkan permintaan akan roti-roti tersebut seperti halnya di daerah Jawa, produk ini paling diminati. “Untuk Medan dikarenakan masih baru beberapa bulan berjalan masih belum menyebar ke beberapa pasar, namun jika dihitung dari produknya sudah ribuan roti baik tawar maupun manis tersebar baik di supermarket seperti Indomaret maupun agen-agen penjualan,” lanjutnya kembali. ● Hamzah