Aceh
B6
BANDA ACEH (Waspada): Pemerintah Aceh beharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia untuk mendukung kemajuan bidang kebudayaan dan pariwisata Aceh. Demikian disampaikan Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Aceh, T Said Mustafa, pada pembukaan rapat koordinasi kebudayaan dan pariwisata Aceh 2013, Selasa (2/4) malam di Banda Aceh. Dukungan itu, katanya, baik melalui dukungan anggaran maupun pengkajian secara terpadu dalam memajukan pariwisata Aceh. “Sehingga Aceh masuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata Syariah, sebagaimana provinsi lain yang telah ditetapkan sebagai DTW Syariah di Indonesia,” ujarnya.
DPRD Tangsel Kunker Ke DPRK Banda Aceh
Bulan Bintang Dan Merah Putih Berkibar Di Nagan Raya NAGAN RAYA (Waspada) : Sejak disahkan menjadi Qanun oleh DPRA Aceh di Kabupaten Nagan Raya dari pantauan Waspada, Rabu (2/4) di beberapa tempat seperti Keude Simpang Kecamatan Seunagan, Blang Ara Seunagan Timur, Keude Linteng dan Alu imameh Kecamatan Kuala bendera bulan bintang berkibar, namun juga bendera merah putih juga berkibar. Selain itu seperti di Kantor KPA Nagan Raya dan rumah warga juga terlihat bendera bulan bintang bersama bendera merah putih tersebut. Seorang warga Tgk Hasan mengaku bendera apa aja boleh, tapi kita tidak terlibat dengan keadaan seperti ini. ‘’Kita tahu bahwa tidak berani mengambil tindakan karena itukan yang disahkan dari DPRA, namun kami tidak mau mengambil risiko itu, terserah sama pihak keamana saja, jika pihak keamanan turun itu tugas mereka sebagai membela tanah air tercinta ini,’’ kata Hasan. (cb07)
Sungai Beuracan Alami Pendangkalan Serius MEUREUDU (Waspada) : Masyarakat mulai khawatir melihat kondisi sungai Beuracan yang saat ini megalami pendangkalan cukup serius pasca terjadinya musibah banjir di daerah itu beberapa waktu lalu. Pendangkalan itu disebabkan runtuhnya tanah hampir di sepanjang pinggiran sungai akibat diterjang arus deras air dari hulu sungai. Masyarakat mendesak agar pemerintah secepatnya melakukan pengerukan terhadap aliran sungai. Fenomena ini harus menjadi fokus perhatian serius semua pihak terutama pemerintah daerah demi untuk mengantisipasi luapan air. Curah hujan yang tinggi sangat mengkhawatirkan masyarakat akan terjadi banjir kembali. Menurut Razali, Rabu (3/4) tingkat abrasi di pinggiran sungai pasca terjadinya musibah banjir sangat parah dan luar biasa. “Rata-rata tanah yang berada di pinggiran sungai runtuh akibat terjangan arus air. Kerusakan kawasan sungai yang diakibatkan banjir beberapa waktu lalu merupakan ancaman baru yang sangat merisaukan jika tidak segera diatasi, “ujarnya. Camat Meureudu, Drs H Jauhar,MM kepada Waspada mengakui terjadinya pendangkalan Sungai (Krueng) Beuracan yang diakibatkan terjadinya beberapa kali banjir bandang. Bahkan, kata Jauhar, banjir beberapa waktu lalu telah menghancurkan (ambruknya) jembatan gantung di Desa Lampoh Lada, yang hingga kini belum mendapat perbaikan. Disebutkan Jauhar, ambruknya jembatan gantung yang meruppakan sarana paling vital bagi warga telah menyebabkan aktivitas mereka sehar-hari menjadi terkendala. Karena jembatan itu tak dapat digunakan lagi sama sekali sehingga jika bepergian terpaksa harus berenang.(b09)
Jaringan Telkom Terganggu SINGKIL (Waspada) : Ribuan pelanggan PDAM Tirta Singkil mengaku kecewa, pasalnya perusahan milik daerah Aceh Singkil itu belum mengeluarkan rekening bagi pelanggan, padahal hampir setiap hari mereka datang untuk melakukan pembayaran karena jaringan telkom terganggu. Dirut PDAM Tirta Singkil AhmadYani, Rabu (3/4) di kantornya membenarkan pihaknya belum mengeluarkan rekening pembayaran bagi pelanggan karena terjadi gangguan jaringan telkom. Padahal, menurutnya, hampir setiap hari pelanggan datang untuk membayar rekening, namun belum bisa dilayani , dan apabila ini berlanjut dikhawatirkan para pelanggan enggan datang ke kantor untuk melunasi rekeningnya dan berdampak terhadap kewajiban perusahaan untuk membayar hutang perusahaan. Ahmad Yani menambahkan, kerusakan jaringan telkom sudah terjadi sejak sepekan lalu dan apabila pihak telkom tidak segera melakukan perbaikan, maka selain pelanggan kecewa, perusahan juga mengalami kendala administrasi. Untuk itu Ahmad Yani berharap perbaikan jaringan Telkom segera dilakukan. Sufervaiser Plasa Telkom Singkil Syafii membenarkan terjadi gangguan jaringan Telkom. Menurutnya, gangguan tersebut bukan hanya terjadi di Aceh Singkil, tapi meliputi Kabupaten Aceh Barat , Aceh Selatan dan Pemko Subulussalam. Sebelumnya Safii Rani, pelanggan PDAM di Singkil mengaku kecewa karena tidak bisa melakukan pembayaran rekening karena rusaknya jaringan telkom. (cdin)
Kamis 4 April 2013
Aceh Berharap Masuk DTW Syariah Di Indonesia
Parlementaria DPR Kota Banda Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRK Kota Banda Aceh, Rabu (3/4). Rombongan DPRD Tangsel dipimpin Ketua DPRD Bambang Prakarsa Rachmad, didampingi Wakil Ketua Syahabuddin Hasyim, Sekretaris Dewan Syamsudin dan 10 staf dari sekretariat DPRD Tangsel. Para wakil rakyat dari Tangsel itu diterima Wakil Ketua II DPRK Banda Aceh Razali didampingi Sekwan Ansharullah dan empat anggota dewan lainnya, Yakni Surya Mutiara dari fraksi PKS, Khairul Basyar (Partai PAN), M Nasir Arfan (Partai Aceh) dan Mardali dari partai SIRA. Dan dari Pemko Purnama Karya, Kadis DPKAD Banda Aceh serta para staf Sekretariat DPRK Banda Aceh. Dalam pertemuan di ruang rapat utama DPRK Banda Aceh, Ketua DPRD Tangsel Bambang Prakarsa Rachmad menuturkan, kunjungan mereka ke DPRK Banda Aceh selain ajang silaturrahmi, juga untuk mempelajari tentang keberhasilan Pemko Banda Aceh dalam mengelola keuangan. Menurut Bambang, Tangsel yang luasnya berkisar 147 m2, dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta, merupakan kota jasa. Hampir 90 persen Kota Tangsel pembangunannya terdiri dari mall, rumah sakit dan perumahan. Nah, dari sektor jasa inilah, pihaknya mendapatkan pendapatan dari retribusi, PBB dan lainnya, yang merupakan andalan Tangsel untuk meraup PAD. Kata dia, APBK Tangsel tahun 2013 berjumlah Rp2 triliun, sedangkan PAD berkisar Rp500 miliar per tahun. Dia juga memuji keberhasilan Pemko Banda Aceh setelah terjadinya tsunami 2004 lalu, di mana pembangunannya cukup pesat. Dan mereka memberikan apresiasi atas empat kali Pemko Banda Aceh memperoleh opini WTP dari BPK RI. Dikatakan, komposisi DPRD Kota Tangsel itu terdiri dari 45 anggota dewan, yang terdiri empat fraksi utuh yaitu fraksi Partai Demokrat, PKS, Golkar dan Fraksi PDIP ditambah dengan dua fraksi gabungan. Menanggapi pertanyaan dari DPRD Tangsel menyangkut dengan pola hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dalam hal ini Badan Anggaran DPRK Banda Aceh, Surya Mutiara, anggota dewan dari fraksi PKS menjelaskan, adanya komunikasi dua arah yang dibangun. Artinya, pihak eksekutif maupun legislatif saling memahami dan mengerti apa, bagaimana dan ke mana anggaran itu digunakan. “Jadi, di sini perlu kita sinkronisasikan antara eksekutif dan legislatif. Dinamika perdebatan dan diskusi panas dalam pembahasan anggaran tetap terjadi, namun kita mengedepankan kepentingan warga Kota Banda Aceh, bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi,” jelas Surya. Surya juga menjelaskan, APBK Kota Banda Aceh tahun 2013 sebesar Rp829 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen anggaran itu diperuntukkan kepada biaya tidak langsung yaitu untuk biaya aparatur. Sedangkan PAD kita ditargetkan sebesar Rp101 miliar. Tahun 2012 lalu target kita sebesar Rp98 miliar telah tercapai.
WASPADA
Dikatakan, pencanangan Visit Aceh 2013 akan menjadi momentum dan media penting dan strategis untuk menyampaikan pesan kepada wisatawan dalam, dan luar negeri Aceh telah siap sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman. Gubernur berharap melalui pencanangan itu menjadi bahan evaluasi, refleksi dan motivasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Aceh, untuk lebih fokus menggali dan membangun potensi ekonomi daerahnya. Gubernur mengajak semua pihak membangun komitmen untuk menciptakan berbagai daya tarik wisata unggulan yang ada di Aceh, menciptakan kenyamanan serta terus berupaya mengurangi berbagai ‘daya tolak’ yang dapat menghambat kemajuan industri pariwisata Aceh melalui Pencanangan “Visit Aceh 2013”. (b06)
Media Massa ‘Khatib’ Baru Masyarakat Waspada/Arman Konadi
BENDERA Bulan Bintang masih berkibar di jembatan penyeberangan di kawasan Lingke. Foto direkam, Rabu (3/4).
Bulan Bintang Masih Berkibar Di Banda Aceh BANDA ACEH (Waspada) : Meski diminta untuk tidak dikibarkan, bendera bulan bintang masih terlihat berkibar di sejumlah ruas jalan di kota Banda Aceh. Belum ada upaya dari pihak terkait untuk menurunkan bendera yang telah diklarifikasi Kementerian Dalam Negeri tersebut . Pantuan Waspada, sejumlah bendera bulan bintang ma-
sih terlihat ditempel pada sejumlah batang pohon, dan lokasi yang sulit dijangkau. Ruas jalan yang masih terlihat berkibar bendera bulan bintang di antarannya di Jalan T Daud Beureuh dan P.Nyak Makam Lampineung dan kantor Partai Lokal Aceh di Jalan STA Mahmudsyah. Di Daud Beureueh, bendera bulan setidaknya terlihat di tiga titik di antaranya Tugu Pena Simpang Tiga Darussalam, Baliho Visit Aceh Year 2013, dan jembatan penyeberangan SD 54 Lingke. Seperti diketahui saat menyerahkan berkas klarifikasi
terhadap Qanun Nomor 13 tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan meminta bendera bulan bintang tidak dikibarkan sebelum proses klarifikasi selesai. Kemendagri meminta pemerintah Aceh mempelajari 12 poin yang disampaikan terkait qanun bendera dan lambang Aceh. Secara umum klarifikasi terkait soal kepentingan umum,tatacaraperaturanperundang-undanganyanglebihtinggi, dan proses legal drafting. (cb06)
Pemkab Aceh Besar Terima Penghargaan Menpan Dan RB KOTA JANTHO (Waspada): Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Republik Indonesia atas prestasi mengagumkan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011. Penghargaan diserahkan Menpan RB Ir H Azwar Abubakar, MM kepada Bupati Aceh Besar diwakili Asisten Administrasi Umum Drs Burhanuddin MS, MM di Balai Sarbini Jakarta, Kamis (28/3) lalu. Selain itu, Menpan dan RB Ir. H. Azwar Abubakar, MM juga menganugerahkan Citra Pelayanan Prima kepada Rumah Sakit dr Zainoel Abidin Banda Aceh. Kabag Humas dan Protokol Setdakab Aceh Besar Muhammad Iswanto, SSTP., MM kepada Waspada, Selasa (2/4) malam menjelaskan, penyerahan penghargaan itu dihadiri para gubernur dan seluruh bupati/walikota se-Indonesia. “Untuk Aceh, hanya empat kabupaten/kota yang mendapat penghargaan atas hasil evaluasi LAKIP Tahun 2011 lalu, masing-masing Aceh
Besar, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe. Ini merupakan penghargaan yang sangat membahagiakan Pemkab bersama SKPD dan masyarakat di Aceh Besar. Semoga prestasi seperti ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagaimana harapan Menpan dan BR saat menyampaikan pidatonyadidepanparagubernur dan bupati/wali kota yang menghadiri kegiatan tersebut,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Menpan dan RB H Azwar Abubakar juga berharap, kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indo-
nesia tiga tahun terakhir semakin meningkat. Selain penilaian seluruh kabupaten dan kota, jumlah yang mendapat nilai CC ke atas atau berkinerja baik juga mengalami peningkatan. Penilaian akuntabilitas kinerja hasil penilaian 2012 lalu dilakukan Kemenpan dan RB RI terhadap 435 Pemerintah Kabupaten/Kota atau mencapai 89 persen dari 491 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dari jumlah itu, 104 Pemerintah Kabupaten/Kota atau hampir 25 persen berkinerja baik atau mendapat nilai di atas CC.(b05)
Calon Komisioner KIP Aceh Timur 57 Pendaftar IDI (Waspada): Pendaftar Calon Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur tergolong tinggi. Sejak pendaftaran dibuka 25 Maret - 3 April 2013, pendaftar telah mencapai 57 orang. “Formulir yang keluar capai 87 buah, tetapi pendaftar atau yang mengembalikan formulir hingga hari penutupan sebanyak 57 orang,” papar Ketua Panitia Seleksi Penjaringan Komisioner KIP Aceh Timur Akli Zikrullah, Rabu (3/4). Kata dia, pendaftaran yang dibuka 25 Maret hingga 3 April tidak termasuk hari libur umum. Sementara penerimaan pendaftaran dipusatkan di gedung DPRK AcehTimur di Idi.“Kita terus melakukan berbagaitahapanterhadapcalonkomisionerKIPAcehTimur,termasuk pemeriksaan administrasi/berkas,” kata Akli Zikrullah. (b24)
Anggaran Kesehatan Aceh Masih Berorientasi Kuratif BANDA ACEH (Waspada): Selama ini, anggaran kesehatan di Aceh masih bertumpu pada belanja kuratif (penyembuhan) dari pada preventif (pencegahan). Ke depan, diharapkan upaya preventif maupun promotif mendapat porsi penganggaran yang lebih besar. Sebagaimana diungkapkan peneliti PECAPP, dr Rachmad Suhanda, M.Kes, besarnya belanja kuratif dikhawatirkan akan membuat beban anggaran semakin berat dalam jangka panjang. “Karena sebenarnya upaya preventif atau penyembuhan lebih murah dari pengobatan,” ujarnya. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik membahas hasil analisis Anggaran Aceh 2007 s.d 2012 bidang kesehatan di 3 in 1 Cafe, Banda Aceh, Rabu (3/4), yang dihadiri akademisi, perwakilan Pemerintah Aceh dan aktivis difasilitasi oleh PECAPP (Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program) Menurut Rachmad, belanja kuratif mendapat anggaran yang besar dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2012 saja, anggaran untuk upaya kuratif mencapai 64 persen dari total anggaran Provinsi Aceh bidang kesehatan yang mencapai Rp931 miliar, sedangkan untuk preventif hanya 4 persen saja. Trend membesarnya upaya
kuratif dimulai sejak 2010, saat program JKA dimulai. Sebelumnya, pada tahun 2007, anggaran kesehatan untuk kuratif hanya 37 persen. Anggaran untuk preventif di Provinsi Aceh hingga tahun 2012, masih jauh di bawah angka survey sebesar 30 persen seperti yang dipublikasikan Pusdiklat Aparatur Kemenkes. Berdasarkan kajian PECAPP, setiap tahun belanja kesehatan di Aceh cenderung meningkat. Tahun 2012, total belanja kesehatan seluruh Aceh (provinsi dan kabupaten/kota) meningkat tiga kali lipat dibanding tahun 2005.“Ini membuktikan pemerintah di Aceh punya perhatian besar terhadap sektor kesehatan,” ujar Rahmat. Tetapi, besarnya anggaran ini masih belum disertai pencapaian beberapa indikator kesehatan yang lebih baik, seperti masih tingginya angka kematian ibu, di mana tahun 2011 tercatat 158 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Sementara nasional menargetkan 112 per 100.000 KH pada tahun 2014, serta ketersediaan sarana dan prasarana serta sumberdaya tenaga kesehatan yang belum mencukupi dan terdistribusi secara merata di Aceh. Sarana puskesmas di Aceh diakui sudah mencukupi, dengan rasio satu berbanding 14.000 penduduk, sementara target nasional hanya 1:30.000
penduduk. Tetapi rasio dokter di Aceh masih berada di bawah target nasional, yakni 1:4.000 penduduk, sementara target nasional 1:2.500 penduduk. Karena itu, PECAPP merekomendasikan agar Pemerintah Aceh membelanjakan sumber daya keuangan yang lebih baik di sektor kesehatan sesuai analisis, kebutuhan masyarakat, serta mengacu pada pencapaian target-target nasional. Sementara Kadiskes Aceh, dr M Yani, M.Kes, mengakui anggaran preventif lebih kecil dibandingkan kuratif. Tetapi pihaknya berusaha maksimal untuk melakukan upaya preventif dan promosi kesehatan lebih optimal. “Kami sudah meminta kabupaten kota untuk memperhatikan upaya preventif ini,” ujarnya. Saat ini, Dinkes sedang melaksanakan Musrenbang kesehatan Aceh, untuk mendorong kabupaten/kota melakukan hal itu. Dr. Yani mengklaim perhatian kepada preventif dan promotof sebagai upaya pertama yang digiring untuk meningkatkan mutu kesehatan di Aceh. “Kita lakukan ini pelan-pelan.” Sebelumnya, kata dia, Dinas Kesehatan Aceh juga telah melakukan analisis terkait isu kesehatan di Aceh. Analisis tersebut menjadi data awal untuk memperbaiki capaian indikator kesehatan yang lebih baik. (b04)
BANDA ACEH (Waspada): Anggota DPRRI asal Aceh, Nasir Djamil mengatakan, saat ini media massa sudah menjadi “khatib” baru bagi masyarakat. Media semakin sering hadir di hampir setiap rumah. “Ini merupakan perubahan sosial yang sangat cepat di dalam kehidupan,” tutur mantan wartawan itu ketika tampil dalam seminar pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam kontek empat pilar berbangsa dan bernegara, Rabu (3/4) di Auditorium Prof A. Hasjmy, Darussalam Banda Aceh. Kata dia, penerapan Syariat Islam di Aceh akan menjadi penggerak utama dalam meneruskan ajaran Allah yang dibawakan Muhammad kepada ummatnya. “Aceh telah diberi kebebasan dalam menerapkan Syariat Islam, ini kesempatan dalam melakukan amar ma’ruf,” kata dia. Nasir Jamil mengharapkan kepada peserta seminar itu, agar senantiasa melakukan amar ma’ruf secara ekstra. “Saat ini amar mungkar yang dilakukan untuk mempengaruhi generasi bangsa sangat ekstra dilakukan,” sebut dia. Disebutkana, fungsi negara dan agama menjadi kehormatan dan ketertiban serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. “Dalam kaitan itu, yang penting bagi setiap masyarakat bagaimana membangun kembali karakter
manusia yang selama ini telah terkikis,” ujarnya. Selain nasir Djamil, seminar yang digelar Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus itu juga menghadirkan pemateri Kadis Syariat Islam Aceh Prof Dr Syahrizal Abbas, MA, dan Dosen Fakultas Dakwah Fakhr uddin Lahmuddin. Sementara Kadis Syariat Islam, Syarizal Abbas, mengatakan, masyarakat Aceh tidak luput dari ajaran keIslaman, sejak zaman kesultanan masyarakat Aceh sudah dalam ajaran Islam. “Masyarakat Aceh adalah masyarakat Islam dan masyarakat Islam adalah masyarakat Aceh, Syariat Islam di Aceh merupakan syariat yang menyeluruh,” papar guru besar IAIN ArRaniry ini. Syarizal menambahkan, syariat yang diterapkan di Aceh bukan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tapi semata ingin menjalankan agama Allah dengan benar. “UUD hanya sebagai dasar hukum dalam memfasilitasi Syariat Islam secara menyeluruh,” ujar dia. Sedangkan,Tgk. FakhruddinLahmuddinyang menjadi pemateri ketiga menyampaikan, dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, hal utama dilakukan adalah memberi pemahaman kepada masyarakat tentang maghsid syar’iah. (b07)
APBK Subulussalam Antara Legal Dan Ilegal SUBULUSSALAM (Waspada): Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Subulussalam 2013 yang telah diparipurnakan November silam masih diperselisihkan antara legal dan ilegal. Informasi ini muncul saat sidang Hasil Evaluasi APBK Subulussalam 2013 dipimpin Ketua DPRK, Pianti Mala di gedung DPRK setempat, Rabu (3/4). Sidang berlangsung sedikit alot, di mana Pianti Mala tampak emosi menanggapi isu yang berkembang di daerah ini kalau dana APBK tidak bisa dicairkan karena selaku Ketua DPRK, dirinya belum tandatangani anggaran. Di sisi lain dia mengaku heran kalau di balik itu ada sejumlah dana bantuan telah dicairkan Pemko Subulussalam, tanpa ada pedoman atau aturan yang jelas. “Kami minta saudara Sekda dan Kepala PPPKKD menjelaskan, sampai sejauhmana APBK berjalan dan qanun apa yang dipakai sehingga sebagian dana bisa ditarik,” kata Pianti.
Pj Sekda, Damhuri, mengaku tak mendapat undangan tertulis untuk sidang itu memastikan APBK Subulussalam secara umum sudah disahkan melalui paripurna. Soal yang belum disepakati, hanya dalam konteks evaluasi. Salbunis, Kadis PPKKD memastikan isu persoalan politik tidak menjadi tanggapannya. Menurut Sekda, sebagai buah kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif, Salbunis memastikan kalau APBK pasca paripurna secara hakiki sudah sah, meski hasil evaluasi di provinsi ada beberapa item yang harus diperbaiki. Terjadinya deadlock dalam sejumlah pertemuan lalu, Salbunis mengatakan sebatas solusi penyelesaian utang daerah. “Intinya, APBK sudah sah walau hasil evaluasi belum ditandatangani pimpinan dewan,” tutur Salbunis. Sependapat dengan sejumlah anggota DPRK, Ketua Pianti Mala mengatakan kalau APBK daerah ini masih ilegal, penjabaran APBK belum diterima lembaganya dan qanun tak jelas. (b28)
Pembangunan Harus Dari Desa BANDA ACEH (Waspada): Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda mengatakan, pembangunan di Aceh harus mengacu pada spesifikasi daerah. Selain itu, pemerataan pembangunan juga harus dimulai dari desa. Untuk itu, lanjutnya, dalam program kerja, dia mengingatkan agar tak alpa memperhatikan potensi daerah, sebab ada daerah yang spesifik di Aceh. Dia memberi contoh Aceh Besar yang lebih cocok untuk daerah pertanian, dan peternakan serta Sabang yang layak untuk sektor pariwisata. “Lalu, Aceh Tengah bertumpu pada perkebunan berupa kopi dan coklat serta palawija. Sedang wilayah Aceh Barat, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, lebih dominan jagung, coklat,” katanya dalam bincang-bincang dengan wartawan, Rabu (3/4). Sulaiman Abda yang juga Ketua Partai Gol-
kar Aceh ini mengatakan, program kerja partainya adalah program kerja nyata untuk mensejahterakan Rakyat Aceh. Karena itu, mantan Ketua KNPI Aceh ini meminta kader Golkar untuk bekerja keras dalam membuat program yang sinergi dengan rakyat uang ada di desa-desa. Untuk 2014 nanti, sambung dia, kader Golkar harus menyenter ke pedesaan, sebab jika desa sejahtera, akan disusul kecamatan, kecamatan sejahtera, kabupaten juga, begitu seterusnya, jika semua kabupaten sudah sejahtera, maka provinsi akan terkena imbasnya ikut sejahtera juga. Mengantisipasi berakhirnya dana otonomi khusus yang dikucurkan pemerintah pusat, dalam sisa waktu yang ada sekarang, diharapkan sektor pembangunan diarahkan ke pedesaan, sebab Aceh bukan daerah industri. (b02)
BPS Aceh Utara Sensus 1.520 Block Pertanian ACEH UTARA (Waspada): Pada Mei mendatang, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Utara menyebarkan 672 petugas untuk mendata pertanian di 1.520 blok sensus. Diharapkan, masyarakat memberikan data sebenarnya untuk keakuratan hasil. Hal itu disampaikan Kepala BPS Aceh Utara, Hamdani usai acara sosialisasi sensus pertanian tahun 2013 di Oproom Kantor Bupati, Rabu (3/4). Acara dihadiri Kepala BPS Aceh Hermanto, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib. Tambahnya, wilayah pendataan tahun 2013 sebanyak 1.520 blok sensus yang tersebar di
27 kecamatan dan 852 desa. Dari jumlah itu, terdapat 1.305 blok kosentrasi dengan jumlah petugas 580 orang atau 145 tim. Sedangkan blok non konsentrasi terdapat 215 titik, dicacah 92 petugas dan membetuk 23 tim. “Nanti sensus dibagi dua, kalau blok kosentrasi itu cenderung dilakukan di pedalaman yang banyak terdapat rumah tangga pertanian. Dan sebaliknya, blok non kosentrasi dilakukan di dekat perkotaan. Untuk itu, kami minta masyarakat memberikan data seakurat mungkin, tidak melebih-lebihkan atau mengurangi,” ujar Hamdani. (cmk)
Waspada/Mustafa Kamal
BUPATI Aceh Utara, Muhammad Thaib menyematkan pin kepada anggota sosialisasi sensus pertanian di Oproom Kantor Bupati Aceh Utara, Rabu (3/4)