Aceh
B10
WASPADA Kamis 2 Februari 2012
Pemkab Gayo Lues Diminta Rampungkan Terminal Terpadu
Terkait Sengketa Lahan Dengan PT Delima Makmur
Warga Danau Paris Berdelegasi Ke DPRK Aceh Singkil
BLANGKEJEREN (Waspada) : Masyarakat di Blangkejeren mengharapkan secepatnya terminal terpadu di Desa Kong Bur, Kecamatan Blangkejeren dapat segera beroperasi, sehingga angkutan umum antar kabupaten dan provinsi tidak semrawut di pinggiran jalan protokol. “Kalau sudah beroperasi terminal terpadu itu, wajah kota Blangkejeren tidak lagi semrawut seperti sekarang ini, karena hampir setiap sudut kota dihiasi pemandangan jasa angkutan provinsi/ kabupaten,” ujar Mus, warga Blangkejeren, Selasa (31/1). Bahkan, kondisi semakin diperparah dengan para penumpang yang tidak tertib naik kendaraan umum di sembarang tempat. Selain itu bila terminal terpadu telah berfungsi, dapat meningkatkan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Muhammad Ali, Kepala Dishubkominfo Gayo Lues mengatakan, terminal terpadu dalam tahun ini akan rampung, mengingat terminal sekarang di Desa Ujung Dah tidak mampu menampung seluruh rute kendaraan dengan kondisi areal yang agak sempit. (cjs)
SINGKIL(Waspada): Sekira 50-an warga Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil berdelegasi ke Gedung DPRK Kampung Baru, Singkil Utara, Rabu (1/2) terkait sengketa lahan dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Delima Makmur. Delegasi warga diterima Komisi A DPRK Aceh Singkil diantaranya Ketua Komisi A, H Fahrudin Pardosi, Ali Hasmi Tomy, H Tamiruddin Lingga dan hadir juga Kapolres AKBP Helmi Kwarta, pertemuan itu berlangsung di ruang sidang utama dewan. Fahrudin Pardosi didampingi Tamiruddin usai pertemuan kepada wartawan menyebutkan, warga mengklaim lebih Ratusan ha tanah warga di tiga kawasan Kampung Sintuban Makmur, Sikoran dan Napagaluh, Kecamatan Danau Paris dikuasai pemilik Hak Guna Usaha
Media Diharap Mampu Menarik Minat Pemuda Aceh Untuk Jadi TNI TAPAKTUAN (Waspada) : Masih minimnya sosialisasi tentang rekrutmen serta informasi yang detail terkait penerimaan calon anggota TNI dinilai menjadi kendala dalam keikutsertaan para pemuda Aceh untuk bergabung menjadi calon anggota TNI. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadi karena kondisi wilayah dan daerah yang masih belum terjangkau oleh pihak panitia rekrutmen dalam memberikan informasi. “Banyak potensi pemuda kita di Aceh khususnya di wilayah Aceh Selatan yang belum mendaftar menjadi calon anggota TNI, kondisi ini terjadi karena masih minimnya sosialisasi, belum lagi banyaknya informasi yang salah terkait rekrutmen calon anggota TNI, seperti adanya isu tentang permintaan uang dalam jumlah tertentu, makanya kita berharap agar media mampu memberikan informasi yang tepat, di mana media kita harapkan mampu menarik minat pemuda untuk jadi TNI,” ujar Letkol Inf Sarifuddin, Komandan Kodim 0107 Aceh Selatan saat temu ramah dengan pengurus Balai PWI Aceh Barat Daya (Abdya), Senin (30/1). (cb05)
Wartawan Di Daerah Harus Berkarakter TAPAKTUAN (Waspada) : Kondisi di daerah yang terkadang sering tak menentu dengan kejadian yang sulit tercapai, tentu menjadi tantangan yang menarik bagi pekerja media (wartawan) dalam melakukan aktivitas peliputan. Namun demikian sebagai wartawan di daerah tentu diharapkan memiliki karakter yang siap tempur dan mampu mengambil momentum yang terjadi di daerah, sehingga publik mendapatkan informasi secara akurat dari setiap sisi kejadian yang ada di sebuah wilayah. “Wartawan di daerah itu harus memiliki karakter yang mampu menyeberang ke semua sisi, sehingga bisa meliput setiap kejadian di suatu lokasi dengan akurat, agar publik membaca dengan jelas dan bukan informasi yang salah, karena kesalahan sedikit saja berdampak besar bagi setiap pembacaa,” ujar Bupati Aceh Selatan Husein Yusuf, saat menerima kunjungan silaturrahmi pengurus Balai PWI Aceh Barat Daya (Abdya) di pendopo Kantor Bupati Aceh Selatan, Senin (30/1).(cb05)
PMI Meureudu Gelar Aneka Kegiatan Kemanusiaan MEUREUDU (Waspada) : Menyambut sekaligus memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) XII Palang Merah Indonesia (PMI) y6 Februari 2012 mendatang, PMI Ranting Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie melaksanakan aneka kegiatan kamanusiaan. Ketua PMI Ranting Kecamatan Meureudu, Umar Abda, Selasa (31/1) mengatakan, semua kegiatan dan bakti sosial yang dilaksanakan merupakan agenda tahunan yang digelar PMI Meureudu sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan giat dalam menjaga lingkungan bersih secara rutin. Upaya pengumpulan dana untuk kepentingan menopang kegiatan kemanusiaan dengan cara menjual stiker itu dipusatkan di kawasan Jalan Raya Banda Aceh-Medan, persisnya di Simpang Tiga, Kecamatan Meureudu dan di pusat Ibukota Kabupaten Pidie Jaya (Kota Meureudu). Selanjutnya, pada Senin (30/1)) dilaksanakan gotong royong. (b09)
Pelantikan Dirut Baru PDAM Tirtanaga Ditunda TAPAKTUAN (Waspada) : Setelah mendapat protes dan kecaman dari kalangan anggota dewan dan LSM, Bupati Aceh Selatan Husin Yusuf akhirnya menunda pelantikan Dirut baru PDAM Tirtanaga Tapaktuan. Penundaan pelantikan dan dirangkaikan dengan serahterima jabatan dari Dirut lama Sakdah kepada Dirut baru Masluyuddin, seyogyanya dilaksanakan Senin (30/ 1) mengalami jalan buntu alias gagal total. Penundaan mendadak itu terjadi setelah HusinYusuf menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat di pendopo bupati di Tapaktuan. Padahal sebelumnya bupati ngotot melakukan pelantikan karena SK bernomor 18, tanggal 5 Januari 2012 telah ditandatangani. Menurut sumber di Tapaktuan, Husin Yusuf telah menyadari kekeliruannya, di mana SK pergantian Dirut PDAM itu melanggar Qanun Aceh Selatan No.4/2003 dan Permendagri No.2 Tahun 2007. Asisten Administrasi Setdakab Aceh Selatan Syamsulijar mewakili Sekdakab Harmaini yang ditanya wartawan mengakui ditundanya pelantikan dan serahterima jabatan Dirut PDAM Tirtanaga. (b30)
SKPD Jangan Korupsi MEUREUDU (Waspada) : Bupati Pidie Jaya HM Gade Salam mengingatkan semua pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jangan pernah terlibat korupsi dan bermain dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2012 yang baru saja disahkan, Senin (30/1). “Pengawasan anggaran saat ini sangat ketat dan berlapis. Hari ini kita korupsi, besok keluarga kita yang mengantar nasi ke penjara. Maka bekerjalah dengan profesional dan jangan tergiur dengan lambaian tangan iblis korupsi,” ujar Gade Salam saat menyampaikan kata sambutan pada sidang paripurna pengesahaan APBK Pidie Jaya 2012 di gedung DPRK setempat, Senin (30/1). Legislatif dan eksekutif Pidie Jaya, telah memparipurnakan plot APBK 2012 senilai Rp405.297.662.939. Sebelumnya pada sidang tersebut, tiga fraksi, Partai Aceh (F-PA), Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Fraksi Persatuan Demokrasi Reformasi Umat (FPDRU) terlebih dahulu menyampaikan tanggapan terhadap pengesahan APBK tersebut, dengan sikap menyetujui pengesahan anggaran operasional tahunan itu. (b10)
PD Pase Energy Berharap Jadi Mitra Pertamina LHOKSEUMAWE (Waspada) : Untuk mengelola Terminal Gas Arun, pada 2013, PD Pase Energy berharap menjadi mitra PT Pertamina (Persero). Kabarnya, dalam waktu dekat, Pertamina akan melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur regasifikasi Arun dan pemipaan Lhoksukon-Belawan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dengan investasi US$380 juta atau sekitar Rp3,54 triliun. “Kita telah mengusulkan klausul kontrak kerjasama dengan Pertamina sebagai mitra utama revitalisasi kilang Arun,” papar Terpiadi A Madid, Direktur Utama PD Pase Energy, Selasa (31/ 1). Dengan dibangunnya terminal gas Arun akan menguntungkan Aceh, karena di Aceh terdapat proyek vital yang telah lama vakum. Terminal gas itu nantinya dapat mengaktifkan kembali proyekproyek tersebut, seperti PT KKA dan PT AAF, selain itu juga menjadi jaminan ketersediaan gas untuk PT PIM, juga mampu mengatasi persoalan kelistrikan. (b18)
Waspada / Sudarmansyah
MENURUN: Maraknya aktifitas penambangan galian C serta perambahan hutan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng beukah - Blangpidie, mengakibatkan debit air semakin menurun serta ikut menyebabkan semakin sulitnya pengembangan budi daya ikan air tawar. dalam foto yang direkam Waspada beberapa waktu lalu di kawasan Kuta Tinggi - Blangpidie, terlihat seorang pencari ikan semakin kesulitan mendapatkan tempat tangkapan akibat debit air yang semakin menurun. dibutuhkan perhatian dan tindakan tegas pemerintah terhadap persoalan lingkungan di Abdya yang saat ini dinilai semakin terancam. Foto direkam baru-baru ini.
Pembakaran Lahan Di Aceh Barat Marak MEULABOH (Waspada) : Aksi pembakaran lahan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat mulai meresahkan warga. Salah satunnya warga Padang Jawa di Kecamatan Woyla Induk. Yuswandi, 30, seorang warga Padang Jawa mengatakan, aksi pembakaran kian marak dilakukan pemilik lahan sejak empat hari terakhir, menyusul cuaca panas yang melanda kawasan itu. Belum ada upaya pemadaman dari pemilik lahan dan pihak terkait. “Belum ada pemadaman. Biasanya api baru padam sampai sebulan ke depan karena
sebagian besar lahan gambut yang terbakar,” kata Yuswandi, Rabu (1/2). Menurut Yuswandi, luas lahan yang terbakar mencapai puluhan hektare. Adapun kawasan terparah yang dilalap api berada di Desa Blang Cot Mameh dan Blang Cot Rubek, dua desa tetangga di Desa Padang Jawa. “Terbakarnya sudah sejak minggu kemarin, kepulan asap membuat mata perih dan dada sesak. Titik yang terbakar itu dekat dengan kawasan PT PAL,” kata Yuswandi. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Aceh Barat Edi Darlupti menyebutkan, kondisi cuaca di kawasan Aceh Barat dan Nagan Raya hingga beberapa hari ke depan cukup cerah hingga
berawan. Kondisi ini berpotensi meluasnya titik api. Menurut Edi, beberapa kecamatan di kabupaten itu memang rawan aksi pembakaran. Disebutkan Edi, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh Barat telah memetakan beberapa kecamatan yang rawan aksi pembakaran lahan. “Kita belum tahu apa peta itu sudah selesai, tapi memang Kecamatan Woyla salah satu daerah yang rawan,” kata Edi. T Ahmad Dadek, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat mengatakan, untuk mengatasi pembakaran lahan, Pemkab Aceh Barat menerbitkan peraturan untuk mencegah aksi pembakaran yang rutin terjadi setiap tahun. Namun aksi pembakaran masih tetap terjadi.(cb06)
Dua Tersangka Korupsi Proyek Translok Ditahan MEUREUDU (Waspada): Kejaksaan Negeri (Kejari) Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Rabu (1/2) menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 100 unit rumah Transmigrasi Lokal (Translok) di Desa Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, kabupaten setempat, Rabu (1/2). Kedua tersangka adalah JAA,32 warga Desa Bathoh, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh selaku Direktur PT Karya Pantai Selatan dan rekanan pelaksana SNA,46, wargaVilla Bua-
na, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. “Keduanya resmi ditahan karena terbukti telah merugikan negara,” kata Kepala Kejari Meureudu Moh.Johar didampingi Kepala Seksie (Kasie) Pidana Khusus (Pidsus)Wahyuddin, kepada Waspada, Rabu (1/2). Ia menjelaskan, dari total anggaran pelaksanaan proyek itu senilai Rp 7.152.384.000 ternyata oleh kedua tersangka telah menarik dana sebanyak 85 persen. Sedangkan realisasi di lokasi proyek dilakukan hanya
80 persen. Akibat ulah kedua tersangka, negara telah dirugikan senilai Rp 364.665.423. Selain itu, dari beberapa penelusuran tim dan hasil audit ditemukan sejumlah uraian item proyek pembangunan pada rumah Translok yang tidak dikerjakan sesuai dengan kontral awal. Semisal pemasangan ring balok yang tidak sesuai kontrak, talang luar, plafon, yang tak dikerjakan, pengecatan berupa kapur yang sangat kurang serta 100 meter pengerasan ruas jalan desa tidak dikerjakan.(b10)
Hanya 21 Personil Polres Aceh Singkil Terindikasi Narkoba SINGKIL(Waspada): Polisi Resort (Polres) Aceh Singkil meralat jumlah personilnya yang terindikasi Narkotika dan Obat Zat Adiktif lainnya (Narkoba) menjadi 21 orang dari data sebelumnya 38 orang Kapolres Aceh Singkil AKBP Helmi Kwarta melalui Kasat Narkoba AKP H Sutrisman kepada Waspada, Selasa (31/1) sore melalui pesan singkat me-
ngatakan, jumlah personil yang terindikasi Narkoba sebanyak 21 orang. “Jumlah yang terindikasi 21 personil bukan 38 personil dan Sembilan orang di antaranya yang positif sudah dipindahkan Ke Polda Aceh,” jelasnya. Penjelasan itu terkait hasil urin dan tes lainnya bagi personil Polres setempat terhadap dugaan penyalahgunaan Nar-
koba sebagai upaya pembenahan didalam institusi petugas penegakan hukum di jajaran kepolisian Aceh. Kasat Narkoba AKP Sutrisman yang coba dikonfirmasi Waspada, Rabu (1/2) melalui telefon tentang inisial 21 personil belum berhasil. Melalui pesan singkatnya Sutrisman menyebutkan posisinya sedang di luar kantor. (b27)
DKR Subulussalam Diapresiasi LONGKIB (Waspada): Ardin Ujung, 40, warga Dusun Ginasing Desa Panji Kec. Longkib, Subulussalam apresiasi Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Subulussalam. Pasalnya, perhatian penuh dan mediasi DKR, anaknya Asmaul Husna alias Jeki, 3, penderita luka aneh pada bagian kaki kiri selama 10 bulan lebih, baru dapat diobati di RSU Adam Malik sebulan silam. Kepada Waspada yang turun bersama DKR Subulussalam, Selasa (31/1), Ardin di kediamannya didampingi Aneh Tumangger, 37, istri mengatakan, sakit aneh yang dialami putra keenamnya, Jeki nyaris telah membuat pasangan suami istri ini pasrah. Namun kepedulian DKR yang memediasi putranya dan harus dirujuk ke RSU Adam Malik telah membawa hasil sangat positif. “Sekitar dua minggu dirawat di RSU Adam Malik, lukanya berangsur sembuh,” tutur Ardin meski hingga saat ini pihaknya harus rutin membeli obat salap seharga Rp75 ribu per
Waspada/Khairul Boangmanalu
LUKA (sakit) aneh pada bagian kaki kiri Jeki berangsur sembuh pasca diobati di RSU Adam Malik Medan dua pekan silam. Foto direkam, Selasa (31/1) di kediaman Ardin, ayah Jeki. botol ditambah obat kampung. Menurut Aneh, luka yang dialami putranya semula hanya berupa bisul pada bagian betis, lalu pecah dan bernanah. Ditanya perhatian dinas terkait, Ardin enggan berkomentar. “Waktu anakku mau dibawa ke Medan, Pak Camat
ngasih uang Rp200 ribu,” akunya. Sementara Karmida, penderita sakit serupa (baca Waspada, Rabu (28/12) ‘Sakit, Karmida Tak Bisa Sekolah) tetangga Jeki, tidak berhasil ditemui Waspada. “Sedang di luar, tetapi dia sudah sekolah,” tutur tetangga Karmida. (b28)
(HGU) PT Delima Makmur Menindaklanjuti harapan warga itu, Komisi A bersama warga akan meninjau lokasi lahan sengketa “Besok kita bersama warga akan ke lokasi lahan yang dipersoalkan” sebut Fahrudin Perwakilan warga Saudin Sambo kepada wartawan mengatakan, 1995 ada kesepakatan mengganti 165 ha lahan warga yang telah digarap pihak perusahaan namun kesepakatan itu diabaikan. Informasi lain yang diperoleh Waspada menyebutkan, pihak perusahaan disebutkan melakukan pembukaan lahan HGU mereka yang selama ini belum digarap dan lokasinya sebahagian berdekatan dengan perkampungan warga. Hingga berita ini diturunkan belum diperoleh keterangan dari pihak PT Delima Makmur terkait tuntutan sengketa lahan warga. (b27)
Kasus Dokter Jadi Terdakwa
Hakim Tolak Eksepsi Penasehat Hukum BANDA ACEH(Waspada):Majelis hakim PN Banda Aceh menolak eksepsi penasehat hukum terhadap kasus seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter berinisial YA binti BA,31, yang dituduh membantu suaminya FR melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan. “Majelis hakim menolak eksepsi penasehat hukum dan memerintahkan jaksa untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa,” tutur Hakim Ketua M Arsyad Sundusin, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selasa (31/1). Menyangkut keberatan penasehat hukum, di mana terdakwa tidak didampingi penasehat hukum pada pemeriksaan tingkat penyidikan, menurut majelis hakim, sudah ditawarkan namun terdakwa menolaknya. Begitu juga, soal keberatan penasehat hukum, dalam surat dakwaan tidak menguraikan adanya keterangan ahli berupa surat visum et revertum, menurut majelis, harus ditolak karena sudah masuk dalam materi perkara yang harus dibuktikan dalam proses persidangan ini. Majelis menilai eksepsi penasehat hukum tidak beralasan hukum dan harus ditolak, papar Arsyad Sundusin. Sebelumnya, penasehat hukum terdakwa, Darwis dan Aulia Rahman mengatakan, BAP terdakwa yang dibuat di hadapan penyidik tidak ada perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban. Bahkan, sangat jauh berbeda dengan laporan saksi korban, apalagi terdakwa diperiksa bukan atas panggilan yang sah, namun ditangkap terlebih dahulu sehingga seolah-olah terdakwa sebagai buronan penjahat
kelas kakap,” papar Darwis dalam eksepsinya. Penasehat hukum terdakwa juga mempersoalkan terdakwa ketika diperiksa pada tingkat penyidikan di kepolisian , tidak didampingi penasehat hukum. Akibat penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa yang tidak sesuai aturan KUHAP, menyebabkan terdakwa sempat menderita luka memar di wajah. Anehnya lagi,surat dakwaan JPU yang menyangkut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan perbuatan asusila, dalam surat dakwaannya tidak menguraikan adanya keterangan ahli berupa surat visum et revertum, yang membuktikan adanya pemerkosaan baik pada alat kelamin korban maupun luka pada bagian tubuh lainnya. Jaksa Penuntut Umum Mukhzan menyebutkan, terdakwa yang ditahan penyidik sejak 25 Oktober 2011, telah dengan sengaja membantu pemerkosaan yang dilakukan oleh suaminya FR (DPO), bertempat di rumah praktik terdakwa, di kawasan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Perbuatan tersebut dilakukannya pada 23 Oktober 2011. Menurut jaksa, peran terdakwa adalah membantu untuk mempermudah suaminya melakukan persetubuhan dengan korban, sebut saja namanya Ani (bukan nama sebenarnya), yang juga sudah bersuami itu. Perbuatan terdakwa menurut jaksa melanggar pasal 56 sub 1e KUHP jo pasal 285 KUHP dalam dakwaan primer serta pasal 289 KUHP dalam dakwaan subsidair. Untuk mendengarkan keterangan saksi ,majelis hakim diketuai M. Arsyad Sundusin menunda sidang hingga, Kamis (9/2). (b02)
Sekolah,Toko Dan Rumah Penduduk Masih Dijadikan Kantor MEUREUDU (Waspada) : Menyusul belum tuntasnya pembangunan Pusat Perkantoran Pemkab Pidie Jaya, mengakibatkan gedung sekolah, sejumlah pertokoan dan perumahan penduduk di Meureudu masih dijadikan sebagai perkantoran. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan fasilitas pelayanan publik yang memadai. Meski memang diakui kondisi kantor serba darurat, namun semangat kerja para abdi negara di Kabupaten yang belum lima tahu dimekarkan itu tampaknya tidak kendur. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Pidie Jaya, Abubakar Usman, S.Sos kepada Waspada, Minggu (29/1) menyatakan, pihaknya menyewa pertokoan di kawasan Simpang Tiga untuk dijadikan perkantoran, yang sebelumnya menempati salah satu ruang kelas di bekas SDN 5 Meureudu. Ditanya kenapa harus pindah dari SDN 5 Meureudu, menurut Abubakan tak ada tujuan lain selain memaksimalkan pelayanan kepada masyaraka. Karena di SDN 5 Meureudu ruangnya sangat sempit dan panas sehingga pelayanan kepada publik tidak maksimal. Pantauan Waspada dan keterangan diperoleh, kecuali hanya enam dinas, badan dan kantor di Pidie Jaya yang menempati bangunan sendiri meski juga masih darurat, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak), Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPKP), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dihutbun), Dinas Kesehatan (Dinkes). Sedangkan puluhan Dinas, Badan dan Kantor lainnya masih menumpang di berbagai tempat, termasuk kantor bupati sendiri menumpang di Kantor Camat Meureudu dan DPRK menumpang di gedung serba guna. Hingga kini pada bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Meureudu, masih ditempati sejumlah dinas, badan dan kantor. Kondisi per-
kantoran di bangunan bekas SDN 5 Meureudu ini memang sangat memprihatinkan, terlebih dengan cuaca panas selama ini. Para PNS itu terpaksa duduk bekerja secara berhimpitan. Sementara itu sejumlah instansi yang menjadikan rumah atau pertokoan sebagai kantor, diataranya Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Disperindagkop dan UKM, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP), yang kini sudah pindah ke bekas Kantor Bappeda. Sementara Bappeda sudah menempati gedung Pengadilan Negeri Sigli di Meureudu. Sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sejak awal menggunakan rumah penduduk serta Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Pidie Jaya menggunakan pertokoan sebagai kantor. Tidak hanya untuk kantor, sejumlah pejabat eselon II termasuk para camat juga sebelumnya sibuk mencari tempat tinggal (rumah). Karena Bupati Pidie Jaya, Drs HM Gade Salam,jauhjauh hari telah menginstruksikan kepada para pejabat tersebut, agar wajib menetap di Pijay. Limit waktu yang diberikan ketika itu hanya tiga bulan. Bupati Pidie Jaya, Drs HM Gade Salam kepada Waspada menyatakan, pihaknya menargetkan dalam waktu segera ini, yakni Februari ini sudah bisa pindah ke kantor baru di komplek Pusat Perkantoran Pemkab Pidie Jaya di kawasan Cot Trieng. “Kita pastikan dalam bulan Pebruari sudah bisa pendah ke kantor baru. Walau bukan seluruh instansi, namun setidaknya sekretariat atau kantor bupati, mulai Februari atau paling lambat awal Maret 2012 nanti sudah pindah ke Cot Trieng, kata Bupati Gade Salam.(b09)
MDF Masuki Tahun Terakhir Dengan Hasil Gemilang BANDA ACEH (Waspada): Hingga kini, Multi Donor Fund (MDF) untuk Aceh dan Nias telah merehabilitasi dan merekonstruksi hampir 20.000 unit rumah, 511 unit kantor pemerintah atau balai kota/desa dan 600 unit sekolah. Selain itu, MDF juga telah merekonstruksi dan membangun infrastruktur transportasi penting, termasuk lima pelabuhan strategis, 570 km jalan nasional maupun provinsi, 87 km jalan kabupaten dan lebih dari 3.000 km jalan pedesaan. Demikian dilaporkan Direktur Bank Dunia, Stefan Koeberle, dalam laporan kemajuan tahun 2011 berjudul “Kemitraan untuk Mencapai Keberlanjutan” yang rilisnya diterima Waspada di Banda Aceh, Senin (30/1). Dalam laporan tersebut, MDF menggarisbawahi capaian penting yang telah diraih berkenaan dengan upaya rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh dan Nias selama enam tahun terakhir. “Kunci keberhasilan MDF adalah berkat kepemimpinan yang kuat dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Stefan. Pada tahun terakhir ini, sebut dia, Bank Dunia dengan bangga melaporkan portofolio mereka secara keseluruhan mencapai hasil yang berkualitas. “Dampak positif kini semakin man-
tap terwujud baik di Aceh maupun Nias dan kami bertekad untuk terus berkontribusi hingga akhir mandat kami pada Desember 2012,” ujarnya Selain sarana di atas, MDF juga memberikan perhatian khusus kepada perbaikan fasili-tas air dan sanitasi dalam program ini. Hal ini dapat terlihat melalui pembangunan hampir 1.600 km kanal irigasi dan drainase serta sekitar 8.000 sumur atau sumber air bersih lainnya, ditambah 1.220 unit sanitasi. Kepala Operasi Uni Eropa, Erik Habers mengatakan, pihaknya bangga telah menjadi bagian dari kemitraan ini. Pe-ngalaman MDF telah menegaskan betapa pentingnya perwujudan sebuah agenda bersama melalui implementasi bersama sekaligus memastikan bahwa rekonstruksi yang dilaksanakan program ini selaras dengan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Uni Eropa merupakan donor terbesar MDF dengan kontribusi hingga AS$271,3 juta atau 41 persen dari keseluruhan hibah. MDF telah mengalokasikan seluruh dana yang tersedia ke dalam 23 proyeknya. Hingga tanggal 30 September 2011, sebanyak AS$645 juta atau 99 persen kontribusi tersebut telah dialokasikan. (b04)