Waspada, Rabu 4 Agustus 2010

Opini

A6

WASPADA Rabu 4 Agustus 2010

Perilaku Bolos Anggota DPR Oleh Dr Drs H.Ramli, MM Mereka berpendapat banyaknya anggota DPR yang absen karena beban tugas yang terlalu berlebihan

B

TAJUK RENCANA

Tambahan Kuota Haji ‘’Wajib’’ Diupayakan

D

aftar tunggu untuk melaksanakan ibadah haji sudah mencapai 1,2 juta orang, kata pejabat Depag kemarin. Itu berarti dibutuhkan kesabaran sekira enam tahun untuk bisa berangkat bagi orang yang baru mendaftar sekarang. Jangka waktu panjang itu sudah harus menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Departemen Agama RI. Upaya mendapatkan tambahan kuota haji sudah wajib dilakukan agar ‘’waiting list’’ jamaah haji Indonesia tidak semakin panjang di masa mendatang.

Di satu sisi kita merasa senang dengan tingginya minat umat Islam melaksanakan ibadah haji, karena memang daya tariknya luar biasa. Selain sudah menjadi kewajiban bagi mereka yang sanggup, mampu dalam materi dan sehat, ambalan pahalanya pun sangattinggi,luarbiasa.Setiaporangyangdapatmelaksanakanibadahhajidanmendapatkan haji mabrur ganjaran pahalanya adalah surga. Siapa yang tidak tertarik datang ke rumah Allah SWT, kiblatnya umat Islam dalam melaksanakan shalat itu.

Hemat kita, daftar tunggu di masing-masing daerah berlainan. ‘’Waiting list’’ di Sumut mungkin hanya berkisar 4 tahun dibandingkan di Aceh bisa mencapai 10 tahun. Begitu juga di daerah-daerah lainnya. Berbagai caranya pun diupayakan orang untuk bisa cepat pergi ke Makkah. Caranya dengan pindah daerah, seperti dilakukan sejumlah warga Aceh melakukan pendaftaran haji di Medan yang daftar tunggunya lebih pendek. Atau mengupayakan bisa berangkat dengan bekal rekomendasi pejabat dll.

Terkait mengupayakan bisa berangkat dengan mengambil ‘’jalan pintas’’ menurut kajian ulama berbeda pendapat. Di satu sisi boleh-boleh saja karena untuk beribadah kita disuruh ‘’ngotot’’ dan berlomba-lomba melakukan ibadah/kebaikan. Tapi, di sisi lain cara kita ‘’menyerobot’’ jatah haji orang lain bisa dinilai negatif, bahkan berdosa, karena menzalimi orang lain yang seharusnya Intisari berangkat tahun ini menjadi tertunda menjadi tahun depan gara-gara kita memaksakan Pemerintah Indone- kehendak dengan menggunakan ‘’jalur pinCara yang diambil pemerintah/Depag sia dan pejabat Depag tas’’. dengan mengupayakan orang tua yang sudah harus berjuang keras uzur semisal usia 70 tahun mendapat prioritas menunggu giliran ‘’waiting list’’ bisa meminta tambahan tanpa dimengerti.Tapi, harus transparan, dan jangan kuota haji agar‘’waiting dijadikan ‘’mainan’’ jual-beli kursi haji.

Kalau Sumatera Utara mendapatkan list’’ tidak bertambah tambahan kuota haji namun jumlahnya panjang hanya 100 orang untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini., jelas jatah itu sangat minim.

Apalagi jatah kuota ini akan terbagi secara otomatis sesuai nomor urut daftar tunggu para calon jamaah haji yang sudah mendaftarkan diri saat ini sekitar 42 ribu orang sesuai ketentuan yang berlaku. Tentu saja tambahan itu tidak begitu dirasakan manfaatnya, apalagi harus dibagi ke semua kabupaten-kota.

Oleh karena itu Sumut memerlukan tambahan kuota haji secara besar-besaran mengingat daftar tunggu calon jamaah haji yang sudah menyetor Rp20 juta untuk mendapatkan nomor porsi jumlahnya semakin banyak dan mengantre panjang sehingga sehingga harus menunggu sampai empat tahun lamanya baru berpeluang berangkat ke tanah suci. Tenggang waktu sampai empat tahun itu saja sudah terlalu lama sehingga segala kemungkinan bisa terjadi, membuat seseorang itu terkendala melaksanakan ibadahnya, rukun Islam kelima yang sejak lama didambakan.

Daftar tunggu yang begitu panjang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan Depagsu. Kesannya, untuk beribadah saja dipersulit sehingga tidak tertutup kemungkinan nantinya banyak warga negara Indonesia yang berangkat haji melalui negara lain, semisalnya Malaysia, Singapura, Brunai dll.

Tak pelak lagi, pemerintah Indonesia harus berjuang lebih keras meminta tambahan kuota haji, melakukan lobi-lobi dengan pejabat terkait di Arab Saudi, apalagi pemerintah negara Kerajaan itu sudah meningkatkan berbagai fasilitas berupa pembangunan hotel-hotel baru dan perluasan areal Masjidil Haram dapat menampung lebih 5 juta jamaah haji.

Sebagai negara muslim terbesar di dunia adalah wajar kalau Indonesia memainkan peranan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk kaitannya dengan haji. Posisi tawar-menawar Indonesia diyakini cukup kuat dan menentukan dalam membangun peradaban dunia Islam. Dalam hal peningkatan pelayanan haji dan umroh kuota haji yang dibutuhkan Indonesia adalah 50.000 orang. Dengan begitu jumlah jamaah dalam daftar tunggu bisa diperkecil.

Jamaah haji Indonesia selama ini dikenal paling sabar, menerima apa adanya, meskipun pelayanan di tanah suci sangat memprihatinkan, seperti terjadi beberapa tahun belakangan ini. Sampai-sampai terjadi kelaparan di sana. Tidak seperti jamaah dari negara-negara lainnya banyak menuntut fasilitas. Justru itu sudah sepatutnya Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji yang jauh lebih besar ketimbang negaranegara lainnya.+

Hubungi kami KANTOR PUSAT

Penerbit: PT Penerbitan Harian Waspada

Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. 1 Medan 20151 Tel: (061) 4150858, Faks Redaksi: (061) 4510025, Faks Tata Usaha: (061) 4531010.

E-mail Redaksi: redaksi@waspadamedan.com

Komisaris Utama: Tribuana Said Direktur Utama: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA, MM SIUPP: 065/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/198 tanggal 25 Februari 1988 Anggota SPS No. 13/1947/02/A/2002

KANTOR PERWAKILAN � Bumi Warta Jaya Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 3 Jakarta 10340 Tel: (021) 31922216, Faks: (021) 3140817. � Jalan Ratu Syafiatuddin No. 21 C Banda Aceh 23122 Tel & Faks: (0651) 22385 � Jalan Iskandar Muda No. 65 Lhokseumawe Tel: (0645) 42109 � Jalan Sutami No. 30 Kisaran. Tel: (0623) 41412

Percetakan: PT Prakarsa Abadi Press Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. 1 Medan 20151 Tel: (061) 6612681 Isi di luar tanggung jawab percetakan Harga iklan per mm kolom: BW Rp. 11.000,FC Rp. 30.000,Halaman depan BW Rp. 33.000,Halaman depan FC Rp. 90.000,Ukuran kolom: 40,5 mm

elakangan perihal anggota dewan di Senayan kembali mencuat dan menuai sorotan dengan segala problemnya.

Dari mulai yang ngantuk saat rapat, bolos sampai perilaku yang suka berdebat satu sama lain. Di lain sisi mereka juga tuntutan kenaikanhakyangsemakinbanyakseperti dana aspirasi dan sebagainya dan menumpuknya berbagai persoalan rakyat yang tak kunjung terselesaikan.

Jika diurut satu per satu seperti kasus Bank Century yang nyaris tak terdengar lagi. Padahal sebelumnya demikian gegap gempitanya digaung-gaungkan.

Atau masalah listrik yang ujung-ujungnya menyetujui kenaikan tarif dasar listrik yang membebani rakyat. Ada seribu satu masalah lainnya yang justru menambah citra negatif DPR. Bolos Hal yang lagi menonjol dibicarakan sekarang adalah persoalan bolos anggota dewan. Badan Kehormatan (BK) DPR malah menunjukkan sikap pesimis dalam hal bolos-membolos ini. Mereka malah beralasan karena aturan tata tertib dan Undang-Undang BK selama ini dinilainya justru menghambat kinerja BK DPR RI . Kecuali, katanya, kalau aturan tersebut direvisi Mereka yang bolos kemudian diumumkan namanya di media massa.

Nama-nama yang masuk cukup mengejutkan karena di dalamnya ada beberapa politisi yang ada di jajaran Pansus Angket Bank Century. Mereka antara lain adalah Andi Rahmat dari Partai Keadilan Sejahtera dan Akbar Faizal dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Ada pula Alexander Litay dan Arif Wibowo dari PDI Perjuangan. Salah seorang anggota fraksi PAN, Ratu Munawaroh malah tidak hadir sama sekali dalam sidang. Dari 10 kali sidang paripurna di masa Sidang III, Munawaroh tak sekalipun hadir.

Tetapi kemudian sejumlah anggota DPR RI malah menuntut Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR untuk mengklarifikasi pengumuman itu. Permintaan itu mencuat saat rapat Paripurna DPR yang dipimpinWakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Kamis. (29/7).

Gandung Pardiman dari Fraksi Partai Golkar (FPG) meminta Setjen menjelaskan sejauh mana wewenang Setjen mengumumkan nama-nama anggota dewan yang tidak hadir. Dia berpendapat, jika tidak diatur dalam tatib maka dia menyebut hal itu sebagai pembunuhan karakter.

Pendapat tersebut ternyata mewakili pendapat sebagian besar anggota DPR lainnya. Mereka bahkan menuntut agar orang-orang di Setjen ditindak. Alasannya; membocorkan absensi anggota DPR kepada pers.

Dari segi peraturan mungkin saja pendapat ini benar, apalagi didukung oleh mayoritas anggota dewan yang duduk di Senayan yang tentunya memiliki keahlian dalam dalam memperdebatkannya juga dalam melakukan lobi-lobi.

Jadi kemungkinan para pejabat di Setjen akan ditindak bisa saja terjadi.

Tapi dari segi pembentukkan opini publik, maka hal ini semakin memurukkan citra DPR yang memang sudah terpuruk itu. Masyarakat akan semakin sinis melihat para wakilnya di DPR. Kemarin aktor gaek Pong Hardjatmo memanjat dan mencoret atap Gedung Paripurna DPR. Aksi itu, katanya sebagai ekspresi kemuakan terhadap perilaku para anggota dewan yang tidak benarbenar memikirkan nasib rakyat. Anggota DPR dinilai tidak benar-benar berbuat untuk rakyat. Sindiran dan koreksi yang dilakukan berbagai kalangan tidak membuat perubahan.

Jauh hari sebelumnya almarhum KH.AbdurrahmanWahid (Gus Dur) juga

telahmelabeliparaanggotadewansebagai anak TK (Taman Kanak-kanak). Cap ini tentunya berkonotasi negatif karena menyamakan DPR dengan TK yang notabene adalah anak-anak yang tahunya bermain dan bercanda juga berkelahi.

Berbagai pembenaran Kenyataannya memang kehadiran para anggota dewan dalamsidangsidang y a n g menjadi tugas dan tanggungjawabnya itu semakinmengalami penurunan.Tetapi selalu saja ada pembenarandarimereka.WakilKetuaDPR Pramono Anung misalnya, kepada pers dia menyatakan banyaknya anggota DPR yangabsenkarenabebantugasyangterlalu berlebihan.

Misalnya kewajiban melakukan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka berbagai tugas. Sehingga dalam sekali masa sidang, seorang anggota DPR bisa lebih dari sepuluh kali berkunjung ke daerah.

Selain itu juga masalah padatnya jadwal rapat yang harus diikuti. Selain membuat para anggota dewan jadi kerepotan mengatur waktu untuk menghadirinya, juga menimbulkan kelelahan. Itu juga alasannya mengapa sering kelihatan seorang anggota dewan yang tertidur ketika rapat sedang berlangsung.

Ada beberapa anggota dewan yang justru menyoroti pengaturan jadwal rapat oleh Setjen sehingga merepotkan.

Tidak jarang pula rapat digelar secara mendadak di luar rencana sebelumnya.

Kondisi seperti ini terkadang juga mempengaruhi tingkat kehadiran seorang anggota dewan dalam rapat.

Mereka mengatakan bahwa ketidakhadiran tersebut adalah suatu yang manusiawi. Karena sebagai manusia biasa memiliki keterbatasan. Di samping rasa letih karena kunjungan kerja ke daerah, juga jadwal rapat yang padat serta waktuya yang sering mendadak.

Konsekuensi Tentu saja banyak yang tidak menerima begitu saja pembelaan para anggota DPR tersebut. Pengamat politik dari

Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi misalnya. Dia mengatakan bolos para anggota DPR merupakan sebuah bentuk korupsi moral. Karena mereka sudah dipilih rakyat, tetapi tidak peduli sehingga untuk datang ke gedung DPR pun tidak mau. Oleh karenanya istrilah terhormat terlalu mewah untuk para anggota DPR yang malas.

Dengan bolos, mereka dinilai telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan masyarakat melalui Pemilu.

Pendapat ini semakin tajam dengan usulan agar anggota dewan yang suka bolos sebaiknya diganti saja agar uang negara tidak diserap percuma. Para anggota DPR memiliki penghasilan rutin puluhan juta rupiah, belum lagi ditambah dana aspirasi miliaran rupiah. Maka tidak mengherankan jika ada yang menyebutkan bahwa membolos bagi anggota dewan adalah tindakan korupsi politik.

Karena padatnya jadwal rapat dan kunjungan ke daerah adalah konsekuensi dari keinginannya menjadi anggota DPR. Mereka telah dengan sengaja mengajak rakyat untuk memilih mereka menjadi wakil rakyat di DPR. Bahkan mereka memiliki ambisi yang besar untuk mendapatkan “amanah” tersebut sehingga harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

Maka ketika mereka sudah memegang “amanah” tersebut, sungguh ironi jika kemudian perilakunya menunjukkan kecenderungan membolos. Apalagi disertai dengan alasan-alasan yang klise sehingga semakin menimbulkan sikap apatis publik.

Penutup Fakatnya anggota DPR sebagai wakil rakyat yang tugasnya membahas nasib rakyat, banyak yang bolos. BK DPR sepertinya tidak berdaya, demikian juga para pimpinan DPR sepertinya sudah kehabisan akal untuk mencari solusi masalah ini.

Namun akhirnya rakyat menjadi faham, bahwa sebagai lembaga tinggi negara DPR, ternyata memang tidak becus mengurus dirinya sendiri. Masalah sepele seperti kehadiran saja tidak bisa diselesaikan, malah melebar ke manamana, apalagi mengurus persoalan yang jauh lebih besar. Maka persoalan ini harus benar-benar mendapat perhatian dan diselesaikan dengan cara terbaik.

Penulis adalah Mantan Wakil Walikota Medan

DPR Mangkir, Emangnya Dipikiri?

Oleh M. Arif Nasution Ini juga kesalahan kita,termasuk rakyat kecil.Kita mau (disuruh) memilih Caleg bermasalah, dengan imingiming uang yang tidak seberapa

S

eorang Pong Hardjatmo membuat kejutan memanjat gedung DPR/ MPR dan menulis atap gedung itu dengan cat: Jujur, Adil, Tegas. Kalau aktor Pong Hardjatmo bermain dalam satu film atau sinetron itu sudah biasa. Tapi kalau memanjat dan menuliskan cetusan hatinya untuk anggota DPR/MPR yang dianggapnya sering bolos, alias mangkir, alias tidak masuk kerja tanpa ada sebab yang jelas, tentu ini sudah luar biasa. Pong kesal, anggota DPR terus melempem dan tidak menunjukkan kinerja yang baik di tengah pusaran kekuasaan yang terus cenderung terkooptasi oleh kepentingan penguasa.

Pong kesal. Di tengah harga-harga kebutuhan pokok yang terus melambung, DPR diam. Pong kesal, DPR menjadi alat legitimasi bagi kenaikanTarif Dasar Listrik (TDL) PLN yang walaupunTDL naik listrik masih terus byarpet. Mati terus harga naik terus. Pong Harjatmo kesal, kasus Bank Century yang diberitakan dengan gegap gempita kepada publik dan melankolis perjuangananggotaDPR,kinimalahnyaris tidak terdengar. Kini DPR malah semakin terperosok dengan kepentingan kekuasaan.

Produktivitas DPR SayayakinkekesalanPong,adalahjuga kekesalan kita, kekesalan banyak rakyat Indonesia terhadap anggota DPR/MPR yang telah mereka pilih dalam Pemilu Legislatif 2009 lalu. Marilah kita bicara data.

Sepanjang Januari hingga Juli 2010 DPR baru mengesahkan tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ternyata justru sebagian besar tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010.

DaritujuhRUUyangdisetujuiuntukdisahkan menjadi UU, hanya satu saja yang masuk Prolegnas.

Tahun 2010, yakni RUUTentang Perubahan atas UU Nomor 22Tahun 2002 tentanggrasi.RUUtersebutdisahkanmenjadi UU pada 26 Juli 2010. Enam RUU lain yang disahkan tidak masuk Prolegnas adalah PengangkatanTenaga Honorer dan RUU Kesepahaman Indonesia dan Brunei Darussalam di bidang Pertahanan, RUU tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaanAPBN2008,RUUtentangAPBN2010 RUU tentang Pencabutan Pemerintah

Pengganti UU (Perppu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi, RUU tentang Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Bagian Barat Indonesia-Singapura.

Padahal pada Februari lalu, DPR menetapkan 70 RUU masuk Prolegnas.

Mereka menargetkan untuk menyelesaikan pembahasan 70RUU selama tahun 2010. Sebanyak 36 RUU merupakan inisiatifDPRdan34RUUakandiusulkanoleh pemerintah. Sejak 2005 realisasi DPR dalam soal legislasi belum pernah mencapai target. Tahun 2005, taget legislasi adalah 55 yang terealisasi adalah 14; tahun 2006 target legislasi adalah 76, terealisasi 39; tahun 2007 target legislasi adalah 78, terealisasi 40; tahun 2008 target legislasi adalah 81 terealisasi adalah 61; tahun 2009 targetlegislasi adalah76danterealisasiadalah 39.

Mengapa produktivitas DPR lemah dalambidanglegislasilemah?Jawabannya tentubisadijelaskandenganbanyakfaktor.

Namun, dengan banyaknya anggota DPR tidak hadir, alias mangkir atau tidak menghadiri rapat-rapat adalah salah satu faktor penyebabnya. Bagaimana mungkin menghasilkanataumerealisasikantargetlegislasi jika banyak anggota DPR yang tidak hadir?

Paradox DPR kita Anggota DPR memang harus kita persalahkan dan mempertangungjawabkan produktivitasnya yang rendah itu kepada masyarakat.Yang kita bicarakan di atas hanya salah satu tugas utama DPR. Namun, produktivitas DPR yang rendah, jika kita mau jujur tidak harus dipersalahkan dan dibebankan pada anggota DPR tersebut. Ini adalah kesalahan kolektif kita.

Kesalahan partai politik yang merekrut mereka; kesalahan kita yang memilih mereka.

Tentu kita masih ingat di masa menjelang Pemilu legislatif 2009 lalu. Para elit Parpol sebagai penentu kebijakan Parpol, masihmenempatkanmerekayangmemiliki uang banyak dalam daftar tetap calon legislatif (Caleg). Para elit masih menempatkan mereka yang memiliki konektivitas dengan para elit Parpol apakah atas hubungankeluarga,kerabattemandekatatau malah karena”hubungan gelap” dalam

daftar tetap Caleg.

Padahal mereka yang telah masuk dalam daftar tetap Caleg, tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan, ataupun bermasalah dari segi moral. Penetapan Caleg tetap hanya menjadi ajang untuk memperkaya para elit, untuk hanya menguatkanposisinya.Untukhanyamelegitimasi hubungan keluargaan atau koneksinya pada penguasa. Tidak heranlah jika kemudian ada anak pejabat yang terpilih menjadi anggota dewan, padahal selama inihidupnyamewahdantidakpernahmerasa susah.Tidaklah heran jika kemudian yang terpilih menjadi anggota dewan adalah para orang kaya yang setali tiga uang dengan anak penguasa.

Inijugakesalahankita,termasukrakyat kecil. Kita mau (disuruh) memilih Caleg yang bermasalah, tidak memiliki kapabilitas, tidak bermoral hanya dengan iming-iming uang yang tidak seberapa.

Iming-iminghanyadengandua-tigabungkus mie instan. Kita menggunakan prinsip kita; selagiadakesempatanambiluangnya, ambilbarangnya.Malah,kitajugasemakin serakah, kita mengambil semua apa yang diberikan oleh para Caleg. Posisi tawar kita, siapa memberi banyak, kita akan pilih dia.

Yang lain yang memberi kita yang jumlahnya lebih kecil? Emangnya gue pikiri? Ini masanyauntukkita(memeras)paraCaleg.

Nanti mereka (para Caleg) pasti tidak ingat lagi kepada kita. Dan belum tentu akan menjumpai kita.

Ini juga kesalahan “para makelar politik” yang tidak bermoral. Mereka yang menjadi perantara para Caleg dan konstituen. Prinsip makelar politik yang tidak bermoral juga setali tiga uang. Mereka, para makelar politik ini hampir ada dalam semualevel.Daritingkatyangtinggisampai yangrendah.TidakpedulisiapaCalegyang dijual kepada rakyat yang penting tetap mendapat keuntungan (fulus) maupun janji-janji jika terpilih nanti. Masa bodoh dengan orang lain. Ini kesempatan saya untuk merauf keuntungan sebanyak-banyaknya.Ya prinsip ekonomi; modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya.

Bagi para Caleg menebar uang untuk kemudian bisa dipilih sebagai satu investasi. Saya menjual, saya beli dan pasti saya akan untung. Kenyataannya kemudian, anggota DPR produktivitasnya rendah.

Sering mangkir, tidak ikut rapat. Hadir mengikuti rapat? Emangnya Dipikiri? Secara psikologis dalam analisis ekononomi, suara rakyat telah dibeli oleh para Caleg.

Ketika dia sudah duduk sebagai anggota dewan, tidak ada lagi hubungan ke rakyat.

Ini saatnya untuk bersenang-senang menikmati investasi yang telah ditaburkan.

Mengenai tugas utama anggota dewan soal legislasi, pengawasan? Emangnya dipikiri? Tapi kalau tugas soal anggaran iya, karena dianggaran inilah bisa menaikkangajianggotadewan,menaikkanhonor atau“bermain mata” dengan pemerintah untuk pos-pos anggaran.

Kesimpulan Ya, dunia politik kita adalah salah satu paradoksdalamkehidupankita.Kitasudah memulai usaha dengan tidak baik tetapi kita menginginkan hasil yang baik. Kata orang-orang bijak, kita hanya akan memetik hasil yang baik kalau kita tanam dengan biji-biji yang baik.

Hadirdalamrapatdanmembicarakan masalah rakyat, emangnya dipikirin?

Penulis adalah Guru Besar FISIP USU

Pengumuman Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ disertai CD atau melalui email: opiniwaspada@yahoo. com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata penulis dan kartu pengenal (KTP). Naskah yang dikirim menjadi milik Waspada dan isi tulisan menjadi tanggungjawab penulis.

SUDUT BATUAH * Harga bahan pokok menjelang Ramadhan tinggi - Tapi jangan pula jadi alasan tak puasa * Bappeda: Medan pintu gerbang perdagangan dan jasa - Cuma sayangnya Kualanamu tak kunjung selesai * Situs porno bobol layar informasi DPR - Jadi merinding awak, he...he...he

oel

D Wak

WASPADA

Dewan Redaksi: H. Prabudi Said, H. Teruna Jasa Said, H. Azwir Thahir, H. Sofyan Harahap, H. Akmal Ali Zaini, H. Muhammad Joni, Edward Thahir, M. Zeini Zen, Hendra DS. Redaktur Berita: H. Akmal Ali Zaini. Redaktur Kota: Edward Thahir. Redaktur Sumatera Utara: M. Zeini Zen. Redaktur Aceh: Rizaldi Anwar. Redaktur Luar Negeri: H. Muhammad Joni. Redaktur Nusantara & Features: Gito Agus Pramono. Plt. Redaktur Opini: Dedi Sahputra. Redaktur Ekonomi: Armin Rahmansyah Nasution. Redaktur Olahraga: Johnny Ramadhan Silalahi. Redaktur Minggu/Humas: Hendra DS, Redaktur Agama: H. Syarifuddin Elhayat. Asisten Redaktur: Rudi Faliskan (Berita) Zulkifli Harahap, Muhammad Thariq (Kota Medan), Feirizal Purba, H. Halim Hasan, Diurna Wantana (Sumatera Utara), T. Donny Paridi (Aceh), Armansyah Thahir (Aceh, Otomotif), Austin Antariksa (Olahraga, Kreasi), Syafriwani Harahap (Luar Negeri, Popular, Pariwisata), Hj. Hoyriah Siregar (Ekonomi), T. Junaidi (Hiburan), Hj. Erma Sujianti Tarigan (Agama), Hj. Neneng Khairiah Zein (Remaja), Anum Purba (Keluarga)), Hj. Ayu Kesumaningtyas (Kesehatan). Sekretaris Redaksi: Hj. Hartati Zein. Iklan: Hj. Hilda Mulina, Rumondang Siagian (Medan), Lulu (Jakarta). Pemasaran: H. Subagio PN (Medan), Zultamsir (Sumut), Aji Wahyudi (NAD).

Wartawan Kota Medan (Umum): H. Erwan Effendi, Muhammad Thariq, Zulkifli Harahap, David Swayana, Amir Syarifuddin, Ismanto Ismail, Rudi Arman, Feirizal Purba, Zulkifli Darwis, H. Abdullah Dadeh, H. Suyono, Ayu Kesumaningtyas, M. Ferdinan Sembiring, M. Edison Ginting, Surya Effendi, Anum Purba, Sahrizal, Sulaiman Hamzah, Sugiarto, Hasanul Hidayat, Aidi Yursal, Rustam Effendi. Wartawan Kota Medan (bidang khusus): H. Syahputra MS, Setia Budi Siregar, Austin Antariksa, Dedi Riono (Olahraga), Muhammad Faisal, Hang Tuah Jasa Said (Foto), Armansyah Thahir (Otomotif), Dedek Juliadi, Hajrul Azhari, Syahrial Siregar, Khairil Umri (Koran Masuk Sekolah/KMS).

Wartawan Jakarta: Hermanto, H. Ramadhan Usman, Hasriwal AS, Nurhilal, Edi Supardi Emon, Agus Sumariyadi, Dian W, Aji K. Wartawan Sumatera Utara: H. Riswan Rika, Nazelian Tanjung (Binjai), H.M. Husni Siregar, Hotma Darwis Pasaribu (Deli Serdang), Eddi Gultom (Serdang Bedagai), H. Ibnu Kasir, Abdul Hakim (Stabat), Chairil Rusli, Asri Rais (Pangkalan Brandan), Dickson Pelawi (Berastagi), Muhammad Idris, Abdul Khalik (Tebing Tinggi), Mulia Siregar, Edoard Sinaga (Pematang Siantar), Ali Bey, Hasuna Damanik, Balas Sirait (Simalungun), Helmy Hasibuan, Agus Diansyah Hasibuan, Sahril, Iwan Hasibuan (Batubara), Nurkarim Nehe, Bustami Chie Pit, Sapriadi (Asahan), Rahmad Fansur Siregar (Tanjung Balai), Indra Muheri Simatupang (Aek Kanopan), H. Nazran Nazier, Armansyah Abdi, Neirul Nizam, Budi Surya Hasibuan (Rantau Prapat), Hasanuddin (Kota Pinang) Edison Samosir (Pangururan), Jimmy Sitinjak (Balige), Natar Manalu (Sidikalang), Arlius Tumanggor (Pakpak Bharat)Parlindungan Hutasoit, Marolop Panggabean (Tarutung), Zulfan Nasution, Alam Satriwal Tanjung (Sibolga/Tapanuli Tengah), H. Syarifuddin Nasution, Balyan Kadir Nasution, Mohot Lubis, Sukri Falah Harahap (Padang Sidimpuan), Sori Parlah Harahap (Gunung Tua), Idaham Butarbutar, Syarif Ali Usman (Sibuhuan), Iskandar Hasibuan, Munir Lubis (Panyabungan), Bothaniman Jaya Telaumbanua (Gunung Sitoli). Wartawan Aceh: H. Adnan NS, Aldin Nainggolan, Muhammad Zairin, Munawardi Ismail, Zafrullah, T. Mansursyah, T. Ardiansyah, Jaka Rasyid (Banda Aceh), Iskandarsyah (Aceh Besar), Bustami Saleh, M. Jakfar Ahmad, Jamali Sulaiman, Arafat Nur, M. Nasir Age, Fakhrurazi Araly, Zainal Abidin, Zainuddin Abdullah, Maimun (Lhokseumawe), Muhammad Hanafiah (Kuala Simpang), H. Syahrul Karim, H. Ibnu Sa’dan, Agusni AH, H. Samsuar (Langsa), Musyawir (Lhoksukon), Muhammad H. Ishak (Idi), HAR Djuli, Amiruddin (Bireuen), Bahtiar Gayo, Irwandi (Takengon), Muhammad Riza, H. Rusli Ismail (Sigli), T. Zakaria Al-Bahri (Sabang), Khairul Boang Manalu (Subulussalam), Zamzamy Surya (Tapak Tuan), Ali Amran, Mahadi Pinem (Kutacane), Bustanuddin , Wintoni (Blangkejeren), Khairul Akhyar, Irham Hakim (Bener Meriah), Tarmizi Ripan, Mansurdin (Singkil), Muhammad Rapyan (Sinabang).

� Semua wartawan Waspada dilengkapi dengan kartu pers. Jangan layani dan segera laporkan ke pihak berwajib atau ke Sekretaris Redaksi bila ada oknum yang mengaku wartawan Waspada tetapi tidak bisa menunjukkan kartu pers yang sah, ditandatangani Pemimpin Redaksi �