Ekonomi & Bisnis Pertamina Tunggu Keputusan Menunggu Harga BBM Benar-benar Naik B8
PENUNDAAN kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pekan lalu, tidak hanya memberikan ketidakpastian kepada masyarakat. Bahkan perusahaan penyalur minyak bersubsidi pun seperti Pertamina, masih menunggu dan tidak tahu kapan pemerintah menaikkan harga. Berdasarkan Rapat Paripurna Dewan yang mengeluarkan keputusan terutama pada Pasal 7 ayat 6a yang berbunyi; dalam hal harga rata-rata ICP dalam kurun waktu kurang dari enam bulan berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen, pemerintah diberi kewenangan menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya. Artinya, pasal 7 Ayat 6a RUU APBN-P 2012 tersebut memperbolehkan pemerintah menaikkan atau menurunkan jika harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik atau turun sebesar 15 persen selama enam bulan ke depan. Namun ini tidak memberikan kepastian waktu kepada rakyat mengenai harga BBM yang dalam enam bulan itu sewaktu-waktu bisa naik maupun turun. Bagi Pertamina sendiri selaku regulator atau pelaksana kebijakan yang dibuat pemerintah, sampai saat ini belum tahu kapan kebijakan tersebut akan dilaksanakan. Namun yang pasti, Pertamina tetap menjaga ketersediaan stok BBM dengan menyalurkannya ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Assistant Manager External PT Pertamina (Persero) FRM Region I Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Fitri Erika mengatakan, berdasarkan UU No.22/2001 posisi Pertamina sama dengan perusahaan swasta lain yang mendapat penugasan dari pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). “Jadi apapun keputusan dan kebijakan pemerintah maka Pertamina hanya menjalankan saja,” kata Fitri Erika kepada Waspada, Rabu (4/4) terkait sikap pertamina terhadap keputusan pemerintah yang menunda kenaikan harga BBM sesuai dengan APBN-P 2012 yang diputuskan DPR. Erika juga mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan keputusan tersebut dilaksanakan, namun pihaknya tetap menyalurkan BBM sesuai kuota. “Kami dari salah satu badan usaha yang ditugaskan pemerintah untuk menyediakan BBM bersubsidi, terus melakukan upaya bagaimana ketersediaan stok di lembaga penyalur kami baik di depot maupun SPBU dalam jumlah yang cukup sesuai kuota yang telah ditetapkan,” ujar Erika. Mengenai kecenderungan masyarakat di Sumut yang mengkonsumsi BBM bersubsidi baik premium maupun solar, Assistant Manager Customer Relation Sonny Mirath mengatakan saat ini cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. “Untuk perbandingan penyaluran Januari-Maret 2011 dengan Januari-Maret
Kami dari salah satu badan usaha yang ditugaskan pemerintah untuk menyediakan BBM bersubsidi, terus melakukan upaya bagaimana ketersediaan stok di lembaga penyalur kami baik di depot maupun SPBU dalam jumlah yang cukup sesuai kuota yang telah ditetapkan Fitri Erika Assistant Manager External Pertamina Region I Sumbagut
2012, terdapat kenaikan untuk premium dan solar sekira 12-13 persen. Sedangkan untuk pertamax mengalami penurunan sekira 10 persen,” kata Sonny. Namun Sonny Mirath menyebutkan saat ini stok premium dan solar di lima terminal BBM yang ada di Sumut dalam posisi aman. “Stok premium sekira 30.000 kiloliter (kl), sedangkan solar sekira 40.000 kl. Dengan jumlah kebutuhan perhari sekira 4.000 kl untuk premium dan solar, jumlah tersebut cukup untuk kebutuhan 8-10 hari,” ujarnya. Mengenai penyaluran BBM non-subsidi jenis pertamax yang mengalami penurunan permintaan, pihak pertamina tetap optimis bahan bakar tersebut dibutuhkan masyarakat. “Kami optimis pasar untuk pertamax tetap ada, karena setiap tahun terdapat penambahan kendaraan baru, dengan jenis mesin yang membutuhkan bahan bakar spesifikasi tinggi. Pertamina memberikan pilihan bagi konsumen untuk memilih bahan bakar sesuai dengan kebutuhan,” kata Sonny. Sonny menyebutkan, saat ini Pertamina terus mengadakan promosi Pertamax kepada masyarakat. Seperti Gebyar Pertamax Akhir di 2011 dan customer gathering yang dilaksanakan baru-baru ini dengan Nonton Bareng Pertamax - Film Negeri 5 Menara. Pertamina juga akan membuat jalur khusus Pertamax di beberapa SPBU Sumatera Utara. “Hal ini kami lakukan sebagai ucapan terima kasih kepada konsumen loyal Pertamax,” kata Sonny. Saat ini harga Pertamax di Sumatera Utara mengalami kenaikan menjadi Rp10.850 per liter. “Kami menyesuaikan harga Pertamax setiap awal dan tengah bulan mengikuti perkembangan harga minyak dunia,” ujarnya. � Sugiarto
Naik Akhir Tahun Pun Tetap Blunder BANDAR judi lokal di Medan yang jeli melihat situasi menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak menjadikan peristiwa 30 Maret lalu sebagai salah satu ajang mencari keuntungan. Padahal di luar gedung dewan aksi demonstrasi marak dimanamana. Seorang pengusaha ekspor di Medan mengaku diajak taruhan oleh bandar judi lokal untuk menentukan apakah harga bahan bakar minyak disetujui naik atau tidak, pekan lalu. Walau kemudian ditolaknya secara halus, tapi sampai sejauh itulah pola pikir pebisnis gelap mengikuti wacana kenaikan harga bahan bakar minyak. Walau taruhan itu kemudian batal, namun ke depan pasti intrik sejenis akan muncul. Sebab harga bahan bakar minyak masih berpeluang dinaikkan. Pertengahan tahun ini, akhir tahun atau malah bulan depan. Itulah opsi yang ada dalam keputusan DPR dengan memberi wewenang kepada pemerintah mengkalkulasi harga minyak jika terjadi fluktuasi 15 persen dari ICP (harga minyak Indonesia). Kalau kemudian naik pertengahan tahun, sebenarnya akan jadi blunder bagi pemerintah. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Sasmito Hadi Wibowo mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sulit dilakukan tengah tahun, seperti Juli. Pasalnya, menurut dia, bulan tersebut merupakan masa liburan sekolah dan masa menjelang lebaran. Menurut dia, Maret-April sebenarnya masa paling aman menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, biasanya dua bulan ini terjadi deflasi atau sekalipun terjadi inflasi masih kecil besarannya mengingat bulan tersebut masa panen raya. Dia mengatakan panen raya juga berlangsung September-Oktober. Tapi saat itu daya beli sudah turun karena habis lebaran. Menaikkan harga bahan bakar di pertengahan tahun, jelasnya menjadi hal p a l i n g s u l i t . Se b a b, m e n u r u t n y a , pertengahan tahun biasanya merupakan musim liburan dan tahun ajaran baru. Sekaligus masa menjelang puasa. BPS melihat kenaikan harga bahan bakar akan lebih aman September atau Oktober. Hitungan BPS tetap sama setiap kenaikan harga BBM bersubsidi Rp500, maka tambahan inflasi langsung sekitar 0,3 persen. Sedangkan, dampak inflasi tidak langsung sekitar satu hingga dua kali lipat dari dampak langsung. Kalau misalnya naik Rp500 maka inflasi di bulan itu berkisar 0,5 sampai 1,2 persen. Pemerintah dan analis memang memprediksi harga BBM bersubsidi bisa naik Mei atau Juli. Wakil Menteri Energi dan Sumber D a y a Mi n e ra l ( E S D M ) W i d j a j o n o Partowidagdo mengatakan, kenaikan harga BBM mungkin naik Mei. Fauzi Ikhsan, pengamat ekonomi,
Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sulit dilakukan tengah tahun, seperti Juli. Pasalnya, bulan tersebut merupakan masa liburan sekolah dan masa menjelang lebaran. Sasmito Hadi Wibowo Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik mengatakan yang perlu dikhawatirkan dengan ditundanya kenaikan harga BBM subsidi tersebut adalah inflasi APBN-P 2012 yang dipatok 6,8 persen menjadi tidak realistis lagi dalam artian inflasinya akan lebih dari itu akhir 2012. Hal tersebut tidak lain karena dengan disparitas harga yang tinggi antara BBM subsidi dengan pertamax misalnya memicu penimbunan sehingga menjadikan APBNP 2012 tidak suistanable. Sementara biaya produksi usaha kecil menengah (UKM) akan naik 30 persen jika rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dilaksanakan. “Tentunya dampak pada masing-masing berbeda,tapi secara umum 20 - 30 persen terhadap biaya total,” kata Supriono, pelaku usaha kecil di Medan, kemarin. Usaha kecil yang merasakan langsung dampak kenaikan harga BBM, menurut dia, adalah sektor transportasi, perikanan, industri makanan, rokok. Dia berharap seharusnya ada kompensasi langsung kepada UKM bukan hanya memberikan bantuan lansung sementara masyarakat yang tidak produktif. Bentuk kompensasi peningkatan biaya produksi untuk UKM, kata Supriono, dapat berupa insentif pajak dan penyaluran kredit usaha rakyat yang tepat sasaran. “Tujuannya bagaimana pemerintah mampu mengelola perekonomian agar masyarakat miskin yang terkena kenaikan harga BBM menjadi produktif,” ungkapnya. “BBM belum naik saja hidup saya sudah susah, kalau naik kita semua akan tambah susah lagi. Belanja juga mahal,” kata Supriono. Oleh karena itu, menurut dia, wajar jika mahasiswa turun ke jalan menyuarakan suara rakyat yang akan sangat merasakan dampak kenaikan ini. “Mereka yang demo itu wajar. Karena mereka juga bagian dari masyarakat itu sendiri.” � Armin Nasution
WASPADA Kamis 5 April 2012
HASIL rapat paripurna DPR pada Jumat (30/3) memang menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tapi itu hanyalah ‘bom waktu’. Setidaknya ada acuan yang digariskan dalam aturan dimaksud. Dalam pasal 7 ayah 6a UU APBN-P 2012 disebutkan pemerintah diberi kewenangan menaikkan/menurunkan harga BBM bersubsidi. Syaratnya jika harga minyak dunia lebih tinggi atau lebih rendah 15 persen dari asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian crude oil price/ICP) dalam kurun waktu enam bulan. Asumsi ICP dalam APBN-P 2012 adalah 105 dolar AS per barel. Jadi jika persyaratan itu terpenuhi maka pemerintah boleh menaikkan harga bahan bakar minyak. Selisih ICP selama enam bulan terakhir dengan asumsi 105 dolar AS per barel memang belum sampai 15 persen. Rata-rata ICP enam bulan terakhir baru 116,49 dolar AS. Angka selisih 15 persen tercapai jika ICP 120,75 dolar AS. Masalahnya adalah jika April ini ICP naik menjadi 130 dolar AS per barel selisih 15 persen itu tercapai. Kalau selisih 15 persen itu tercapai April, pemerintah akan otomatis menaikkan harga bahan bakar. Hingga saat ini kalangan analis sulit memprediksi trend harga minyak dunia ataupun ICP. Sebab sangat tergantung dengan kondisi di Timur Tengah. Jika tensi hubungan Iran dan negara Barat kian panas ICP otomatis naik. Salah satu analis dan pengamat harga minyak Kurtubi memberi prediksi, kemarin. Menurutnya, harga BBM bersubsidi di dalam negeri bisa naik akhir Juni atau awal Juli 2012 jika ketentuan yang dipu-
Waspada/Armin Nasution
SEJUMLAH kendaraan di Medan mengisi bahan bakar di SPBU Jl. Pattimura Medan, kemarin. Setelah keputusan DPR menunda kenaikan harga bahan bakar, konsumen belum bisa tenang karena jika harga minyak mentah mencapai rata-rata 120,75 dolar AS per barel akan mendorong pemerintah menaikkan harga bahan bakar bersubsidi. tuskan di rapat paripurna dihitung sejak Januari. Kondisi ICP per Maret sudah 128 dolar AS per barel. ICP diperkirakan akan terus melonjak tergantung di Timur Tengah. Terutama Selat Hormuz. Iran berperan penting dalam menentukan Selat Hormuz. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono keputusan yang sudah disetujui DPR RI tersebut akan dihitung mundur enam bulan ke belakang. Kalau itu acuannya maka sekira Juni atau Juli harga bahan bakar pasti akan naik. Walau sebenarnya sudah ada gugatan hukum dengan rencana uji materil (judicial review) pasal 7 ayat 6a ke Mahkamah Konstitusi. Namun
proses hukum ini memakan waktu lebih lama dari pergerakan harga minyak di pasar internasional. Kepala Ekonom Standard Chartered Fauzi Ikhsan pun memperkirakan kenaikan 15 persen harga minyak Indonesia (ICP) selama enam bulan terakhir, maka paling lambat Juli 2012. Di situ pemerintah sudah punya harga acuan tentang fluktuasi harga minyak, jelasnya. “Kalau misalnya harga ICP 15 persen rata-rata di atas asumsi APBN-P selama enam bulan terakhir, pemerintah mempunyai lampu hijau menaikkan BBM. Menurut hemat kami di Juni atau Juli harga rata-rata akan tercapai,” jelas Fauzi Iksan.
Dia menilai keputusan menaikkan atau menahan harga bahan bakar bukan keputusan ekonomi mutlak. Tapi sudah masuk ke wilayah politik. Sekarang, menurut dia, tinggal menunggu keberanian pemerintah saja. Sebab, katanya, secara politis lebih sulit karena ada campur tangan anggota parlemen. Pemerintah pun pasti akan menghadapi kesulitan. Sebenarnya jika opsi kenaikan harga bahan bakar minyak diterima per 1 April mereka sudah bisa menghemat anggaran. Kini penundaan kenaikan BBM berakibat terhadap beban anggaran. Sebab, APBN Perubahan 2012 didisain mengantis-
ipasi kenaikan per 1 April. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran ekstra untuk BBM bersubsidi. Tiap bulan, alokasinya berkisar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun. Anggaran itu tidak termasuk alokasi subsidi yang sudah dipatok dalam APBNP 2012. Besarnya subsidi ekstra yang harus ditanggung akan bergantung pada kapan pemerintah bisa menaikkan harga BBM. Makin lama harga premium dan solar bertahan pada harga Rp4.500, beban subsidi makin tinggi. Jadi bagi pemerintah, harga Rp4.500 per liter sudah di luar nilai keekonomian. � Armin Nasution
Konsumen Dihinggapi Ketidakpastian MESKIPUN pemerintah Indonesia tidak jadi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April 2012, namun akibat tidak naiknya harga BBM tersebut memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat, seperti harga-harga kebutuhan pokok yang sudah terlanjur naik akibat rencana kenaikan tersebut, tidak mudah untuk diturunkan kembali, bahkan cenderung mengalami kenaikan. Apalagi, terkait hasil keputusan sidang paripurna DPR RI yang membahas BBM bersubsidi tersebut, ternyata BBM bukan tidak naik, melainkan ditunda. Hal ini membuat masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah, karena memberikan ketidakpastian bagi masyarakat konsumen kapan harga BBM bersubsidi itu akan naik. Sebagian masyarakat menilai, keputusan sidang paripurna DPR, yang menetapkan pasal 7 ayat 6a Rancangan UndangUndang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 (RUU PAPBN) 2012, dinilai tidak memberikan kepastian kepada rakyat. Rakyat hidup dalam situasi ketidakpastian. Bisa saja harga BBM naik besok, lusa, atau kemudian hari, setidaknya sampai September atau enam bulan ke depan dan ini membuat rakyat bingung. Bahkan, akibat ketidakpastian tersebut membuat para ibu rumah tangga mengeluh, karena sebagian kebutuhan pokok yang sebelumnya sudah naik, kini mengalami kenaikan lagi. Seperti dikatakan ibu Elita, warga Medan Tembung, saat ini beberapa kebutuhan pokok seperti cabai, bawang kembali mengalami kenaikan. “Padahal, BBM tidak jadi naik, kenapa harga kebutuhan pokok pada mulai naik. Gimana kalau BBM nanti jadi naik? Apakah harga bahanpokok akan naik lagi,” tanyanya seraya berharap, harusnya pemerintah memperhatikan rakyatnya, bukan malah mempermainkan rakyat dengan kebijakankebijakan yang tidak pasti. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Parlindungan Purba mengatakan akibat ketidakpastian penundaan kenaikan harga BBM ini bisa
Waspada/Armin Nasution
RENCANA pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April sempat membuat panik pengendara sepedamotor di Medan. Mereka mengisi bahan bakar walau kemudian kenaikan itu ditunda. Para pengendara terlihat antri di salah satu SPBU di Medan, Jumat, pekan lalu.
Padahal, BBM tidak jadi naik, kenapa harga kebutuhan pokok pada mulai naik. Gimana kalau BBM nanti jadi naik? Apakah harga bahanpokok akan naik lagi. Elita Ibu rumah tangga
berdampak kepada perlambatan ekonomi. Pasalnya dengan penundaan ini, pemerintah harus menghitung kembali APBN yang tepat dan akurat serta lebih teliti, sehingga laju pertumbuhan ekonomi harus menunggu dan lamban. Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut Farid Wajdi menilai sangat sulit mengelola dampak ikutan, baik langsung maupun tidak langsung yang muncul dari rencana pengurangan subsidi BBM, meskipun pemerintah menunda kenaikannya. “Harga kebutuhan pokok yang terlanjur naik harusnya kembali ke posisi normal. Tetapi pengalaman menunjukkan
mengembalikan harga yang naik karena BBM, memerlukan waktu supaya harga seperti semula. Tanpa komitmen yang kuat, beban sosial ekonomi kebijakan berdimensi publik memakan ongkos cukup mahal,” kata Farid Wajdi. Masalah tersebut terjadi karena pemerintah selama ini tidak pernah bisa secara terbuka menggambarkan, mengelola dan mengendalikan efek langsung dan tidak langsung dari kenaikan harga BBM itu ke sektor-sektor lainnya. Selain itu, pemerintah juga tidak pernah transparan dalam membuat rencana besarnya, termasuk rencana penaikan harga BBM tidak secara terus terang dijelaskan kepada seluruh masyarakat.
Bahkan, rencana penaikan harga BBM juga begitu melelahkan dan membingungkan. Dari awal masyarakat telah dibuat bingung oleh rencana pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM maupun subsidi atau konversi minyak ke Bahan Bakar Gas (BBG). Farid menilai energi dan potensi masyarakat cukup banyak tercurah sekadar menunggu kebijakan penting dari pemerintah. Ketidaksiapan pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM memberikan dampak psikologi cukup serius, yakni krisis kepercayaan dan untuk mengembalikan kepercayaan itu memerlukan waktu. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Su m u t A b u B a k a r Si d i q mengatakan dampak dari wacana kenaikan harga BBM sudah menimbulkan dampak yang berat bagi konsumen, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok yang sudah terlanjur mengalami kenaikan dan saat ini tidak mungkin untuk diturunkan kembali. Apalagi pemerintah saat ini
hanya menunda kenaikan harga BBM, seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga BBM karena sangat berdampak bagi masyarakat secara luas. “Pemerintah saat ini seperti pepatah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Meskipun rakyat meminta dan menjerit agar BBM tidak naik, namun pemerintah tetap saja melakukan kebijakan yang tidak diinginkan rakyatnya,” kata Abu Bakar Sidiq. Sementara itu, Ketua Kadin Sumut Irfan Mutyara mengatakan, dampak dari kenaikan harga BBM ini hanya akan dirasakan bagi rakyat kecil karena harga-harga kebutuhan pokok yang sudah mengalami kenaikan sulit untuk diturunkan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan langkah-langkah mensubsidi masyarakat dengan mengadakan pasar murah kebutuhan pokok, mensubsidi transportasi dan lain-lainnya. Pemerintah juga harus melakukan penghematan dengan pengurangan biaya-biaya rutin, seperti biaya pegawai, biaya studi banding dan lainnya. � Sugiarto