Medan Metropolitan
WASPADA Rabu 27 Februari 2013
Pemko Medan Keliru Tempatkan Lapak Pedagang Buku Bekas Di Jln. Pegadaian MEDAN (Waspada): Ketua Komisi D DPRD Medan menilai kebijakan Pemko Medan sangat keliru karena menempatkan lapak pedagang buku bekas di Jln. Pegadaian.
Ketua Komisi D DPRD Medan Muslim Maksum Yusuf, Lc, Selasa (26/2), mengatakan, lapak baru tempat pedagang bu-
ku bekas di Jln. Pegadaian sangat tidak layak, karena lokasi itu merupakan jalur hijau. Sebab, rel itu masih aktif dan akan menjadi jalur rel kereta api internasional karena membawa penumpang ke Kuala Namu Internasional Airport. “Lokasi itu tidak layak. Itu merupakan jalur hijau dan lintasan kereta api internasional maupun reguler,” kata Muslim. Muslim menjelaskan, persoalan baru akan muncul begitu lokasi itu dioperasikan. Sebab, lahan itu milik PT KAI, bukan milik Pemko Medan. Artinya, lahan dan kios pedagang merupakan aset yang terpisahkan. “Apakah lahan itu sudah diserahkan ke Pemko Medan. Kalau belum, berarti
kios dan lahan aset terpisahkan. Bagaimana nanti ke depannya. Bila tidak cocok sewa dan sebagainya. Pedagang tidak nyaman berjualan karena tidak ada jaminan lapak tersebut bisa ditempati secara permanen,” ungkapnya. Dia menambahkan, DPRD Medan telah mempertanyakan anggaran untuk membangun kios tersebut. Sebab, dalam APBD Kota Medan tidak tercantum. Sampai saat ini, Komisi D DPRD Medan belum mendapat jawaban langsung dari Pemko Medan terkait sumber pembiayaan pembangunan 180 lebih kios tersebut. “Kami juga nanti akan pertanyakan pengerjaan kios-kios tersebut. Sampai saat ini kami
tidak tahu apakah pakai dana pribadi, bantuan pihak ketiga atau di pos bantuan,” tambahnya. Menurut Muslim, kios-kios tersebut yang sebagian besar sudah berdiri tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bangunan tersebut untuk komersil, bukan bangunan sosial. Seharusnya Pemko Medan memperhatikan aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Pemko terkesan diskriminasi dalam menerapkan aturan. “Dinas TRTB diharapkan bisa melihat aturan dan menerapkannya untuk bangunan yang dibangun Pemko Medan. Jangan terkesan tebang pilih. Aturan itu diterapkan untuk semua pihak,” tegasnya. (m30)
Truk Masuk Kota Tabrak Tujuh Mobil
Sat Lantas Akui Kecolongan Waspada/Arianda Tanjung
SEJUMLAH pedagang buku bekas sudah menempati kios baru di Jln. Pegadaian, Medan, Selasa (26/2).
Wanita Miliki 5 Kg Ganja Dituntut Delapan Tahun Penjara MEDAN (Waspada): Terdakwa Sulastri alias Tri, 52, warga Aceh Tenggara, yang ditangkap karena memiliki 5 Kg ganja kering siap edar, dituntut delapan tahun penjara, dalam persidangan agenda pembacaan tuntutan yang digelar di ruang Cakra III Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (26/2). “Setelah menjalani proses persidangan, maka kami jaksa penuntut umum sampai kepada pembacaan tuntutan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menuntut terdakwa selama 8 tahun penjara,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rivai dalam tuntutannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Kawit Rianto. Selain dibebani hukuman kurungan badan, terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh cuci itu, diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider tiga bulan penjara.
Usai mendengarkan pembacaan tuntutannya, terdakwa langsung memohon kepada hakim untuk mengurangi masa hukumannya ketika sidang putusan tiba.”Saya mohon pak hakim, agar pak hakim bisa meringankan hukuman saya,” ujar terdakwa memelas. “Nanti akan kami pertimbangkan,” kata hakim. Selanjutnya majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pembacaan putusan. Sebagaimana dalam dakwaan JPU sebelumnya disebutkan, terdakwa ditangkap 28 September 2012 di Jln. Jamin Ginting tepatnya Simpang Pos Medan. Dari Aceh, terdakwa sempat transit di Kabanjahe. Dari Kabanjahe, terdakwa menumpangi bus Sutra menuju Medan. Menurut Jaksa, ganja seberat 5 Kg tersebut dibawa terdakwa atas perintah Win, warga Aceh, yang akan diberikan kepada seseorang yang disebutnya bermarga Siregar. (m38)
MEDAN (Waspada): Kasat Lantas Polresta Medan Kompol Risya Mustario mengakui pihaknya kecolongan karena adanya truk pengangkut semen masuk inti kota hingga terjadi tabrakan b e r u n t u n d i J l n . Si s i n g amangaraja, Medan. “Kita akui kecolongan dengan adanya truk masuk kota, sehingga terjadi kecelakaan lalulintas,” kata Risya Mustario, disela-sela pengamanan kampanye di Lapangan Merdeka Medan, Selasa (26/2). Didampingi Kanit Laka AKP Eko Hartanto, Risya menjelaskan, kecolongan ini disebabkan personel Sat Lantas melakukan pengamanan kampanye di Lapangan Gajah Mada Jln. Krakatau. “Anggota ketika itu melakukan pengamanan kampanye, sehingga tidak mengetahui ada truk bermuatan semen yang masuk inti kota,” kata dia. Risya juga menegaskan, untuk ke depan pihaknya kembali melakukan razia terhadap truk melebihi tonase yang masuk inti kota Medan. “Setelah
masa kampanye ini berakhir, kita akan kembali melakukan razia,” tegasnya. Mengenai truk semen tersebut, Kanit Laka AKP Eko mengatakan, kasus itu ditangani Unit Lantas Polsek Patumbak. “Yang menangani kasusnya Unit Lantas Polsek Patumbak, kita hanya mendapat laporan dari Kanit Lantasnya,” kata dia. Tidak ditahan Di tempat terpisah, Kapolsek Patumbak Kompol Triyadi mengatakan, pihaknya masih memproses kasus tabrakan beruntun itu. “Kasusnya masih kita proses. Sedangkan truk masih diamankan sebagai barang bukti. Tetapi sopir truk tidak ditahan, setelah diperiksa dipulangkan dengan syarat wajib lapor,” kata dia. Mengenai proses penyidikan,Triyadi mempersilakan menanyakan kepada Kanit Lantas AKP Imam. Kepada Waspada, Imam juga mengaku masih memproses kasus itu. Kata dia, semua pemilik kendaraan yang
mengalami tabrakan sudah diperiksa. “Untuk truk pengangkut semen ditahan, tetapi pengemudinya tidak ditahan,” ujarnya. Alasan tidak ditahan, kata Imam, karena pengemudi truk melanggar pasal 310 (1) Yo 229 (2) UURI No. 22/2009 tentang LLAJ dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan sesuai pasal 21 KUHAP, yang dapat ditahan yakni ancaman hukumannya di atas lima tahun. Diberitakan sebelumnya, tabrakan beruntun terjadi Senin (25/2) siang di Jln. Sisingamangaraja depan Kampus Univa. Tabrakan terjadi akibat truk bermuatan semen BK 9309 DE mengalami rem blong. Truk menghantam angkot yang sedang menunggu penumpang, kemudian menghantam enam mobil dan satu sepedamotor yang ada di depannya. Tidak ada korban jiwa, tetapi pengendara sepedamotor mengalami luka-luka dan dirawat di RSU Estomihi, Medan.(m27/m39)
Aliansi Ormas Islam Dan Forum Umat Islam Minta Ketua MUI Medan Mundur MEDAN (Waspada): Aliansi Ormas Islam Sumatera Utara Pembela Masjid dan Forum Umat Islam Sumatera Utara menyatakan kekecewaannya setelah membaca pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Prof. H.M. Hatta di Harian Waspada, Sabtu (23/2) halaman B-2. Pasalnya, menurut mereka, Hatta dan Komisi Fatwa serta jajaran MUI Kota Medan terlibat dalam pengeluaran fatwa dan rekomendasi untuk pemindahan/penghancuran sejumlah masjid di Kota Medan. Karena itu, Hatta diminta segera mengundurkan diri dari kepengurusan MUI Kota Medan. “Selain mengimbau agar segera mengundurkan diri dari kepengurusan MUI Kota Medan, Aliansi Ormas Islam juga mengimbau para pengurus MUI Kecamatan se-Kota Medan segera menggelar musyawarah luar biasa guna mengganti Prof H.M. Hatta dan pengurus lainnya mengembalikan nama baik MUI Kota Medan,” tegas Ketua Umum Aliansi Ormas Islam Sumatera Utara Pembela Masjid Drs. Leo Imsar Adnans didampingi Ketua Umum Forum Umat Islam Sumatera Utara Ustadz Sudirman Timsar Zubil kepada Waspada, Minggu (23/2). Menurut Leo Imsar, pernyataan Ketua MUI Kota Medan Prof H. M. Hatta yang menyebutkan dirinya/MUI Kota Medan tidak terlibat dalam penghancuran sejumlah masjid, hanya merupakan pembelaan diri. Seolah-olah tindakan Hatta/MUI Kota Medan sudah benar sehingga umat Islam terkecoh dan mempercayai pernyataannya. Dalam pernyataannya di Harian Waspada, Sabtu (23/2), Hatta mengatakan, pihaknya tidak pernah terlibat dalam perubuhan masjid. Bahkan, selalu tegas menentang perubuhan masjid dan tidak pernah bertemu dengan pihak pengembang. Pernyataan ini, menurut Leo Imsar, tidak benar. “Fakta di lapangan, MUI Medan terlibat dengan mengeluarkan rekomendasi atau fatwa pemindahan/peruntuhan sejumlah masjid di Medan,” ujarnya. Leo Imsar menjelaskan, MUI Medan memang tidak mengeluarkan fatwa atau rekomendasi secara vulgar terkait pemindahan/penghancuran
masjid. Tetapi fatwa dan rekomendasi yang dikeluarkan MUI Medan yakni: Pada kasus Masjid At Thayyibah di Jl.Multatuli, “dengan menyatakan pemindahan/ istibdal Masjid At-Thayyibah sudah sesuai dengan syar’i (sementara dasar-dasar ayat dan hadist yang digunakan sehingga keluarnya fatwa tersebut tidak relevan. Apalagi data-data di lapangan juga tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan). Pada kasus Masjid Raudhatul Islam, lagi-lagi dengan mengutip ayat dan hadist serta pendapat ulama yang tidak relevan, lalu MUI Medan menyimpulkan dan mengeluarkan rekomendasi: “Pemindahan masjid/ tanah wakaf dibolehkan oleh para fukaha”. “Pemindahan masjid diperbolehkan, dengan alasan seperti jarak yang jauh dari tempat tinggal atau karena kesulitan memasukinya karena tanah sekeliling sudah menjadi milik orang lain,” dan sebagainya. “Mengapa MUI Medan tidak mempedomani UndangUndang TentangWakaf dan Fatwa MUI Sumut mengenai Masjid,” kata Leo Imsar. Selain itu, lanjut Leo Imsar, pada kasus penghancuran Masjid Al Ikhlas di Jln. Timor Medan, jelas-jelas oknum MUI Medan memobilisasi dan mengundang ormas-ormas Islam untuk menyetujui pemindahan/penghancuran masjid tersebut. Parahnya lagi, oknum MUI Medan berkonspirasi dengan pihak-pihak tertentu guna ‘menyulap’ daftar hadir ormas Islam menjadi pernyataan persetujuan pemindahan/penghancuran Masjid Al Ikhlas di Jln. Timor Medan dengan mendapat imbalan Rp700 juta. Uang ini dibagi-bagikan di Masjid AlAmin Jln. Prof. H.M. Yamin, SH dan banyak orang yang mengetahuinya. Karena keterlibatan Hatta/ MUI Medan dalam kasus perubuhan sejumlah masjid, lanjut Leo Imsar, Aliansi Ormas Islam melakukan unjukrasa di Kantor MUI Medan, beberapa bulan lalu. Dalam pertemuan saat itu, menyangkut kasus Masjid AtThayyibah, Hatta/MUI Medan mengakui kekekeliruannya. Tetapi dia menyatakan, fatwa yang sudah dikeluarkan tidak dapat dicabut atau dibatalkan.
“Namun Hatta/MUI Medan menjanjikan akan mengeluarkan fatwa baru untuk memperbaiki fatwa terkait penghancuran Masjid At-Thayyibah. Tetapi sampai sekarang, fatwa baru ini tidak juga dikeluarkan MUI Medan,” sebut Leo Imsar. Jadi, kata Leo Imsar, secara gamblang bahwa Hatta/MUI Medan dengan fatwa dan rekomendasi yang dikeluarkannya, jelas terlibat dalam konspirasi pemindahan/penghancuran sejumlah masjid di Kota Medan. “Karena itu, Hatta tidak usah mencari alasan untuk pembelaan diri. Lebih baik bertobat sebelum terlambat,” kata Leo Imsar seraya menambahkan, tindakan Hatta/MUI Medan ini telah menodai nama baik ulama dan menzalimi umat Islam. Berpihak Ke Pengembang Sementara itu, Ketua Umum Forum Umat Islam Sumatera Utara Ustadz Sudirman Timsar Zubil menilai, pernyataan Hatta sangat keliru jika yang dipersoalkan adalah prosedur formal bahwa fatwa dan rekomendasi merupakan permintaan atau pertanyaan nazir dan masyarakat. Kemudian, MUI Kota Medan tidak pernah berhubungan dengan pihak pengembang. “Padahal, bukan itu substansi persoalannya. Tetapi isi fatwa dan rekomendasi yang dikeluarkan MUI Kota Medan, serta kaitannya dengan Mesjid At-Thayyibah dan Raudhatul Islam,” tegasnya. Ustadz Timsar Zubil membeberkan isi fatwa MUI Kota Medan terkait istibdal Masjid At-Thayyibah: Pertama: “Bahwa pembangunan Mesjid At-Thayyibah baru yang terletak di Jln. Multatuli, Kel. Hamdan, Kec. Medan Maimun dipandang telah memenuhi ketentuan istibdal wakaf sesuai syariat Islam”. Kedua: “Bahwa pertapakan dan bangunan Masjid At-Thayyibah baru tersebut dipahami telah memadai sebagai pengganti dari pertapakan dan bangunan Masjid At-Thayyibah lama yang telah ada sebelumnya”. Ketiga: “Bahwa aktivitas Masjid At-Thayyibah baru dapat dijalankan sebagaimana layaknya kegiatan masjid pada umumnya”. Keempat: “Bahwa fatwa ini dapat dijadikan pedoman sejak
tanggal ditetapkan”. “Dari keempat butir Fatwa MUI Kota Medan tersebut, sangat jelas substansinya berhubungan erat dan bahkan memihak kepada pengembang PT. MIL,” kata Timsar Zubil. Mengenai keberpihakan kepada pengembang PT. MIL, Timsar Zubil mengungkapkan sejumlah bukti. Pertama, adanya manipulasi data yang dijadikan pertimbangan oleh MUI Kota Medan dalam mengeluarkan fatwa.Yakni, pendataan keinginan masyarakat Lingkungan I s/d IV, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun oleh Lurah Kelurahan Hamdan, tidak akurat. Hal ini terbukti dari adanya 410 warga dan jamaah yang menggugat Direktur PT. MIL di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN Medan) dan di Pengadialn Negeri Medan (PN Medan) yang sampai sekarang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua: dalam“pasal” Menginggat No. 9 (sembilan) disebutkan, “telah ada kata sepakat antara masyarakat dan BKM Masjid At-Thayyibah”. Keterangan ini merupakan pemutarbalikkan fakta. Karena pada pertemuan antara warga/jamaah dengan pihak Muspika yang dihadiri: (a) Sekretaris Camat Medan Maimun, Syaifuddin; (b) KUA Kecamatan Medan Maimun, Drs. Hermanto Joko; (c). Lurah Kel. Hamdan, Achiyaruddin, S.Sos; (d) Sekretaris Lurah Kel. Hamdan, Andi Syahputra; (e) Ketua LPM Kel. Hamdan, Moh. Masnal; (f ) Nazir Masjid At-Thayyibah, Sabarudin; (g)Wakapolsek Medan Kota, Mayang Sari; (h) Pengurus FPI DPD SUMUT, H. Husin Ali; (i) Kepala Lingkungan I, Kasno, keputusan musyawarah itu adalah: Masjid At-Thayyibah yang berada di Lingkungan I, Kel. Hamdan tidak boleh dipindahkan. “Bagaimana bisa MUI Kota Medan menyatakan telah ada kata sepakat antara masyarakat dengan BKM Masjid At-Thayyibah? Sungguh aneh sikap MUI Kota Medan yang mengambil pendapat 22 warga yang setuju pemindahan masjid, bukan pendapat ratusan warga yang mempertahankan keberadaan Mesjid At-Thayyibah sebagaimana hasil keputusan dan musyawarah pada tanggal 10 Maret 2006 di Kantor Camat Medan
Maimun,” jelas Timsar Zubil. Ketiga, kata Ustadz Timsar, dalam pertemuan di kantor MUI Kota Medan tanggal 23 April 2007, Ustadz Nizar Syarif, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Medan menyatakan, “Agar Mesjid At-Thayyibah jangan dulu dirubuhkan, dan masjid baru pengganti jangan diresmikan sampai ada putusan kasasi oleh Mahkamah Agung RI”. Pernyataan Ketua Komisi Fatwa MUI itu tentu didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran beliau bahwa pembongkaran Masjid At-Thayyibah dan peresmian masjid baru pengganti adalah perbuatan melanggar hukum jika dilakukan ketika proses hukum belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Akan tetapi anehnya Fatwa MUI Kota Medan No: 192/ Kep/MUI/Medan/2007 tertanggal 26 April 2007 (hanya berselang empat hari sejak beliau menyampaikan pernyataan tersebut), beliau juga turut menandatangani. Keempat: Fatwa MUI Kota Medan tersebut telah dijadikan alasan pembenaran PT. MIL untuk menghancurkan Masjid AtThayyibah pada tanggal 10 Mei 2007. “Bagaimana bisa Hatta menyatakan tidak memihak pengembang? Padahal dalam pertemuan di Kantor MUI Kota Medan tanggal 23 April 2007 wakil-wakil masyarakat/jamaah telah menjelaskan perihal gugatan mereka terhadap PT. MIL. Hal itu terbukti dari pernyataan Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Medan. Lalu kenapa masih dikeluarkan Fatwa MUI Kota Medan tentang Istibdal Mesjid AtThayyibah No: 192/Kep/MUI/ Medan/2007 tanggal 26 April 2007. Apakah itu bukan memihak kepada pengembang? Karena MUI Kota Medan telah mengetahui adanya sengketa antara warga/jamaah dengan pihak pengembang,” ujar Timsar Zubil. Mesjid Radhatul Islam Terkait masalah Masjid Raudhatul Islam, seperti dikatakan oleh Wakil Sekjen MUI Pusat, KH. Tengku Zulkarnain dalam sidang gugatan perdata penghancuran Masjid At-Thayyibah di Pengadilan Negeri Medan bahwa antara alasan (dalil-dalil) Fatwa MUI Kota Medan dengan objek perkara tidak singkron, maka dalam rekomendasi untuk istibdal Mesjid Radhatul Is-
lam, sama juga halnya. Di mana tentang istibdal Masjid Raudhatul Islam, alasan “Kepentingan Umum” yang diambil dari Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHII) Pasal 225 ayat (2) b yang menyatakan istibdal boleh dilakukan karena kepentingan umum, sangat jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Karena penggusuran dan pemindahan Mesjid Raudhatul Islam adalah untuk kepentingan pengembang PT. Jatimasindo. Menurut Timsar Zubil, Wali Kota Medan yang turut memberikan rekomendasi istibdal Masjid Radhatul Islam telah menyadari kekeliruannya. Wali Kota Medan secara jujur dan berani memperbaiki kekeliruan rekomendasi No: 451/17615 tanggal 30 Nopember 2009 dengan mencabut dan membatalkan rekomendasi tersebut pada ketetapan keenam SK Walikota Medan No: 451/091.K/ 2013 tanggal 8 Februari 2013. Dengan SK tersebut Wali Kota Medan menetapkan pembangunan kembali Masjid Radhatul Islam di tempat semula. Harus Mundur Berbeda dengan Wali Kota Medan yang secara jujur dan berani memperbaiki kekeliruannya, menurut Timsar Zubil, MUI Kota Medan hingga saat ini masih tetap merasa tidak bersalah. Padahal, fatwa dan rekomendasi yang dikeluarkannya telah mengakibatkan Rumah Allah dihancurkan oleh pihak pengembang PT. Jatimasindo. Karena itu, Prof. HM Hatta dan semua penandatangan fatwa serta rekomendasi yang mengakibatkan dihancurkannya Masjid At-Thayyibah dan Masjid Raudhatul Islam harus mengundurkan diri. Mereka sudah tidak layak lagi memimpin MUI Kota Medan. Mereka harus mundur karena mengeluarkan kebijakan yang salah dan berakibat fatal. Hal ini telah mengakibatkan umat Islam sangat kecewa dan marah hingga melakukan unjukrasa ke Kantor MUI Medan, beberapa bulan lalu. “Aksi unjukrasa ke MUI Kota Medan akan terulang kembali jika Hatta dan semua penandatangan fatwa/rekomendasi perubuhan sejumlah masjid di Medan tidak segera memundurkan diri. Jangan sampai Aliansi Ormas Islam yang memakzulkan mereka,” tegas Timsar Zubil.(h04)
A4
UMA Gelar Gebyar Psikologi 2013 MEDAN (Waspada): Psikologi dituntut berperan dalam membangun karakter pendidikan bangsa. Peran psikologi itu diharapkan semakin menunjang peningkatan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak. “Karena itu peran psikologi sangat diharapkandalammembangun karakter pendidikan bangsa,” kata Rektor UMA Prof. Dr. H. A.Ya’kub Matondang, MA ketika membuka Gebyar Psikologi 2013 di halaman Fakultas Psikologi UMA Jln. Kolam, Medan Estate, Selasa (26/2). Turut hadirWakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Ir. H. Zulhery Noer, MP, Dekan Psikologi UMA, Prof. Dr. Abdul Munir, MPd, Ketua Panitia Ana W.Purba. Rektor UMA mengemukakan, melihat peran psikologi sangat penting dalam membangun karakter bangsa, maka psikologi harus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Kegiatan Gebyar Psikologi ini salah satu cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat psikologi dalam kehidupan manusia dan dunia pendidikan. Dekan Fakultas Psikologi UMA Prof Dr Abdul Munir, M.Pd mengatakan, Gebyar Psikologi UMA 2013 bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami peran psikologi baik di dunia pendidikan maupun usaha/bisnis. Ketua Panitia, AnaW Purba mengatakan, tema Gebyar Psikologi 2013 adalah mengenalkan peran psikologi dalam dunia pendidikan dan dunia usaha. Kegiatan tersebut sudah menjadi agenda rutin setiap tahun. “Gebyar psikologi ini diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya seminar, perlombaan, pertunjukan kreativitas remaja, tes minat dan bakat, konseling secara gratis serta pertandingan futsal antar SMA sederajat. (m49)
Pipa PDAM Dipotong Maling Distribusi Air Terputus MEDAN (Waspada): Pipa PDAM dipotong maling di Jln. STM/ Simpang Jln. Sukapura, Kel. Suka Maju, Medan Johor, akibatnya puluhan rumah warga tidak tersambung air bersih sejak Selasa (26/2) dinihari. Pipa PDAM yang tertanam di sisi kiri dalam riol Jln. Sukapura, dipotong maling diduga untuk mengambil besi kuning yang lengket di pipa tersebut. “Harga besi kuning sangat mahal, makanya pipa dipotong saat warga tertidur,” ujar sumber. Menurut sumber, diperkirakan pipa itu dipotong maling pada Selasa dinihari, sebab warga yang hendak mengambil air wudhu sholat Subuh, air dalam kran tidak mengalir. Setelah diselidiki, teryata pipa saluran air bersih ke ratusan rumah warga sudah terpotong. “Sejak subuh rumah kami tidak mengalir air, “ kata H Syaifuddin Zuhri dan ibu Munir, warga lingkungan Jln. Sukapura. Pantauan Waspada, pipa yang dipotong lebih kurang 15 Cm, sehingga air tumpah dan mengalir deras ke riol dan terus ke Sungai Batuan selama beberapa jam sejak Selasa dinihari hingga Selasa siang. Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Polonia Medan Tani Rumapea yang rumahnya bersebelahan dengan TKP pemotongan pipa, sangat menyesalkan perbuatan maling tersebut. “Akibat ulah orang tidak bertanggungjawab, kepentingan hajad hidup orang banyak terhadap air bersih menjadi terganggu,” sebutnya. Dia menyatakan heran, ada beberapa petugas penjaga malam disekitar itu termasuk area penjaga malam komplek perumahan Imigrasi Medan, namun pipa air bersih sempat dipotong maling. Sementara itu, petugas PDAM bernama Eric saat diberitahukan masalah itu mengatakan, pihaknya segera turun ke lapangan bersama teknisi untuk menyambung kembali pipa yang terpotong itu. (m32)
Musyawarah, Gotong Royong Harus Digalakkan MEDAN (Waspada): Sekarang jarang lagi terlihat tradisi yang menunjukkan jati diri dari bangsa ini seperti musyawarah dan gotong royong. Padahal, musyawarah dan gotong royong salah satu alternatif yang bijaksana untuk menghadapi permasalahan seperti kesalahpahaman yang berujung kepada pertengkaran. Hal itu dikatakan Ketua DPP Gerakan Perempuan Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (GePe Ormas MKGR) Pusat Dra Marlina Purnomo MSi, dalam acara pelantikan GePe Ormas MKGR Sumut, di Medan Club Jln. R A Kartini, Selasa (26/2). “Sudah seharusnya sejak dini musyawarah dan gotong royong digalakkan kembali agar gesekan-gesekan yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat bisa diminimallisir dan untuk itulah salah satu alasan hadirnya GePe Ormas MKGR ditengah-tengah masyarakat,” ujar Marlina. Kata dia, dalam berorganisasi juga tidak dapat dilakukan secara individual, perlu musyawarah dan gotong royong.“Bagi kaum perempuanyangtergabungdalamorganisasiiniagardapatmenunjukkan kemampuannya, sehingga GePe MKGR nantinya mampu membantu masyarakat terutama kaum perempuan,” sebutnya. Ketua DPD GePe Ormas MKGR Sumut Dra Hj Ellyda Sukardi mengucapkan terimakasih atas amanah yang sudah diberikan dan akan terus berjuang di tengah-tengah masyarakat, terutama untuk memperjuangkan hak kaum wanita. “Kami juga akan bekerja secara proporsional, mandiri, dan amanah sehingga program yang akan kami jalankan dapat diterima masyarakat,” tuturnya. Sebanyak 80 pengurus DPD GePe Ormas MKGR Sumut dilantik, di antaranyaSekretarisDewanPembinaHjFatimahHabibi,KetuaDewan Penasehat Hj Ratna Chairuman Harahap, Ketua DPD Sumut Dra Hj Ellyda Sukardi, Ketua Harian Sri Rahayu SH, Sekretaris DPD Dra Hj ChristinaWinarsih, dan Bendahara DPD Hj Nazla Khairani. (cat)
Waspada/Arianda Tanjung
KETUA DPD GePe Ormas MKGR Sumut Dra Hj Ellyda Sukardi (kiri) menerima bendera pataka dari Ketua DPP GePe Ormas MKGR Pusat Dra Marlina Purnomo MSi (kanan), di Medan Club Jln. RA Kartini Medan, Selasa (26/2).