Waspada, rabu 6 Januari 2010

Opini

12

WASPADA Rabu 6 Januari 2010

Antara Penang Dan KL Oleh Ir.H.Chaidir Ritonga,MM

T TAJUK RENCANA

Berantas Markus Jangan Hanya ‘’Omong Doang’’

P

enegakan hukum di negeri kita sudah sangat mengkhawatirkan. Rasa keadilan semakin jauh, terutama di kalangan rakyat kecil. Sedangkan di kalangan menengah ke atas kasus hukum semakin memprihatinkan dengan maraknya makelar kasus (markus) dan mafia peradilan sehingga banyak kasus hukum tidak mencerminkan rasa keadilan karena bisa diperjualbelikan.

Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah tanggap membenahi dan memberesi kasus-kasus hukum yang terjadi di lembaga penegak hukum dan penyidik, seperti Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, bahkan sampai ke KPK. Jangan sampai lembaga-lembaga itu malah menciptakan permasalahan hukum baru, seperti terlihat dalam kasus Cicak versus Buaya, kasus Anggodo, kasus Prita dll.

Yang menarik, pemerintah sudah membentuk satu lembaga baru disebut Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto.

Akankah lembaga baru ini mampu menjalankan tugasnya? Jelas meragukan kita semua, karena orang-orangnya jelas tidak mudah menembus lembaga Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Di samping personelnya diragukan dapat bertindak tegas, lembaga baru ini juga pasti tidak mudah mendapatkan buktibukti keterlibatan markus dan mafia hukum.

Hemat kita, sebaiknya Presiden SBY lebih mengefektifkan tugas-tugas di lembaga yang sarat dengan markus dan mafia peradilan itu. Apalagi, kalau Presiden tegas memanggil dan memberi ultimatum kepada petinggi di lembaga penegakan hukum itu, dipastikan lebih efektif dalam menyelesaikan kasus hukum. Markus dan mafia hukum bakal mati kutu.

Pemberantasan markus dan mafia huIntisari kum atau tindak pidana korupsi di lembagalembaga pemerintahan dan penegak huhanya bisa berjalan dengan efektif jika Keberadaan Markus kum pimpinan di lembaga itu mempunyai konyata dengan dibentuk- mitmen tinggi dalam hal penegakan hukum nya Satgas, namun soal tanpa pilih kasih. Selama ini, banyak pimpinan lembaga pemerintahan yang pintarefektivitasnya masih tan- nya hanya ‘’omong doang’’ dalam hal penegakan hukum. Dirinya seakan-akan berda tanya besar? sih dari kasus ‘’jual beli’’ hukum, namun pada kenyataannya tidak demikian. Bagaimana mungkin di lembaga atau departemennya bisa bersih dari markus dan mafia hukum kalau faktanya sang pemimpin hanya di mulut saja teriak-teriak menegakkan supremasi hukum, tapi di tataran implementasinya malah menumbuhkan kasus-kasus ‘’jual beli’’ hukum. Hal itu dapat dilihat dari maraknya markus dan orang-orang yang kerjanya memperjualbelikan hukum sehingga banyak pihak yang tidak bersalah dinyatakan bersalah, sementara pihak yang bersalah akhirnya memenangkan perkara.

Bagi Presiden SBY tidaklah sulit untuk mengganti Kapolri dan pejabat setingkatnya karena langsung di bawah wewenangnya. Kalau saja Presiden tegas, misalnya mencopot satu saja pejabat yang gagal dalam melakukan penegakan hukum sehingga banyak muncul kasus yang mencederai hati nurani rakyat, pastilah penggantinya akan takut melakukan kesalahan serupa. Tidak itu saja, pejabat lainnya pun takut bila tidak menjalankan fungsinya, sepertri Jaksa Agung akan mengawasi ketat kinerja anak buahnya agar tidak kebobolan oknum jaksa yang nakal seperti Urip dalam kasus Artalyta. Sementara di Mahkamah Agung pun bakal terjadi peningkatan kinerja sehingga kasus-kasus yang masuk ke MA dapat segera diselesaikan tanpa pilih kasih. Kalau selama ini kasus hukum yang masuk duluan belum tentu diselesaikan segera, tetapi kasus yang baru bisa saja didahulukan penyelesaiannya karena memang terkait dengan markus dan mafia hukum.

Dalam konteks sudah sangat parahnya kasus penegakan hukum di negeri kita dewasa ini sebaiknya diterapkan hukuman tegas terhadap oknum penegak hukum yang bermain-main dengan markus dan mafia hukum. Aneh saja kalau ada pimpinan yang tidak tahu adanya permainan di kalangan bawahannya. Dan biasanya, anak buah akan melihat arah kebijakan pimpinannya. Kalau sang pemimpin tegas anak buah pun takut ‘’neko-neko’’ dengan markus dan mafia hukum. Apalagi kalau sudah ada bukti pejabat dicopot dan dihukum mati karena korupsi dan terlibat sindikat markus dan mafia peradilan.

Dengan terbentuknya Satgas Pemberantasan Markus maka nyatalah memang maraknya markus di lembaga-lembaga penegakan hukum kita. Sayangnya, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum baru semacam ‘’forum’’ yang wewenangnya sangat diragukan sehingga sangat sulit untuk diyakini mampu memberantas markus dan mafia hukum yang sudah melembaga bagai ‘’parasit’’ di tubuh lembaga Polri, Kejaksaan Agung, MA dll.+

ulisan ini bukan judul sebuah lagu. Ini sebuah renungan mengawali Tahun 2010. Jarak tempuh antara Pulau Penang dengan Kuala Lumpur sekitar 400 Km. Jarak itu kurang lebih sama dengan jarak Medan-Mandailing Natal. Bedanya ialah, Jalan PenangKL semuanya sudah tersambung dengan Jalan Tol ditambah satu jembatan 13,5 Km diatas permukaan laut yang menghubungkan Pulau Penang dengan daratan Malaysia. Sementara kita, belum. Pemerintah pusat masih memandang kita sebelah mata.

Waktu tempuhnya tidak lebih dari lima jam. Sudah termasuk dua atau tiga kali berhenti untuk istirahat, sholat atau makan-makan. Sementara waktu tempuh Medan-Madina lebih dari 12 jam. Padahal jarak tempuh kurang lebih sama. Sebagian warga Sumatera Utara sudah pernah merasakan nikmatnya menempuh jalan darat antara Penang dan Kuala Lumpur. Sepanjang jalan sinyal telepon selular tetap aktif, kiri kanan jalan tertata apik dan bersih.

Jalan tol tiga atau empat jalur tidak putus, melintasi atau bahkan menerobos pegunungan dalam bentuk terowongan.

Berulangkali kita melintasi rute Penang-KL, selalu kita ingin menemukan jawabannya. Mengapa hampir semua infrastruktur di negara tetangga itu nyaris sempurna sementara kita disini nyaris putus asa sekedar mengatasi kondisi alam Aek Latong di Tapanuli Selatan. Mengapa membangun jalan Tol antara Medan hingga ke Madina begitu sulitnya, sehingga kita takut sekedar untuk mewacanakannya. Jalan Tol Medan-Binjai dan Medan-Tebing Tinggi pun sepi peminatnya.

Menelusuri Jalanan Penang-Kuala Lumpur barangkali menjadi salah satu cara yang baik berkontempolasi mengakhiri Tahun 2009 dan menyongsong Tahun 2010 dengan cara yang murah namun bermakna, sekaligus dengan itu mencoba terus menerus mencari jawabanya. Pilihan moda transportasi darat Penang-KL tersedia menurut selera. Bisa naik Bus dengan double decker, single decker, ataupun dengan Family Van. Jembatan Pulau Penang Untuk kesekian kali saya gagal menemukan jawaban atas pertanyaan

yang selalu mengganggu pikiran mengapa infrastruktur Malaysia hampir dalam semua jenis moda transportasinya lebih unggul dari Indonesia. Padahal kita lebih dahulu merdeka, lebih dahulu mengenal dan membangun jalan tol. Rasa penasaran itu bahkan membuat saya ingin membuat telahaan lebih jauh.

Semakin kita telusuri, semakin kita sadari betapa semakin jauh kita tertinggal. Jalan tol (lebuh raya) mulai dari Jelutong di Negara Bagian Penang telah lama tersambung tidak terputus hingga ke perbatasan Thailand, Perlis di bagian utara Malaysia. Demikian juga ke bagian selatan, Johor Baru hingga tapal batas dengan Singapura.

Di Kuala Lumpur sendiri tersedia pilihan yang beraneka ragam moda transportasi menuju Singapura.

Hambatan utama pembangunan jalan tol Penang-KL ada dua hal. Pertama, laut yang memisahkan Penang dengan daratan. Kedua, daerah yang bergunung-gunung di sekitar Ipoh.

Solusi atas hambatan yang pertama ialah dengan membangun jembatan Pulau Penang yang membentang sepanjang 13,5 Km. Jembatan ini dibangun pada tahun 1982 dan selesai lima tahun kemudian pada 1987. Memiliki tinggi 31 meter diatas permukaan laut dan membentang 225 meter yang terdiri atas dua jalur yang berlawanan arah. Setiap jalur terdiri atas 4 lintasan.

Dan dua tahun terakhir telah dilebarkan menjadi 6 lintasan.

Sejak tahun 15 Agustus 1994 Jalan Tol Jembatan Pulau Penang ini telah diserahkan pengelolaannya kepada swasta, Mekar Idaman Sdn.Bhd dengan masa konsesi selama 24 tahun 8 bulan, yang berakhir pada tahun 2018. Jembatan yang menggunakan teknologi “cable stayed girder” menjadi jembatan yang terpanjang di Asia dan menjadi salah satu kebanggaan Malaysia selain menara kembar Petronas di Kuala Lumpur. Jembatan Pulau Penang bahkan telah mendapatkan penghargaan dari FIABCI pada tahun 1993 yang dianggap menjadi salah satu faktor yang sangat menetukan pembangunan Pulau Penang.

Solusi atas hambatan yang kedua yaitu mengatasi kondisi pegunungan di daerah Ipoh atau Perak ialah dengan membuat terowongan yang menembus gunung, jembatan layang atau

Multikulturalisme Oleh M. Ridwan Lubis

W

afatnya Abdurrahman “Gus Dur” Wahid beberapa hari yang lalu menyadarkan kita kembali betapa bermaknanya sosok beliau. Suara-suara yang terlanjur “merendahkan” beliau pada masa lalu seakan tenggelam di tengah gegap gempita suara yang merindukannya. Bangsa ini sedang kehilangan tokoh yang ditandai oleh besarnya sambutan dari kelompokkelompok sosial baik agama, suku, kepercayaan maupun masyarakat santri di lapisan akar rumput.

Di tengah suasana kegalauan itu banyak suara yang menitipkan harapan agar tokoh pengganti beliau dapat segera dipersiapkan oleh kalangan NU. Berbagai pandangan mengusulkan beliau sebagai pahlawan nasional sebagai pengakuan terhadap gagasan beliau. Jasa terbesar yang diwariskannya kepada bangsa ini adalah semangat multikulturalisme. Menurut Raymond Williams amat sulit menemukan definisi multikulturalisme. Selain menunjuk kepada kemajemukan budaya, multikulturalisme juga mengacu kepada sikap khas terhadap kemajemukan budaya tersebut (Andre Ata Ujan, Ph.D, dkk,2009:14) yang dirangkai dalam lima tipe multikulturalisme. Multikulturalisme isolasionis, mengacu pada visi masyarakat sebagai

tempat kelompok-kelompok budaya yang berbeda menjalani hidup mandiri dan terlibat dalam interaksi sebagai syarat hidup bersama. Multikulturalisme akomodatif, mengacu kepada visi masyarakat yang bertumpu pada satu budaya dominan dengan penyesuaian dan pengaturan untuk kebutuhan budaya minoritas. Multikulturalisme mandiri¸ mengacu kepada kelompok-kelompok budaya besar mencari kesetaraan dengan dominan dan bertujuan menempuh hidup mandiri dalam kerangka politik kolektif yang dapat diterima. Multikulturalisme kritis atau interaktif, mengacu kepada masyarakat tempat kelompok kultural kurang peduli untuk menempuh hidup mandiri dan peduli dalam menciptakan suatu budaya kolektif yang mencerminkan dan mengakui perspektif mereka yang berbedabeda. Multikulturalisme kosmopolitan, mengacu kepada visi masyarakat yang berusaha menerobos ikatan-ikatan kultural dan membuka peluang bagi individu yang tidak terikat dengan budaya khusus secara bebas bergiat dalam eksperimen antar kultur dan mengembangkan satu budaya milik mereka sendiri.

Gagasan Gus Dur tentang multikulturalisme adalah keinginannya agar

melakukan cut and fill di beberapa tempat. Memang tantangan topografinya tidak seberat di bagian tengah daratan Malaysia atau di Negara Bagian Kelantan dan Pahang. Demikian juga di bagian timur di negara Negara Bagian Terengganu. Namun akses jalan negara dengan kualitas yang sangat baik disediakan ke induk jalan tol sedemikian sehingga topografi alam dapat disiasati dengan baik.

Rasa penasaran melihat kemajuan infrastruktur jalan yang sangat baik membuat saya mengambil keputusan meneruskan perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Singapura dengan Kereta Api. Sejak tahun 1999, rute KLSingapore juga telah pernah saya jalani baik menggunakan Kereta Api, Family Fan maupun pesawat udara. Namun sekali lagi, saya menemukan kemajuan yang berarti dibandingkan 10 tahun yang lalu. Sistem ticketing, ruang tunggu, scheduling KA dan yang paling penting keamanan dan kenyamanan, luar biasa baik.

Meskipun akhirnya gagal mendapatkan tiket KA KL-Singapura, saya tidak kecewa telah berkesempatan menyaksikan semua sistem perkeretaapian Malaysia yang semakin baik. Sayangnya semakin jauh meninggalkan Indonesia.

Sebagai pengganti Kereta Api menuju Singapura, akhirnya saya pilih moda transportasi Bus yang kebetulan salah satu pilihannya tepat berada di tepat hotel kami menginap, Hotel Corus. Bus Aeroline yang secara khusus menempuh rute KL-Singapura ternyata tidak kalah menariknya. Bus bertingkat (double decker) hanya menampung tidak lebih dari 25 orang di bagian atas Bus. Sementara bagian bawah hanya disediakan bagi fasilitas toilet dan coffee lounge. Waktu tempuh KL-Singapura hanya 5 jam. Sudah termasuk berhenti 20 menit untuk shalat Isya dan dua kali pemeriksaan di perbatasan (sisi Malaysia dan sisi Singapura).

Medan-Madina Liburan akhir tahun kali ini sungguh-sungguh menginspirasi saya tentang kemungkinan pembangunan jalan tol Medan-Padangsidimpuan-Panyabungan di bagian paling selatan Sumatera Utara (Medan-Madina). Saya kira itu bukan lagi sekedar mimpi.

Bilamana negara jiran serumpun, Malaysia sudah lama mewujudkannya, mestinya kita pun sudah harus mulai mewacanakan, merencanakan dan

kemajemukan yang terdapat dalam berbagai kelompok sosial dipahami sebagai khazanah kekayaan bangsa. Setiap pribadi berhak melakukan pilihan terhadap agama dan tradisi budayanya oleh karena itu baik negara maupun masyarakat harus menghargai serta menghormatinya. Lebih dari itu, negara hendaklah memberikan pelayanan yang sama terhadap semua warga negaranya tanpa kecuali. Demikian juga tradisi budaya yang ada dalam setiap kelompok sosial hendaklah dipahami sebagai nilai-nilai kehidupan dunia (world life). Negara memiliki jarak yang sama terhadap setiap warganya. Oleh karena itu multikulturalisme dalam pandangan Gus Dur adalah bahwa keragaman bukan saja diakui akan tetapi harus diberikan kebebasan karena dengan keragaman maka akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Sekarang, keragaman identitas menjadi persoalan yang serius dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Berbagai unjuk rasa yang marak belakangan ini terutama setelah reformasi menjadi indikator betapa setiap orang ingin menunjukkan identitasnya. Padahal kemajemukan adalah kondisi hidup bangsa Indonesia yang tidak bisa disangkal, dan persis pada titik itulah kita menemukan kesamaan platform bangsa di tengah simpang siurnya aneka macam politik identitas.

Menurut Parekhi, terdapat tiga macam bentuk keragaman budaya yang umum dijumpai pada masyarakat moderen.

Pertama, keanekaragaman sub bu-

Hubungi kami KANTOR PUSAT Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. 1 Medan 20151 Tel: (061) 4150858, Faks Redaksi: (061) 4510025, Faks Tata Usaha: (061) 4531010.

E-mail Redaksi: redaksiwaspada@gmail.com KANTOR PERWAKILAN � Bumi Warta Jaya Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 3 Jakarta 10340 Tel: (021) 31922216, Faks: (021) 3140817. � Jalan Ratu Syafiatuddin No. 21 C Banda Aceh 23122 Tel & Faks: (0651) 22385 � Jalan Iskandar Muda No. 65 Lhokseumawe Tel: (0645) 42109 � Jalan Sutami No. 30 Kisaran. Tel: (0623) 41412

Percetakan: PT Prakarsa Abadi Press Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. 1 Medan 20151 Tel: (061) 6612681 Isi di luar tanggung jawab percetakan Harga iklan per mm kolom: BW Rp. 11.000,FC Rp. 30.000,Halaman depan BW Rp. 33.000,Halaman depan FC Rp. 90.000,Ukuran kolom: 40,5 mm

Penulis adalah Wakil Ketua DPRD SU

daya (subcultural diversity) yaitu meskipun warga masyarakat menganut dan meyakini sebuah kultur yang kurang lebih sama tetapi tidak menjalankan keyakinan dan prtaktiknya secara sama.

Kedua, keanekaragaman perspektif (perspectival diversity), yaitu warga yang amat kritis menyikapi dan menanggapi budaya yang dominan dan berusaha menyusun kembali nilai budaya agar lebih seimbang.

Ketiga, keaneragaman komunal (communal diversity), kelompok masyarakat tertata dalam organisasi yang rapi, sadar diri dan percaya sekaligus menghidupi kepercayaan itu dalam praktik tertentu secara berbeda-beda. Islam telah lebih dahulu memberi alas pijak kepada multikulturalisme yaitu keragaman suku, bangsa, budaya adalah sesuatu pilihan setiap orang.

Simbol-simbol sosial itu tidak lebih dari sekadar tanda pengenal. Masyarakat tidak dapat menghukum seseorang akibat pilihannya. Hanya Allah yang berhak menilai pilihan hamba-hambaNya sesuai dengan ketakwaanNya (Q.S. Al Hujurat [49]:13}. Dan pada akhirnya .hak beragama itu adalah pilihan masing-masing (Q.S. Al Kafirun [109]:6).

Dalam kaitan itulah terwujud dinamika dalam ketenangan hidup umat manusia. Masing-masing mencari jalan sendiri berdasar keyakinannya untuk mencari dan menemukan kebenaran.

Penulis adalah Dosem UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ketua PB NU

SUDUT BATUAH

Penerbit: PT Penerbitan Harian Waspada Komisaris Utama: Tribuana Said Direktur Utama: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA, MM SIUPP: 065/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/198 tanggal 25 Februari 1988 Anggota SPS No. 13/1947/02/A/2002

mewujudkannya. Tantangan topografi dan keterbatasan dana, yang biasanya menjadi hambatan adalah tantangan normatif pembangunan di bidang apapun.

Sepanjang perjalanan Penang-KL yang menurut saya topografinya pa ling mirip dengan Medan-Madina, membuat kita ingin tahu hal-hal yang kemungkinan menjadi tantangan. Dua hal yang akan menjadi daya tarik secara ekonomi pembangunan tol MedanMadina ialah, pertama, pengembangan kawasan wisata Danau Toba yang telah lama tidak memperoleh economic driven karena keterbatasan infrastruktur terutama infrastrktur tranportasi.

Stimulus ekonomi yang kedua ialah potensi ekonomi kawasan Tapanuli Bagian Selatan yang masih sangat mungkin dioptimalkan. Dewasa ini lahan perkebunan yang masih tersedia di wilayah Propinsi Sumatera adalah di kawasan ini, meliputi Madina, Tapsel, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Daerah ini juga mengandung tambang dan mineral yang kaya seperti emas di Batang Toru dan Batubara.

Ke depan, daerah ini juga bakal menjadi penghasil semen yang baik mengingat ketersediaan bahan baku yang melimpah. Apalagi bilamana kita berhasil menyesuaikan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah terutama kawasan hutan yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kabupaten Tapsel, misalnya, dewasa ini sekitar 90 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan yang penamaannya disebutkan Register-Register peninggalan Zaman Belanda.

Liburan melewati pergantian tahun Penang-KL yang kemudian diteruskan ke berbagai kawasan mengamati perkembangan infrastruktur terutama berbagai jenis transportasi yang berkaitan dengan masyarakat banyak (mass rapid transportation, MRT), ternyata mampu menginspirasi tentang perlunya kemajuan yang sama menjadi pendorong pembangunan infrastruktur transportasi di Sumatera Utara.

Saya kira saya tidak sedang bermimpi suatu saat kita memiliki jalan tol Medan-Madina yang bisa kita tempuh kurang dari 5 jam dengan aman dan nyaman, seperti yang selalu kita rasakan antara Penang dan KL. Bukankah semua ciita-cita dan harapan seringkali dimulai dari mimpi yang indah?

Kepada Pimpinan Dinas Sosial Tk.I Provinsi Sumatera Utara Saya kira perlu ditinjau kembali jajaran Dinas Bapak yang ditugaskan di Dinas Sosial Asrama Tuna Netra Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Bilamana Pegawai yang ditugaskan tersebut memang tidak ada kegiatan, Bapak dapat mengambil kebijakan lain, misalnya: dimutasikan ketempat yang lain. Daripada menjadi buah bibir masyarakat, karena oknum PNS yang merangkap anggota BPD ini dari pagi subuh aktif bekerja sebagai tukang Ojek (RBT) terkadang sampai malam hari. PNS yang berinisial MZ ini ironisnya tetap percaya diri meskipun dapat

sindiran masyarakat “Makan Gaji Buta”.

Fakta ini silahkan Bapak tinjau di Simpang Sei Buluh (Lokasi Ojek)) 40 meter dari Kantor Dinas Sosial Desa tersebut. Dan hal ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini. Enak benar pegawai yang satu ini.....Inikah abdi negara....????

Nah, oleh karenanya, demi Citra Abdi Negara, Bapak dapat menindak lanjuti kasus ini sebaikbaiknya agar tidak perlu terjadi lagi dimasa-masa mendatang.

Terimakasih.

Nama dan Alamat ada pada Redaksi

* Krisis listrik teratasi Oktober 2010 - Kayak percaya tak percaya * Sumut targetkan penurunan penduduk miskin 7% - Asal jangan sampai benarbenar miskin * Titi Gantung difungsikan kembali - Bila perlu dijadikan judul sinetron

oel

D Wak

WASPADA

Dewan Redaksi: H. Prabudi Said, H. Teruna Jasa Said, H. Azwir Thahir, H. Sofyan Harahap, H. Akmal Ali Zaini, H. Muhammad Joni, Edward Thahir, M. Zeini Zen, Hendra DS. Redaktur Berita: H. Akmal Ali Zaini. Redaktur Kota: Edward Thahir. Redaktur Sumatera Utara: M. Zeini Zen. Redaktur Aceh: Rizaldi Anwar. Redaktur Luar Negeri: H. Muhammad Joni. Redaktur Nusantara & Features: Gito Agus Pramono. Redaktur Opini: H. Sofyan Harahap. Redaktur Ekonomi: Armin Rahmansyah Nasution. Redaktur Olahraga: Johnny Ramadhan Silalahi. Redaktur Minggu/Humas: Hendra DS, Redaktur Agama: H. Syarifuddin Elhayat. Asisten Redaktur: Rudi Faliskan (Berita) Zulkifli Harahap, Muhammad Thariq (Kota Medan), Feirizal Purba (Sumatera Utara), T. Donny Paridi (Aceh), Syafriwani Harahap (Luar Negeri), Setia Budi Siregar (Olahraga), Hj. Hoyriah Siregar (Ekonomi), T. Junaidi (Hiburan), Hj. Erma Sujianti Tarigan (Agama), Hj. Neneng Khairiah Zein (Remaja), Austin Antariksa (Kreasi), Armansyah Thahir (Otomotif), Anum Purba (Wanita), Hj. Ayu Kesumaningtyas (Kesehatan), Denny Adil (Pelangi). Sekretaris Redaksi: Hj. Hartati Zein. Iklan: Hj. Hilda Mulina, Rumondang Siagian (Medan), Lulu (Jakarta). Pemasaran: Andi L. Said (Medan), H. Subagio PN (Sumut), S. Manik (NAD).

Wartawan Kota Medan (Umum): H. Erwan Effendi, Muhammad Thariq, Zulkifli Harahap, David Swayana, Amir Syarifuddin, Ismanto Ismail, Rudi Arman, Feirizal Purba, Zulkifli Darwis, H. Abdullah Dadeh, H. Suyono, Ayu Kesumaningtyas, M. Ferdinan Sembiring, M. Edison Ginting, Surya Effendi, Anum Purba, Sahrizal, Sulaiman Hamzah, Sugiarto, Hasanul Hidayat, Aidi Yursal, Rustam Effendi. Wartawan Kota Medan (bidang khusus): H. Syahputra MS, Setia Budi Siregar, Austin Antariksa, Dedi Riono (Olahraga), Muhammad Faisal, Hang Tuah Jasa Said (Foto), Armansyah Thahir (Otomotif), Dedi Sahputra (Penugasan Khusus). Dedek Juliadi, Zulfan Efendi, Tetty Rosiana, Handaya Wirayuga (Koran Masuk Sekolah/KMS). Wartawan Jakarta: Hermanto, H. Ramadhan Usman, Hasriwal AS, Nurhilal, Edi Supardi Emon, Agus Sumariyadi, Dian W, Aji K. Wartawan Sumatera Utara: H. Riswan Rika, Nazelian Tanjung (Binjai), H.M. Husni Siregar, Hotma Darwis Pasaribu (Deli Serdang), Eddi Gultom (Serdang Bedagai), H. Ibnu Kasir, Abdul Hakim (Stabat), Chairil Rusli, Asri Rais (Pangkalan Brandan), Dickson Pelawi (Berastagi), Muhammad Idris, Abdul Khalik (Tebing Tinggi), Mulia Siregar, Edoard Sinaga (Pematang Siantar), Ali Bey, Hasuna Damanik, Balas Sirait (Simalungun), Helmy Hasibuan, Agus Diansyah Hasibuan, Sahril, Iwan Hasibuan (Batubara), H. Abu Bakar Nasution, Nurkarim Nehe, Bustami Chie Pit (Asahan), Rahmad Fansur Siregar (Tanjung Balai), Indra Muheri Simatupang (Aek Kanopan), H. Nazran Nazier, Armansyah Abdi, Neirul Nizam, Budi Surya Hasibuan (Rantau Prapat), Hasanuddin (Kota Pinang) Edison Samosir (Pangururan), Jimmy Sitinjak (Balige), Natar Manalu (Sidikalang), Arlius Tumanggor (Pakpak Bharat)Parlindungan Hutasoit, Marolop Panggabean (Tarutung), Zulfan Nasution, Alam Satriwal Tanjung (Sibolga/Tapanuli Tengah), H. Syarifuddin Nasution, Mohot Lubis, Sukri Falah Harahap, Balyan Kadir Nasution (Padang Sidimpuan), Idaham Butarbutar (Gunung Tua), Iskandar Hasibuan, Munir Lubis (Panyabungan), Bothaniman Jaya Telaumbanua (Gunung Sitoli). Wartawan Aceh: H. Adnan NS, Aldin Nainggolan, Muhammad Zairin, Munawardi Ismail, Zafrullah, T. Mansursyah, T. Ardiansyah (Banda Aceh), Iskandarsyah (Aceh Besar), Maimun (Lhoksukon) Bustami Saleh, M. Jakfar Ahmad, Jamali Sulaiman, Arafat Nur, M. Nasir Age, Fakhrurazi Araly, Zainal Abidin (Lhokseumawe), Muhammad Hanafiah (Kuala Simpang), H. Syahrul Karim, H. Ibnu Sa’dan, Agusni AH, H. Samsuar (Langsa), Amiruddin (Idi), HAR Djuli, Zainuddin Abdullah (Bireuen), Bahtiar Gayo (Takengon), Muhammad Riza, H. Rusli Ismail (Sigli), T. Zakaria Al-Bahri (Sabang), Khairul Boang Manalu (Subulussalam), Rusli Idham (Meulaboh), Jaka Rasyid (Blang Pidie), Zamzamy Surya (Tapak Tuan), Ali Amran, Mahadi Pinem (Kutacane), Bustanuddin , Wintoni (Blangkejeren), Khairul Akhyar (Bener Meriah), Tarmizi Ripan, Mansurdin (Singkil), Rahmad (Sinabang).

� Semua wartawan Waspada dilengkapi dengan kartu pers. Jangan layani dan segera laporkan ke pihak berwajib atau ke Sekretaris Redaksi bila ada oknum yang mengaku wartawan Waspada tetapi tidak bisa menunjukkan kartu pers yang sah, ditandatangani Pemimpin Redaksi �