Aceh
WASPADA Rabu 17 Maret 2010
C3 Retribusi Walet Miliaran Rupiah
Tata Kelola Dana Otsus Perlu Diubah ALUE IE PUTEH, Aceh Utara (Waspada): Muslim Saleh SH, Sekjen Forum Bersama (Forbes) DPR RI asal Aceh, menilai, sistem pengelolaan dana otonomi khusus di provinsi Aceh perlu segera diubah agar penggunaan anggaran lebih efesien dan realisasi pembangunan berjalan sesuai rencana. “Selama ini, dana otsus dikelola sepenuhnya di tingkat provinsi, sehingga serapan anggaran sangat minim akibat faktor administratif dan jarak pengawasan yang jauh. Kedepan, kita menyarankan 40 persen dana otsus bisa dikelola di kabupaten/kota dan 60 persen dikelola provinsi,” cetus Muslim di sela berkunjung ke Masjid Baitul Magfirah, Desa Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara,
baru-baru ini. Menurut Muslim, secara khusus permasalahan ini sudah pernah dibahas dengan Pemerintah Aceh dan pada prinsipnya Gubernur IrwandiYusuf sepakat dengan wacana tersebut. Bahkan, hampir dapat dipastikan, dalam waktu dekat ini aturan terkait pengelolaan dana Otsus akan diubah. Masih dalam kesempatan sama, Muslim juga menyarankan dana Otsus yang selama ini hanya bisa dipergunakan untuk proyek pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, supaya bisa pula digunakan untuk bantuan ekonomi masyarakat. Ini dianggap penting demi meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh secara perlahan dan terkontrol.(cmus)
Isu Miring Terpa Pansus DPRK Bireuen BIREUEN (Waspada): Panitia Khusus (Pansus) Angket DPRK Bireuen terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Provinsi Aceh atas laporan keuangan pemerintah setempat tahun 2008 kini diterpa isu ‘miring’. Pasalnya, dalam laporan Pansus ini tidak disebutkan tentang jasa konsultan pajak senilai Rp800 juta lebih dengan penyedia jasa terkait penunjukan langsung (PL) dinilai sebagai tindakan pemborosan keuangan daerah. “Mengapa Pansus DPRK Bireuen tidak menyebutkan soal jasa konsultan pajak yang dilakukan oleh Bupati Bireuen itu dan tidak dimasukkan dalam laporan hasil kerja pansus, hal itu membuat sejumlah kalangan menduga ada deal-deal tertentu antara eksekutif dan legislatif,” ucap sejumlah warga di Kecamatan Peusangan baru-baru ini kepada Waspada. Terendus kabar, dalam sidang pansus itu, hal tersebut pernah dipertanyakan Murdani, SE, anggota Pansus DPRK Bireuen kepada bupati, saat itu Nurdin Abdul Rahman mengaku telah melakukan kesepakatan dengan perusahaan jasa konsultan tersebut. Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad, SE yang juga koordinator Tim Pansus Senin (15/3) mengatakan, persoalan jasa konsultan pajak sebesar Rp.861 juta itu bukan sebagai sebuah persoalan yang besar, sehingga tidak dimasukkan dalam laporan hasil kerja pansus. “Bukan berarti hal itu akan terbiarkan begitu saja, rekomendasi Pansus DPRK Bireuen sudah jelas salah satunya meminta kepada BPK-RI Perwakilan Aceh untuk melakukan audit investigasi terhadap angaran Pemkab Bireuen tahun
2008 secara keseluruhan,” jelas Ridwan Muhammad didampingi Wakil Ketua Pansus, Syafruddin. Dengan demikian, katanya, dengan audit investigasi nantinya akan terungkap semua bila ada kesalahan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam hal pengelolaan keuangannya, termasuk dana konsultan pajak dimaksud. “Jasa konsultan pajak Rp 861 juta menjadi hak konsultan dari Rp 5 miliar lebih kelebihan pembayaran pajak yang berhasil dikembalikan ke Pemkab Bireuen. Menurut pendapat BPKRI bukan pelanggaran aturan, tetapi sebuah pemborosan yang seyogianya tidak perlu dilakukan oleh Bupati Bireuen,” jelas Ridwan. Lebih lanjut, Ridwan Muhammad mengakui belakangan beredar SMS bahkan ke HPnya terkait tidak dimasukkannya masalah jasa konsultan pajak itu dalam laporan hasil kerja pansus, sehingga terkesan adanya deal tertentu antara legislatif dengan eksekutif. “Kalau memang ada deal-deal tertentu antara kami, kenapa pula rekomendasi pansus kami serahkan kepada KPK, Jaksa Agung, dan Mabes Polri, kalau kami ada “bermain” dalam kerja Pansus. Logikanya sama saja mencekik leher sendiri, jadi tidak ada permainan di Pansus DPRK Bireuen, apalagi suap menyuap,” katanya. Karenanya, lanjut dia, dia bersama beberapa anggota Pansus telah menemui Kepala BPK-RI Perwakilan Aceh beberapa waktu lalu guna meminta dilakukan audit investigasi terhadap pengelolaan anggaran Pemkab Bireuen tahun 2008. (cb03)
Waspada/Ali Amran
JALAN RUSAK: Dua pengendara sepeda motor terpaksa menghindar ketika berpapasan dengan truk di jalan Lawe Bekung-Kantor Perikanan menuju Kecamatan Deleng Pokisen.Kerusakan jalan itu telah berlangsung lama, namun belum juga diperbaiki Dinas Bina Marga Agara.
Dinas Bina Marga Didesak Segera Perbaiki Jalan Rusak KUTACANE (Waspada): Wakil Ketua DPRK Nazaruddin Selian, mendesak dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Tenggara (Agara) agar segera memperbaiki beberapa ruas jalan di kabupaten setempat yang kondisinya mulai memprihatinkan. Desakan itu disampikan Nazaruddin, Selasa (16/3) menyikapi laporan beberapa warga yang datang dan menemui wakil Ketua DPRK terkait kerusakan jalan Lawe Rutung menuju pasar terpadu Kutacane yang semakin parah dan beberapa ruas jalan kabupaten lainnya. “Kita berharap Dinas Bina Marga dan Cipta Karya jangan hanya menunggu, namun segera mengambil langkah yang diperlukan agar pengguna jalan merasa nyaman ketika melintasi
Waspada/M Jakfar Achmad
TAK LAYAK HUNI: Kades Samakurok, T Hamdan Cek (kanan), bersama nek Hindun Salamah, di rumah M Amin Ubat alias Ayah Leb yang layak huni
Samakurok Mohon 49 Unit Rumah Duafa PANTONLABU, Aceh Utara (Waspada): Untuk menghilangkan potret kemiskinan, Gampong (Desa) Samakurok Pantonlabu, Kec Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, memohon bantuan sejumlah 49 unit rumah kaum duafa. Permohonan diminta sekaligus oleh masing-masing kaum duafa kepada Gubernur Aceh, yang direkap dalam satu paket oleh Keuchik Samakurok, T Hamdan Cek yang dikuatkan rekomendasi Bupati Aceh Utara, Senin (15/3). Desa Samakurok, dihuni oleh 467 kepala keluarga (KK) atau 1.400 jiwa penduduk, sebagian wilayahnya merupakan kota pisang sale Pantonlabu, sekiligus ibukota Kec Tanah Jambo Aye. Kendati, desa ini masih kental dengan potret kemiskinan, karena sebagian rumah kaum duafa masih berlokasi di pinggir-pinggir jalan strategis. “Sehubungan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, akan memrioritaskan bantuan rumah bagi kaum duafa, masyarakat saya membuat proposal sendiri-sendiri dan minta bantaun rumah duafa ke Pemprov Aceh. Melihat animo masyarakat yang begitu besar, saya terpanggil untuk mengarahkan mereka, dengan
cara memformat dalam satu paket permohonan yang kuatkan rekomendasi camat setempat dan Bupati Aceh Utara,” jelas Kades kepada Waspada, Senin lalu. Antara 49 KK kaum duafa di Gampong Samakurok, M Amin Ubat alias Ayah Leb, 75, menurut Kades (T Hamdan Cek) salah satu KK yang menjadi sample warga kaum duafa. Betapa tidak, Ayah Leb hidup berdua sama istrinya nenek Hindun Salamah, 70, dalam kondisi miskin tanpa penghasilan tetap. “Di samping kondisi rumahnya tak layak huni, mantan penjual sirih di kaki lima (K-5) ini, juga tanpa penghasilan. Sekarang pasangan usia renta ini memelihara 10 ekor kambing milik orang lain, dengan cara bagi hasil dengan pendapatannya yang sangat jauh dari kecukupan,” ujar T Hamdan Cek seraya menambahkan. “Nek Hindun tidak punya modal untuk membuat usaha home industri, membuat kuekue dan menitip di warung-warung kopi. Harihari usahanya satu-satu hanya mengumpul kulit pisang di kota Pantonlabu untuk pakan kambing, setelah hari ia berjalan terseok-seok mengumpul kulit pisang dan sore harinya merawat kambing,” ungkap Kades Samakurok.(b10)
ruas jalan yang jadi tanggung jawab dinas berkompeten,” ujar Nazar yang juga Ketua PNI Marhaenisme tersebut. Sebab, jalan Lawe RutungPasar Terpadu Kutacane merupakan lintasan yang ramai dan dalam satu hari bisa seratus sampai dua ratusan mopen, mobar dan mobil pribadi yang melintas. “Namun karena kerusakan jalan yang telah menimbulkan genangan air terutama ketika musim penghujan, membuat pengemudi dan pengguna manfaat harus hati-hati ketika melintas,” jelasnya. Apalagi, lubang yang menganga pada badan jalan itu terbilang dalam, bahkan kerusakan jalan di jalur ramai dan padat itu, sudah berlangsung lama dan hampir satu tahun lamanya. Tapi sayangnya, belum juga ada tanda-tanda bila jalan itu akan diperbaiki. Selain jalan menuju pasar Terpadu Kutacane, urai Nazar, masih ada beberapa ruas jalan
penting yang mulai berlubang dan menyulitkan pengguna manfaat melintas, jalan tersebut diantaranya Lawe Bekungmenuju Kantor Dinas Perikanan-kecamatan Deleng Pokisen, jalan Pasar Terpadu Kutacane dan beberapa ruas jalan lainnya yang belum diperbaiki dinas Bina Marga dan Cipta Karya Agara. Derasnya desakan masyarakat yang disampaikan kepada dewan agar Dinas Bina Marga dan Cipta Karya segera memperbaiki ruas jalan yang rusak maupun jembatan Pante Dona di Kecamatan Semadam yang sudah ambruk dan hanya bisa dilewati kendaraan roda dua, sangat masuk akal dan merupakan hal yang wajar. Pasalnya, setiap tahunnya alokasi dana bagi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya terbilang besar, mulai dari dan Otsus Kabupaten, APBA, dana Bagi Hasil Migas maupun dari DAK yang dimasukkan untuk rutin
pemeliharaan jalan dan jembatan, sebab itu sudah sewajarnya dinas berkompeten secara bertahap memperbaiki ruas jalan yang rusak seraya melakukan pengawasan yang ketat terhadap mutu dan kualitas pekerjaan yang ditenderkan maupun yang diswakelolakan. Kadis Bina Marga dan Cipta Karya, Ir.Khairul Anwar ketika dikonfirmasi Waspada via telepon selular, Senin (15/3) membenarkan kerusakan jalan Lawe Rutung- Pasar Terpadu dan beberapa ruas jalan kabupaten lainnya. Pun demikian, Anwar yang juga Ketua Persatuan Sepak Bola Aceh Tenggara (Pesat) itu berjanji untuk tahun anggaran 2010 ini, jalan yang rusak itu akan diperbaiki secara bertahap sesuai dana yang tersedia. “Prioritas kita memang perbaikan jalan menuju pasar terpadu kutacane, karena itu lintasan ramai dan jalur vital,” ujar Anwar mengakhiri keterangannya.(b27)
AU Dan DAK Aceh Utara 2010 Naik ACEH UTARA (Waspada): Ir. Syahbuddin Usman, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, kepada Waspada Selasa (16/3) pagi mengatakan, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) untuk Aceh Utara tahun 2010 naik. Pada tahun 2009, DAU Aceh Utara senilai Rp226 miliar. Tahun 2010 meningkat hingga Rp245.998 miliar atau terjadi peningkatan dari tahun lalu senilai Rp20 miliar. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 senilai Rp50.372 miliar. Sedangkan pada tahun 2010 senilai Rp66.590 miliar atau terjadi peningkatan lebih kurang senilai Rp16 miliar. “Ini hasil perjuangan kita selama ini. Ditingkatkannya dana DAU dan DAK untuk Aceh Utara karena kita rajin mengirim laporan setiap bulan ke Jakarta. Kita juga telah mengusulkan biaya sesuai kebutuhan kita di Aceh Utara. Sementara untuk kabupaten/kota lainnya di Aceh malah terjadi penurunan. Hanya Aceh Utara yang ditingkatkan ploting anggarannya,” jelas Ir. Syahbuddin Usman.
Kebutuhan dana untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Aceh Ut ara setiap tahun senilai Rp480.6 miliar, dengan jumlah PNS hampir 13 ribu jiwa. Artinya, setiap bulan, Aceh Utara harus menambahkan dana senilai lebih kurang Rp10 miliar untuk bayar gaji pegawai negeri sipil. Dana Rp10 miliar itu diambil dari Pendapatan Asli Daerah dan sumber lain-lain. Selain itu, pada tahun 2010, Pemkab Aceh Utara harus mengeluarkan dana operasional kan tor mencapai Rp676 miliar. Belum lagi biaya jerih perangkat gampong seperti geusyik, tuha 4, imum mukim, dusun, tuha 8 di 852 gampong, mencapai Rp42 miliar. “Begitu pun, Pemkab Aceh Utara terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anggaran itu agar semuanya berjalan lancer. Kita patut berbangga DAU dan DAK Aceh Utara 2010 ditingkatkan,” katanya. Rp202 M Sementara Ir. Zulkifli Yusuf, Kepala Badan Perencanaan Pendapatan Daerah (Bappeda)
ditemani Ir. Syahbuddin Usman, Sekretaris Daerah Aceh Utara, Selasa (16/3) mengatakan, untuk tahun 2010, sesuai rekapitulasi hasil pembahasan program kegiatan kabupaten yang bersumber dari tambahan hasil Migas dan otonomi khusus, Aceh Utara mendapatkan dana senilai Rp202 miliar lebih. Dana sebanyak itu diserahkan langsung ke dinas masingmasing. Untuk bidang pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, disalurkan langsung ke dinas peternakan dan kesehatan hewan, dinas perikanan dan kelautan, dinas pertanian dan tanaman pangan, badan ketahan pangan, perkebunan dan kehutanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi. Selanjutnya, bidang pembangunan saranan dan prasarana yaitu Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Pengairan, perhubungan, komunikasi, informasi, dan telematika. Berikutnya, bidang pembangunan keistimewaan aceh dan SDM meliputi dinas kesehatan, badan rumah sakit umum, pendidikan, dan dinas syari’at islam.
“Ke Rp202 miliar lebih tersebut dibagikan ke beberapa dinas tersebut di atas. Itu merupakan dana dari tambahan hasil Migas dan Otsu s 2010. Begitu pun, hingga kini kita belum tahu, apakan ke semua program tersebut disetujui oleh pihak dewan di DPRA atau tidak. Karena belum ada informasi. Jelasnya, informasi akan kita ketahui setelah pengesahan APBA,” kata Zulkifli. Menjawab Waspada, dana tersebut dikelola langsung oleh pihak provinsi, tender proyek dilakukan di tingkat dua, sementara pengumuman langsung ditangani provinsi. Jelasnya Kuasa penggunaan Anggaran di Aceh Utara dan SKPA di Banda Aceh. Sementara waktu ada beberapa paket proyek tersebut yang telah dilakukan tender. Kata dia, untuk dana Migas tahun 2010 jumlahnya mencapai Rp75.188. 354.246. Sedangkan Dana Otsus senilai Rp127.648.390.364. Sementara pada tahun 2009, dana bagi hasil Migas dan Otsus hanya senilai Rp50 miliar.(cmun)
LHOKSUKON, Aceh Utara (Waspada): Retribusi dari seluruh penangkaran burung walet di Aceh Utara ditargetkan mencapai Rp1,9 miliar. Sayangnya, nilai pendapatan asli daerah (PAD) ini masih sebatas angka karena kesadaran pemilik penangkaran dalam membayar kewajibannya masih sangat rendah. “Itu sebabnya, mulai Maret 2010 kita menertibkan penangkaran burung walet di Aceh Utara secara bertahap, terutama di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Lhoksukon, Nibong, Dewantara, Senuddon, dan Kecamatan Cot Girek,” tegas Kepala Badan Lingkungan Hidup Aceh Utara, Ir. Mukhtaruddin, Selasa (16/3). Mukhtaruddin menambahkan, penertiban tersebut dilakukan atas dasar Qanun nomor 42 tahun 2005 tentang pajak pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan walet, dimana dalam pasal 5 ayat 3 disebutkan; setiap orang pribadi dan atau badan yang secara sengaja atau tidak sengaja, menjadikan rumah atau bangunan lainnya yang ditempati atau dimiliki menjadi tempat bermukim burung walet, wajib melaporkan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. “Intinya, sesuai amanah qanun Nomor 42 Tahun 2005, setiap penangkaran burung walet harus dipunggut retribusi sebesar Rp 2,5 juta per tahun. Jika retribusi ini terkumpul semua, kami yakin jumlahnya mencapai Rp 1,9 miliar. Jika angka ini terealisasi tentu dapat menggenjot pendapatan daerah, sekaligus menjadi penopang PAD Aceh Utara yang selama ini didominasi dari sektor bagi hasil minyak bumi dan gas,”pungkas Ir Mukhtaruddin.(cmus)
Pemkab Aceh Jaya Gulir Mutasi CALANG, Aceh Jaya (Waspada): Pemkab Aceh Jaya memutasi pejabat struktural eselon II, III dan IV. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat tersebut dilakukan Bupati Aceh Jaya Azhar Abduurahman, Senin (15/3) di halaman kantor bupati. Mutasi untuk penyegaran serta kebutuhan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan, sosial dan kemasyarakatan. Sehingga harapan masyarakat akan kelangsungan pembangunan dapat terlaksana sesuai visi dan misi Kabupaten Aceh Jaya. Para pejabat yang dilantik, eselon II, Ir. Nurman Daud Samad, MM sebagai Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Irwan Oemar Asisten Administrasi Umum, M. Yusuf A, S.Pd Kadis Pendidikan dan Ir. T. Fuadi Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Ir. Rusman Salam Pj. Kadis Pekerjaan Umum dan Marzuki, SH Pj. Kadis Perindagkop, Koperasi dan UKM, H. T. Rusdi, SP, M.Sc Kadis Pertanian dan Peternakan, Ir. T. Mufizar Pj. Kadis Kelautan dan Perikanan serta Drs. T. Irfan TB Kadis Pengelolaan Keungan dan Kekayaan Daerah. Drs. Rinaldi Amin Inspektur Inspektorat, Drs. H. Marisi, SE, MBA Kepala Bappeda dan Hj. Cut Kasmawati, S.Sos Kepala Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Eselon III, Rajuddin, SE Kabag Tata Pemerintahan Setdakab, Lukman Hakim, SH Pj. Kebag Hukum Setdakab, Drs. Fahmi Pj. Kabag Umum Setdakab, Mukhtar, BA Kabag Kepegawaian Setdakab, dan Juharman, SP Pj. Sekretaris Dinsos, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk KabupatenAcehJayadanlainnya. Bupati juga melantik 12 pejabat eselon III dan 19 pejabat eselon IV disaksikan Ketua DPRK dan Muspida serta seluruh SKPD, Kepala Dinas dan badan jajaran Pemkab Aceh Jaya.(b04)
Ribuan Nelayan Khanduri Laot
Waspada / H. Rusli Ismail
MASAK DAGING: Sejumlah istri nelayan, Kec. Pante Raja, Pidie Jaya, sedang memasak daging kerbau untuk dihidangkan kepada ribuan tamu undangan dan anak yatim. Acara ini dilaksanakan dalam kegiatan kenduri laut. Foto direkam beberapa waktu lalu
TRADISI turun temurun yang dilaksanakan ribuan nelayan di Kcamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya kembali digelar dengan melaksanakan kegiatan laot (kenduri laut), di kawasan pantai laut Desa Keude Pante Raja, berlangsung dalam suasana yang cukup meriah dengan memotong dua ekor kerbau berukuran besar. Pesta atau kenduri tahunan yang digelar itu, selain dihadiri ribuan para nelayan, istri dan anak-anak mereka, tampak Bupati Pidie Jaya, Drs. H. M. Gade Salam, Wakil Bupati, M. Yusuf Ibrahim, pimpinan dan anggota DPRK Pidie Jaya, para kepala dinas, badan, kantor, kabag, camat, tokoh
ulama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya serta puluhan anak yatim yang dijamu makan dan disantuninya. Para nelayan yang selama ini mencari rezeki dari hasil laut setiap hari dan malam itu bergembira ria bersama anak yatim karena berhasil melaksanakan hajatannya kenduri laut— warisan nenek moyang sejak turun-temurun. Bahkan diyakini kenduri itu akan mendatangkan berkah bagi para nelayan. Usman Bansu, Panglima Laot Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya ketika diwawancarai Waspada di Pantai Keudee Pante Raja, tempat berlangsungnya
pesta tahunan itu menyebutkan, khanduri laot sebenarnya dilaksanakan setiap tahun sekali, tapi berhubung kondisi yang tidak mengizinkan sejak musibah tsunami, maka hanya baru kali ini dilaksanakan kembali, maka para nelayan akan kerap mendapat musibah, seperti tenggelam, jatuh sakit hingga meninggal dan bahkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. “Ini sudah menjadi adat istiadat kita. Khanduri laot telah dilakukan sejak endatu (nenek moyang-red) kita sejak dulu. Sudah lama kita tidak melaksanakan khanduri laot ini. Akibatnya, selama ini nelayan susah
mendapatkan rezeki, ikan menjadi langka dan bahkan tak jarang nelayan mendapat musibah di laut lepas,“ terang Panglima Laot Pante Raja. Menurut Usman Bansu, nelayan Pante Raja dan sekitarnya yang terdiri atas 10 desa lega dengan terlaksananya hajatan khanduri laot, yang sudah lama tak terselenggarakan. Biayanya yang dikeluarkan untuk menyukseskan kegiatan itu senilai Rp38 juta. Sumber dana dari hasil bantuan Bupati Pidie Jaya untuk pembelian dua ekor kerbau ukuran besar, serta swadaya masyarakat lainnya termasuk nelayan sendiri. Bupati Pidie, Drs. H. M.
Gade Salam, yang menyempatkan diri hadir memenuhi undangan panitia pada acara itu menyambut baik seluruh rangkaian kegiatan para nelayan Pante Raja, terutama menyantuni anak yatim sesuai anjuran agama Islam, wajib dilakukan setiap muslim. Bupati berjanji ke depan akan merencanakan dan berupaya memberdayakan para nelayan sejumlah 5.000-an orang di Pidie Jaya termasuk di Kecamatan Pante Raja dan sekitarnya. Caranya memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan bidang usahanya. H. Rusli Ismail