Waspada, rabu 5 juni 2013

Medan Metropolitan

WASPADA Rabu 5 Juni 2013

A7

Pencabutan Subsidi BBM:

Pemerintah Tidak Berdaya Hadapi Tekanan Asing MEDAN (Waspada): Pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) membuktikan bahwa pemerintah Indonesia tidak berdaya menghadapi tekanan politik global yang dibungkus melalui paham neoliberalisme.

“Persoalan BBM ini sebagai bukti adanya intervensi asing dalam pengelolaan energi nasional,” kata pengamat politik Universitas Sumatera Utara Drs. Ahmad Taufan Damanik, MA kepada Waspada di Medan, Selasa (4/6).

Menurut Damanik, sudah banyak fakta yang menggambarkan betapa kuatnya pengaruh asing terhadap perjalanan bangsa ini. Intervensi asing begitu terasa menyertai kebijakan pemerintahIndonesiasejakrezim Orde Baru hingga Presiden SBY. Seharusnya, kata Damanik, pemerintah berani melawan intervensi asing seperti pengaruh IMF dan Bank Dunia. “Jika kita tetap dikungkung paham neoliberal, maka bangsa ini akan sulit

bangkit dari keterpurukan,” tegasnya.

Pencabutan subsidi BBM tidak terlepas dari pembuatan UU Migas yang indikasinya lahir karena ada intervensi asing.

“Sangat tidak tepat kalau menuduh subsidi BBM penyebab defisit APBN. Kebijakan itu keliru, karena subsidi BBM adalah kewajiban negara. Di Inggris, Belanda dan negara Barat lainnya, hingga saat ini masih terus memberikan subsidi kepada rakyatnya,” ungkap Damanik.

Karena itu, kebijakan pemerintah Indonesia mencabut subsidi, jelas bertentangan dengan ketentuan. Dalam hal ini, Pasal 33 UUD 45 dengan tegas menyatakan, kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, tambang migas, distribusi dan harga BBM tidak boleh diliberalkan. Bahkan, harganya tidak tunduk kepada mekanisme pasar.

Secara politik, lanjut Damanik, pemerintah harus berani menentang dan keluar dari tekanan asing, khusus pihak Barat.

60 Karyawan PTPN III Berangkat Umroh MEDAN (Waspada): PT Perkebunan Nusantara III kembali memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki keahlian khusus seperti bilal mayit, guru madrasah di masingmasing sekolah unit kerja perusahaan untuk pergi melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekah selama sembilan hari.

Perjalanan ibadah umroh tersebut dimulai 4 Juni hingga 12 Juni 2013 melalui Jakarta. Pelaksanaan seleksi umroh dilakukan 6-12 Desember 2012 lalu di masing-masing distrik. Tim penyeleksi berasal dari luar yaitu para ahli di bidangnya seperti dari IAIN Sumatera Utara dan para praktisi dakwah.

Menurut Aja Ibrafan, Kepala Bagian Umum sekaligus Ketua Panitia Perjalanan Umroh PTPN III tahun 2012-2013, sebenarnya PTPN III memberangkatkan 40 orang jamaah umroh yang dibiayai perusahaan berdasarkan hasil seleksi dan sisanya sebanyak 20 orang atas biaya pribadi. Selain itu perusahaan juga memberi uang saku sebanyak 500 riyal kepada calon jamaah umroh dan hadiah berupa baju batik serta pakaian ibadah.

Direktur SDM Rachmat Prawira Kesumah didampingi Dirkeu Erwan Pelawi dan Dirprod Balaman Tarigan mengharapkan, agar seluruh karyawan mendoakan PTPN III dengan keihklasan hati supaya perusahaan tetap berjalan dengan baik, memperoleh keuntungan dan iklim semakin bersahabat sehingga produksi semakin meningkat.

Anwar Batubara, Guru Madrasah dari Kebun Pulau Mandi yang mewakili jamaah umroh, mengucapkan terima kasih kepada manajemen yang telah konsisten memberi penghargaan kepada karyawan terpilih untuk beribadah umroh ke tanah suci. Dia sangat berharap agar program ini terus berkelanjutan dan perusahaan terus maju dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. (m05)

Masih banyak pangsa pasar yang menjanjikan, seperti China dan Jepang serta negara-negara di Afrika. Disamping itu, pengelolan sumber daya alam (SDA) harus maksimal dan tidak seenaknya diberikan kepada perusahaan asing.

“Pemerintah harus menata kembali pengelolaan SDA. Banyak BUMN di negeri ini yang mampu mengelolanya. Karena ada dugaan takut dengan intervensi asing, pemerintah memberikan peluang bagi perusahaan asing masuk,” tegasnya.

Mengenai defisit anggaran, Damanik berpendapat, pemerintah harus melihat dari besarnya pembayaran utang luar negeri dan tidak optimalnya penerimaan negara. Solusinya adalah renegosiasi jadwal dan besaran pembayaran utang luar negeri; moratorium utang, penertiban pengusahaan atau bisnis pertambangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan

yang banyak melibatkan perusahaan asing.

“Kebijakan pencabutan subsidi BBM ini terlalu dipaksakan, karena ada pengaruh kuat dari Bank Dunia dan IMF. Mungkin saja kebijakan itu merupakan syarat utang yang diberikan Bank Dunia dan IMF,” tegasnya.

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dan kenaikan harga BBM (pengurangan atau pencabutan subsidi BBM) merupakan agenda penjajahan dan menguntungkan pihak asing. Sebaliknya yang buntung adalah rakyat. Selain harus membayar harga BBM lebih mahal, rakyat juga harus membayar ongkos transportasi lebih mahal dan memikul dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM serta dampak lainnya.

“Kebijakan pencabutan subsidi ini justru merugikan rakyat. Karena, selain BBM murah dihilangkan, keuntungan

dari kenaikan harga BBM itu juga tidak dikembalikan kepada rakyat. Artinya, yang untung adalah kepentingan negara asing,” ujarnya.

Penderitaan yang dirasakan rakyat merupakan salah satu hasil dari liberalisasi migas di negeri ini. “Bangsa ini sudah menjadi korban dunia kapitalis, atau dalam ekonomi neoliberalisme,” tambah Damanik.

Karena itu, wajar saja banyak pihak menolak pencabutan BBM subsidi. Pencabutan subsidi bukanlah jalan yang terbaik dalam mengatasi krisis perminyakan di negeri ini.

“Subsidi merupakan hak rakyat yang semestinya harus dianggarkan oleh pemerintah. Sementara, yang membebani APBN adalah pembayaran utang dan bunga utang kepada segelintir orang, bukan subsidi yang dinikmati jutaan rakyat Indonesia,” tegas Damanik. (m49)

UU No.32/2004 Beri Kewenangan Daerah Selenggarakan Pemerintahan M E D A N ( Wa s p a d a ) : Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan yang luas bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

“Tujuannya untuk mening-

katkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah,” tutur Kadispendasu H Rajali SSos, MSP, ketika membuka bimbingan teknis (bimtek) penatausahaan pendapatan melalui standar pelayanan minimal gelombang per-

Waspada/Ist

KADISPENDASU H Rajali SSos, MSP, menyematkan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan Samsat Medan Utara, Tebing Tinggi, dan Sibolga pada pembukaan bimtek penatausahaan pendapatan melalui stadar pelayanan minimal, di Hotel Grand Kanaya Jln. Darussalam Medan.

tama, di Hotel Grand Kanaya Jln. Darussalam Medan, Senin (3/ 6) malam.

Namun begitu, kata Rajali, pada praktiknya masih terdapat perbedaan cara dan mekanisme dalam mencapai dan mewujudkan tujuan otonomi tersebut.

Ini disebabkan perbedaan pandangan dalam merumuskan visi dan misi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Tetapi ada beberapa hal yang sangat penting dan perlu disikapi menyangkut hak-hak konstitusional warga negara yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakannya, salah satunya yaitu meningkatkan pelayanan publik.

Standar pelayanan minimal, sesungguhnya adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah, berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Saat ini, kewajiban untuk melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal telah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, oleh sebab itu kita sebagai pelaksana di tingkat provinsi, dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terus meningkatkan pelayanan tersebut salah satunya menyiapkan SDM melalui bimbingan teknis ini.

“Saya minta kepada peserta agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Bimtek ini dengan serius. Pahami apa yang disampaikan oleh para nara sumber dan pertanyaan jika sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas. Sehingga sekembalinya dari even ini seluruh peserta mengerti dan dapat langsung mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” ujar Rajali.(m24)

Waspada/Mursal AI

WAKIL Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba (kanan) membacakan hasil kesimpulan seminar Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang digelar Komite II DPD RI di Medan, Selasa (4/6).

Perkebunan Sawit Penghasil Devisa Namun Keberadaannya Dihujat MEDAN (Waspada): Perkebunan sawit selalu menjadi komoditi andalan di Sumut. Apalagi, perkebunan sawit merupakan penghasil devisa negara dan pajak serta pemberi CSR yang tidak sedikit pada masyarakat sekitar. Namun, keberadaan kelapa sawit selalu dihujat oleh sebagian orang karena dinilai merusak lingkungan dan sebagainya.

“Kelapa sawit ini merupakan anugerah Tuhan pada rakyat Indonesia khususnya Sumatera Utara, tapi keberadaannya sangat dibenci oleh sebagian orang walaupun sebenarnya dirindu,” kata Direktur Produksi PTPN III Balaman Tarigan pada Seminar Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang digelar Komite II DPD RI di Medan, Selasa (4/6).

Dia menuturkan, dulu bangsa Eropa berbondongbondong datang ke Indonesia karena perkebunan. Mereka mencari dan membuka perkebunan. Sebab, Indonesia terkenal dengan perkebunan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan sejenisnya.

“Di Indonesia khususnya

Sumatera Utara terkenal dengan perkebunan tembakau dan lainnya. Tapi kemudian semua mati dan tidak berkembang karena memang banyak yang tidak menghargai perkebunan,” ujarnya.

Hal ini juga diungkapkan Perwakilan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Sadino. “Kelapa sawit sebenarnya merupakan anugerah yang harus disyukuri karena merupakan komoditas unggulan Indonesia. Tapi sayangnya, pemerintah tidak berpihak pada perkebunan,” sebutnya.

Sudino menerangkan, ketika ada kampanye negatif terhadap kelapa sawit, pemerintah terkesan diam. Padahal, seharusnya pemerintah membela dan menjelaskan kedudukan kelapa sawit di Indonesia.

Mengenai RUU yang dibahas, menurut Sudino, ada filosofi dari dalam RUU itu yang harus disempurnakan. Selain itu, dalam pasal-pasalnya ada aturan hukum yang kurang jelas sehingga bisa mengkriminalisasi para pengusaha perkebunan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan, Komite II DPD RI sangat menghargai penjelasan yang disampaikan nara-

sumber dan masukan dari para peserta seminar RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Saat ini, lanjutnya, banyak sekali peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan antara satu dengan lainnya. “Di antara 70 UU tersebut ada beberapa yang kita nilai sangat mendesak untuk direvisi.

UU itu antara lain, UU Perkebunan, UU Minerba, UU BUMD dan UU Pertanian,” tuturnya sembari mengatakan, UU Perkebunansangaturgenkhususnya bagi Sumatera Utara untuk itu sangat mendesak segera direvisi.

Ditambahkannya, hasil yang besar dari perkebunan belum bisa dinikmati oleh rakyat Sumatera Utara, karena dalam UU pembagian hasilnya memang belum berpihak pada pemerintah daerah.

Hadir juga sebagai narasumber, Kadis Perkebunan Sumatera Utara Aspan Sofyan Batubara, Prof Dr Dharma Bakti (USU). Sementara dari DPD RI, Wakil Ketua Komite II yang juga Ketua Panitia Parlindungan Purba, Jasarmen Purba (Kepri), Permata Sari (Kalteng) dan Mursyid (Aceh). (h02)

Polisi Tangkap Dua Pencuri MEDAN (Waspada): Tim Reskrim Polsek Delitua dipimpin Kanit Reskrim Iptu Martualesi Sitepu SH, MH, menangkap dua pencuri uang Rp18.421.000 hasil penjualan BBM SPBU Jln. Jamin Ginting, Kel. Lau Cih, Medan Tuntungan, Sabtu (1/6).

Kedua tersangka pencurian di SPBU 142011144 milik PT Duwika Mitra Abadi yakni HAS, 28, dan BEAS, 18, yang bekerja sebagai sopir dan kernet dump truk itu diringkus di Jln. Selayang Namorih Gang Ketaren, Desa Lama, Kec. Pancurbatu pukul 05:00.

Dari ke dua tersangka, disita barang bukti satu becak bermotor BK 2593 CZ yang digunakan untuk melakukan pencurian serta uang tunai Rp2 juta.

Kapolsek Delitua Kompol B Marpaung SH melalui Kanit Reskrim Iptu Martualesi Sitepu, Senin (3/6) mengatakan, modus pencurian yang dilakukan kedua tersangka bersama satu lagi temannya berinisial TMS (buron) berpura-pura mengisi bensin di SPBU tersebut.

BEAS dan HAS bertugas mengalihkan perhatian petugas operator dengan berpura-pura mengisi minyak. Sementara TMS mengambil uang dari laci SPBU. Setelah berhasil mengambil uang dalam laci kasir,

ketiga tersangka pergi menuju kediaman HAS di Jln. Selayang Namorih.

Uang hasil curian itu dibagi rata, setelah memberi ongkos becak milik Muhammad Zulham, 33, warga Jln. Satria Ujung Des a L a ma , Pa n cur ba t u Rp50.000 yang disewa oleh tersangka HAS. “Kita mengungkap pencurian di SPBU itu, setelah menerima laporan dari Martinus Lijar

Sitohang, 39, mandor SPBU tersebut pada hari kejadian,” ujar Sitepu.

Dalam penyelidikan yang dilakukan hampir sepekan tersebut, dua dari tiga pelaku berhasil diringkus. “Sedangkan satu rekannya berinisial TMS masih kita buru. Kedua tersangka akan kita jerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara,” tutur Sitepu.(m40)

Waspada/Sahrizal

KANIT Reskrim Polsek Delitua Iptu Martualesy Sitepu menunjukkan barang bukti uang hasil curian bersama dua tersangka dan betor yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatannya.

Garuda Buka Rute Ke Penang MEDAN (Waspada): Ketua Menteri Pulau Penang Lim Guan Eng menilai dengan dihubungkan penerbangan Garuda Indonesia ke Pulau Penang, menaruh harapan cukup besar meningkatkan arus pelancong dari Medan khususnya Indonesia ke Pulau Penang.

“Paling penting lagi dapat meningkatkan persahabatan antara masyarakat Medan dengan masyarakat Pulau Penang, mempunyai persamaan budaya dan bahasa,” kata Lim dalam sambutannya pada acara Inaugural Flight Fam Trip Garuda Indonesia di Bandara internasional antar bangsa Pulau Penang, Sabtu (1/6).

Acara tersebut disamping dihadiri pejabat pariwisata dan budaya Pulau Penang juga dihadari Dubes RI yang diwakili Konjen RI di Pulau Penang Sofiana Mufida, Area Manejer GarudaWilayah Barat Suranto dan staf penerbangan lainnya.

Saat mendarat di Penang, pesawat baru Garuda Bombardier CRJ 1000 Next Gen disiram air kiri dan kanan dengan menggunakan dua mobil pemadam kebakaran, menandai tepung tawar pesawat baru, dalam suasana tepuk tangan meriah saat rombongan terdiri dari pimpinan biro perjalanan dan para wartawan mendarat pukul 08:00

LT.

Ketua Menteri Pulau Penang menaruh harapan banyak karena selama ini cukup meningkat arus wisatawan asal Medan yang berkunjung ke Penang, antara lain kalangan orang-orang berobat dan pelancong.

Menghubungkan kembali jembatan udara melalui Garuda Indonesia setelah lebih 10 tahun dihentikan, bakal meningkat juga orang-orang dari Pulau Penang datang ke Medan, apalagi Medan kota yang menyediakan kuliner digemari warga Malaysia.

Sebagai contoh sepanjang

tahun 2012, orang-orang Medan dan Sumatera Utara yang datang ke Penang lebih kurang 23.473 orang. Dengan adanya rute baru Garuda diyakini akan meningkat lagi arus kunjungan wisata kedua negara.

Selama ini seminggu dilayani lebih kurang 60 penerbangan baik melalui Sriwijaya Air,Wings Air, Garuda Indonesia dari Jakarta, Fire Fly dan Air Asia.

Sementara itu, Area Menejer Wilayah Barat Suranto menyatakan, dengan pembukaan rute baru dua kali sehari MedanPenang (PP), banyak peluang yang akan diraih penerbangan tersebut.

Setidaknya rute itu okupansi penumpang meningkat dari hari ke hari, baik orang-orang yang akan berobat ke sana, pelaku bisnis maupun para pelancong dari Medan.

Pesawat Bombardier CRJ 1000 seperti pesawat jet kenyamanan bagi penumpang dengan konfigurasi 96 seat, di antaranya 12 seat kelas eksekutif dan 84 seat kelas ekonomi.

Katanya, Garuda Indonesia secara terus menerus meningkatkan konektivitas di wilayah Indonesia timur dan barat sebagai pusat distribusi (Hub) dan pengembangan jaringan penerbangan baru. (m32)

Waspada/Abdullah Dadeh

KETUA Menteri Pulau Penang Lim Guan Eng memberikan kata sambutan pada pembukaan rute Garuda ke Penang, di Bandara internasional antar bangsa Pulau Penang.