Waspada, Rabu 30 November 2011

Opini

B8 TAJUK RENCANA

Aksi Tanam 1 Miliar Pohon Jangan Sekadar Seremonial

K

egiatan dalam rangkaian peringatan Tahun Baru Islam (Hijriyah) kali ini cukup banyak, di antaranya MUI Sumut mengadakan penanaman pohon dan lomba bersih hijau institusi keagamaan maupun goo green masjid, madrasah, pesantren.

Kegiatan MUI Sumut itu sejalan dengan Program Toba Go Green Plt Gubsu dan Pangdam I/BB dalam rangkaian hari menanam pohon Indonesia dan bulan menanam nasional 2011 di Desa Lintongnihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Tobasa Provinsi Sumatera Utara, Senin (28/11).

Tentunya kita mendukung dan menyambut gembira setiap kegiatan yang positif, termasuk kegiatan-kegiatan lainnya menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1433 H dengan catatan tidak lagi sekadar wacana tapi terjun langsung ke lapangan melakukan gebrakan.

Di beberapa daerah lain juga dilakukan aksi menanam pohon ini. Hal serupa ditunjukkan langsung oleh Presiden SBY saat menanam pohon di kawasan Bukit Merah Putih, Sentul, Bogor, Jabar, yang bertujuan untuk mitigasi dampak perubahan iklim global.

Sesuai Keputusan Presiden RI no 24 tahun 2008, Hari Penanaman Pohon Indonesia jatuh pada 28 November. Sedangkan Bulan Menanam Nasional jatuh pada bulan Desember. Sebulan ke depan marilah kita perbanyak kegiatan go green ini. Oleh lembaga pemerintah, BUMN, swasta, TNI, Polri, Ormas, Parpol sampai lingkungan terkecil keluarga.

Pemerintah sejak lama sudah merancang aksi go green ini. Mulai tahun ini akumulasinya meningkat dan dicanangkan untuk menanam 1 miliar pohon.

Sayang tidak dijelaskan dalam berapa tahun kampanye ini berjalan dan selesai.

Namun menurut Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus program pemerintah untuk meluncurkan program penanaman satu miliar pohon ini dimulai pada tahun 2010 dengan motto ” Satu Miliar Pohon Indonesia Untuk Dunia atau One Billion Indonesia Trees For Word ” atau OBIT. Kita berharap program OBIT yang dicanangkan Presiden SBY dapat ditindaklanjuti di daerah-daerah sehingga tingkat keberhasilannya tinggi. Jangan hanya slogan atau wacana kosong belaka. Artinya, ketika awal aksi menanam pohon saja banyak diekspose Intisari media, namun setelah itu tidak terdengar lagi aktivitas menanam pohon yang sungguhsungguh. Apalagi unuk melakukan perawatan pohon yang ditanam.

Program menanam 1 terhadap Oleh karena itu kampanye menanam 1 miliar pohon dan go miliar pohon ini harus melibatkan semua elemasyarakat. Jangan model ‘’top down’’ green untuk mewujud- men tapi masyarakat harus diajak dengan pendekan lingkungan alam katan persuasif. Warga harus disertakan sehingga tingkat keberhasilannya bisa mencapai bersih, sehat, dan sejah- di atas 50 persen. Juga warga di perkotaan. Sekalipun lahannya sempit, misalnya tinggal di tera ruko, konsep go green masih bisa dijalankan dengan menanam pohon di polyback atau dengan wadah drum di bubungan rumah.

Di masa lalu kegiatan serupa sudah berulang kali diupayakan, dalam jumlah yang relatif lebih kecil, termasuk di Sumut. Namun dalam implementasinya tidak seindah saat pencanangan, sehingga penanaman sejuta pohon berakhir sia-sia. Bahkan pohonnya sudah sempat ditanam akhirnya bermatian dan kawasan yang gundul pun menimbulkan bencana alam, berupa tanah longsor dan banjir.

Perubahan iklim yang melanda dunia tidak lepas dari kerusakan hutan Indonesia yang semakin gundul dan rusak berat akibat praktik illegal longing. Udara pun menjadi tidak sehat. JIka tidak diatasi segera malapetaka dahsyat akan dirasakan anak-cucu di masa mendatang.

Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan sejak tahun 1985-1997 Indonesia kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektare setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum dll.

Praktik pembalakan liar dan eksploitasi hutan mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US$ 5 miliar, di antaranya berupa pendapatan negara kurang lebih 1.4 miliar dolar setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan. Penelitian Greenpeace mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 juta hektare pertahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas illegal logging atau penebangan liar. Sedangkan data Badan Penelitian Departemen Kehutanan menunjukan angka Rp. 83 miliar per hari sebagai kerugian finansial akibat penebangan liar.

Saatnya kita serius melakukan penananam pohon sekaligus merawatnya. Termasuk program reboisasi hutan gundul. Lakukan dengan serius, jangan lagi sekadar seremonial atau gagah-gagahan. Jadikan OBIT dan Program Toba Go Green momentum strategis bagi bangsa Indonesia, khususnya di Sumut, dalam upaya mengatasi pemanasan global, degredasi dan defortasi hutan, lahan serta kerusakan lingkungan.+

APA KOMENTAR ANDA SMS 08974718101

Faks 061 4510025

Email komentar@waspada.co.id

+628126423937 Pak Gubsu dan pak Kadis PU Sumut, kami adalah salah seorg warga Kota Medan yg setiap minggu pergi ke Sidikalang sangat mengeluhkan ttg buruknya sarana jalan antara Kabanjahe ke Sidikalang ada beberapa tempat seperti tidak pernah diperbaiki dari awal tahun 2011 sampai sekarang thn 2011 sdh akan berakhir, tolong bapak ingatkan staf bapak agar segera diperbaiki, trima kasìh +6285361717348 Apa yg akan dilaporkan IPW dengan ketua nya bapak Neta S Pane sudah tepat. Satu lagi yg perlu dilporkan kasus tabrakan beruntun yg ambil korban jiwa, tapi pelaku tidak ditahan, tolong laporkan, banyak pejabat2negara berkata Negara kita negara hukum, tapi justru merekalah yg banyak melanggar hukum, korupsi merajalela, becking membecking dimana mana, +6283197565856 Alamat permanent Pengirim Letter ; DMNSejok @Letter-of-El Hizbu tTahrir INA meradang dan Suara Qolbu Alumni Ibtida ’iyah Menteng al-ismi ; BARRY terdengar seperti berikut ; “Aku ini bukanlah Orang yang Sakti Mandraguna seperti Nabi Sulaiman yang dapat mengatur dan menundukkan Ummat / Rakyat Baginda . Sedangkan diriku ini , dapat terpilih menjadi The Man ’s One Number in the USA saja sudah Syukur wa Syukron very very much karena Aku ini hanyalah orang biasa yang sederhana . Hanya saja Aku kuliah di Faculty HUKUM dan ketika diadakan Pemilu Legislative , secara kebetulan diriku mendapat cukup banyak Suara , sehingga boleh ku raih Kursi +6282167559306 Saya setuju komentar terbitanWaspada tgl 23 Nopember 2011 , kita butuh yg memimpin negeri sbgai PRESIDEN sosok Pak SUTANTO Mantan KAPOLRI disamping tegas jg tdk rakus uang seperti PEMIMPIN LAINNYA , contoh semasa beliau KAPOLRI judi dapat di berantas di seluruh nusantara ini +6282165293457 Pak Mahfud. pak Busyro. Bukan cari popularitas. sebab apa , kala sekalian orang mendiamkannya, dan keadaan akan membawa kebinasaan besar bagi seluruh ummat.

Pak Mahfud. Pak Busryo bukan mengendalikan-mu tetapi menyeru kamu kejalan keselamatan. Pak Mahfud. Pak Busryo. Agar terlepas dari seorang muslim. Tetapi menyeru kamu ke jalan keselamatan. +6282165293457 Orang-orang mau memperbaiki ahlak.moral di pemerintahan Indonesia.(yang terbuka pintu hati nya memikirkan bangsa ini ).susno duaji.agus condro.antasari azhar.termasuk golongan pahlawan. +6281263707268 Hallo pak kasatlantas , tolong di tindak anggota bapak yg razia ilegal dan menjebak kesalahan pengendara seperti jl sm raja simp jl h . Bahrum jamil , disini anggota bapak menunggu yg belok tapi kami tidak tau ada perboden karena letak nya susah di lihat. Untuk waspada sukses selalu. +6285762067798 Buat kapoldasu Kalau mengadakan razia jangan tebang pilih Semuanya harus di razia Sepeda motor beca dan harus menertibkan terminal liar

WASPADA Rabu 30 November 2011

Perilaku Hedonis Anggota DPR Oleh Dr Drs H.Ramli Lubis, MM DPR adalah manusia super di negeri ini. Mereka dihalalkan mengritik semua manusia di Indonesia dan selalu mengharuskan yang dikritik menerimanya.Tetapi saat dirinya dikritik mereka akan membalas dengan tajam.

S

udah menjadi tontonan umum bahwa para anggota dewan pada umumnya adalah para pelaku hidup mewah atau yang sering disebut kaum hedonis (pencinta dunia). Berbagai kritikan tajam para wakil rakyat yang disebut tidak peka keadaan rakyatnya sepertinya tidak menjadi alasan untuk mengubah pola hidup.

Gaji besar, penghasilan besar dan kedudukan terhormat sepertinya membuat seorang anggota dewan menjadi sosok orang yang dekat dengan gaya hidup mewah itu. Lapangan parkir gedung dewan, dimanapun itu sering menjadi pemandangan show room mobil-mobil mewah. Mobil-mobil mengkilat seharga miliaran rupiah menjadi pemandangan biasa di kompleks gedung dewan. Padahal semua itu didapat dari uang rakyat yang mereka alokasikan sendiri untuk diri mereka melalui rumusan panitia anggaran yang tidak lain adalah anggota dewan itu sendiri.

Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Hedonisme awalnya merupakan sebuah konsep filsafatetika. Kehidupan dunia modern ini tidak terasa menjebak manusia kehidupan yang berpangkal pada pencarian kesenangan semata, salah satunya berwujud dunia entertaintment.

Paradigma hedonistis memfokuskan pandangannya hanya pada pencarian kesenanganan dan penghindaran terhadap segala penderitaan. Substansi secara harfiah sudah tidak lagi menemukan relevansinya. Nampaknya tidak ada persamaan persepsi mengenai apaapa saja yang sebenarnya bisa mendatangkan kesenangan dan apa-apa saja aktivitas yang bisamendatangkan penderitaan. Esensi filosofis hedonistik terkadang punya konotasi seksual atau pemikiran liberal.

Suara lantang yang belakangan muncul dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas.

Gaya hidup hedonisme dan menonjolkan kemewahan pada anggota dewan itulah yang menjadi pangkal perilaku korupsi para anggota dewan. “Sekarang sudah saatnya kita hidup hemat, dan

sederhana,” ujarnya menambahkan.

Busyro menekankan perilaku hidup mewah pejabat sangatlah tak pantas.

Apalagi jika kemewahan itu didapat melalui harta negara. Kesederhanaan yang ditunjukkan pejabat tidak akan membuat kewibawaan pejabat tersebut hilang. ”Kita memang tengah berada pada situasi keburukan moralitas politisi dan elite bangsa. Akibatnya kemiskinan merajalela. Dan terus tumbuh,” kata Busyro.

Tidak kurang Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD jugas menyerukan kepada seluruh pejabat negara baik di legislatif maupun yudikatif memulai gerakan hidup sederhana.

Mahfud sependapat dengan Busyro Muqoddas yang menilai para pejabat negara kini bergaya hidup hedonisme dan berlomba-lomba menunjukkan kemewahan. “Mari kita bangun kesadaran kolektif, setiap pejabat bisa memulai ini (gerakan hidup sederhana, red) dari sekarang juga,” seru Mahfud. Mahfud menyatakan, apa yang disampaikan Busyro adalah seruan moral agar para pejabat bersikap rendah hati alias tawadhu dalam berpenampilan. “Itu seruan moral yang sangat tepat sesuai dengan bacaan masyarakat, saya sependapat dengan Busyro,” Menurut Mahfud, penampilan hedonis dan perlente seorang pejabat atau politisi memang bisa dianggap sebagai akar korupsi. Bahkan, perilaku tersebut masuk dalam kategori korupsi nonkonvensional. ”Perilaku ini sudah mewabah sampai ke daerah-daerah. Banyak pejabatnya yang berperilaku bermewahmewah,” tuturnya.

Tidak ada yang salah dari pernyataan Busyro tersebut, tapi justru reaksi dari para anggota dewan bukannya memperbaiki dan berbenah diri justru seperti kebakaran jenggot. Mereka malah menghujat ketua KPK ini. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso langsung sewo.

Dia mengatakan, tidak sepantasnya Busyro mengurusi hal lain selain pemberantasan korupsi. Menurutnya, sebaiknya Busyro fokus memimpin KPK dalam hal pemberantasan korupsi. “Saya sarankan beliau fokus saja bekerja memberantas korupsi. Karena sudah setahun ini masyarakat agak goyang dan gamang kepada KPK,” sindir Priyo. Menurutnya, bukan kapasitas Busyo untuk mengkritik haya hidup dan perilaku keseharian anggota dewan. Dia menilai Busyro sudah melangkah jauh melampaui wilayah tugasnya dan malah masuk ke ranah politik.

Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari berpendapat, pernyataan Busyro mengenai perilaku hedonis para anggota DPR dipahami salah kaprah oleh masyarakat. “Gaya hidup bukan salah satu indikator kinerja, sehingga statement Pak BM (Busyro Muqoddas) malah mendorong masyarakat bergosip. Baik hedon maupun asketis, kalau tidak fungsional sebagai politisi dan tidak memberikan dampak bagi penyelesaian masalah, keduanya harus dikecam,” kata Eva Politisi Golkar Bambang Susetyo.

Bambang yang disebut memiliki mobil merk Bentley berharga miliaran rupiah mengaku enggan mengomentari masalah gaya hidup ini. “Karena sebaik-baiknya hidup, ya apa adanya saja. Tak perlu berlagak kaya atau miskin untuk menarik simpati. Yang penting jangan pamer,” kata dia. Dia menjelaskan mobil mewah Bentley itu sudah dia miliki sejak Januari 2008. “Bulan Oktober 2009 saya dilantik jadi anggota DPR,” kata Bambang. Di tahun yang sama, Bambang mengaku sudah melaporkan mobil itu ke KPK dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurutnya, kendaraan yang digunakan legislator tidak lantas mencerminkan sikap dan perjuangan yang bersangkutan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustofa, menduga ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk membangun citra seolah-olah semua politikus memiliki kegemaran bergaya hidup mewah atau berperilaku hedonis.

“Hedonisme itu identik dengan pragmatisme. Ada penggiringan opini bahwa hedonis itu adalah politikus,” katanya.

Politikus Partai PDI Perjuangan,

Herman Hery mengakui memiliki mobil mewah merk Bentley senilai Rp7 miliar.

Namun ia membantah bila mobil tersebut dari hasil korupsi. “Betul memang saya punya Bentley. Apa punya mobil bagus apa itu dosa?” ujar Herman. Dia mengaku tidak ingin berpura-pura miskin. Mobil tersebut dia dapatkan dari hasil profesinya di luar sebagai anggota dewan.

Penutup Sebenarnya substansi penting isu yang diangkat adalah kemewahan dan hedonisme bukan harta tersebut hasil korupsi atau bukan. Tetapi sikap hedonisme tersebut mudah menggiring para politisi untuk terjebak di dalam arus korupsi. Pada umumnya para politisi DPR bukannya intropeksi malahan menyerang para pengritiknya untuk jangan banyak bicara tentang anggota DPR. Tampaknya arogansi anggota DPR inilah yang selalu terus menerus tidak pernah hilang.

DPR adalah manusia super di negeri ini. Mereka dihalalkan untuk mengritik semua manusia di Indonesia dan selalu mengharuskan yang dikritik menerimanya. Tetapi saat dirinya dikritik maka mereka akan membalas dengan tajam yang tidak lain bertujuan untuk menutupi masalah yang ada. Mobil sederhana yang nyaman sepertinya tidak cukup bagi orang-orang yang mewakili rakyat yang sebagian besar masih miskin di negeri ini. Untuk mewakili rakyat yang masih belum sejahtera ini, mereka perlu menfasilitasi dirinya dengan prestise.

Penulis adalah Mantan Wakil Walikota Medan.

Keberhasilan Dai Berpolitik Oleh Arfanda Siregar Jangan sampai keberadaan dai di legislatif dan eksekutif membuat citra dai luntur. Bencana besar kalau sampai keberadaan poitikus yang dai dianggap tak berbeda dengan politikus lain.

P

ascareformasi banyak dai yang masuk partai dan berhasil menjadi pejabat publik, baik di legislatif maupun eksekutif. Kesuksesan berpolitik membuat kesibukan mereka bertambah.

Kalau biasanya, para dai berkecimpung di dunia dakwah, pendidikan, dan majelis zikir yang selama ini mereka manfaatkan sebagai tempat “menyerukan kebaikan” dan “mencegah kemungkaran”, sejak menjadi anggota legislatif mereka lebih disibukkan dengan aktivitas politik, seperti negosiasi, lobi-lobi, hingga dukung mendukung calon kepala daerah sering kali membuat energi mereka habis sehingga tak punya waktu lagi membina umat.

Apakah keberadaan dai yang memindahkan arena kerjanya ke parlemen dan eksekutif efektif merealisasikan petatah petitih mereka ketika masih gencar berdakwah di tengah-tengah umat? Atau malah sebaliknya, keberadaan mereka di pentas politik malah tidak berpengaruh signifikan membawa aspirasi umat Islam.

Dakwah dan politik Sebagai agama yang sempurna (syamil), Islam memandang politik bagian dari aspek kehidupan yang keberadaannya menjadi bagian integral dari keIslaman itu sendiri. Politik yang bahasa Arabnya as-Siyasah bermakna mengatur atau mengurus seluruh upaya dan kegiatan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Supaya manusia bisa hidup aman, damai, tenteram, cukup sandang, dan pangan maka diperlukan politik.

Kalau tak berpolitik agaknya susah untuk menegakkan nilai-nilai Islam pada seluruh aspek kehidupan manusia. Menegakkan ekonomi syariah yang anti riba, melaksanakan hukum yang menjunjung pesan Alquran, dan menata kehidupan yang adil dan sejahtera tidak mungkin tanpa menempatkan orangorang yang mempunyai kapasitas agama seperti para dai, baik di legislatif maupun eksekutif.

Apalagi sebagai sebuah din, Islam bukan hanya bermakna ibadah kepada

Allah semata dalam bentuk ritual. Islam juga meliputi seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, ideologi, sosial, budaya, hukum, dan keamanan yang pelaksanaannya mengacu kepada nilai-nilai Islam. Politik sebuah keharusan dan keniscayaan, dalam arti untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik dan mulia sesuai ajaran Islam.

Bagi para dai, politik tidak sekadar sarana pencapai tujuan, tetapi alat untuk membangun sebuah kehidupan masyarakat dan negara yang bersih, adil, jujur, serta menyejahterakan masyarakat seperti yang diteladankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dengan amanah, kejujuran, serta profesionalitas yang dibangun, maka lahirlah masyarakat Madinah, yaitu masyarakat Islam yang dirasakan keindahan dan kebaikannya oleh seluruh anggota masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS AlAnbiya’ [21] ayat 107:‘’Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.’’

Tetapi pada praktiknya, sering kali antara idealitas Islam tidak seharmonis suara yang dikumandangkan di pentas politik. Kiprah dai di pentas politik sering kali bertabrakan dengan nilai-nilai Islam yang berlandaskan kebaikan, kejujuran, keikhlasan, komitmen, dan kebersamaan sebagai sarana mencapai tujuan mulia. Beberapa periode menduduki jabatan prestise di tangga kekuasaan negeri ini, nilai-nilai Islam, baik yang melekat pada produk legislatif maupun eksekutif masih jauh panggang dari api.

Keberhasilan dai Keberhasilan dai di pentas politik terpantul dari kian suburnya nilai Islam di instistusi yang mereka pimpin.

Keberadaan mereka bagai penawar sedingin di tengah minimnya kejujuran pejabat tinggi negeri ini. Nilai-nilai khianat yang merajalela diganti dengan nilai amanah, nilai korup yang mengakar diganti dengan nilai yang bersih, dan nilai asal-asalan diganti dengan nilai profesionalitas yang tinggi, maka itulah keberhasilan dai membawa ajaran Islam

di pentas politik.

Keberhasilan sejati dai juga tercetak dari komitmen mereka meneladani kehidupan Rosulullah SAW. Dai harus berani tampil asketik layaknya Nabi Muhammad ketika memimpin umat Islam.

Asketik dai ditunjukkan dari gaya hidup yang sederhana dan tampil apa adanya di hadapan rakyat, yang sebagian besar masih tergolong berpenghasilan paspasan. Seorang dai yang politis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagian besar rakyatnya, sehingga tak pantas tampil hedonis, bermewah-mewah, dan cari istri muda karena beralasan sudah mapan.

Karut marut mental politikus kita, baik di legislatif dan eksekutif tidak bisa dipisahkan dari bobroknya mental pejabat.Tipisnya rasa malu membuat mereka menghalalkansegalacarademimendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok.

Apapun alasannya, tampilan dai di belantika politik Indonesia harus berbeda dan memiliki ciri khas yang membedakannya dengan politikus manapun.

Bahkan, ketika mencari sumber keuangan, baik untuk persiapan pemilu, apalagi untuk sumber dana dakwah, cara-cara klasik politikus busuk yang memanfaatkan jabatan demi memuluskan rekananan mendapatkan proyek pemerintah pun jangan sampai dilakoni, seperti halnya para politikus busuk. Kalau sampai terjadi, lalu apa bedanya dai dengan politikus busuk?

Saya berandai-andai kalau sampai dai tertangkaptanganKPKsedangbersubahat dengan rekanan proyek, betapa malunya umat Islam. Apalagi, ketika dicecar KPK denganpertanyaan,“untukapauangsuap tersebut digunakan?”Ternyata uang hasil perselingkuhan digunakan untuk buat pengajian Akbar, tentu akan membuat streotip miring terhadap Islam.

Tidak ada alasan dai memanfaatkan uang yang bukan haknya demi dakwah.

Dakwah memang perlu dana, tak dipungkiri. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa dakwah membutuhkan dana yang berkah, bersih sumbernya, bebas dari haram, dan syubhat. Dakwah tidak membutuhkan para penggiat yang selalu mencari rukhshah dan alasan darurat, para pelaku yang selalu membidik celah fatwa para ulama mana yang bisa ‘dimainkan’, atau mencari legitimasi ketika bertanya. Tetapi dakwah lebih membutuhkan kepada pelaku yang ikhlas, kuat, jujur, terpercaya, amanah, tidak takut celaan manusia, wara’, sensitif terhadap dosa, ingat mati, dan berhati-hati dalam membuat kebijakan (Farid : 2004).

Jangan sampai keberadaan dai di

legislatif dan eksekutif membuat citra dai luntur. Bencana besar kalau sampai keberadaan poitikus yang dai dianggap tak berbeda dengan politikus lain. Bagaimanapun posisi dai di legislatif dan eksekutif merupakan perpanjangan tangan umat Islam dalam mewujudkan amar makruf dan nahi mungkar. Keberadaannya mutlak diperlukan pada seluruh lini kekuasaan, namun sikap hatihati dan komitmen terhadap nilai-nilai ajaran Islam harus tetap dipegang teguh.

Itulah sesngguhnya keberhasilan hakiki ketika dai berpolitik. Seperti ungkapan perihbahasa, tak lapuk dihujan, dan tak lekang di panas. Semoga.

Dosen Politeknik Negeri Medan/Direktur Lembaga Penelitian Agama dan Sosial (Lepas).

Pengumuman Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ dengan disertai CD atau melalui email: opiniwaspada@yahoo. com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata penulis dan kartu pengenal (KTP). Naskah yang dikirim adalah karya orisinil, belum/tidak diterbitkan di Media manapun.Tulisan menjadi milik Waspada dan isi tulisan menjadi tanggungjawab penulis.

SUDUT BATUAH * Ketua DPR: Jangan habiskan uang negara - Biar bisa bangun gedung baru * Asahan III: PLN siap gugat Pemprovsu - Makin panas kayaknya, he...he...he * Disiplin anggota DPRDSU memprihatinkan - Salah siapa, dosa siapa?

oel

D Wak