Nusantara A3 Rp100 Miliar Untuk Sekolah Gagal UN
WASPADA Kamis 6 Mei 2010
JAK ARTA ( Waspada): Dana sebesar Rp100 miliar siap digelontorkan Kementerian Pendidikan Nasional (kemendiknas) untuk melaksanakan intervensi kebijakan bagi kabupaten/kota dan sekolah yang angka kelulusan siswanya rendah pada Ujian nasional (UN) tingkat SMA/ MA pada Maret lalu.
Antara
DEMO MAFIA HAJI: Massa dari Forum Silaturrahmi Mahasiswa Islam Jakarta Raya (FOSMI JAYA) berunjuk rasa di depan gedung Kementrian Agama, Jakarta Pusat, Rabu (5/5). Mereka mendesak BPK dan KPK untuk mengaudit pengelolaan dana ibadah Haji dan memberantas mafia di tubuh Kementrian Agama.
Kader Muda Dukung AM Ketum PD JAKARTA (Waspada): Sejumlah kader muda Partai Demokrat (PD) yang menjadi anggota DPR mendukung Andi Mallarangeng (AM) menjadi ketua umum (ketum). Mereka menilai, kedekatan Andi dengan Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo BambangYudhoyono (SBY) sebagai satu alasan. “Andi paham betul dan bisa menerjemahkan apa yang dipikirkan presiden,” kata anggota Komisi VII DPR Fardan Fauzan, menanggapi sejumlah dukungan terhadap AM di Jakarta, Selasa (4/5). Dari kedekatan itu, para pendukung AM bisa menilai bahwa apapun program dari Dewan Pembina akan dapat diimplementasikan AM pada partai. Anggota Dewan lain yang menyatakan dukungannya kepada Andi antara lain, Rinto Subekti (Komisi X), Theresia Pardede (Komisi X), Anton Sukartoro (Komisi VII), Nova Riyanti Yusuf (Komisi IX), dan Iti Octavia Jayabaya (Komisi XI). Menurut Theresia Pardede, akrab disapa Tere, pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang telah melewati proses menjadi anak buah yang baik. “Poin itu sudah pernah ditunjukkan oleh Andi menjadi anak buah yang baik. Itu merupakan modal besar baginya untuk bisa menjadi ketua umum,” kata Tere. Anggota Komisi IX Nova Riyanti Yusuf menambahkan, bahwa AM tokoh Demokrat yang bisa diandalkan, karena bisa memahami aspirasi dan
Andi Mallarangeng keinginan kaum muda. Wakil Ketua Tim Pemenangan AM, I Wayan Gunarsah menyatakan 450 dari sekira 520 pengurus DPD dan DPC di Indonesia telah menyatakan ikrar mendukung AM sebagai pengganti Hadi Oetomo. Pernyataan Gunarsah disampaikan usai penyelengga-
raan konsolidasi dengan kader PD akhir pekan lalu. “Daerahdaerah itu telah kami kunjungi, dan mereka bulat mendukung AM,” tegasnya. Daerah menyatakan dukungan penuh kata I Wayan, DPC Sulawesi Utara, Kaliman-tan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Babel, Lampung, Bali, Nusa Tengara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sumut, Aceh dan Riau. Sinyalemen politik kasar Ketua Bidang Infokom Tim Sukses AM Panangian Simanungkalit mengatakan, ratusan DPC menyatakan mendukung AM berencana bersilaturahmi langsung kepada SBY. “Silahturahmi itu untuk menunjukkan kader PD prihatin terhadap
sinyalemen gerakan politik kasar dari pihak luar yang tak ingin PD besar di 2014.” Kemudian, deklarasi dukungan itu juga menunjukkan seluruh kader PD sudah menangkap sinyal kehadiran Edhie Baskoro alias Ibas secara tersirat merupakan representasi dukungan Cikeas kepada AM. “Lalu, kader-kader PD ingin menujukkan bahwa mereka masih loyal kepada ketua dewan pembina yang merupakan ruh PD,” ujar Panangian. Sementara, AM merasa yakin bisa menjadi pemenang dalam Kongres III di Bandung 21-23 Mei 2010 mendatang. Soal pengaruh kedaerahan, AM menegaskan bahwa itu masa lalu, dan pernyataan sekarang juga menjawab tentang masalah rasis yang pernah disampaikannya ketika kampanye presiden 2009 lalu.(j03)
Tim AM: Orang Luar Jangan Ikut Campur Jakarta (Antara): Koordinator Wilayah Sumatera I Tim Pemenangan Andi Mallarangeng, Hendrik Sitompul mengingatkan, orang di luar Partai Demokrat agar tidak ikut memperkeruh suasana persaingan perebutan posisi ketua umum partai. “Kita minta orang di luar Demokrat jangan main-main dengan Partai Demokrat. Kita sudah tahu,” kata Hendrik Sitompul di sela-sela diskusi “Pembangunan Kesejahteraan Rakyat—Strategi PD Sebagai Partai Tengah—di Jakarta, Senin (3/5). Korwil I Sumatera meliputi empat provinsi, yakni Sumut,
Aceh, Riau dan Kepri. Dalam Tim Pemenangan AM, untuk wilayah Sumatera dibagi dalam dua korwil. Indonesia Timur dibagi dalam tujuh korwil dan Jawa dibagi lima korwil. Menurut Hendrik, dalam perebutan kursi ketum PD saat ini, disinyalir banyak orang luar PD yang ikut memperkeruh suasana. Hendrik mengaku, sudah mengetahui pihak luar yang ikut memperkeruh suasana. Namun Hendrik tak bersedia menyebutkannya. “Cukuplah ini urusan keluarga PD,” kata Hendrik yang juga Wakil Sekretaris DPD PD
Sumut tersebut. Hendrik menjelaskan, kandidat ketum PD merupakan satu keluarga. Menurut Hendrik, antara Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum ibarat saudara kembar. Sementara Marzuki Alie ibaratnya seorang kakak yang harus bisa mendorong adik-adiknya maju berkembang. “Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum adalah saudara kembar. Intinya Ketua Dewan Pembina PD SBY yang tahu siapa yang akan meneruskan estafet berikutnya,” kata Hendrik.
PPRN Makin Solid Pascapertemuan Amelia Dengan SBY MEDAN (Waspada): Pertemuan antara Ketua Umum DPP PPRN (Partai Peduli Rakyat Nasional) Amelia AYani dengan Presiden sepertinya membawa semangat baru di partai itu. Paling tidak, terlihat dalam temu kader diselenggarakan PPRN di Executive Room Emerald Garden Hotel, Medan, Rabu (5/5), dimana kepercayaan para pengurus PPRN se-Sumut kepada Amelia semakin tinggi. Dalam acara itu hadir Ketua Umum DPP PPRN Amelia A Yani, Sekjen Maludin Sitorus, Ketua DPW Sumut Jumongkas Hutagaol, pengurus DPW lainnya, serta pengurus DPDDPD (kabupaten/kota). Amelia saat itu menjelaskan kronologis pertemuannya dengan SBY, serta apa saja yang mereka bicarakan. Lalu perkembangan terakhir pascapertemuannya itu. “Tangan Tuhan memang bekerja, dan segala sesuatunya indah pada waktunya,” kata dia menambahkan,
dari 33 DPW di Indo-nesia, 30 menyatalan kesetiaan kepada DPP PPRN pimpinan Amelia. Amelia juga menjelaskan, gugatan dilakukannya kepada DL Sitorus tidak ada hubungan dengan kepengurusan. “Artinya, siapapun yang menang tidak ada pengaruhnya dengan kepengurusan.Yang saya gugat tindakan DL Sitorus yang membuat surat berkop DPP PPRN dengan alamat Jalan Pahlawan Revolusi Jakarta. Sementara saat itu dia masih dipenjara di Bandung,” jelasnya. Disebutkan, toleransi kepada DL Sitorus sebenarnya sudah cukup tinggi, karena sebagai orang yang divonis di atas lima tahun, seharusnya DL Sitorus sudah kehilangan hak politik. Soal running text di sebuah televisi swasta menyebut Amelia dinonaktifkan dari PPRN, hal tersebut telah diklarifikasi kepada stasiun bersangkutan, yang kemudian menyampaikan
permintaan maaf. “Dalam partai mana pun, tidak ada istilah penonaktifan ketua umum DPP, apalagi oleh seseorang, karena parpol bukan perusahaan. Kecuali lewat munas atau munaslub sebagai pengambil keputusan tertinggi di PPRN,” jelasnya. Maludin Sitorus menambahkan, soal pengesahan dan dari Depkum HAM terhadap hasil Munas I di Bandung masih ditunggu, dan tidak ada masalah. Apalagi surat Depkum HAM sebelumnya yang menetapkan Amelia sebagai ketua umum juga belum dicabut dan masih berlaku sampai keluarnya penetapan yang baru. Soal target ke depan, khususnya menghadapi Pemilu 2014, Amelia mengatakan, sejak sekarang hingga empat tahun
ke depan mereka akan terus ‘bergerak’ melakukan sosialisasi. “Dengan terlibatnya PPRN dalam 56 pilkada di Indonesia, sudah merupakan modal awal. Asal jangan diganggu, PPRN pada 2014 diyakini makin meningkat.” Terkait target ini, Ketua DPW Sumut Jumongkas Hutagaol menambahkan, jika tidak ada lagi pembangkangan dan DPD-DPD sudah dibenahi, mereka akan segera menggelar muswil. “Lalu tahun 2011 melakukan konsolidasi ke tingkat kecamatan dan 2012 diharapkan sudah sampai tingkat desa. Perhatian kami nantinya rekrutmen kader, khususnya untuk caleg yang akan dilakukan dengan lebih selektif,” tandasnya.(m11)
“Dana itu dialokasikan dari APBN Perubahan yang baru saja disetujui DPR RI kemarin (Selasa, 4/5) sebagai dana khusus bagi intervensi kebijakan di daerah yang angka ketidaklulusan pada UN 2010 ini tinggi,” kata Mendiknas Mohammad Nuh, usai melaksanakan rapat dengan sejumlah kepala dinas pendidikan provinsi di Kantor Kemendiknas Jakarta, Rabu (5/5). Seperti diketahui, ada sedikitnya 267 sekolah di seluruh Indonesia yang tingkat kelulusannya nol persen. Demikian
juga ada beberapa daerah yang tingkat kelulusan UN SMA/MA nya rendah di antaranya, Gorontalo, NTT, KalimantanTimur, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Peserta yang tidak lulus atau harus mengulang UN pun relatif banyak yakni 154 ribu siswa. Namun demikian, intervensi kebijakan yang akan diimplementasi menggunakan peta hasil UN yang baru saja berlangsung dengan tetap memerhatikan karaktersitik persoalan untuk masing-masing daerah, dan khususnya sekolah akan dilihat kelemahannya pada mata pelajaran apa yang memengaruhi angka ketidaklulusan. “Bentuk intervensi peningkatan kualitas dan kompetensi guru. Kita akan lihat apakah karena kualifikasi guru belum memenuhi, bagaimana kondisi guru di suatu daerah berapa banyak sudah memenuhi kualfikasi D4/S1,” kata Mendiknas.
Dia mengatakan pemerintah memiliki pusat-pusat pembinaan guru dan peningkatan kualifikasi ada Lembaga Penjamin Mutu pendidikan (LPMP) dan Musyawarah Guru mata pelajaran (MGMP). Mendiknas mengatakan, analisa lain kemungkinan masalah sarana dan prasarana dengan mengkaji kemungkinan rendahnya tingkat kelulusan, karena minimnya sarana dan prasarana sehingga perlu bekerjasama dengan pemkot/ pemkab untuk melakukan intervensi. Hasil analisa tentang perlunya kebijakan intervensi, ujar Nuh, kemungkinan karena metodologi dan kesiapan bahanbahan materi pelajaran sehingga ke depan akan lebih diperkuat lagi. Nuh mengatakan, pemerintah menyadari dana sebesar Rp100 miliar tidak akan memadai sehingga intervensi kebijakan akan didukung oleh dana dari
pos-pos lain di unit-unit utama, baik di Ditjen Mandikdasmen, Ditjen PMPTK dan lainnya. Misalnya untuk peningkatan sarana dan prasarana bisa didukung oleh dana pembangunan sekolah baru atau rehabilitasi ruang kelas dari Ditjen Mandikdasmen. Kepala Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta Suwarsih mengharapkan masyarakat ikut mendukung siswa-siswa yang akan melaksanakan UN ulangan, karena vonis yang menyudutkan akan membuat siswa makin terpukul dan kehilangan percaya diri. Yogyakarta selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kejujuran tinggi dan angka kelulusan pada UN cukup tinggi. Pada UN 2010, angka ketidaklulusan pada tingkat SMA/MA di DIY mencapai 23,70 persen tertinggi atau menjadi provinisi dengan tingkat kelulusan terendah di Pulau Jawa.(dianw)
UASBN Dasar Pemetaan Kualitas Pendidikan SD JAKARTA (Waspada): Meski hanya berkontribusi 25 persen dalam soal-soal di Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN), pemerintah pusat tetap menjadikan hasilnya sebagai dasar pemetaan kualitas pendidikan setingkat SD. “Kita akan mencek bagaimana pencapaian mereka dari 25 persen soal yang kita buat secara nasional itu,” kata Wakil MenteriPendidikanNasionalFasli Jalal, di Jakarta, Rabu (5/5). Berdasarkan pemetaan itu, sekolah-sekolah yang terlalu rendah standarnya akan dibantu secara khusus supaya bisa lebih baik. “Sekolahnya dibantu, gurunya dibantu, ditambah sarana dan prasarananya.” Saat ini, standar kelulusan UASBN ditentukan masingmasing sekolah. Ada sekolah yang menerapkan standar 2,00 sampai 6,00. Biasanya standar kelulusan kecil diterapkan di SD Luar Biasa. Hal itu untuk memudahkan siswa lulus ujian dan masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Sementara untuk standar nilai 6,00 digunakan paling banyak oleh sekolah swasta. Berbeda dengan UN, siswa yang tidak lulus UASBN tidak harus mengulang kelas. Di SDN Pamulang II, Banten, misalnya, sekolah menentukan standar nilai kelulusan 5,00. Standar nilai sedemikian,
kata Kepsek SD Pamulang II, Agian Basyarah, sudah termasuk tinggi untuk SD reguler pimpinannya. Tapi berdasarkan pengalaman selama 2 tahun, banyak siswa kelas enam peserta UASBN yang nilainya justru di atas standar. Artinya, standar yang tidak terlalu tinggi malah membuat anak-anak tidak tegang dan mantap menjalankan ujian,” kata Agian. UASBN 2009 kali kedua pelaksanaannya. Tercatat ada
peningkatan dari 18,83 poin menjadi 19,65 poin dengan ratarata nilai secara nasional 6,55. Perbandingan hasil UASBN 2008 dan 2009 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia meningkat 0,41 dari 6,59 menjadi 7,00. Untuk mata pelajaran Matematika meningkat 0,11 dari 5,87 menjadi 5,98, dan untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam meningkat 0,30 dari 6,37 menjadi 6,67. Direktur Pembinaan TK-SD Kemdiknas, Mujito AK menga-
takan, untuk memasti-kan kelancaran pelaksanaan UASBN tahun ini sedikitnya 66 tim pemantau dari Kemdiknas sudah diterjunkan ke 33 provinsi di Indonesia. “Masing-masing provinsi ditempatkan dua orang yang bertugas memantau apakah pelaksanaan UASBN sesuai standar operasional prosedur (SOP) atau sebaliknya. Mereka bekerjasama dengan pemantau provinsi dalam menjalankan tugasnya,” kata Mudjito.(dianw)
Depdagri Sayangkan Wagubsu Jadi Jurkam JAKARTA (Waspada): Departemen Dalam Negeri menyayangkan sikap dan tindakan Wakil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjonugroho yang aktif menjadi juru kampanye (jurkam) untuk pasangan calon tertentu, meski tidak memperoleh izin Mendagri. Selain tidak memperoleh izin, tindakan Wagubsu melanggar UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah No. 6/2005 tentang tatacara pemilihan, pengangkatan dan penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Undang-undang melarang
pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional terlibat sebagai peserta dan juru kampanye dalam pilkada, kecuali untuk dirinya sendiri. Seharusnya yang bersangkutan mematuhinya,” kata Kepala Pusat Penerangan Depdagri, Saut Situmorang di Jakarta, Rabu (5/5). Menurut Saut, sesuai amanat UU, Depdagri secara tegas menolak permohonan cuti diajukan Wagubsu untuk menjadi jurkam. Penolakan itu tertuang dalam surat Dirjen Otonomi Daerah No. 270 / 1122/otda tanggal 30 april 2010. Surat itu tegas menolak
permohonan cuti kampanye diajukan Gatot Pudjonugroho ke Mendagri tanggal 23 April 2010. Penolakan mengacu pada pasal 80 UU No.32/2004. Meski tidak memperoleh izin, Gatot diketahui aktif menjadi jurkam di Sibolga mendukung salah satu calon. Kemudian 28 April, juga diketahui tampil di Tebing Tinggi memenangkan salah satu pasangan. Ditanya soal sanksi, Saut mengatakan menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ”Jika ada pelang-garan, Bawaslu yang harus menyemprit,” terangnya.(J02)