Waspada, Rabu 27 Februari 2013

Opini

WASPADA Rabu 27 Februari 2013

B7

PeralihanTanah Dan BanditTanah Surat Terbuka Untuk KPU Sumut Dengan hormat, Dimaklumi bahwa sepanjang masih berlaku undang-undang dan peraturan tentang Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum akan tetap dilaksanakan. Terkait untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS di Kota Binjai diperlukan 2222 orang personil. Persyaratan yang saya garis bawahi ialah pelamar tidak anggota partai politik.

Untuk Binjai misalnya, dibutuhkan: 1. PPK 5 Kecamatan 5 x 5 orang = 25 orang 2. PPS 37 Kelurahan 37 x 3 orang = 111 orang 3. KPPS 298 x 7 orang = 2086 orang + Diperkirakan berjumlah = 2222 orang Keanggotaan harus bersih dari keanggotaan partai politik yang hanya diyakini melalui surat pernyataan yang semestinya bermaterai Rp. 6,000,Tetapi nyatanya boleh tidak dibubuhi materai, seolah asal jadi. Dari angka di atas, tahukah KPU Binjai jika ada yang menyembunyikan keanggotaan partai politiknya? Oleh karena itu, sebaiknya dipertimbangkan tentang syarat: “tidak menjadi anggota partai politik” agar ditiadakan dengan pertimbangan bahwa: 1. Tidak membatasi haknya sebagai warga negara.

2. Menghapuskan rasa curiga, apalagi jika pejabat yang bersangkutan mendengar informasi seenaknya.

3. Pemerintah membutuhkan dan mengayomi partai politik, kenapa anggota partai politik diabaikan.

4. Untuk menghindarkan sifat sembunyi-sembunyi.

Mohon dipertimbangkan, jika perlu saran ini diteruskan ke KPU tingkat atas.

Mohon maaf apabila saran ini kurang berkenan, terima kasih.

Hormat Saya Amiruddin

Trend Kampanye Ala Jokowi Trend kampanye blusukan ala jokowi sekarang sedang menjadi trend bagi para politikus indonesia yang ingin mendapatkan simpati dari warga masyarakat termasuk juga para kandidat buat pilkada sumatera utara, para calon kandidat untuk sumut 1 sekarang berlomba mencari simpati masyarakat sumatera utara dengan ikut ikutan masuk ke gang – gang dan daerah terpencil bahkan di wilayah yang terjadi bencana , itu semua agar mendapat suara nanti pada saat pilkada nanti.

Apakah dengan mengikuti cara kampanye blusukan ala Jokowi para kandidat calon sumut satu akan menang seperti Jokowi yang telah memimpin jakarta????? Belum tentu, masyarakat sekarang lebih pintar dan lebih tahu mana yang terbaik buat memimpin sumut nantinya jadi trend kampanye ala Jokowi yang berhasil di Jakarta belum tentu berhasil di sumatera utara, Dan Jokowi sendiri telah membuktikan dirinya sebagai walikota terbaik no 3 didunia lalu apa yang telah dibuktikan oleh para calon kandidat di Sumatera Utara sendiri , walaupun begitu jika ada para kandidat yang ingin mengikuti kampanye blusukannya jokowi ya anda harus benar – benar telah membuktikan hasil kerja anda buat sumatera utara jangan hanya pada waktu kampanye aja sibuk mendatangi masyarakatnya begitu selesai pemilihan lupa sama yang telah memilih.

W.YUDA.W Stabat, Langkat

Hujan, Banjir, Musibah Assalamu’alaikum.W.W. Banjir di ibu kota Negara Indonesia Jakarta telah Mempermalukan Bangsa Indonesia dimata bangsa lain, dan ini merupakan “AZAB” AKIBAT serta AKUMULASI dari: 1.Kelakuan Buruk dan Prilaku Maksiat Pejabat Negara dan warga kepada Allah SWT, sesungguhnya ini peringatan Keras dari Allah bagi semua Pejabat & semua anak bangsa, khusus kepada pejabat & umat Islam, yang k/aktivitas Pembangunan dinegara ini, termasuk kemungkinan besar pasti pejabat (suka) nambah istri dengan cara siri ATAU suka melakukan perbuatan Zinah 2.Walau tidak separah yang ditimpakan Allah pada warga yang dihantam Gempa dan Badai tetapi akhirnya rakyat miskin tak bersalahpun ikut jadi korban 3.Diantara perbuatan Maksiat kepada Allah SWT adalah karena sebagian Pejabat Negara telah berbuat “MUNGKAR” dengan maraknya Prilaku Korupsi & Mark Up uang negara termasuk “SUKA MELAKUKAN PERBUATAN SYIRIK” kepada Allah SWT, 4.Sejak Reformasi dan hingga saat ini sangat banyak MUSIBAH BESAR ditimpakan Allah kepada anak bangsa ini, 5.Segera TAUBATAN NASUHA Wahai semua Pejabat dan juga kepada warga yang suka melanggar Hukum ALLAH & MELUPAKAN Allah SWT, sebelum Nyawa kita diambil NYA. Ir.Zulkifli AM Wassalam +6281263191734

Ultah Rhyback Attack III Ke 12 Dikampus ITM Perhelatan luar biasa di kampus ITM 10/2-2013 di sinilah perhelatan itu dimulai. Para Underground dengan baju hitam hitam ciri has Metal.

Merupakan matra kehormatan di jalur bawah tanah silih berganti berdatangan kekampus tersebut, dipelopori oleh bung Owet.

Kita lihat kinerja panitia bekerja cukup profesional dan Bung Owet sangat dekat dengan para pemburu berita.

Secara universal dari perjalanan mereka membuat even dinilai cukup pengalaman. Rata-rata penonton puas, terpuaskan setiap kali mereka menggelar acara, dimanapun Rhyback selalu bikin gebrakan.

Rhyback ada di enam kota yakni; Brandan, Stabat, Binjai, Belawan, Indrapura, serta Batubara. Dalam acara tersebut ada 31 band yang ikutan mulai 22 Souls s/d NXM REWELL, DZAT, INTIFADA, THE VENGEANCE OF S, ICREDIBLE, CURSED OF FACE, ILUSI, DEMON OF AMBROSIA, SYAHID, SPB MST DE, SQUADRON, LAKNAT, ROWO RONTHEK, dll.

Makin datangnya malam suasana musik cadas yang dibawakan mereka semakin menggetarkan hati. E THE REAL band dari Singapura merupakan bintang tamu kehormatan, penonton menssuportnya.

Satu hal lagi tahun 2013 ini merupakan tahun kebangkitan Underground dan akhirnya Bravo untuk Bung Owet dan Selamat Ultah nih Rhyback yang ke 12.

Akhairulqalam atas berkenaannya redaksi harian Waspada menerima dan memuat tulisan saya ini di kolom Surat Pembaca di haturkan terimakasih.

Salam Undergraund Untuk Semua Uli Surya Abdurrahmansyah HTG Binjai Barat

Oleh Prof Dr Muhammad Yamin Lubis, SH, MS, CN “…peralihan atau transaksi tanah, yang akhir-akhir ini sering dilaksankan secara ilegal atau tidak prosedur hukum, akhirnya menciptakan kesemrawutan di tengah masyarakat.

D

alam hukum tanah, beralih dan dialihkan adalah dua perbuatan hukum yang berbeda dilakukan di atas tanah. Namun, dalam PP 24/97 dan PMNA 3/97, lebih banyak ditemukan pekerjaan peralihan hak daripada kata pengalihan, untuk dilakukan pencatatannya oleh Kantor Pertanahan. Maka peralihan tanah ini adalah perbuatan hukum legal yang dilindungi asal memenuhi syarat dan prosedur—harus dilaksanakan pencatatan demi terciptanya perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanah tersebut.

Bahkan, setiap benda yang bernilai ekonomis tinggi, jika dialihkan harus secara hukum dan menurut hukum yang sah sehingga peralihan tersebut benar. Yang mengalihkan maupun yang menerima pengalihan sama-sama dilindungi hukum.

Benda di sini adalah harus merupakan objek hukum. Asal jangan benda tersebut tidak sah diperdagangkan, seperti manusia dan atau barang haram seperti ganja dan atau sejenis Narkoba, maka tidak perlu surat atau persyaratan hukumnya. Artinya, setiap peralihan benda milik (yang menjadi objek hukum) jika dialihkan haruslah sesuai ketentuan hukum yang benar.

Manakala para pihak terjadi wanprestasi atas tindakan ikutannya, maka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atasanya Mereka yang merasa dirugikan juga harus dilindungi hukum dan dapat minta perlindungan hukum pada negara untuk menunaikan haknya yang terkoreksi atas perbuatan seseorang.

Ketentuan inilah yang disebut transaksi dan dapat disebut perbuatan hukum. Maka, transaksi ini tidak boleh cacat atau melawan hukum. Khusus peralihan atau transaksi tanah, yang akhir-akhir ini sering dilaksankan secara ilegal atau tidak prosedur hukum, akhirnya menciptakan kesemrawutan di tengah masyarakat. Oleh karenanya, dalam transaksi tanah, sangat perlu kehatihatian atas perbuatan hukumnya, bahkan orang yang melakukan transaksinya dan bukti-bukti yang mendasasrinya juga harus diperhatikan agar tidak menjadi sengketa di kemudian hari.

Apalagi, di dalamnya masih bisa dibedakan transaksi tanah, yang bersertifikat dan atau transaksi tanah yang

belum bersertifikat. Karena, jika tanah yang ditransaksikan telah bersertifikat, maka perbuatan hukum atasnya harus dilakukan di depan PPAT dengan akta PPAT. Jika tidak, transaksi ini mungkin saja dapat sah bila memenuhi ketentuan dan sarat adanya transaksi seperti disebutkan dalam pasal 1320 BW. Namun, perbuatan untuk melakukan balik namanya tidak bisa dilakukan, jika persyaratan administratif yang ditentukan oleh hukum agraria tidak dipenuhi. Di dalamnya ada dua tindakan hukum, yakni tindakan atas pengalihan dan tindakan untuk melakukan balik nama di Kantor Pertanahan. Sehingga bila tindakan keperdataannya sah dan administrasinya benar, maka dengan demikian baru disebut masuk sesuai dengan kehendak hukum, atau disebut terang (peteng) atau legal.

Jadi ,jika seseorang masih dapat melakukan perbuatan hukum padahal syarat hukum tidak dipenuhi apakah karena kolusi dan pembayaran upeti dan atau sejenisnya, tentulah seseorang tersebut dapat disebut berbuat ilegal dan bila dalam tindakan terhadap tanah, dengan niat mencari uang di dalamnya maka tindakan inilah yang sering disebut jadinya tindakan mafia tanah atau tidakan yang dilakukan oleh bandit-bandit tanah.

Tindakan peralihan hak atas tanah sebagaimana diributkan saat ini atas adanya pengalihan sebagian tanah Kantor Gubernur Jalan Pancing, yang saat ini katanya dikuasai IMI dan diduga telah pula pernah dialihkan pada perusahaan tertentu untuk pembangunan perumahan, tentu sangat menarik untuk diberi komentar hukumnya menurut dimensi hukum agraria agar tidak terjadi kesalahan dan tidak disebut tindakan mafia tanah. Jika memang telah terjadi perbuatan hukum yang bermaksud mengalihkannya di tanah tersebut karena telah sesuai dengan kehendak hukum agraria artinya sah dan legal maka pasti tidak pernah diributkan. Jika tidak benar peralihannya dilakukan menurut hukum agraria, atau telah terjadi pengalihan tanah tersebut yang tidak sah atau di luar ketentuan hukum, tentu ke depan akan menyisakan persoalan baru.

Akibatnya dapat merugikan negara sebab pemiliknya adalah negara.

Dan jika tanah dimaksud telah menja-

di tanah milik privat tentu harus dipertanyakan kenapa juga menajadi milik privat. Sebab, semua orang tahu, di daerah desa lokasi ini tidak ada milik privat, yang ada adalah milik publik dengan HPL no 590 atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Tulisan ini tidak bermaksud untuk mencampuri dan mengeruhkan suasana, namun sebagai seorang yang mengetahui hukum agraria, karena sudah sering diributkan, tentu sebagai anak bangsa terpanggil untuk menjernihkannya dalam koridor hukum agraria sehingga tidak ada yang dirugikan atasnya ke depan.

Agar siapa sajapun yang melakukan peralihan hak atas tanah atau tanah, maka kunci utama yang harus dipedomani ada minimal tiga hal untuk diperhatikan di dalamnya, sehingga peralihannya dapat sejalan dengan kehendak hukum: yakni pertama, setiap yang melakukan peralihan tanah/hak atas tanah harus memperhatikan keberadaan bukti haknya, atau dasar penguasaan hak tersebut. Bukti boleh berupa alas hak saja atau lebih baik bila bukti haknya berupa sertifikat; kedua yang disebut di bukti hak tersebut memang dia orangnya. Jadi orang yanag mengalihkan itu dapat dipastikan adalah benar-benar orang yang punya hak; dan yang ketiga memang berwenang pula dia untuk melakukan peralihan hak atas tanah dimaksud.

Artinya, jika misalnya tanah warisan yang dialihkan tidak hanya cukup seorang saja yang melakukan peralihan jika ahli warisnya memang lebih dari satu, sungguh pun dia sudah punya bukti dan dia adalah salahsatu orang yang dibukti tersebut. Karena yang satu saja melakukan peralihan dalam hal kepemilkan banyak orang, tentulah seseorang ini belum berwenang disebutkan sebab kepemilikannya belum dibagi. Ini yang sering tidak diperhatikan sehingga menjadi persoalan bagi yang akan melakukan transaksi tanah, kewenangannya tidak penuh lalu dialihkannya juga tanah tersebut. Jika terjadi transaksi ini namanya di luar kewenangan dan di luar haknya. Prinsip hukum akan berlaku “orang hanya boleh menyerahkan hak sesuai hak yang ada padanya”.

Jika ketiga hal tersebut tidak dipedomani, maka akan bermasalahlah perbuatan hukum peralihan tanah atau hak atas tanah dimaksud. Artinya, jika dipedomani, maka secara perdata sah dan secara administratif akan dapat dilaksanakan nantinya dalam hal kepentingan pendaftarannya termasuk balik namanya. Maka jika hal ini dilihat dari keadaan peralihan atas tanah Jalan Pancing, maka lihatlah bukti kepemilikannya lebih awal,lalu orang

yang mengalihkan dan kewenangan mengalihkannya, tentu akan dapat dinyatakan benar bahwa jika terjadi peralihan akan tepat dan dalam koridor hukum. Lalu siapa yang mengalihkan, apakah dia punya kewenangan, jika ya, maka sah peralihan, dan jika tidak tentu peralihan adalah ilegal.

Sehingga jika terjadi juga peralihan atasnya padahal ketiga syarat tersebut tidak ada, maka hati-hatilah, itu adalah perbuatan ilegal.

Sepanjang yang menyangkut bukti kepemilikan, bukankah lokasi ini hanya diperuntukkan untuk kepentingan publik, pendidikan dan kepentingan sosial, sejak adanya SK Gubernur No 590/2758/K/89 ditandatangani Raja Inal Siregar (bukan Kaharudin Nasution), pada lokasi ini sudah diberikan peruntukannya dalam kapling yang terdiri dari pendidikan, sosial keagamaan , organisasi politik dan beberapa yayasan dan jika tidak salah yang salah satu persil diperuntukkan bagi HIKMA untuk kepentingan pengembangan kebudayaan pada persil 10.

Tentulah sangat aneh jika persil yang diperuntukkan bagi Gubernur Tingkat I dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakatnya, sesuai dengan SK Gubsu- 590 tersebut menjadi peruntukan bagi pengembangan perumahan, yang notrabenenya milik pemerintah atau bukan swasta (privat) , dan pantas diusut siapa saja yang melakukan peralihan tersebut, untuk melihat apakah dia berwenang sehingga tidak terjadi peralihan aset negara yang tidak legal, seperti yang selama ini disinyalir banyak terjadi atas tanah aset negara di daerah ini beralih ke pihak ketiga bahkan jadi raib dari aset negara.

Tapi anehnya, di negara ini dapat saja terjadi hal yang demikian dan mereka bilang itu biasa saja dan gampang serta mudah diselesaikan. Perkara belakanganlah. Seharusnya orang-orang yang berwenang dan diberi amanah saat ini atas kewenangan mengalihkan tanah aset negara tersebut harus mencermati dengan baik. Karena pasti jika ada yang menyebut peralihan tanah tanpa alas hak, tanpa kewenangan dan tanpa prosedur itu legal, hanyalah mafia-mafia tanah tersebut yang mempermainkan hukum demi memperkaya diri dan ini bisa jadi objek penyelidikan KPK. Dan jika terus terjadi, tunggu saatnya persoalan tanah akan sangat komplek dan terus-terusan di negara ini. Semoga para calon Gubsu dapat memperhatikan atas adanya peralihan tanah yang katanya dapat diurus tapi di luar hukum.

Penulis adalah Guru Besar Hukum Agraria USU, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan USU

Pembelajaran Menyenangkan Dapat Menyesatkan Oleh Abdul Hakim Siregar, MSi “…konsep pembelajaran menyenangkan (learning is fun) dapat menyesatkan, karena bisa mengikis keseriusan dan kesungguhsungguhan yang dibutuhkan dalam pembelajaran atau kerja intelektual tingkat tinggi.

P

ara guru yang pernah mengikuti Diklat semisal Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru pasti lazim mendengar konsep pembelajaran PAKEM atau PAIKEM (Partisipasif, Aktif, Kreatif, Inovatif, Efektif, dan Menyenangkan).

Saya sendiri, setidaknya dua kali berhadapan dengan dosen sekaligus tutor Diklat yang komat-kamit, dari mulutnya, Pakem–Paikem. Katanya, konsep pembelajaran kini menyenangkan (learning is fun). Bahkan, saya sempat ditegur seorang dosen bahasa Inggris, saat mengikuti matrikulasi bahasa Inggris di UIN (Universitas Islam Negeri) Yogyakarta pada 2008.

Mr.Roma, nama dosen bahasa Inggris tersebut, menuding saya terlalu serius mengikuti perkuliahan. Katanya, saya jarang tertawa.

Kali kedua, ketika saya mengikuti Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama di Balai Diklat Keagamaan Medan, 0923 November 2010. Para widyaiswara CPNS itu sering membuat guyonan saat Diklat. Setidaknya, dua tutor, Bu Seriwati Bukit dan Pak Mahmun Syarif Nasution menegur saya karena dianggap terlalu serius. Dugaan saya, bagi mereka, kata “serius” berkonotasi negatif (kaku/stres). Saya sendiri memaknainya positif, yakni kata “serius” sinonim dengan “sungguh-sungguh.” Menyesatkan Tanyalah Instruktur atau tutor Diklat, pecandu konsep pembelajaran Pakem (Partisipasif, Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan)! Apakah konsep Pakem terpadu? Ataukah konsep Pakem terpisah–berdiri sendiri (PA-K-E-M)? Apakah konsep Pakem bersifat umum, meliputi semua matapelajaran atau khusus — hanya mata pelajaran (pokok bahasan) tertentu? Materi apa saja yang sesuai dengan Pakem dan materi mana yang tidak cocok Pakem? Siapakah yang sanggup merancang konsep Pakem dalam satu paket RPP? Bagaimana menerapkan konsep Pakem di ruang kelas? Apakah siswa benar-benar Pakem? Atau malah poken (pasar; dalam istilah bahasa

Batak), gaduh? Bagaimana hasil pembelajarannya? Tuntaskah KD (kompetensi dasar) dalam pembelajaran?

Saya tidak membahas semua konsep Pakem itu. Cuma, satu saja, M-nya, yakni pembelajaran menyenangkan (M). Konsep pembelajaran menyenangkan (learning is fun/joyfull instruction) berinduk semang pada prinsip pembelajaran berpusat pada siswa, student centered learning. Sebagai antitesa pembelajaran sebelumnya yang didominasi guru, teacher center. Pembelajaran menyenangkan (M) menghendaki hubungan baik guru dan siswa, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Guru memosisikan diri sebagai mitra sejawat siswa. Pada akhirnya, terciptalah iklim demokratisasi pembelajaran. Tandingannya, otorisasi guru.

Padahal, pembelajaran tidaklah sesederhana itu. Pembelajaran sangat kompleks. Umpamanya, bagaimana merancang pembelajaran yang menyenangkan seluruh siswa? Mustahil, kan? Setiap pembelajaran, tetap saja ada siswa yang senang, yang kurang senang, bahkan sebagian mungkin benar-benar merasa bosan. Nah, bagaimana ini?

Lagipula, dari mana sebetulnya sumber pembelajaran menyenangkan, individu guru atau siswa atau sekaligus duaduanya? Ataukah termasuk saranaprasarana sekolah dan media pembelajaran yang memadai?

Lalu, bagaimana pula caranya menyingkirkan perasaan tertekan? Pasalnya, tekanan bahkan stres dalam kadar tertentu ada baiknya dalam pembelajaran supaya siswa lebih sungguh-sungguh. Justru karena itu, iklan lowongan kerja kerap membubuhi dan membutuhkan orang yang tahan tekanan (under pressure). Sekarang, bagaimana jadinya kalau sekolah sudah menafikan tekanan, berkilah pada konsep pembelajaran menyenangkan (M)?

Tugas siswa di rumah, PR (pekerjaan rumah) misalnya, bukankah termasuk beban siswa? Secara umum, para siswa merasa terbebani gara-gara PR. Bahkan sampai kita mahasiswa

tugas kuliah, seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi menjadi ganjalan di pikiran sebelum disiapkan. Lantaran itulah, kita mengerjakannya biar plong. Kalau tidak ada perasaan tertekan seperti itu, mungkin PR atau tugas kuliah itu tak akan kunjung selesai.

Ini tentunya, tidak menampik niat tulus, motivasi lain di luar kata, tertekan.Termasuk ujian, sedikit banyaknya akan terasa menekan (khawatir tidak lulus) bagi siswa, sehingga mereka menghapal sebelum ujian. Jika tidak ada rasa tertekan, jangan-jangan menunjukkan ketidakpedulian, acuh tak acuh terhadap pembelajaran. Sekali lagi, bukan menampik niat ikhlas dan panggilan jiwa (greatness) dalam belajar, cinta ilmu.

Dengan demikian, konsep pembelajaran menyenangkan (learning is fun) dapat menyesatkan, karena bisa mengikis keseriusan dan kesungguhsungguhan yang dibutuhkan dalam pembelajaran atau kerja intelektual tingkat tinggi. Pembelajaran menyenangkan (fun) menjungkirbalikkan kerja keras pada kelakar, tidak menyelesaikan masalah. Secara terbalik, membuat kita menghindari tekanan dan tantangan. Padahal, humor yang paling baik ialah yang paling benar– apa adanya, tidak mengandung unsur dusta–apalagi bualan yang sengaja dibuat-buat guna hiburan sesaat.

Penulis adalah Guru MSN2 & SMASNI Padangsidimpuan