Medan Metropolitan
10
WASPADA
Rabu 6 Januari 2010
Pencari Keadilan Tidak Puas Meningkat MEDAN (Waspada): Jumlah perkara pidana masuk ke Pengadilan Tinggi Sumut tahun 2009 meningkat dibandingkan tahun 2008. Untuk tahun 2009, jumlah perkara yang masuk ke tingkat banding atau pencari keadilan yang merasa tidak puas sebanyak 998, sedangkan tahun 2008 sebanyak 976 perkara. “Dar i j u m l a h i t u a d a peningkatan sedikit tahun ini dibanding tahun lalu,” terang Humas PT Sumut Jatinar Nababan, Selasa (5/1). Kata Nababan, tahun 2009 dari 998 perkara yang masuk sebanyak 897 berkas. Sisanya perkara dari tahun 2008 yang belum diputus. Sedangkan jumlah total perkara tahun 2009 yang sudah ada putusan di tingkat banding sebanyak 878. “Sisanya akan putus pada tahun 2010, sehingga masuk dalam catatan tahun 2010,” papar Nababan. Menurut dia, untuk putusan banding di PT Sumut berbeda dengan di PN atau PN
lainnya. Dimana, hakim tinggi melihat persoalannya secara jernih. “Jangan sampai penetapan putusan banding berdampak buruk dalam penegakan hukum. Kita harus hati hati. Tidak bisa sembarangan menetapkan putusan banding ini,” pungkasnya. Bahkan, kata dia, tidak jarang para pihak yang berkepentingan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai bentuk tidak kepuasaan. Hal ini wajar dan diatur dalam undang-undang. “Kalau memang tidak puas silakan saja kasasi. Hasilnya kasasi nanti juga belum tahu apakah akan sama atau tidak,” jelasnya.
Pihak Ketiga Benahi KBM MEDAN (Waspada): Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan berupaya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mempercantik Kebun Binatang Medan (KBM). Pasalnya, salah satu objek wisata Kota Medan ini hanya ramai di waktu tertentu. “Saat ini, hanya hari libur saja pendapatannya cukup atau operasional terpenuhi. Di hari lain pendapatannya sedikit dan pas-pasan menutupi biaya pengeluaran. Tentunya tidak bisa seperti ini terus, artinya harus ada gebrakan yang dilakukan menjadikannya stabil,” kata Dirut PD Pembangunan Kota Medan, Nursiwan Lubis, Senin (4/1). Nursiwan mencontohkan, kunjungan masyarakat cukup tinggi selama tiga hari liburan tahun baru tersebut. Jumlahnya mencapai 12 ribu orang dengan total pendapatan Rp70 juta dari tiket masuk dan permainan. Namun, pada hari biasa, dalam satu minggu atau sebulan hanya mendapat Rp25 juta, itupun sudah bagus. “Biaya operasional cukup tinggi, mulai makanan hewan, vitamin dan lainnya. Terkadang hasil tiket dan permainan yang ada hanya cukup ke situ saja. Inilah yang harus kami tingkatkan lagi pendapatannya dengan menambah fasilitas,” tambahnya. Menurutnya, beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan penjajakan kerjasama dengan pihak swasta di Kota Medan. Namun, sampai saat ini penjajakan kerjasama itu belum juga menunjukkan hasil. Kerjasama ini dalam pembuatan taman, air mancur, taman bermain di dalam. “Sudah kami jajaki dengan beberapa pihak, seperti Bank Mandiri. Tapi, belum ada jawaban. Sehingga untuk melakukannya belum bisa terealisasi,” bebernya. Dia juga memaparkan, saat ini masih banyak yang perlu dibenahi di KBM tersebut, mulai penambahan koleksi hewan, sarana permainan, taman, tenda pelindung besar saat hujan, operator dan lainnya. Untuk membuat ini perlu anggaran yang besar. Sebab, mengandalkan pendapatan dari pengunjung tidak bisa berharap banyak. “Banyak yang harus dibenahi, untuk melakukannya meminta bantuan pihak ketiga dan nanti bisa diatur bentuk kerjasamanya, apakah promosi produknya dan lainnya. Kalau dari dalam saja berat. Pendapatan kemarin saja, bisalah untuk operasional beberapa bulan. Inilah terus kami upayakan,” pungkasnya. Bantuan Rp5 miliar dari APBD Kota Medan sampai saat ini belum cair karena belum selesainya ranperda penyertaan modal. Sebab, KBM merupakan aset Pemko Medan yang terlepas. Ranperda ini sendiri belum tuntas dibahas DPRD Medan. (h10)
Kodam Juara Lomba Tulis Mabes TNI MEDAN (Waspada): Pangdam I/BB, Mayjen TNI Burhanudin Amin, menyerahkan penghargaan kepada Pabandya Ops Sopsdam, Letnan Kolonel Inf Haryanto Sip, yang menjuarai lomba karya tulis bidang teritorial sejajaran TNI di Jakarta, dalam upacara bendera awal tahun 2010 di Makodam, Senin (4/1). Demikian siaran pers Pendam I/BB kepada Waspada. Dijelaskan, dalam kesempatan itu Pangdam juga menyampaikan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1431 H serta Natal dan Tahun Baru 2010. Pangdam berharap agar di tahun baru ini, dapat menambah motivasi dan semangat pengabdian bagi kejayaan bangsa dan negara. ‘’Pada 2010 ini kita semua hendaknya dapat meningkatkan kualitas kinerja untuk menghadapi tantangan tugas kedepan yang semakin berat dan kompleks dihadapkan dengan situasi dan kondisi nasional saat ini,’’ ujar Pangdam. Lebih lanjut dikatakan, profesionalitas tidak semata bersandar dan diukur dari besarnya anggaran, tetapi semangat juang dan pengabdian yang tulus serta rasa kebersamaan dan jiwa korsa. Tugas merupakan kehormatan, kebanggaan dan harga diri yang tidak ternilai harganya karena itu memasuki tahun 2010 ditekankan aspek moralitas menjadi prioritas dalam membangun postur keprajuritan. Ditegaskan Pangdam, bagi seluruh Dansat jajaran Kodam I/BB agar menyelesaikan laporan tahunan secara transparan, objektif, akuntabel, tertib administrasi secara baik dan benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam kesempatan ini Pangdam memberikan piagam penghargaan bagi prajurit yang berprestasi untuk meningkatkan dan memacu para prajurit meningkatkan kinerja.(m34)
Dari total perkara yang banding itu, tambah Nababan, termasuk perkara pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap). Namun, dari 69 terdakwa yang disidang di PN Medan, tidak semuanya mengajukan banding. “Data lengkapnya belum terima, tapi yang sudah diputus itu seingat saya baru 10, sisanya belum. Mungkin di 2010 ini putusannya,” tambahnya.
Praktisi Hukum Afrizon menilai, meningkatnya perkara banding di PT Sumut itu disebabkan dua hal. Pertama, tingkat ketidakpuasaan masyarakat terhadap putusan hakim di Pengadilan Negeri semakin tinggi. “Sehingga, ada upaya mencari keadilan lainnya dengan melakukan banding di PT Sumut, hingga kalau perlu sampai Kasasi di MA,” jelasnya. Kedua, lanjut Afrizon, wa-
wasan masyarakat terhadap proses hukum semakin meningkat. Masyarakat sudah makin paham bagaimana cara dalam menempuh keadilan sesuai yang diatur oleh undang-undang. “Kalau tidak puas dengan hasil di PN, maka bisa banding ke PT, dan seterusnya. Nah, ini yang bisa diapresiasi terus sehingga masyarakat taat dan sadar hukum sudah semakin baik,” jelasnya. (h05)
Istri Menkominfo Kunjungi Perpustakaan Sumut MEDAN (Waspada): Istri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Ny Sri Rahayu P Tifatul Sembiring menyatakan, Perpustakaan Daerah Sumatera Utara sangat baik dan luar biasa. “Saya menilai Perpustakaan Daerah Sumut sangat luar biasa. Ini bisa dilihat dari kondisi perpustakaannya yang bersih, program, kreativitas dan inovasi yang dibuat,” kata Sri Rahayu yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Depok ketika mengunjungi Perpustakaan Daerah Sumut Jalan Brigjen Katamso Medan, Minggu (3/1). Dalam kunjungan itu didampingi istri Wagubsu, Ny Sutias Gatot Pudjo Nugroho dan disambut Kepala Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Sumut, Drs Syaiful Syafri, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolahan, Drs Wardijah, MSi, Kabid Layanan Dra Elly Suhairiyah, Ketua Dharma Wanita, Ny tama Syaiful Syafri, Sekretarisnya, Dra Chairani serta sejumlah pejabat eselonIVantaralainDraJojorMsi, Drs Suryanti dan Drs Iwan Abdi. Ny Sri Rahayu P Tifatul Sembiring mengatakan, kreativitas dan inovasi yang diciptakan perpustakaan daerah Sumut mampu menggerak perpustakaan menjadi pusat wisata baca, menulis,berdiskusi dan meneliti. Kondisi ini tentunya sangat membantu pengembagan minat baca di masyarakat. Pada kesempatan itu, dia mengunjungi ruangan baca anak, ruang baca tuna netra, perpustakaan keliling dan
BBPOM Sita Produk Bermasalah Senilai Rp6 M
Waspada/Ist
KUNJUNGI PERPUSTAKAAN: Istri Menteri Kominfo Ny Sri Rahayu P Tifatul Sembiring didampingi Ny Wagubsu Sutias Gatot Pudjo Nugroho melihat koleksi buku di Perpustakaan Daerah Sumut, Jalan Brigjen Katamso Medan, Minggu (3/1). ruang digital. Bahkan, sebagai Pembina Forum Lingkar Pena (FLP) yang juga sedang menulis buku yang ke-7. Ny Sri Rahayu berkesempatan mengunjungi ruang deposit untuk mencari buku-buku represensi tulisannya yang juga berhubungan dengan anak. Mencari Referensi Ketika ditanya wartawan mengapa dia sangat berminat mengunjungi Perpustakaan Daerah Sumut, Ny Sri Rahayu mengatakan, karena mendengar kemajuan Perpustakaan Daerah Sumut dari sejumlah pemberitaan baik media cetak, online maupun media elektro-
nik. “Kunjungan saya juga ingin membuktikan kondisi tersebut dan mencari tentunya mencari reperensi untuk buku yang akan saya tulis,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala BPAD Syaiful Syafri mengatakan, perpustakaan daerah Sumut dikembangkan menindaklanjuti visi dan misi Gubsu danWagubsu agar Rakyat Semakin Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rakyat Tidak Bodoh dan Rakyat memiliki masa depan. Sebagai cenderamata atas kunjungannya Sri Rayahu, Kepala BPAD Sumut Syaiful Syafri menyerahkan sejumlah buku penerbitan BPAD. (h03)
Persoalan PT. WRP Diserahkan Ke Poldasu MEDAN (Waspada): Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemprovsu mengaku tidak mampu menyelesaikan persoalan pemutusan hubungan kerjas (PHK) sepihak 386 buruh PT. WRP Buana Multicorpora. Lembaga tersebut akhirnya menyerahkan persoalan yang melibatkan pengusaha asal Malaysia itu kepada Polda Sumut untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Pengambilalihan penanganan kasus tersebut disepakati dalam rapat bersama Komisi A, B dan E DPRD Sumut dengan Polda, Disnakertrans Pemprovsu, Disperindag, Disnaker Medan, dan pihak manajemen PT. WRP Buana Multicorpora yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri dan dihadiri Konjen Malaysia Fauzi Umar di gedung dewan, Selasa (5/1). Dalam pertemuan itu, Kepala Disnakertrans Sumut, Rapotan Tambunan mengaku sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan persoalan buruh PT. WRP karena pemilik perusahaan asal Malaysia, Mr. Lee, tidak pernah mau memenuhi panggilan mereka. “Penyelidik Disnakertrans sudah tiga kali memanggil Mr. Lee sesuai
KUHAP. Bahkan sudah melibatkan polisi dan Konjen Malaysia. Namun dia tidak pernah mau datang,” katanya. Menurut Rapotan, hari ini penyelidik Disnakertrans akan menyerahkan seluruh data yang mereka miliki terkait persoalan buruh PT. WRP kepada Polda untuk ditindaklanjuti. Disnakertrans sendiri mendukung penuh dan siap membantu segala hal yang dibutuhkan pihak kepolisian. Rapotan menambahkan, sebenarnya pengusaha asal Malaysia tersebut memang telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun yang paling fatal adalah melanggar UU Ketenagakerjaan karena merekrut pekerja baru saat buruh sedang melakukan unjukrasa, serta tidak mau memenuhi hak normatif buruh. Sementara pihak buruh menambahkan, Mr. Lee tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha di keimigrasian Indonesia. Serta mempekerjakan sejumlah tenaga kerja asing tanpa izin. Bahkan seluruh kepemilikan saham perusahaan tersebut milik pengusaha asing. Padahal UU tidak membenarkan seluruh saham dimiliki pi-
hak asing. Selain itu perusahaan tersebut juga tidak mempunyai surat ijin operator (SIO) untuk mengoperasikan mesin boiler mereka. Buruh sendiri meminta agar mereka dipekerjakan kembali. Dan sebelum permintaan mereka tersebut dipenuhi, mereka minta izin perusahaan pembuat sarung tangan tersebut dicabut. Mereka juga menolak gugatan yang sedang diajukan perusahaan di Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Pengadilan Negeri Medan. Anggota Komisi E DPRD Sumut, Muslim Simbolon dalam pertemuan itu meminta Konjen Malaysia bertanggung jawab membantu menghadirkan pengusaha asal Malaysia tersebut. Dia juga meminta selama perusahaan belum memiliki SIO, maka mesin boiler mereka disegel. “Karena kalau sampai ada korban jiwa kerusakan mesin boiler itu, siapa yang mau bertanggungjawab,” katanya. Anggota Fraksi PAN DPRD Sumut itu mendesak Pemprovsu dan Polda untuk mengambil langkah nyata untuk memberikan pressure kepada pengusaha PT WRP Buana Multicorpora. Karena persoalan tersebut sudah sangat berlarut-larut dan mengorbankan buruh. (h11)
Mahasiswa LP3M Adakan Training ESQ MEDAN (Waspada): Mahasiswa Politeknik Unggul LP3M Medan mengadakan Training Implementasi ESQ, sejak 24 hingga 27 Desember 2009, di Desa Sei Tualang, Kec. Brandan Barat, Langkat. Selain untuk meningkatkan spirit rohani dan ketaqwaan, kegiatan yang diikuti sekitar 60 mahasiswa ini juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa sosial di tengah-tengah masyarakat, karena tempat pelaksanaan di daerah pedesaan yang cukup asri. Kegiatan wisata rohani yang digelar selama tiga hari ini merupakan bentuk aplikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. “Kegiatan ini adalah wujud nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat, menjadikan mahasiswa yang beriman, berakhlak dan beramal sholeh,” ujar Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan, HM Nasir Mahmud, SE.MBA,MSi, yang juga ikut serta dalam training tersebut. Kegiatan ini juga diikuti para pembantu direktur (Pudir), staf dan didukung oleh pemuka masyarakat serta ulama setempat. Di dalam mengikuti kegiatan, mahasiswa diajak untuk saling memupuk nilai kebersamaan, persaudaraan dan memperbaiki diri untuk menjadi insan yang tidak hanya unggul di bidang Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) tetapi juga Imtaq (iman dan taqwa).(m41)
Waspada/Surya Efendi
RAMPUNG TAHUN INI: Seorang ibu penjual pecal melintas dengan sepedamotornya disamping gedung baru DPRDSU yang sedang dibangun, Selasa (5/1). Pembangunan gedung DPRDSU menelan biaya Rp171 miliar lebih menggunakan dana APDB Sumut 2008/2009 dan 2009/2010 itu rampung tahun ini.
Waspada/ist
Para mahasiswa Politeknik Unggul LP3M Medan yang menggelar Training Implementasi ESQ di Desa Sei Tualang, Brandan Barat Langkat, sejak 24 hingga 27 Desember 2009, berfoto bersama dengan warga.
MEDAN (Waspada): Selama tahun 2009, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan menyita ratusan ribu produk pangan, obat dan kosmetik bermasalah senilai Rp6 miliar. Sebagian produk tersebut telah dimusnahkan dan sebagian lagi masih dalam proses hukum. Demikian dikatakan Kepala BBPOM Medan Drs. Agus Prabowo, Apt, MS melalui Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Drs. Djamidin Manurung, Apt, MM kepada Waspada di ruang kerjanya, Selasa (5/1). Menurut Djamidin, kasus kosmetik palsu, tidak terdaftar (ilegal) dan mengandung bahan kimia berbahaya serta obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat merupakan kasus yang paling banyak ditangani BBPOM Medan. Sedangkan kasus produk pangan olahan yang mengandung formalin, boraks dan zat pewarna tekstil mengalami penurunan. “Memang masih ada ditemukan beberapa kasus, namun jumlahnya jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebe-
lumnya,” tambah Djamidin. Dalam menangani kasus kosmetik, Djamidin menjelaskan, BBPOM Medan menemukan adanya kandungan bahan kimia berbahaya jenis merkuri. Kosmetik yang mengandung merkuri dapat menyebabkan gangguan ginjal jika sering digunakan dan dalam waktu relatif lama. Karena itu, perlu diwaspadai jika ada kosmetik yang bisa menjadikan kulit cepat putih. Terkadang, kaum wanita mudah tergiur dengan kosmetik yang bisa membuat kulit putih secara instant tanpa memikirkan efek samping yang ditimbulkannya. Kemudian, kasus kosmetik ilegal berasal dari luar negeri yang dijual di pasaran tanpa izin edar. Terakhir, kasus kosmetik palsu yang menggunakan merek-merek ternama namun kemasan dan isinya diproduksi secara sendiri. Selain itu, obat tradisional sejenis jamu yang mengandung bahan kimia obat masih banyak ditemukan beredar di pasaran. Hasil pengujian BBPOM
Medan, kasus yang menonjol adalah obat tradisional mengandung syldenafil (viagra). “Bahan kimia obat jenis syldenafil tidak bisa dikonsumsi sembarangan karena sangat berisiko terhadap gangguan jantung dan gagal ginjal. Karena itu, penggunaan syldenafil harus mengikuti anjuran dokter,” ujar Djamidin. Mengenai tindak lanjut dari kasus tersebut, Djamidin mengatakan, seluruh produk bermasalah tersebut dikelompokkan dalam 14 kasus yang diajukan ke pengadilan. Dua kasus dinyatakan P21 (lengkap), tiga kasus P19 (perbaikan/dilengkapi) dan selebihnya masih dalam proses pengajuan berkas. Namun yang disayangkan, kata Djamidin, hukuman yang diberikan pihak pengadilan belum menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. “Diharapkan, para pelaku usaha ilegal ini dapat diberikan hukuman berat karena tindakannya sangat membahayakan kesehatan masyarakat,” demikian Djamidin.(m26)
Vonis 1 Tahun Notaris Diputuskan Malam Hari MEDAN (Waspada): Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Sun Smith, SH, divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Senin (4/1) malam, karena terbukti bersalah menempatkan keterangan palsu pada akta otentik, Vonis Majelis Hakim diketuai Panusunan Harahap lebih ringan empat tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Parada Situmorang dan Iwan Ginting yang pada sidang sebelumnya meminta agar terpidana dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Menurut Harahap, terpidana Sun Smith dinyatakan terbukti secara sah melanggar pasal266 ayat 1 KUHPidana tentang menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik. “Berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan terpidana terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu, “ tegasnya. Menurut Harahap, sebagai
notaris terpidana Sun Smith dinilai patut mengetahui adanya selisih luas tanah yang dijual PT. Ira Widya Utama (IWU) kepada Toni Wijaya selaku pimpinan PT Mega Residence. “Selaku notaris terdakwa tidak tegas menjelaskan mengenai adanya selisih luas tanah dalam akte 165 itu, di mana yang dijual 4546 M2, tapi yang dibayar 4269, 66 M2 “ tegas Harahap. Akibat perbuatan terpidana, menempatkan keterangan palsu seolah-olah benar dalam akta 165 itu menimbulkan kerugian bagi PT Ira Widya Utama dan menguntungkan pihak pembeli, yakni PT Mega Residence.”Majelis tidak sependapat dengan penasehat hukum terpidana, hingga menghukum Sun Smith agar dapat memberikan afek jera baginya setelah menjalani hukuman, “ tegas Harahap. Sebelum sampai pada kesimpulan, majelis hakim mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum. Yang memberatkan, perbuatannya merusak citra profesi
notaris karena dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat untuk membuat akte di kantor notaries. Meringankan terpidanadiabelumpernahdihukum. Atas putusan hakim itu, JPU Iwan Ginting menyatakan banding.”Kami banding karena putusa majelis hakim jauh dari tuntutan kami, “ tegas Ginting menjawab Waspada usai sidang. Diketahui, Sun Smith, SH duduk di kursi pesakitan karena diduga memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Perbuatan terdakwa terjadi pada 27 Juni 2008 hingga 18 November 2008 di Jalan Asia Mega Mas No 515/548 D, Medan. Dimana terpidana turut serta memberikan keterangan palsu yang seolah-olah keterangan itu benar. Terpidana Sun Smith Sh selaku Notaris dan PPAT yang diminta membuat Akta No 165 diduga telah bersekongkol dengan Toni Wijaya untuk menempatkan Site Plan atas gambar lokasi tanah yang tidak identik dengan yang telah disepakati sebelumnya di hadapan Notaris Rosmidar, SH. (h05)
Manajemen Sekolah Diharapkan Tingkatkan Kualitas SDM Sekda Provsu Resmikan Global Mandiri MEDAN (Waspada): Manajemen sekolah diharapkan meningkatkan kualitas SDM di masa mendatang, oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras dan upaya-upaya dalam mendukung peningkatan kualitas SDM yang lebih baik lagi. Hal itu dikatakan Gubsu H Syamsul Arifin, SE diwakili Sekda Provsu, DR RE Nainggolan, MM pada peresmian gedung Sekolah Global Mandiri Medan di Jl Brigjen Katamso Medan, Senin (4/1), yang dirangkai dengan acara bakti sosial. RE Nainggolan menyebutkan, sesuai data PBB dari 250 negara di dunia hanya sekitar 10 persen kualitas sumber daya alam (SDA) yang ditentukan, sementara 90 persen ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang meliputi teknologi 35 persen, inovasi 30 persen, jejaring (networking) 25 persen dan teori 10 persen. “Oleh karenanya, Sekolah Global Mandiri Medan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan mendukung pendidikan di Sumut dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional,” ujarnya. Sebelumnya, Koordinator
Pendidikan Global Mandiri Medan, Drs Hilman Haidir, MPd mengatakan, sekolah ini terdiri dari TK, SD, SMP dan SMA dibawah naunganYayasan Pendidikan Prima Medan yang telah memiliki perguruan tinggi Universitas Prima Indonesia (Unpri). Hilman menyebutkan, Unpri memiliki tiga kampus di Jl. Belanga samping Jl. Ayahanda dan di Jl. Sekip dan terakhir sedang membangun kampus di Jl. Danau Singkarak khusus Fakultas Kebidanan dan Keperawatan serta STIKES Prima di Jambi. Sekolah Global Mandiri ini, tambahnya, telah memulai kegiatan pada Juli 2009, yang kegiatan pembelajarannya di sekolah telah dilaksanakan setelah mendapat izin operasional pendidikan. Dijelaskannya, Yayasan Pendidikan Prima juga telah memberikan beasiswa kepada 150 orang siswa dan mahasiswa berprestasi yang mempunyai prestasi belajar terbaik dan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa tidak mampu secara ekonomi. Beasiswa pendidikan diharapkan mampu mendorong siswa
atau mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Haidir menambahkan, dalam waktu dekat akan segera dibangun rumah sakit berstandar internasional bekerjasama dengan rumah sakit di Inggris dan Taiwan. “Rumah sakit ini akan digunakan untuk kepentingan pelayanan dan pengobatan masyarakat dan kepentingan pendidikan dan penelitian,” ujarnya. Selain peresmian gedung juga dilaksanakan kegiatan bakti sosial sunat masal untuk 150 orang anak, sekaligus pemberian bingkisan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat di sekitar lokasi sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini bekerjasama dengan pihak kelurahan setempat. Hadir pada acara tersebut, Kapoltabes Medan Kombes Pol Drs Imam Margono, Ketua Yayasan Pendidikan Prima Medan dr Nyoman Ehrich Lister, M.Kes, Ketua Badan Pengurus Harian Tommy Leonard, SH, Rektor Universitas Prima Medan Prof dr Djakobus Tarigan, Kapolsekta Medan Teladan, AKP Amri Z. (m41)