Nusantara
WASPADA Rabu 19 Mei 2010
A3
Penyerobotan Hutan Paling Banyak Di Sumatera Mursal AI
DARI KIRI KE KANAN: Coorporate Affair Direktur Asian Agri Grup Haposan Panjaitan, Dirut PTPN V Fauzi Yusuf, moderator, perwakilan Dirjen Perkebunan Mukti dan anggota komisi IV DPR RI Siswono Yudo Husodo hadir sebagai narasumber pada Seminar Nasional II Kelapa Sawit di Pekanbaru, Senin (17/5) sampai Selasa (18/5).
Disaat Usia Kelapa Sawit Sudah Renta USIA kelapa sawit rakyat atau plasma swasta serta BUMN pada umumnya sudah memasuki usia renta, rata-rata sudah berumur 25 tahun. Pada usia itu tentu saja produktifitas tanaman kelapa sawit menurun. Ini juga akan berdampak pada Indonesia yang telah mengambil alih peran Malaysia sebagai negara produsen sejak 2006. Bisa-bisa, produksi minyak sawit Indonesia yang saat ini terbesar di dunia hingga mencapai pangsa 44,7 persen akan menurun dengan sendirinya. Begitu juga dengan pendapatan petani. Mengatasinya perlu dilakukan peremajaan kelapa sawit. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya petani kelapa sawit. Sebab sekitar 7,5 juta hektar luas areal perkebunan kelapa sawit (data 2009) di Indonesia, 3 juta hektarnya atau 40 persen merupakan areal perkebunan rakyat. Namun, saat melakukan program peremajaan kelapa sawit milik rakyat terdapat kendala, terutama biaya hidup petani dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena pada saat dilakukan peremajaan untuk replanting (penanaman kembali), petani akan kehilangan pendapatan dalam jangka waktu panjang. Hal inilah yang terungkap pada Seminar Nasional II Kelapa Sawit dengan tema “Membangun KemitraanYang Harmonis Dalam Upaya Peremajaan Kelapa Sawit Plasma PIR Dan Rakyat Di Indonesia” Senin (17/5) hingga Selasa (18/ 5) di Hotel Ratu Mayang Pekanbaru, Riau. “Sesuai dengan daur ulang ekonomi perkebunan kelapa sawit sekitar 25 tahun, memang dewasa ini sudah mulai terdapat kebun-kebun kelapa sawit yang perlu segera diremajakan, baik kebun inti atau perkebunan besar maupun perkebunan rakyat atau kebun plasma. “Namun berbagai permasalahan terjadi jika peremajaan dilakukan pada perkebunan rakyat yang terdiri dari teknis peremajaan, pembiayaan, kemitraan dan hal-hal terkait lainnya,” kata Menteri Pertanian Suswono, melalui Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Achmad Mangga Barani, saat membuka seminar. Dijelaskannya, peremajaan perkebunan rakyat kelapa sawit tentunya dilakukan dengan metode tebang total. Meski metode itu pilihan terbaik, namun biayanya lebih tinggi, dan petani akan kehilangan pendapatan dalam jangka waktu sekitar 4 tahun. “Kelapa sawit bukan saja sebagai salah satu pilar penyangga devisa negara dan kekuatan ekonomi nasional, namun juga berperan
langsung mengurangi jumlah penduduk miskin, pengangguran dan pembangunan daerah. Untuk itu kita harus mencari solusi tepat dalam meremajakan perkebunan rakyat,” jelasnya. Anggota Komisi IV DPR RI, Siswono Yudo Husodo menegaskan kembali tentang peremajaan kelapa sawit harus segera dilakukan. “Indonesia harus menjadi produsen terbaik di dunia. Dengan itu petani harus memiliki manajemen by olimpic spirit. Caranya meniru petani dan perusahaan yang baik, lalu dipelajari, ditambah dengan semangat meniru petani dan perusahaan yang baik tersebut. Mudah-mudahan akan menjadi bench marking selanjutnya,” jelasnya. Sedangkan Mukti, mewakili Dirjen Perkebunan menyatakan, untuk peremajaan tanaman kelapa sawit disediakan kredit dengan bunga 7 persen, sedangkan karet bunga yang diberikan 6 persen. “Dengan tersedianya dana yang cukup, maka sudah saatnya peremajaan kelapa sawit milik rakyat dilakukan.” Sementara, Coorporate Affair Direktur Asian Agri Grup Haposan Panjaitan mengharapkan semua stakeholder perlu duduk bersama membahas replanting. Asian Agri, kata dia, sudah melakukan persiapan dengan melakukan kajian, dan siap kebun Asian Agri direplanting sebagai demo untuk sosialisasi. Sedangkan upaya dilakukan mengantisipasi kendala menghadapi replanting, dengan mengarahkan tim pembina plasma untuk fokus menghadapi replanting, inventarisir dana peremajaan. “Mengajak perwakilan petani melihat langsung proses pembuatan kecambah bibit Topaz milik AA di Oil Palm Seed Garden. Ini menunjukan kesiapan kita dalam pengadaan bibit unggul,” terangnya. Asian Agri juga membuat pola kemitraan, inventarisasi kelengkapan dokumen jual beli untuk kapling yang sudah berpindahtangan, mendaftarkan kebun plasma dalam program revitalisasi perkebunan periode 2011-2014 untuk tahun tanam 1987-1988 seluas 4.990 hektar di kebun plasma Ukui dan Buatan. Guna mengantisipasi biaya hidup pada saat tanaman belum menghasilkan, dengan menggalakkan program pemanfaatan lahan, terutama Integrated Farming System sapi dengan kelapa sawit. Program ini dikenal dengan program “SISKA” atau Sistem Integrasi Sapi dengan Kelapa Sawit. Mursal AI
Pemerintah Harus Tegas Soal PLTN JAKARTA (Waspada): Anggota Komisi VI DPR RI daerah pemilihan Sumut 1, Sutan Bhatoegana meminta pemerintah mengambil sikap tegas dalam upaya mewujudkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). “Setiap kebijakan pasti ada yang pro dan kontra. Tapi pemerintah harus tegas, terlebih jika kebijakan itu menyangkut kemaslahatan hajat hidup orang banyak,” ujar politisi dari Partai Demokrat itu pada rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Negara Riset dan Teknologi, (Menristek) Suharna Surapranata di DPR Jakarta, Senin (17/5). Sutan meminta agar pemerintah dan seluruh komponen bangsa serius, dan jangan mau ditakut-takuti negara maju agar negara kita tetap terpuruk dan
membeli produk mereka. “Korea saja belajar dari kita. Jadi, it’s now or never. Korea Selatan yang belajar dari kita saat ini sudah menjadi macan Asia. Jadi sudah saatnya anggaran segera dibahas, sehingga beberapa tahun ke depan Indonesia sudah mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir. Jangan mudah ditakut-takuti negara maju,” tegas Sutan. Untuk itu, dia meminta Menristek dapat berperan aktif melakukan sosialisasi dengan melibatkan LSM yang pro terhadap nuklir Sutan menegaskan, opini berkembang di kalangan masyarakat harus diluruskan, terlebih Indonesia sudah mendapat pengakuan dunia soal nuklir. Karenanya dia berharap Menristek lebih
proaktif supaya PLTN segera diwujudkan sesuai UU yang ada. “Menristek harus jemput bola,” tukasnya Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Bobby Adithyo Rizaldi menilai belum ada keseriusan pemerintah menangani masalah nuklir. Pasalnya, hingga kini pemerintah belum membentuk institusi pelaksana pembangunan PLTN, padahal amanat UU No. 10/ 1997, BATAN hanya dibatasi untuk mengelola nuklir non komersial. “Meski pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 1 tahun 2010 mengenai sosialisasi PLTN, namun masih belum jelas, karena tidak dibarengi alokasi anggaran. Sampai saat ini belum ada penentuan tapak PLTN,” kata dia.(aya)
Partai Tengah Itu Konsep Ryas Rasyid JAKARTA (Waspada): Ketua DPP Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Joseph Renyut mengatakan, konsep tentang partai tengah yang kini dipakai salah seorang calon ketua umum Partai Demokrat (PD), bukan karya yang lahir dari pemikirannya, tetapi otaknya adalah Ryas Rasyid. “Blue print sebagai partai tengah yang disampaikan salah satu calon ketua umum PD hanya menciplak konsep tersebut dari Ryas Rasyid, lalu dibawa ke PD,” kata Joseph di Jakarta, Jumat (13/5). Diakuinya, selama menjadi pengurus di PDK, salah satu calon ketua umum PD yang dulunya di PDK diberi kewenangan luas oleh Ryas Rasyid melaksanakan kegiatan partai. Namun tidak satupun kegiatannya bermakna bagi PDK, sebaliknya membuat PDK mengalami penurunan pada Pemilu 2004. Sebelumnya, Ketua Tim Sukses Calon Ketua Umum Demokrat Marzuki Alie, Max Sopacua menyatakan tidak terima dengan langkah dilakukan Sahabat Anas Urabingrum atas surat terbukanya ke Presiden SBY yang disebarluaskan.
“Pihak luar tidak seharusnya ikut campur urusan internal partai. Saya pikir sebagai pendukung boleh saja menyampaikan aspirasinya, namun jangan sampai on publish begini. Saya juga anggota tim sukses tapi tidak harus begitu,” kata Max. Dia mengungkapkan, pelak-
sanaan kongres II yang hanya tinggal hitungan hari merupakan wadah mengakomodir semua aspirasi kader Demokrat untuk kepentingan partai di masa datang, bukan merupakan persaingan yang akhirnya harus saling mengorbankan, seperti saat pemilu untuk memperebutkan kursi presiden.(aya)
JAK ARTA ( Waspada): Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan, Darori mengukapkan, luas hutan yang disalahgunakan mencapai 2 juta hektare, dan yang terbanyak di Sumatera, Kalimantan dan Papua. “Ada 2 juta hektare kebun sawit tanpa prosedur. Tapi mereka ada izin bupati, sertifikat dan HGU,” ujara Darori dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR Jakarta, Selasa (18/5).Walaupun demikian, kata Darori, hingga
kini belum ada kesepakatan antara pusat dan daerah menyikapi pelanggaran kehutanan itu. Darori juga menjelaskan soal kasus perusakan hutan di Register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara, dimana perusak hutan telah ditindak dan arealnya disikapi pemerintah dengan menyita lahan itu. “Kebun akan dikelola bersama Inhutani IV dan PTPN III,” ujarnya. Kondisi hutan lindung Register 40 di Padang Lawas sudah dalam tahap mengkhawatirkan. “Citra satelit menunjukkan sebagian kawasan itu sudah
berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.” Kerusakan hutan yang cukup parah di Sumut juga diungkapkan aktivis kehutanan Zainal Pangaribuan, didampingi anggota Direktur Green Ecosystem Organitation For Clean and Enviropment (Geaforce), Lidya AG Sangkay. Menurutnya, penebangan hutan yang dilakukan besarbesaran tanpa adanya upaya menanam pohon kembali menjadi salah satu faktor kerusakan hutan yang cukup parah. Sistem reboisasi kehutanan yang selama ini diterapkan pihak
kehutanan sama sekali tidak berjalan, dan untuk itu perlu diubah sistrm penghijauan. Menurut Zainal, kawasan hutan di Tapanuli memang merupakan kawasan hutan terparah. Penebangan hutan yang dilakukan telah menjadikan beberapa di daerah Tapanuli mengalami kebanjiran. Belum lama ini, Samosir mengalami kebanjiran, hingga mengambil korban jiwa. Kejadian ini tidak dapat dipungkiri akibat gundulnya hutan di Samosir. “Saya mengharapkan agar penebangan pohon
dilakukan PT Toba Pulp Lestari perlu dikaji kembali,” tegasnya. Zainal juga memuji ketegasan Kapoldasu yang memberikan perhatian serius terhadap penebangan pohon di hutan. “ Saya dengar, Kapoldasu secara khusus telah meminta satu unit helikopter untuk melakukan pengawasan hutan. Ini harus kita dukung, sebab tak ada jalan lain untuk tetap memelihara hutan dan menanam pohon guna mengatasi terjadinya pemanasan global,” katanya bersedia memberikan data jika dibutuhkan.(aya)
Terkait Iming-iming Uang
Marzuki Minta Tim Sukses AM Cabut Pernyataan JAKARTA (Waspada): Bakal calon ketua umum Partai Demokrat Marzuki Alie mengaku telah mendengar pernyataan Radityo soal adanya imingiming uang dari calon lain kepada ketua-ketua DPC. Untuk itu Marzuki telah meminta anggota tim sukses Andi Mallarangeng (AM) itu untuk mencabut ucapannya. “Saya sudah telefon Radityo, saya minta ucapannya dicabut, dan Radityo janji akan menca-
but ucapannya,” kata Marzuki saat syukuran meraih gelar Doktor Bidang Political Marketing di Hotel Atlet Century, Jakarta, kemarin. Dia menegaskan, bila Radityo tidak segera mencabut pernyataanya, maka tidak tertutup masalah itu akan dibawa ke jalur hukum. “Kalau tak ditarik akan saya persoalkan. Ini fitnah luar biasa besar, harus hati-hati. Harus minta maaf. Ini cederai citra Partai Demokrat,” katanya.
Apa yang disampaikan Radityo telah menyangkut harga diri dan Partai Demokrat. “Saya masuk partai dengan niat baik dan melakukan segala sesuatunya dengan baik. Lebih baik saya tidak jadi apa-apa daripada saya mengotori,” kata Ketua DPR itu. Ketua Tim Sukses Anas Urbaningrum, Ahmad Mubarok juga menyesalkan tudingan itu. “Biasanya yang teriak itu yang melakukan. Silahkan saja bicara.
Kita (Tim Anas) tidak melakukan,” kata Mubarok. Pengamat politik dari UI Ibramsyah mengatakan, tudingan Radityo bahwa kandidat lain seperti Marzuki Alie dan Anas Urbaningrum melakukan politik uang sungguh satu hal yang ironis. Sementara, Direktur Eksekutif Charta PolitikaYunarto Wijaya mengatakan, langkah tim sukses Andi itu menyiratkan bahwa semakin mendekati harinya, konstelasi perebutan ketua
Tokoh Masyarakat Nias Barat Minta Mendagri Perpanjang Jabatan Bupati MEDAN (Waspada): Para tokoh masyarakat dari 8 kecamatan Nias Barat, yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Nias Barat, meminta Gubsu dan Mendagri memperpanjang jabatan Pj Bupati Nias Barat, Faduhusi Daeli sampai digelar pemilihan dan ditetapkan bupati difinitif. Mereka menyampaikan pernyataan sikap tertulis, yang diterima Waspada, Selasa (18/5) di Medan melalui Koordinator Ebenezer Hia, didampingi Sekretaris Ones Daeli, serta Amirudin Halawa, tokoh pendidikan Sumut. Alasan mereka, Pj Bupati Nias Barat Faduhusi Daeli yang akan berakhir jabatannya 26 Mei telah berhasil menjalankan roda pemerintahan dengan baik serta mampu menciptakan dan menjaga suasana kondusif di kalangan masyarakat. “Kita telah menyampaikan
aspirasi itu kepada DPRD Nias Barat agar Pj Bupati Faduhusi Daeli diperpanjang masa jabatannya sampai selesai digelar pemilihan bupati Nias Barat Desember mendatang,” kata Hia, mengaku telah diterima oleh 15 dari 20 anggota DPRD Nias Barat saat melakukan audiensi minggu lalu. Permohonan itu kata Hia, juga sebagai menjaga dan mengantisipasi terjadinya kekosongan jabatan, termasuk beberapa daerah otonomi hasil pemekaran yang meliputi Nias Utara dan Kota Gunungsitoli dan Nias Barat. Mengenai kritikan disampaikan sebagian kecil masyarakat Nias Barat, mereka menanggapi sebagai dinamika perkembangan demokrasi. “Malah untuk kepentingan demokrasi dan politik sangat diperlukan keseimbangan, sehingga pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan bisa
berjalan lebih baik lagi.” Terkait dengan Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) di Nias Barat, mereka berharap Badan Kepegawaian Nasional segera memproses sedikitnya 450 orang yang telah lulus, karena tenaga-tenaga profesional sangat dibutuhkan, sekaligus memberi jaminan dan kepastian kepada masyarakat. Mengenai kekisruan pengelolaan CPNS sesungguhnya bukan kesalahan Faduhusi Daeli, tetapi kurangnya ketelitian panitia penyelenggara dan lembaga penyelenggara sebagai tim penguji. “Bupati hanya membuat kebijakan pengumuman setelah terlebih dahulu diteliti dan dikoreksi pantia,” kata Hia Menurutnya, karena masalah sudah masuk ranah hukum, atas nama tokoh masyarakat mengimbau semua elemen masyarakat menghargai proses hukum yang sedang berjalan
tanpa melakukan aksi-aksi yang dapat merugikan masyarakat sendiri. Secara terpisah, Ferdinand Ndaha Ketua LSM Perlahan Kepulauan Nias, menanggapi pernyataan sikap tokoh masyarakat itu, mengatakan, sebagai aspirasi positif dalam tahapan pembenahan dan pembangunan di Nias Barat. Sedangkan polemik penjaringan CPNS 2009, Ferinand mengajak masyarakat mengedepankan dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Ketua DPRD Nias Barat Fadaosi Waruwu dihubungi melalui telefon seluler, mengatakan, pihaknya tidak boleh melakukan intervensi, tetapi audiensi dilakukan para tokoh masyarakat 14 Mei lalu harus dihargai. “Kita akan tindaklanjuti dengan menyurati Gubsu dan Mendagri, dan besok atau lusa sudah sampai,” kata dia.(m23)
umum semakin memanas. Tak Perlu “Kebakaran Jenggot” Sementara Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Radityo Gambiro mengatakan, Marzuki Alie tidak perlu merasa “kebakaran jenggot” jika memang tidak melakukan politik uang dalam proses pemilihan ketua umum menjelang kongres partai tersebut. “Saya minta maaf kalau ada yang tersinggung dengan pernyataan saya. Tetapi saya jadi bingung kenapa tiba-tiba Marzuki Alie `kebakaran jenggot`. Kalau memang tidak melakukan politik uang tak perlu begitu,” kata dia, pada diskusi terbatas Menuju Kongres Partai DemokratYang Demokratis: Demokrat Buat Semua, Semua Buat Demokrat di Jakarta, Selasa (18/5). Sebelumnya Radityo menyatakan, mendengar adanya dugaan politik uang dalam proses pemilihan ketua umum PD akan diselenggarakan pada kongres II di Bandung. Atas pernyataannya, Marzuki lang-sung bereaksi keras karena merasa difitnah, dan meminta agar pernyataan itu ditarik kembali. Radityo menjelaskan bahwa dia tidak pernah menuduh maupun menyebutkan nama siapa pelaku politik uang. “Saya tak pernah sebutkan nama. Saya hanya menjawab pertanyaan wartawan. Jadi saya justru heran ada reaksi keras itu,” ujar salah satu ketua DPP Partai Demokrat itu. Menurut dia, dalam jawabannya ia hanya menyatakan memang mendengar dari DPC soal dugaan politik uang. Namun hal itu belum bisa dibuktikan. (aya/ant)