Waspada, Rabu 27 Januari 2010 by Harian Waspada

Berita Utama

WASPADA Rabu 27 Januari 2010

2.000 Orang Demo Di Medan Besok Gubsu Jamin Tak Berpengaruh Negatif MEDAN (Waspada): Gubsu Syamsul Arifin menjamin demo menentang seratus hari kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang juga direncanakan di Medan, tak akan memberikan pengaruh negatif apapun pada jalannya pemerintahan di Sumut. “Tenanglah Bapak, enggak usah pusing. Demo itu tidak ada pengaruhnya, termasuk bagi Sumut. Lebih baik Bapak banyak berdoa, daripada mendengarkan fitnah-fitnah yang ada selama ini,” ujar Gubsu meyakinkan Presiden SBY melalui teleconference (wawancara jarak jauh) terkait peresmian berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan layang Amplas dan pengendali banjir Medan (Medan Flood Way Control), di ruang Beringin Lantai VIII Kantor Gubsu, Selasa (26/1). Gubsu mengatakan, mahasiswa di Sumut adalah mahasiswa baik-baik yang tidak gampang terpengaruh isu-isu yang tidak jelas. Begitu juga dengan elemen masyarakat lainnya.

Hal itu bisa terjadi, lanjut Gubsu, karena adanya sinkronisasi setiap unsur dalam masyarakat, seperti unsur pemuka agama dan OKP, pendidikan serta lainnya. Mendengar paparan Gubsu tersebut, Presiden tersenyum senang, namun tidak memberikan tanggapan sama sekali atas hal itu. 5.000 Personel Sementara itu Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Syarifudin, yang ditemui wartawan usai wawancara jarak jauh itu mengatakan, akan menyiagakan 5.000 personel untuk mengantisipasi demo yang disebut-sebut akan diikuti oleh ratusan ribu massa tersebut. Kata Wakapoldasu, yang paling mendapatkan pengamanan adalah objek-objek vital di Medan dan Sumut secara umum. “Kami akan amankan semuanya secara maksimal,” ujar Wakapolda. Dia juga berharap para mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya dalam melakukan aksi demo berlangsung tertib. “Tentunya demo inipun akan kita jaga dengan baik,

Perdagangan Anak ...

lang perlu uang dan mau dijual asal dapat uang banyak,” kata tersangka. Kasat Reskrim KP3 Belawan, AKP Dony Aleksander SIK, menuturkan, tiga tersangka tidak ditahan karena masih sekolah dan di bawah umur. “Mereka mau ujian dan atas jaminan orang tuanya ketiga tersangka, kita tangguhkan,” ucap Dony. Sementara itu, Kapolres KP3 Belawan, AKBP Endro Kiswanto, SH mengatakan, tersangka E telah ditahan dengan tuduhan melanggar beberapa pasal dalam UU Perlindungan Anak. “Sedangkan kedua oknum TNI yang diduga terlibat, masalahnya dilimpahkan ke kesatuan mereka,” kata Kapolres. (cre)

penggeledahan namun gagal. “Mereka nginap di hotel itu empat hari,” ungkap Ridwan. Polisi kemudian meringkus tersangka E, tukang ojek, yang mengenalkan kedua korban dengan kedua laki-laki yang belakangan diketahui oknum tentara. Tersangka E ditangkap di rumahnya menyusul tiga tersangka lainnya yang merupakan teman korban. Kepada polisi, tersangka E mengaku kalau dia berkenalan dengan korban atas perantara tiga teman korban. Ketika itu kedua korban mengaku butuh uang karena mereka lari dari rumah akibat sering dimarahi orang tuanya. “Mereka bi-

“Jangan Hancurkan ... mengawal aksi itu.” Mengantisipasi kemungkinan hal terburuk, Polri sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal sehingga aksi jalan tertib dan damai. Kasus Susno Secara terpisah, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Ito Sumardi menyangkal testimoni dibuat Komjen Pol. Susno Duadji terkait kasus Century menyangkut Wapres Boediono. Menurut Ito, bila Susno membuat testimoni maka testimoni tersebut juga akan diserahkan Polri. “Tidak ada itu. Apalagi isunya seperti ini, ada ujung-ujungnya ke Wapres.

Panitia Angket ... sistemik atau tidak, menurut dia, saksi-saksi juga memberikan jawaban berbeda. Agun Gunanjar sendiri berpendapat, Bank Century gagal bukan karena krisis finansial global, tapi salah pengelolaan dari pemiliknya. Ia juga berpendapat, Bank

Jawaban Problem Catur, TTS Dan Sudoku Dari Halaman Sport. Jawaban Problem Catur: 1. ......, Me6 (Jika 2. BxG, Me1+mat) 2. Bd-g1 atau Bb-b1, Hitam melangkah c6 dan seterus Me4+. Putih menyerah.

Jawaban TTS: TTS Topik 1

I 7

U S

A 9

N E

A M

B T

S E

U S

E L

S I

R S

C H

Menag Minta MK ...

Jika kelompok itu memenangkan perkaranya di MK, Menang mengatakan, jelas tak salah dikemudian hari akan muncul nabi-nabi baru. Demikian pula ajaran Eden seperti yang muncul di Cirebon baru-baru ini akan cepat berkembang. “Bisa jadi nanti di Indonesia bisa lahir 100 agama,” katanya. Dewasa ini, lanjut Menag, muncul suara “nyaring” dari kelompok kecil yang menyuarakan kekebasan agama. Sementara dari kelompok organisasi Islam terbesar, tak bersuara bahkan lebih banyak diam.

Jawaban Sudoku: 3 4 6 8 9 2 1 5 7

7 1 5 3 4 6 9 2 8

2 9 8 7 5 1 6 3 4

8 7 1 5 2 4 3 9 6

9 6 3 1 7 8 5 4 2

5 2 4 6 3 9 8 7 1

1 5 2 9 8 7 4 6 3

4 8 9 2 6 3 7 1 5

Century yang kesulitan likuiditas pada Nopember 2008 tidak berdampak sistemik, sehingga tidak perlu diselamatkan. “Jika Bank Century tidak diselamatkan, dana kompensasi yang dikeluarkan pemerintah hanya untuk nasabah yang memiliki rekening maksimal Rp2 miliar sesuai UU LPS,” katanya. Anggota Panitia Angket Kasus Bank Century Anas Urbaningrum mengatakan, sebaiknya Panitia Angket tidak membuat kesimpulan sementara tapi langsung membuat kesimpulan pada akhir masa kerjanya yakni pada 4 Maret mendatang. Menurut dia, sikap Fraksi Partai Demokrat setelah mendengarkan keterangan saksisaksi yang dihadirkan, bisa memahami bahwa keputusan bailout Bank Century dilakukan karena situasi krisis finansial, guna menghindari dampak sistemik yang lebih besar. “Kami bisa memahami kebijakan yang ditempuh KSSK saat itu, karena kondisinya sedang krisis,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini.

N U

I A

W E

A I

I 22

O N

E U

I R

A M P

N I

D O K

R O B

O D A

N 8

A W A

T T

M R

B O R S

L I

E 18

T 12

S M

E 14

Kesehatan E

A M U

Kalaupun Susno membuat testimoni, tentu saja akan diserahkan ke jajaran Bareskrim, bukan hanya DPR. Tanya saja sama Pak Susno. Tentu kalau ada dikasih ke kita, semua penyidik dan direktur pasti tahu,” kata Ito di Mabes Polri, Selasa (26/1). Sebagaimana diungkpkan anggota Pansus DPR Andi Rahmat saat dimintai keterangan di DPR pada Rabu 20 Januari mengatakan, Susno memberikan testimoni berbentuk tulisan. Isinya antara lain terkait pengusutan kasus Century yang dihentikan karena dikhawatirkan mempengaruhi Boediono yang saat itu akan dilantik sebagai wakil presiden.(j02)

6 3 7 4 1 5 2 8 9

agar tidak tersusupi oleh provokator dan hal negatif lainnya. Kami sendiri masih membahas persoalan pengamanan ini secara matang, agar Sumut tetap terjamin keamanannya,” tegas Wakapoldasu. Tiga Elemen Tiga elemen masyarakat yang diperkirakan berjumlah 2.000 orang berencana akan menggelar aksi demo 100 hari pemerintahan SBY di sejumlah titik di Kota Medan, Kamis (28/1). Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Poltabes Medan telah menyiapkan 800 personel.

“Untuk mengantisipasi aksi demo, Poltabes Medan menyiapkan 800 personel,” kata Kapoltabes Medan, Kombes Pol. Drs. Imam Margono, Selasa (26/1). Dijelaskannya, dari tiga elemen masyarakat yang telah memberitahukan Poltabes akan melakukan demo itu terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum, LSM dan lain sebagainya. “Ada beberapa titik yang telah disiapkan untuk pengamanan di antaranya Kantor Gubernur, DPRD Sumut, Kantor Walikota Medan, DPRD Medan, Kantor Kejatisu, Kejari

Medan, Pengadilan Negeri Medan dan bundaran Majestik,” jelas Kapoltabes. Untuk 28 Januari, kata Imam Margono, pihaknya akan menambah personel untuk pengamanan lebih dari 800 personel. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi apabila jumlah massa yang akan menggelar demo semakin lebih besar lagi. “Mulai besok (hari ini-Red) kita sudah mulai menurunkan anggota untuk pengamanan berjumlah 800 personel dan 28 Januari akan kita tambah,” jelasnya. (m19/m39)

Sopir Dirampok, Rp 121 Juta Raib P E M ATA N G S I A N TA R ( Waspada): Tumin, sehariharinya bekerja sebagai sopir di kilang padi Sentosa, 60, Selasa (26/1) pukul 14:30, mengaku dirampok dua pria bersepeda motor Yamaha RX King di depan rumah kontrakannya di Jalan Tennis, Kel. Banjar Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar. Saat ditemuai wartawan di lokasi kejadian, Tumin menyebutkan dia baru mengambil uang Rp 121 juta dari Bank Mandiri, Jalan Sudirman, Pematangsiantar. Sesudah mengambil uang itu, Tumin langsung memasukkannya ke dalam kantong plastik asongan dan

pulang ke rumah kontrakannya dengan mengendarai mobil pickup. Setibanya di depan rumah kontrakannya, persisnya di pinggir jalan dan saat keluar dari dalam mobil, tiba-tiba salah seorang pria langsung merampas plastik asongan berisi uang kontan tersebut dari pegangan tangannya. Tumin spontan menjerit minta tolong. Berrselang beberapa menit, sejumlah warga menghampirinya, namun kedua kawanan itu melaju menggunakan sepeda motor mereka dengan kecepatan tinggi menuju arah Jalan Hokki dan tidak dapat dikejar. Tumin segera me-

ngadukan peristiwa perampokan itu ke Polresta setempat. Informasi dihimpun dari sejumlah warga, mereka tidak melihat langsung aksi perampokan itu hingga tidak mengetahui ciri-ciri keduanya, juga nomor polisi sepeda motor perampok tidak diketahui. Tumin diduga sudah diikuti sejak dari Bank Mandiri hingga ke rumah kontrakannya. Kapolresta AKBP Fatori, SIK saat dikonfirmasi melalui Pabungpen AKP Muslim dan Kasat Reskrim AKP AY. Harahap membenarkan adanya pengaduan perampokan uang sebesar Rp 121 juta. (a14)

KPK Segera Umumkan Kekayaan Presiden JAKARTA (Antara): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyiapkan mekanisme pengumuman harta kekayaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Wakil Ketua KPK, M. Jasin. “Iya, presiden akan mengumumkan. Saat ini sedang disusun jadwal untuk mengumumkan itu,” kata Jasin ketika ditanya wartawan di Jakarta, Selasa(26/1). Jasin menjelaskan, pihak KPK dan protokoler kepresidenan sedang menyusun segala mekanisme pengumuman kekayaan tersebut. Kedua

instansi, katanya, akan saling bekerjasama untuk menyesuaikan konsep dan mekanisme pengumuman. Namun, Jasin belum bersedia menjelaskan secara rinci konsep ataupun waktu pengumuman yang disusun oleh pihak KPK. “Nanti akan diberitakan lebih lanjut,” katanya. Saat ini, KPK juga sedang menyusun mekanisme pengumuman harta kekayaan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jasin belum bisa memutuskan apakah pengumuman itu akan dilakukan di KPK atau di

kantor Kalla. Menurut Jasin, pengumuman kekayaan di kantor pejabat adalah hal biasa. Praktik seperti itu sering dilakukan oleh pejabat-pejabat di daerah. Laporan harta kekayaan diatur dalam pasal 5 UU nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Aturan itu menyatakan, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.

Pilot Pesawat Ethiopia Terbang Ke Arah Berlawanan BEIRUT, Lebanon (AP): Menteri Perhubungan Lebanon mengatakan pilot pesawat Ethiopian Airlines — yang jatuh di Laut Tengah — tidak terbang sesuai dengan arah yang direkomendasikan oleh menara pengawas bandara Beirut sebelum terjadi musibah yang merenggut korban 90 jiwa itu. Menteri Perhubungan Ghazi Aridi mengatakan kepada The Associated Press Selasa (26/1) bahwa menara pengawas ‘meminta dia memperbaiki, namun dia melakukannya dengan sangat cepat dan membuat putaran yang aneh.’ Dia mengatakan tidak diketahui pasti mengapa itu terjadi atau apakah tindakan itu be-

rada di bawah kendali sang pilot. Sama seperti kebanyakan pesawat, Boeing 737 itu juga dilengkapi dengan radar cuaca sendiri yang pilot tersebut dapat menggunakannya guna menghindari unsur badai. Tidak ada ditemukan penumpang atau awak yang selamat dalam waktu lebih dari 24 jam setelah jatuhnya pesawat itu. Regu pencari berusaha untuk mencari kotak hitam pesawat dan alat perekam data penerbangan pesawat. Ethiopian Airlines mengatakan dalam satu pernyataan bahwa satu pesawat penumpangnya, Boeing 737-800, jatuh di laut beberapa menit setelah pesawat itu meninggalkan Bandar Udara Internasio-

nal Rafik Hariri di Beirut, Lebanon, pukul 02:35 dinihari (07:35 WIB). Pesawat dengan Nomor Penerbangan ET409, yang membawa 82 penumpang dan delapan awak, bertolak menuju Bandar Udara Internasional Bole di Addis Ababa, ibukota Ethiopia, kata perusahaan penerbangan tersebut di dalam satu pernyataan. Ditambahkannya, pesawat itu kehilangan kontak dengan pengawas lalu lintas udara Lebanon tak lama setelah lepas landas dari Beirut. Menurut suratkabar setempat Naharnet, sejauh ini sedikitnya 34 mayat telah ditemukan dari pesawat yang mengalami kecelakaan tersebut. (m07)

Waduk Rp 1,4 T ...

“Dengan spesifikasi seperti ini, pembangunan waduk bukan hanya menyelamatkan Kota Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo dari siklus banjir 40 tahunan dan menambah ketersediaan air baku PDAM Tirtanadi sebesar 3.700 liter per detik, tetapi juga memberikan jaminan pasokan air untuk jaringan irigasi sawah seluas 3.200 Hektare (Ha) di Desa Bandar Sibodas, Kabupaten Deli Serdang, di samping juga mampu menghasilkan listrik mini hydro berkapasitas 2,8 Mega Watt (MW),” bebernya. Sebelumnya, Presiden juga sudah meresmikan Fly Over Amplas sepanjang 1,5 kilometer di Jalan Sisingamangaraja Medan dengan total biaya Rp124 miliar dan proyek Medan Floodway Control (Kanal Banjir Medan) berbiaya Rp818

miliar yang didanai dari APBN, APBD Sumut ditambah Loan Japan Banking International Corporation (JBIC). Kepala Negara juga berharap, dua proyek infrastruktur di Medan, Sumut yang sudah diresmikan itu bisa dipelihara dan dirawat keberadaannya. Semisal dengan menanam pohon penghijauan sehingga menjadi lebih enak dipandang mata. “Penanaman pohon itu tidak hanya terkait program penghijauan pemerintah, tetapi juga terkait program antisipasi pemanasan global. Karena bila suhu dunia naik lebih dari dua derajat celcius saja, maka permukaan air laut akan naik 1,5 meter lebih dan dampaknya dari 17.000 pulau di Indonesia, beberapa ribu di antaranya akan tenggelam,” ungkap Presiden.(m19)

sebesar Rp 10 miliar, namun berapa nilai yang disahkan, belum dapat dipastikannya. “ Rp 10 miliar yang kita ajukan itu untuk dua putaran, diterima atau tidak usulan itu, kita tunggu sajalah hasil pembahasan anggaran di DPRD,” kata Amrizal. Ketua KPUD Tanjungbalai Firmansyah Mingka menyatakan, jika anggaran belum disahkan, solusinya mengacu kepada Bab V Pasal 30 ketentuan peralihan pada Permendagri No.44 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja Pilkada. Pasal 30 ayat 1, sebut Firmansyah, bagi daerah yang belum menetapkan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan, dapat menetapkan DPA-SKPD dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar

pengeluaran belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan. Kemudian, ayat 2, dalam hal daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan belanja hibah Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam APBD tahun anggaran berkenaan, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, dapat menyesuaikan anggaran mendahului Perubahan APBD dengan cara mengubah Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. (a37)

Bappenas, sehingga progres berikutnya hanya tinggal mencari Loan untuk pendanaan fisik proyek atau melalui Public Private Partnership (P3). Riadil tak menampik proyek ini sangat multipurpose. Yakni selain sebagai sarana penjamin ketersediaan air baku dan jawaban atas siklus banjir 40 tahunan bagi warga Mebidang-ro, juga sebagai jawaban atas krisis listrik dan masalah ketersediaan air untuk jaringan irigasi. Sebab, secara fisik Waduk Lau Simeme mampu menampung air (resepoar) hingga 33 juta meter kubik, dengan elevasi (ketinggian) air 253 meter di atas permukaan laut (DPL) dan tinggi waduk mencapai 73 meter dari dasar Lau Simeme.

Pilkada Tanjungbalai ... Tanjungbalai Amrizal di dampingi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM Irfan Nasution kepada Waspada, Selasa (26/1). Pengakuan Amrizal, pihak KPUD Tanjungbalai telah menyurati DPRD untuk ekspos penyelenggaraan Pilkada, namun jawabannya belum disampaikan legislatif. Menurut Amrizal, pihak DPRD belum menyampaikan surat jawabannya karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk. “ Kita benar-benar khawatir, Februari nanti akan ada kegiatan seperti perekrutan PPK, PPS dan Panwas,” kata Amrizal. Disinggung nilai anggaran Pilkada nanti, Amrizal menjelaskan, yang diusulkan KPUD

Waspada/Zamzamy Surya

Bupati Husin Yusuf ketika meninjau lokasi kebakaran Simpang Tarok, Desa Meuligoe, Kecamatan Sawang, Selasa(26/1) pagi.

35 Ruko Di Sawang Terbakar TAPAKTUAN ( Waspada): Sebanyak 35 pintu rumah toko (ruko) di Simpang Tarok, Desa Meuligoe, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, ludes dan rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah, Selasa (26/1) dini hari. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, tetapi sebanyak 300 jiwa atau 30 kepala keluarga pemiliknya kehilangan tempat tinggal dan kini ditampung di rumah famili dan keluarga terdekat. Sedangkan kerugian materil diperkirakan Rp12 miliar lebih. Kebakaran yang terjadi sekira pukul 02.00

wib itu, persis ketika pemilik rumah toko sedang tertidur lelap, sehingga upaya warga membantu memadamkan kobaran api, bagaikan sia-sia. Kondisi itu diperburuk dengan terlambatnya bantuan mobil pemadam kebakaran yang didatangkan dari Tapaktuan. Akibatnya, 35 ruko yang berkontruksi kayu lenyap dimangsa api dalam waktu kurang dari dua jam. Sementara Bupati Aceh Selatan Husin Yusuf yang meninjau lokasi Selasa pagi mengatakan sangat prihatin terhadap nasib para korban musibah sekaligus meminta mereka agar tabah menghadapi cobaan ini. (b19)

Kebijakan Salah Tak Dapat Dipidana JAKARTA (Antara): Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Hikmahanto Juwana menilai kesalahan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan tidak dapat dipidana. “Bila kebijakan serta keputusan dianggap salah dan pelakunya dapat dipidana, maka ini berarti kesalahan dari pengambil kebijakan serta keputusan merupakan suatu perbuatan jahat (tindak pidana). Ini tentu tidak benar. Pada prinsipnya, kesalahan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan tidak dapat dipidana,” katanya di Jakarta, Selasa (26/1). Menurutnya, dalam ilmu hukum, bila berbicara tentang kebijakan, keputusan berikut para pelakunya maka akan masuk dalam ranah hukum administrasi negara yang harus dibedakan dari hukum pidana yang mengatur sanksi pidana atas perbuatan jahat. “Dalam hukum administrasi negara tidak dikenal sanksi pidana,” katanya. Sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi negara, lanjut Hikmahanto, antara lain teguran baik lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, demosi dan pembebasan dari jabatan, bahkan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan. Namun demikian, katanya, terhadap prinsip umum bahwa kebijakan serta keputusan yang salah tidak dapat dikenakan sanksi pidana, terdapat setidaknya tiga pengecualian. Pengecualian pertama, katanya, adalah kebijakan serta keputusan dari pejabat yang bermotifkan melakukan kejahatan internasional atau dalam konteks Indonesia diistilahkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Doktrin hukum internasional yang telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di sejumlah negara, kata Hikmahanto, kebijakan pemerintah yang bertujuan melaku-

kan kejahatan internasional telah dikriminalkan. “Ada empat katagori kejahatan internasional yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan perang agresi,” katanya. Pengecualian kedua, meski anomali, kesalahan dalam pengambil kebijakan serta keputusan yang secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. “Sebagai contoh di Indonesia adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 165 Undangundang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan tersebut memungkinkan pejabat yang mengeluarkan izin di bidang pertam=bangan dikenakan sanksi pidana,” katanya. Sedangkan pengecualian ketiga, kata Hikmahanto, adalah kebijakan serta keputusan yang bersifat koruptif atau pengambil kebijakan dalam mengambil kebijakan serta keputusan bermotifkan kejahatan. “Di sini yang dianggap sebagai perbuatan jahat bukanlah kebijakannya, melainkan niat jahat dari pengambil kebijakan serta keputusan ketika membuat kebijakan,” ujarnya. Ia mencontohkan, pejabat yang membuat kebijakan serta keputusan untuk menyuap pejabat publik lainnya, atau kebijakan yang diambil oleh pejabat karena ada motif untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. “Dalam contoh terakhir itulah, sejumlah anggota Panitia Angket Bank Century berpijak. Tindakan ini dapat dipahami karena mereka hendak memvalidasi kecurigaan publik bahwa kebijakan yang diambil berindikasi koruptif atau memperkaya orang lain, termasuk partai politik tertentu,” katanya. Namun bila indikasi ke arah tersebut tidak ada, tegas Hikmahanto, jangan kemudian kebijakan serta keputusan yang dianggap salah pasca dievaluasi dipaksakan untuk dikenakan sanksi pidana.

Dana Talangan Bank Century Berada Di Hongkong Dan Swiss SURABAYA (Antara): Dana Bank Century yang diduga berasal dari dana talangan Bank Indonesia (BI) tersimpan di sejumlah rekening bank di Hong Kong dan Swiss. “Kami sudah menerjunkan tim untuk menelusuri keberadaan dana Bank Century di Hong Kong dan Swiss,” kata Jaksa Agung Hendarman Supandji di Surabaya, Selasa(26/1). Ia mengungkapkan, dana talangan yang tersimpan di Hong Kong itu, di antaranya tersimpan di Standard Chartered Bank senilai 650.592.005.942,00 dolar AS. Selain itu, ada juga dana senilai 406 ribu dolar Singapura dan 388.845.415,00 dolar AS yang tersimpan di Hong Kong. Untuk penyimpanan uang di Hong Kong itu, Kejaksaan Agung (Kejakgung) telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Hisam

Alfaruk dan Rafat Ali Rifki, masing-masing warga negara Inggris dan Pakistan. Sementara itu dana talangan (“bail out”) Bank Century yang tersimpan di Dressner Bank of Switzerland, Swiss senilai 220 juta dolar AS. “Kami sudah bekerja sama dengan pemerintah Hong Kong dan Swiss. Kami menyidik kasus itu sebagai tindak kejahatan ‘money laundry’ (pencucian uang),” kata Hendarman usai meresmikan penggunaan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim di Jalan A. Yani, Surabaya itu. Setelah proses penyidikan pencucian uang di luar negeri itu selesai, pihaknya akan menyerahkan berkas perkara tersebut ke Ma-bes Polri. “Berkas perkaranya biar disatukan dengan perkara yang disidik Mabes Polri,” ucapnya menegaskan.