Medan Metropolitan
B2 Ikan Impor Masih Beredar BELAWAN (Waspada): Meski pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah melarang masuk ikan impor ke Indonesia, termasuk Sumut. Namun, peredaran ikan impor di Belawan masih terjadi. Berbagai pihak, salah satunya dari Himpunan Nelayan Indonesia (HNSI) Kota Medan mengatakan, ikan impor yang masih beredar itu berasal dari 15 kontainer yang sempat ditahan masuk di BICT Pelabuhan Belawan. Namun hal itu ditepis pejabat yang berwenang. Katanya, lima belas kontainer berisi ikan impor dari Malaysia dan Thailand masih ditahan BICT. “Terhitung 15 Maret 2011, Karantina Ikan Kelas II Belawan telah menutup pintu keluar ikan impor dari wilayah pabean sehingga sejak itu seluruh ikan impor yang tiba di BICT terta-
han dan tidak boleh dikeluarkan sebelum mendapat izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan,” kata kata Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas II Belawan Ir. Felix LumbanTobing, kemarin. Jika masih ada ikan impor yang masuk karena terikat kontrak dengan negara asal, menurut Felix tidak ada masalah. Tapi akan mengalami nasib yang sama dengan yang sebelumnya. Kasi P2 KPPBC Madya Pabean Belawan Devid menepis tudingan kalau 15 kontainer ikan impor telah keluar dan beredar. “Sejauh ini semuanya masih di BICT dan kita tidak akan memberikan izin untuk
Fasas UISU Peringati Milad Ke-54 MEDAN (Waspada): Fakultas Sastra Universitas Islam Sumatera Utara (Fasas UISU) Al Munawwarah Jalan SM Raja Medan, Kamis (24/3), memperingati Milad Fakultas Sastra ke-54 di Lapangan Parkir Kampus Induk Teladan dengan menggelar kompetisi musik “UISU Talent Music Festival” . Dekan Fakultas Sastra UISU Prof Dr H Effendi Barus kepada wartawan menyebutkan jumlah peserta yang ikut dalam kompetisi 20 grup band dari kalangan siswa SMA dan mahasiswa. Kompetisi musik “UISU Talent Music Festival” berhasil mencuatkan grup band Extreme sebagai juara I dan Dreampel sebagai juara II dan Three Four sebagai juara III. Ketua panitia Zuhairi Basyar menyebutkan peringatan Milad ke-54 memiliki tujuan meningkatkan rasa cinta dan sense of belonging dalam membangun Fakultas Sastra serta meningkatkan kualitas lulusannya. Peringatan Milad ditandai dengan peniupan lilin dan pemotongan kue dan Milad ke-54 dihadiri Rektor UISU, dosen, dekan se-UISU, Presiden Mahasiswa dan para mahasiswa lainnya. Kuliah Umum Sementara itu, Rektor Universtas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Edy Suandi Hamid, Rabu (23/3), memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa dan dosen UISU di kampus Jalan Karya Bakti Medan yang memaparkan materi “Pengalaman Tata Kelola di UII”. Menurut Edy, orientasi persaingan Perguruan Tinggi (PT) telah mengalami pergeseran dari persaingan antar PT dalam satu negara kepada persaingan PT antar negara.Perubahan orientasi ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah membuka kran persaingan internasional di berbagai bidang tak terkecuali di bidang pendidikan. Selain mahasiswa, kuliah umum juga dihadiri Ketua Yayasan UISU Prof Usman Pelly, anggota pembina yayasan T Raja Muda, Rektor UISU Dr Ir Mhd. Asaad MSi dan kalangan civitas akademika lainnya. Narasumber lain yang memberikan kuliah umum Syafaruddin Alwi, ketua Badan Wakaf UII.(m30)
keluar walau PIB telah dimasukkan selama izin yang pasti dari Menteri belum ada,” ujarnya. Menurut Felix, ikan impor yang masih beredar adalah impor domestik asal Pelabuhan Jakarta yang mulai merambah pasar Belawan dan kota lain di Sumut. “Info terakhir ada satu kontainer ikan impor asal Jakarta masuk di Pelabuhan Belawan,” ujarnya. Menurut Felix, ikan impor domestik itu masuk karena ikan impor asal Malaysia dan Thailand mulai langka pasca keluarnya larangan menteri dan karantina daerah asal. Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan Rusli mengatakan, dalam empat hari belakangan ini sekitar 15 kontainer ikan impor masuk PPSB, yakni Jumat (25/3) empat kontainer, Minggu (27/3) enam kontiner, Senin (28/ 3) lima kontiner. “Semua kontainer ikan impor itu masuk di sore dan malam hari,” ujarnya. Rusli menduga 15 kontainer itu merupakan bagian dari 72 kontainer ikan impor yang tertahan di BICT. “Kemarin saya tanya Karantina katanya ikan itu dari Jakarta. Kalau pun itu benar seharusnya mereka memeriksa dan melarang ikan itu dipasarkan,” tegasnya. Pantauan Waspada, kemarin, di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB),
kemarin, aktivitas jual beli ikan impor masih normal di gudang milik A Kim dan A Tian. Di pergudangan perusahaan ikan ekspor-impor itu terlihat pedangang ikan eceran terlihat membeli puluhan kotak ikan impor jenis selayang, tongkol dan gembung setelah keluar dari kamar pendingin. ”Ikan selayang ini 14 ribu satu kilo sedangkan tongkol 10 ribu per kilo. Harga ini jauh lebih murah jika dibanding ikan lokal,” kata Sitorus, seorang pedagang ikan. Mengenai kualitas dan kesehatan ikan tersebut, Sitorus mengaku tidak terlalu mempedulikannya karena dia percaya pemerintah telah melakukan pemeriksaan terhadap ikan impor itu. “Rasanya memang sedikit beda, tetapi kalau mutunya sejauh ini tidak ada masalah karena saya sering mengonsumsinya,” ucapnya. A Tian, pemilik gudang mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang tiba- tiba melarang ikan impor masuk ke Indonesia. Pasalnya, kata A Tian, dia merugi puluhan juta akibat 72 kontiner ikan impor miliknya bersama sejumlah rekannya tertahan di BICT. “Seharusnya pemerintah memberi aba-aba terlebih dahulu sehingga kami bisa melakukan persiapan. Kalau begini kami jadi terperang-
kap,” cetusnya. Anggota DPD RI Dukung DPD RI mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melarang ikan impor masuk ke Indonesia selama pengusaha belum mematuhi peraturan sebagaimana diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2010 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba mengatakan hal itu ketika berkunjung ke Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (Balai LPPMHP) Medan bersama Ketua HNSI Kota Medan Zulfahri Siagian, kemarin. Purba menilai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan itu tepat sebagai upaya pemerintah melindungi nelayan yang belakangan ini semakin terpuruk akibat terkena impas ikan impor. “Nelayan bisa gulung tikar jika ikan impor tetap masuk tanpa mengikuti aturan dan ini berbahaya,” kataya. Untuk melindungi nelayan dari pasar bebas, Purba menganjurkan agar pemerintah melakukan pembinaan UKM yang mengelola hasil laut dan subsidi BBM yang pantas kepada nelayan. “Di Malaysia minyak solar untuk nelayan hanya sekitar Rp2.800 perliter,” katanya. (h03)
Bangunan PT KIM Roboh BELAWAN (Waspada): Diduga akibat konstruksi bangunan tidak kuat, satu unit pergudangan setinggi 10 meter di kawasan KIM II, milik PT KIM, roboh dalam proses pembangunan, Senin (28/3). Sementara lokasi kejadian sudah dibersihkan, namun sisa reruntuhan masih terlihat di bangunan yang terbuat dari batu bata itu. Belum ada keterangan res-mi dari PT KIM mengenai kejadian itu. Namun keterangan
dari lapangan menyebutkan, diduga dua pekerja bangunan yang belum diketahui namanya tewas akibat tertimpa material bangunan roboh. Sedangkan pekerja yang ditemui di lokasi kejadian, Selasa (29/3), terkesan takut memberikan keterangan. Namun, salah seorang pekerja yang tak mau namanya disebutkan membenarkan adanya dua pekerja yang tewas. Kanit Reskrim Polsekta Me-
dan Labuhan AKP M Oktavianus mengaku belum mengetahui adanya informasi itu dan pihaknya belum ada menerima laporan mengenai hal itu. ”Kita belum ada menerima laporan. Tapi kita juga sedang mencari tahu dengan melakukan pengecekan,” katanya. Humas PT KIM Pakkal Simanjuntak saat dikonfirmasi tidak bersedia memberi keterangan, walau telah berulang-kali dihubungi dan di-SMS. (h03)
Kasus Narkoba Bencana Nasional MEDAN (Waspada): Indonesia masuk dalam urutan pertama sebagai produsen ekstasi dunia, dan masuk tujuh besar untuk kasus-kasus narkoba secara umum,serta merupakan pengedar ganja terbesar di dunia. Data kasus yang terkuak melalui media televisi swasta itu membuat prihatin anggota DPRD Sumut, Tahan Manahan Panggabean. Dia mengatakan, kasus tersebut seperti bencana nasional. “Padahal belum setahun lalu Indonesia masih peringkat 11 kasus narkoba. Sekarang sudah jadi pemuncak. Apa yang pernah dikatakan kepala BNN bahwa tahun 2015 Indonesia bebas narkotika menjadi diragukan,” kata dia kepada wartawan di Medan, Minggu (27/3). Tahan mengingatkan, penegak hukum sebagai ujung ombak keamanan dan ketertiban sesuai UUD 1945 agar memperkuat komitmen dan kesungguhan menyelamatkan bangsa dari rongrongan narkoba. “Pelaksanaan hukuman yang berat dan menimbulkan efek jera diharapkan, agar persoalan narkoba bisa teratasi,” tegas Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut itu. Polisi, kejaksaan, hingga pengadilan juga harus punya persepsi serupa bahwa persoalan narkoba adalah persoalan menyelamatkan bangsa. Namun, sebut dia, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab. “Kalau masing-masing pribadi menjaga diri dan keluarga, maka peredaran narkoba dapat ditekan.” Terkait narkoba tersebut, Tahan menyoroti tayangan televisi yang kerap memposisikan para selebritis pengguna narkoba bagaikan pahlawan. (m27)
Waspada/Rustam Effendi
KELUARGA besar Gerinda Kota Medan foto bersama usai memberi makan 300 pemulung di TPA Marelan, Sabtu (26/3).
Gerindra Beri Makan 300 Pemulung BELAWAN (Waspada): Keluarga besar Gerindra dan Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Kota Medan memberi makan berupa nasi bungkus dan penutup kepala kepada 300 pemulung di TPA Marelan, Sabtu (26/3). Pemberian bantuan itu dilakukan oleh Ketua DPC Gerindra Kota Medan Cuk Sukoco didampingi Ketua Satria Kota Medan Tasimin MT. “Bantuan ini dalam rangka silaturahmi dan bakti sosial keluarga besar Gerindra dan pengurus Satria Kota Medan yang baru terbentuk,” kata Cuk Sukoco. Ketua Satria Kota Medan Tasimin mengatakan. selaku organisasi pengawal partai Gerindra, pihaknya akan melaksanakan berbagai hal yang dianggap dapat membantu masyarakat diantaranya pemberian makan terhadap anak yatim piatu pada saat peresmian kantornya di Kecamatan Medan Marelan, 10 April 2011 mendatang. Dalam bidang pendidikan, Satria Kota Medan akan melakukan try out terhadap sekitar 20 ribu siswa secara gratis di Gelanggang Remaja Medan, pendirian koperasi dan bantuan hukum Satria Kota Medan. “Kita ingin menunjukkan kalau Gerindra bukan partai musiman dan kita akan terus berbuat untuk masyarakat,” kata Tasimin. (h03)
Waspada/ Rustam Effendi
BANGUNAN pergudangan PT KIM di KIM III roboh dan dikabarkan dua pekerja bangunan tewas, Senin (29/3).
WASPADA Rabu 30 Maret 2011
Waspada/Rustam Effendi
PEKERJA di gudang A Kim di kawasan PPSB memuat puluhan kotak ikan impor ke mobil pedagang luar Kota Medan yang datang membeli ikan impor ke daerah itu, Senin (28/3). Walau telah dilarang bisnis ikan impor dio PPSB masih normal.
DPRD Medan Tuntut Dispenda Buat SOP Kutip Pajak MEDAN (Waspada): DPRD Medan menuntut Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Medan untuk segera membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengutipan pajak secara teknis. Saat ini keberadaan hotel melati di Medan semakin banyak, namun pengawasan untuk objek pajak belum maksimal. Hal itu terungkap saat rombongan Komisi C yang dipimpin Ketua Komisi Jumadi, Wakil Ketua Hasyim, Sekretaris Dianto dan jajaran anggota Ahie, Zulmorado, Jhony Nadeak, Kuat Surbakti dan Irwanto Tampubolon melakukan kunjungan ke Kantor Dispenda Medan di Jalan AH Nasution Medan, Senin (28/3). “Kita ingin tahu bagaimana dan berapa penerimaan serta pengutipan pajak atas hotelhotel kelas melati di Medan seperti kawasan Jamin Ginting yang menjamur begitu banyak. Bagaimana Dispenda melakukannya, kita ingin melihat data atas penerimaan itu,” kata Kuat Surbakti dihadapan Kadispenda Medan Syahrul Harahap. Politisi PAN itu menilai kian menjamurnya hotel kelas melati di kawasan itu perlu dilakukan pengawasan ketat agar pajak yang dibayarkan tidak bocor. Selain itu, Kuat juga mempertanyakan bagaiaman mekanisme pengutipan dan pengawasan pajak di restoran. Menurut Kuat Surbakti, dirinya ingin me-
ngetahui sejauh mana cara penetapan pajak yang dilakukan petugas penagih pajak Dispenda Medan. Sebab, masalah ini merupakan sangat rawan terjadi penyelewengan atau kongkalikong antara petugas pajak dengan pihak pengusaha. “Kita ingin tahu, bagaimana secara teknis masalah pengutipan pajak itu. Karena, pengusaha bisa saja menyediakan dua pembukuan keuangan atas jual beli barangnya di restoran. Sementara, saat petugas pajak datang, pengusaha hanya memberikan buku cadangan atau tidak asli. Bagaimana bisa mengetahuinya kalau mereka mengelabui pajak,” kata Kuat. Kadispenda Medan Syahrul Harahap didampingi Kabid BHP Zakaria, Fandi, Maya dan Ishak menjelaskan bahwa setiap waktu makan siang, pegawai Dispenda selalu mengawasi ke lapangan. Sedangkan untuk kutipan pajak hotel melati, pihaknya menerapkan sistem Official Assigment atau berupa sistem pencatatan baku atau dengan taksasi bahwa besaran pajak setiap bulan sekitar Rp600 ribu atau Rp 450 ribu per bulan. “Kalau bapak-bapak melihat, setiap siang waktu makan. Pegawai kita itu langsung melakukan pengawasan di lapangan dan restoranrestoran dan rumah makan. Pegawai kita mengawasi langsung,” ucapnya. (m50)
Bandara Polonia Tak Pakai Alat Tes Radiasi MEDAN (Waspada): Bandara Polonia Medan belum juga memasang alat pendeteksi radiasi nuklir, padahal Bandara Soekarno Hatta telah memasang alat tersebut. “Sampai saat ini belum ada instruksi Menkes RI untuk pemasangan alat tes radiasi terhadap wisatawan dan penumpang dari Jepang, sehingga Bandara Polonia belum memasangnya,” kata Staf Karantina Kesehatan Polonia Maspul Sipayung, kemarin. Sementara itu Maspul Sipayung, staf pada Karantina Kesehatan Bandara Polonia Medan ketika dikonfirmasi membenarkan, sudah dua minggu kejadian di Jepang, belum ada instruksi dari Menkes RI Endang Rahayu Setianinggsih hingga Senin (28/3). Menurut Sipayung, partikel nuklir imbasnya hanya kepada pribadi yang terkena radiasi itu, apakah dalam bentuk kanker kulit dan lainnya tetapi tidak menular. Begitu pun jika Menkes menginstruksikan memakai peralatan detektor partikel di Bandara
Polonia seperti di Bandara Soekarno-Hatta, menurut Sipayung akan segera dipasang. “Tapi hingga saat ini instruksi itu belum ada.” Saat ini alat pendeteksi yang masih terpasang di Bandara Polonia adalah body clean disinfection yang mendeteksi suhu badan penumpang yang mendarat dari luar negeri akibat flu babi dan SARS. Sipayung mengaku wisatawan Jepang jarang datang ke Medan. Destinasi kunjungan wisatawan Jepang hanya ke Bali. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba mengatakan pemerintah memang tidak perlu memfokuskan masalah partikel nullir dari Fukushima, Jepang. Hal itu disampaikan Purba kepada Waspada di Bandara Polonia menjelang bertolak ke Jakarta, kemarin. Purba menilai pemasangan alat itu di Bandara Soekarno Hatta terlalu berlebihan dan menakutkan penumpang. “Jadi, sebaiknya tidak usah dipasang,” ujarnya.(m32)