WASPADA Kamis 9 Juni 2011
Medan Metropolitan
B1
Penuntasan Korupsi Lamban MEDAN (Waspada): Meski sudah memasuki bulan keenam tahun 2011, namun pengungkapan kasus dugaan korupsi di Kejatisu belum juga terlihat maksimal. Padahal, banyak kasus sudah masuk tahap penyidikan. Berdasarkan data diperoleh di Kejatisu, kasus sudah masuk ke tahap penyidikan antara lain dugaan korupsi Dinas PU Binjai, Pemkab Langkat, dugaan korupsi papan reklame Kota Medan dan dugaan korupsi di Dinas PU Simalungun, dugaan korupsi Pemkab Tapsel dan dugaan korupsi di Pemkab Batubara, terkait pembangunan kantor tujuh SKPD dan dugaan korupsi di Pemkab Tanah Karo. Dari sejumlah kasus itu di antaranya sudah ditetapkan tersangkanya, namun belum disampaikan ke publik. Pejabat Kejatisu hanya mengatakan lembaga itu sudah mengantongi nama-nama tersangka korupsi . Bahkan, sebagian lagi belum ditetapkan tersangkanya. Sementara jumlah kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, dugaan korupsi Bansos Pemprovsu, dugaan korupsi di Dinas PU Samosir, dugaan korupsi pengadaan obat-obatan danalkesdiRSUSultanSulaiman, Serdang Bedagai.
Dari sekian banyak kasus yang ditangani, hingga memasuki bulan keenam tahun 2011, baru dua kasus yang dilimpahkan yakni, kasus dugaan korupsi yang sudah dilimpahkan, dugaan korupsi pematangan lahan Bukit Lawang, tersangka mantan Kabag Keuangan Pemkab Langkat, Taufik dan dugaan korupsi tiga pegawai Dinas Perhubungan Sumut. “Kalau begini kondisinya patut dipertanyakan kinerja penyidik,” kata Praktisi hukum Sumut Mahmud Irsyad Lubis, kemarin, kepadaWaspada. Kata dia, Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan yang cukup besar dalam pemberantasan korupsi. Jika dalam rentang waktu lama belum satu pun kasus korupsi yang tuntas, maka pimpinan harus segera mengevaluasi kinerja jajarannya. Irsyadmenilai,Sumutdikenal dengan‘gudangnya’kasuskorupsi di Indonesia. Bahkan, tahun lalu Kejaksaanmampumengusut150
Waspada/Sugiarto
kasuskorupsi.MenurutIrsad, biasanya, kalau kasus sudah masuk tahapdikitupastisudahadanama tersangkanya, dan harus disampaikan ke publik. Kalau belum juga disampaikan berarti diduga sudah ada kemesraan antara penyidik dan pelaku korupsi ,” tegasnya. Wakil Direktur LBH Medan Muslim Muis juga berpendapat sama. Kejatisu terkesan lamban menuntaskan kasus dugaan korupsi . Pola kerja penyidik seperti tidak serius menuntaskan kasus korupsi. “Ini harus menjadi perhatian pimpinan,“ tegasnya. Untuk itu, pihaknya berharap dalam satu bulan kedepan jika tidak ada peningkatan maka
Kejakasan Agung harus evaluasi kinerja bawahanya. “Kalau perlu dilakukan penyadapan alat komunikasi para penyidik. Biar semakin jelas apa penyebabnya ,” tegas Muslim. Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu Edi Irsan Kurniawan Tarigan tidak sependapat dengan penilain itu. Dia menyatakan, penyidik bekerja secara profesional dan proporsional. “Tidak benar jika ada kemesraan antara penyidik dengan pelaku korupsi, “ tegasnya. Begitupun, kata dia, pihaknya tetap menyambut positif dan dijadikan semua pernyataan sebagai motivator untuk bekerja lebih baik lagi.
Dia mengatakan, pihaknya, tidak berhenti bekerja melakukan penyelidikan, dan penyidikan kasus -kasus yang dilaporkan masyarakat secara langsung, maupun institusi lainnya. Ia menyatakan, dalam penuntasan kasus korupsi bukan hal yang mudah. Penyidik butuh ketelitian dalam mengungkapkan pelaku yang paling bertanggungjawab. Mengidentifikasi secara jeli para pihak yang akan dijadikan tersangka. “Walaupun begitu, kami berterimakasih. Kami berjanji akan segera menginformasikan kembali perkara perkara baru maupun lama,” demikian Tarigan. (m49)
Konsul Jepang Lihat Pengrusakan Situs Benteng Putri Hijau MEDAN (Waspada): Konsul Jepang di Medan Yuji Hamada merasa terketuk hatinya untuk mengunjungi situs sejarah Benteng Putri Hijau di Desa Namurambe, Delitua, Kabupaten Deliserdang, setelah mengikuti berbagai pemberitaan tentang pengrusakan situs tersebut. Kunjungan Konsul Jepang tersebut dijadwalkan hari ini, Kamis (9/6), sebagaimana disampaikan Staf Konsul Jepang di Medan yang telah menghubungi Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (Pussis-Unimed) untuk memandunya di lapangan. “Kunjungan tersebut atas dasar keingintahuan Yuji Hamada yang lebih jelas tentang perkembangan situs Benteng Putri Hijau yang ia ikuti melalui pemberitaan media yang ada di Medan terkait pengrusakan situs sejarah tersebut,” kata Kepala Pussis-Unimed Ichwan Azhari yang menerima ajakan Konsul Jepang di Me-
dan, Rabu (8/6). Ichwan Azhari menyebutkan, Yuji Hamada merupakan konsul kedua yang mengunjungi Situs Benteng Putri Hijau setelah pada dua tahun lalu dikunjungi Konsul Amerika Serikat di Medan Sean Stein. Pada dua tahun silam, Sean Stein bukan saja mengunjungi situs Benteng Putri Hijau, tetapi juga turut serta dalam audiensi dengan Bupati Deli Serdang yang didampingi oleh T. Lukman Sinar (Alm). “Kunjungan dan audiensi tersebut dilakukan akibat pengrusakan benteng yang dilakukan oleh developer pada waktu itu,” ujarnya. Ichwan menambahkan, kunjungan ini patut diapresiasi karena dari negara lain, seperti seorang Konsul ternyata menaruh perhatian dengan situs sejarah. Hal ini berbeda sekali dengan pemerintah yang acapkali melalaikan pelestarian situs. “Apalagi justru kunjungan tersebut dilakukan pada saat
terjadi pengrusakan. Hingga saat ini, belum pernah terdengar bahwa bupati maupun wakil bupati serta Sekda Deliserdang mengunjungi situs Benteng Putri Hijau,” ujarnya. Peneliti Pussis-Unimed Erond Damanik menambahkan, sejak pengrusakan situs benteng Putri Hijau jilid-II diekspos di media, telah menaruh perhatian serius dari berbagai pihak seperti Pusaka Indoensia, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Melayu, Sora Sirullo (komunitas media dan budaya Karo), demikian pula telah dilihat sendiri oleh anggota DPRD, Camat dan Kepala Desa bersama dengan PussisUnimed. Erond menyebutkan, semakin banyak orang yang berkunjung ke situs Benteng Putri Hijau akibat pengrusakan tersebut, hal ini akan memperlihatkan perlindungan situs yang sangat kurang dari Pemkab Deliserdang. (m41)
KETUA PKBM Generasi Amanah Indra Prawira (kiri) berjabat tangan dengan PD III FE Unimed Bangun Napitupulu (kanan) setelah penandatanganan kerjasama.
USU Gelar Green Day 2011
PKBM Generasi Amanah Gelar Seminar Kewirausahaan
MEDAN (Waspada): Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar USU Green Day 2011 untuk membudayakan gaya hidup hijau di lingkungan kampus USU. Acara yang dimulai dari hari Jumat (3/6) dengan beberapa rangkaian acara, termasuk pameran produk 3R, workshop, fotografi yang menghadirkan fotografer Harian Kompas Agus Susanto yang berhasil menangkap wajah Gayus Tambunan di
MEDAN (Waspada): Berwirausaha harus menjadi pilihan sadar generasi muda saat ini. Jangan karena terpaksa setelah putus asa tidak mendapatkan pekerjaan usai lulus kuliah nanti, baru berwirausaha. “Masih banyak pengangguran di negeri ini. Kita sebagai generasi muda jangan hanya bisa mengeluh dan menyalahkan pemerintah,” kataKetuaPusatKegiatanBelajarMasyarakat(PKBM)GenerasiAmanah Indra Prawira saat pada seminar kewirausahaan, di Aula Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan (Unimed), baru-baru ini. Dalam seminar bertajuk “Sukses Berwirausaha: Menggapai Mimpi, Menjadi Tonggak Negeri” itu, Indra mengajak generasi muda untuk memulai berwirausaha.“Dengan berwirausaha, secara aktif kita terlibat dalam menyelesaikan masalah pengangguran dengan ikut menyediakan lapangan pekerjaan,” tegas Indra di hadapan ratusan peserta seminar. Kegiatan yang dibuka Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut Bukit Tambunan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Gebyar Kewirausahaan Pemuda Sumatera Utara kerjasama PKBM Generasi Amanah, Badan Kesbangpol dan Linmas Sumatera Utara, serta Fakultas Ekonomi Unimed. Selain seminar juga digelar pameran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan lomba kewirausahaan. Seminar tersebut menghadirkan narasumber Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumatera Utara Andi Jaya Matondang, Kasi Dikti Dinas Pendidikan Sumut Saut Aritonang dan Manager CD Area I Sumatera PT. Telkom Suteki. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kerjasama pengembangan kewirausahaan di Sumatera Utara antara PKBM Generasi Amanah, FE UNIMED dan HIPMI Sumut. Dekan FE UNIMED yang diwakili Pembantu Dekan III. Bangun Napitupulu menyampaikan, kerjasama tersebut merupakan sinergi dan perwujudan komitmen bersama untuk membangun kewirausahaan di Sumatera Utara, terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Unimed. (m41)
Bali. Selain itu, USU Green Day juga mengadakan seminar “Green Living” dengan pembicara duta lingkungan Asean Lukman Arif, aktivis lingkungan Dewi Budiati Teruna Jasa Said, praktisi lingkungan Lukman Arif serta beberapa pakar lingkungan lainnya.. Dengan mengusung tema “Green Living and Young Creativity, USU Green Day” juga mengkampanyekan buang
sampah pada tempatnya. Acara yang digelar selama 3 hari itu juga menyelenggarakan kompetisi pemilihan duta Green Living Kota Medan, dimana peserta merupakan pelajar SMA dari seluruh sekolah di kota Medan, Selain mengampanyekan Green Soul, acara yang bekerja sama dengan Tupperware tersebut juga dimeriahkan dengan live music cosplay in action dan rubbist creativity.(m13)
suara tembakan saat terjadi penggerebekan ke rumah terdakwa di kawasan Kuala Tanjung itu. Namun, ia tidak melihat langsung siapa yang menembakkan senjata api itu serta motifnya apa. “Saya juga tidak banyak tahu soal aktivitas terdakwa, “ tegasnya. Keterangan Kepling VII Kuala Tanjung Jalaluddin Marpaung juga tidak jauh berbeda. Ia mengaku tidak melihat langsungkejadiandirumahterdakwa. ”Saya tahu dari warga,“ akunya. Begitu juga mengenai letusan senjata api, ia mengetahui informasinya dari warga.”Saya datang ke TKP setelah diperintahkan Lurah,“ tegas Marpaung. Menurut informasi dari warga, tambahnya, dalam penggerebekan yang dilakukan Densus 88 itu, dua korban tewas bernama Dani dan Alex, tapi, bukan warganya. “Saya tidak melihat jenazah yang tewas itu cuman dengar dari orang lain, hanya saja saya melihat ada mobil ambulan di rumah terdakwa, “ katanya. Marpaung mengaku, menjadi Kepling mulai tahun 2010, sedangkan Ghazali tinggal di Kel. Kuala Tanjung, T. Balai sejak 2005. Saksi mengaku tidak mengetahui aktivitas Ghazali, namun ia sering melihat di rumah ada pengajian.
Dirobohkan Tanpa Perlawanan MEDAN (Waspada): Tim Pemko Medan dibantu puluhan polisi dan TNI merobohkan pagar tembok di Lapangan Gajah Mada Jalan Krakatau Medan, Rabu (8/6). Aksi perobohan tembok sepanjang 20 meter itu dilakukan pukul 07.00 tanpa ada perlawanan dari pihak yang mengklaim pemilik lapangan tersebut. Kabid Pengendalian Dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Kota Medan Ali Tohar menjelaskan, pembongkaran ini bukan hanya disebabkan Lapangan Gajah Mada aset Pemko Medan, tetapi lebih kepada izin pendirian pagar tembok tidak ada. Sebelumnya, pembongkaran tembok tersebut gagal dilakukan tim Pemko, Selasa (7/ 6), setelah mendapat perlawanan dari sekelompok orang yang diduga disiapkan pihak yang mengklaim sudah menguasai lahan tersebut, yakni keluarga ahli waris M Basri. Sedangkan kuasa hukum ahli waris yang mengaku pemilik tanah, Eldin SH, mengatakan,
sejak dua bulan lalu pihaknya telah mengajukan surat permohonan untuk mengurus izin pendirian bangunan tembok tersebut ke Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Pemko Medan namun hingga kini surat izin tersebut belum dikabulkan. “Kami sudah berusaha mengikuti peraturan yang berlaku namun Pemko Medan tak menggubrisnya, buktinya hingga kini mereka tak mengeluarkan izin,” tegas Eldin. Sementara warga mengaku setuju pembongkaran tembok tersebut, karena lapangan tersebut merupakan sarana olahraga bagi warga sekitar. “Kabarnya mau dibangun rumah. Saya selaku warga setuju atas pembongkaran tersebut. Pemko memang harus bela masyarakat,” jelasnya. Menurutnya, pembangunan tembok tersebut sudah dilakukan sejak satu bulan yang lalu dengan tinggi bangunan satu meter setengah. (h02/m50/h04)
Gatot Tak Mau Buka Nama Sekda MEDAN (Waspada): Pelaksana Tugas Gubsu Gatot Pujunugroho mempersilakan wartawan bertanya ke Mendagri. Dia menyebutkan, pihaknya sudah sering mempertanyakan hal ini baik ke Mendagri, ke Setneg dan ke Wapres. ”Kita berharap masalah Sekdaprovsu ini segera selesai,” ujarnya, kemarin. Hanya saja ketika ditanya, apakah yang ditanyakan kepada pemerintah pusat itu usulan pertama atau usulan kedua, Gatot Pujonugroho menyebut hal itu rahasia termasuk kabar yang beredar Gatot belakangan mengusulkan satu nama lagi, yakni Nurdin Lubis. “Itu rahasiakulah,” ujar Gatot diplomasi. Sebelumnya pejabat Sekdaprovsu yang diusulkan Gubsu Syamsul Arifin, yakni Sjafaruddin (Kadispendasu), Asfan Batubara (Kadis Perkebunan) dan Syaiful Syafri (Kadis Pendidikan) yang sampai saat ini masih ‘mengendap’ di pemerintah pusat, meski ketiganya sudah mengikuti fit and profert test. Beredar informasi, belakangan Gatot mengusulkan satu nama lagi, yakni Nurdin Lubis (Inspektur Provsu). Sementara sejumlah pejabat khususnya
pejabat eselon II di jajaran Pemprovsu mengeluh karena merasa sulit bertemu langsung dengan Plt Gubsu Gatot Pujonugroho untuk melakukan koordinasi berkaitan tugas. “Mau bertemu untuk mempertanyakan kejelasan surat-surat yang sudah kita sampaikan juga susah,” ujar sejumlah pejabat kepada wartawan, Selasa (7/6). Namun menurut pantauan, ada sejumlah pejabat eselon dua yang begitu mudah ketemu dengan Gatot seperti Inspektur Provsu Nurdin Lubis, Asisten I Hasiholan Silaen, Asisten II Djaili Azwar, Staf Ahli Gubsu Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Ardjoni Munir. Mereka ini begitu gampangnya jika ingin ketemu Gatot setiap waktunya. Ketika diminta tanggapannya, Plt Gubsu Gatot Pujonugroho menepis dirinya sulit ditemui pejabat Pemprovsu. Dia menyebutkan, mereka tak perlu harus menemui secara langsung melainkan cukup melalui surat elektronik atau email dan BBM via Blackberry. Alasannya, selain lebih efisien dan tidak menghabiskan waktu bahkan lebih cepat. (m28)
PWNU Berikan Pemahaman Agama
Waspada/Ist
DUTA Lingkungan Asean Lukman Arif serta aktivis lingkungan Dewi Budiati Tj Said didampingi beberapa pembicara lain, saat mengisi workshop dan talkshow pada acara USU Green Day”.
Ketika Ghazali Tersenyum Di Persidangan CIMB KHOIRUL Ghazali terdakwa kasus dugaan perampokan CIMB Niaga dan penyerangan ke Mapolsekta Hamparanperak, terlihat tenang mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (7/6). Bahkan, sesekali ia tersenyum. Seolah-olah, dirinya tidak sedang dalam posisi terancam hukuman berat sebagai terdakwa yang dijerat dengan pasal berlapis salah satunya tentang tindak pidana teroris. Dibalut baju koko dan celana gantung sampai mata kaki warna gelap, Ghazali begitu santai menyimak keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmda Hasibuan di depan persidangan. Wajar, Ghazali memperlihatkan reaksi itu di persidangan sebab keterangan kedua saksi yakni, Kepala Lingkungan VII, Kel.Kuala Tanjung, Kota Tanjungbalai Jalaluddin Marpaung dan Syahuti Sitorus salah seorang warga KualaTanjung tidak ada memberatkan terdakwa. “Saya tidak tahu soal perampokan, begitu juga keterlibatan terdakwa alam kasus yang didakwakan JPU, “ kata Syahuti Sitorus mengawali kesaksiannya di hadapan Majelis Hakim diketuai Muhammad, SH. Saksi mengaku mendengar
Waspada/Hamdani
MASYARAKAT memperhatikan pagar tembok yang dirobohkan Sat Pol PP Pemko Medan di Lapangan Gajah Mada Jalan Krakatau Medan, Rabu (8/6).
Sesuai Kartu Keluarga (KK), kata saksi, Ghazali tinggal di rumahnya bersama lima orang keluarganya. Pekerjaan Ghazali dalam KK, wiraswasta. Sedangkan, dua korban tewas di rumah terdakwa bukan warganya. Atas keterangan kedua saksi itu, Ghazali tidak memberikan komentar sebab menurutnya penuturan saksi tidak ada menyudutkan dirinya. Hal serupa juga disampaikan kuasa hukumnya, Nurlan. “Kami tidak ada tanggapan majelis,“ katanya. Usai sidang kepada Waspada, Nurlan mengatakan, keterangan saksi itu umum yang disampaikan saksi-saksi sebelumnya.”Semua keterangan kedua saksi tidak ada menyentuh pokok perkara, jadi untuk apa kami tanggapi,“ tegasnya. Sementara itu, suasana di persidangan Marwan aliasWak Geng berbeda.Terdakwa terlihat sedikit lebih tegang. Dibalut baju koko dan celana gantung sampai mata kaki warna putih, Wak Geng begitu serius mendengarkan penjelasan saksi ahli yang dijadirkan JPU, Iwan Ginting. Tidak ada senyum atau tawa yang keluar dari mulut Wak Geng sepanjang persidangan. Wajahnya yang dihiasa kumis dan jenggot menggambarkan keseriusannya menyimak penjelasan saksi ahli yang sedikit
memberatkan dirinya. Menurut kesaksian AKBP Sapto Sri Suhartomo dari Labfor Polri Cabang Poldasu, dari hasil penelitian Labfor (Labortorium Forensik), anak peluru yang ditembakan ke tubuh Murdianto Satpam Bank CIMB Niaga Medan, identik dengan selongsong senjata AK 56 yang ditemukan di salah satu rumah kosong di Belawan. Selain itu, katanya, senjata api yang disita Densus 88 AT dari rumah Choirul Ghazali di Tanjungbalai sebanyak empat pucuk jenis Ak56, M16, Ak 47 Pistol 11 mili rakitan identik dengan selongsong peluru yang ditemukan di TKP, Bank CIMB Niaga Jln Aksara Medan. “Kami menerima senjata itu dari Densus 88 melalui Reskrim Poldasu sebulan setelah kejadian,“ tegasnya. Sedangkan, untuk korban Imanuel Simanjuntak, anggota Brimob korban penembakan di Bank CIMB Niaga Medan, Labfor tidak melakukan penyelidika ataupun outopsi, dikarenakan keluarga korban tidak menyetujui untuk dioutopsi. Kata Sapto Sri Suhartomo mengungkapkan, cara mengidentifikasi selongsong peluru dan anak peluru yang ditemukan di tubuh Murdianto dan TKP, pihak kembali menembak-
kan senjataa itu, dan kemudian selongsongnya diteliti dan indentik . Dalam kasus ini, Wak Geng didakwa terlibat langsung melakukan perampokan bersama Taufik Hidayat (sudah tewas) ke Bank CIMB Niaga Jln Aksara Medan. Namun Suhartomo mengaku, tidak bisa mengidentifikasi, siapa pelaku penembakan dan kapan senjata itu diletuskan.”Kami hanya bisa meneliti selongsong peluru dan anak peluru yang tinggal diTKP,“ demikian Suhartomo. Untuk mendengarkan keterangan saksi lainnya, majelis hakim menunda sidang hinggia mingu depan. Pantauan Waspada, jumlah pengunjung sidang perkara perampokan CIMB Niaga dan penyerangan ke Mapolsekta Hamparanperak, semakin hari terus menuru. Bahkan, beberapa ruang sidang pengunjungnya yang hadiri bisa dihitung jari . Seperti yang terlihat pada persidangan di ruang utama dengan terdakwa Wak Geng, kursi-kursi pengujung lebih banyak diisi aparat keamanan. Padahal, sebelumnya terlebih saat sidang perdana digelar, gedung PN Medan seperti Pasar ikan. Nyaris tidak ada kursi yang kosong, bahkan ruang utama yang luas itu pun, hampir penuh dipadati pengunjung. (m49)
MEDAN (Waspada): Membela agama Allah merupakan prinsip dan diharuskan untuk bersikap isqamah. “Tanya pada diri sendiri apa yang sudah dikorbankan demi agama Allah,” kata Abubakar Adnan dalam tausiahnya pada pengajian rutin Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Sumut. Pengajian ini untuk memberikan pemahaman agama kepada masyarakat, diadakan di Sekretariat PWNU Sumut Jalan Sei Batanghari Medan, Sabtu (4/6). Disebutkannya, dengan tetap memelihara sikap istiqamah akan selalu berada dalam kebenaran di dalam meniti kehidupan serta akan dibebaskan oleh Allah dari perasaan resah, takut, dan khawatir menghadapi segala ujian dan cobaan hidup sehingga mereka merasa aman dan tentram tanpa merasa sedih dan was-was. “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Rabb kami ialah Allah”, kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawa-
tiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita,” sebutnya. Adnan mengatakan, ikhlas merupakan kunci utama dalam menjalankan dakwah di tengah-tengah umat. Dengan keikhlasan itu akan datang pertolongan Allah dan rezeki yang tidak terduga-duga. Hadir dalam pengajian itu, Ketua PWNU Sumut AshariTambunan, Sekretaris Misran Sihaloho, Ketua Bahtsul Masa’il KH Asnan Ritonga, Rois Suriyah Prof Dr Pagar Hasibuan MA, pengurus Muslimat NU, masyarakat dan lainnya. Sementara itu, Ketua PWNU Sumut Ashari Tambunan mengatakan pengajian yang rutin digelar itu terbuka bagi masyarakat umum. Tema yang dibahas berkaitan dengan perkembangan dan masalah di tengah-tengah umat. Pengajian ini bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam memahami ajaran-ajaran agama. (m50)
Kebersihan Daging Pemotongan Di RPH Diragukan MEDAN (Waspada): Pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemko Medan sudah sesuai standar hukum Islam. Namun, yang masih diragukan yakni dengan higenis dan kebersihan daging yang dipotong. “Dari hasil pantauan kita pemotongan hewan disini (RPH-red) sudah halal dan tidak diragukan lagi. Namun, kita minta supaya dalam pembersihan daging harus lebih ditingkatkan karena mengandung kesehatan orang yang mengonsumsinya,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Medan Jumadi didampingi anggota komisi Irwanto Tampubolon saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Potong Hewan (RPH) Mabar, Kec. Medan Deli, Jalan RPH, Rabu (8/6) dini hari. Dijelaskannya,SidakdilakukanKomisiCDPRD Medan itu terkait proses pemotongan hewan di RPH tersebut yang selama ini disangsikan
kehalalannya dan penjagalan seperti dilansir otoritas Australia beberapa waktu belakangan ini. “Dari hasil temuan kita, masih ada yang perlu ditingkatkan kebersihannya. Untuk itu, kita akan memanggil Dirut RPH Adios Gusri dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Syaiful Bahri,” ungkapnya. Menurutnya, pemotongan hewan di RPH sudah layak dan sesuai standar hukum Islam. Namun pihaknya masih agak sanksi atau ragu dengan higienis dan kebersihan daging yang dipotong di tempat tersebut. Diungkapkannya, dalam proses pemotongan kehigienisan dan kebersihan daging yang sudah dipotong juga patut diperhatikan. Sebab, peralatan dan tempat yang bersih menjadi salah satu perhatian agar daging yang dikonsumsi benar-benar sehat dan aman. (m50)
LIRA: Rp750 M Diduga Raib MEDAN (Waspada): Soal tunggakan pemerintah terhadap anggaran milik Provinsi Sumatera Utara di Kementerian Keuangan sebesar Rp750 miliar yang terbagi dalam dua varian yakni Rp250 miliar dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Rp500 miliar dari hasil Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2005 mendapat sorotan serius dari Lumbung Informasi Rakyat (LIRA). Presiden DPP LIRA Jusuf Rizal kepada wartawan di Medan, Rabu (8/6), mensinyalir dana Rp750 miliar tersebut diduga sudah tidak ada alias raib.‘’Kami curiga apakah duitnya masih ada atau tidak. Ini banyak menimbulkan pertanyaan. Kok setelah 6 tahun baru diketahui,’’ terangnya. Jusuf didampingi Gubernur LIRA Sumut Rizaldi Mavi dan Sekretaris Oscar Siagian juga mengatakan, kasus ini merupakan bentuk ketidakberesan dalam sistem administrasi di
pemerintah. Sistem keuangan pemerintah sangat amburadul. Antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak singkron. LIRA menilai pemerintah tidak serius menangani hakhak rakyat. Selama 6 tahun tersebut atau sejak tahun 2005, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mempertanyakannya. Waktu itu masa jabatan Gubernur Sumut dipegang Rudolf M Pardede dan Menteri Keuangan waktu itu dipegang Sri Mulyani. Mereka atau pihak terkait lainnya tidak mungkin tidak tahu soal aliran dana ini. Kalau pun duit itu masih ada, diparkir dimana? Kalau ditabung pasti ada bunganya. Ini harus cepat dituntaskan. Bisa saja kasus ini akibat kesengajaan oknum tertentu karena masalah Pajak Bumi dan Bangunan ini sering melibatkan calo. LIRA juga akan menyelidiki aliran dana Rp750 miliar selama tahun 2005 ini. (m46)