Waspada, Kamis 28 Juli 2011

Aceh

B6

WASPADA

Kamis 28 Juli 2011

Penutupan Aceh Internasional Folklore Festival Hipnotis Penonton

Di Banda Aceh Harga Sembako Bergerak Naik BANDA ACEH (Waspada): Harga komoditas kebutuhan masyarakat menjelang meugang puasa di Banda Aceh, mulai bergerak naik. Hal itu disebabkan harga tebus komoditas ditingkat pedagang tersebut meningkat dari hari-hari sebelumnya.

“Dalam dua hari ini, harga tebus bahan pokok sudah ada kenaikan. Jadi harga jual eceran pasti naik juga,” aku Hamdan, seorang pedagang sembako di Pusat Pasar Peunayong, Banda Aceh, saat ditanya Waspada, Rabu (27/7).

Komoditas yang mulai naik harga tebusnya, sebut Hamdan, antara lain gula pasir yang biasa harganya Rp.475.000 per sak sekarang naik menjadi Rp495.000 per sak, minyak goreng dari Rp. 8.800 per kilogram sekarang menjadi Rp9.500 per kilogram.

Dengan harga tebus minyak goreng Rp9.500 per kilogram, menurut Hamdan, harga jual eceran per kilogram menjadi Rp.11.000. Begitu juga dengan beras, yang biasanya harga tebus Rp.110.00 per sak sekarang sudah Rp.125.000 per sak.

Hamdan menambahkan kenaikan harga-harga kebubutuhan pangan masyarakat menjelang meugang puasa itu, kemungkinan karena permintaan meningkat. Kenaikan hargaharga itu, tambahnya, juga membuat harga bumbu-bumbuan juga naik. (b04)

BANDA ACEH (Waspada): Pertunjukan pentas seni sedunia, Aceh Internasional Folklore Festival (AIFF) 2011, yang telah berlangsung selama tiga hari di Banda Aceh, Selasa (26/7) malam, resmi ditutup oleh Sekda Aceh HT Setia Budi, di Panggung Utama Taman Sri Ratu Safiatuddin.

Sekda Aceh, HT Setia Budi mengatakan, tujuan utama dari AIFF ini adalah menjalin persaudaraan antar bangsa dalam perdamaian.

Serta dunia akan bertambah damai dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Setiabudi mengatakan bersyukur orang Aceh mempunyai hati yang terbuka, mau menerima semua orang yang datang ke Aceh ini.

Lanjut Sekda, Aceh bukan saja mempunyai tari Saman, akan tetapi tarian Aceh bisa dikolaborasikan dengan tarian-tarian dari negara seluruh dunia, sehingga bisa tercipta tari dengan kreasi baru.

Sekretaris Panitia, Adli Abdullah mengatakan, para delegasi ini datang ke Aceh dalam untuk menghibur warga Aceh yang pernah di-

Pemko Banda Aceh Sosialisasi Dan Fasilitasi Pembentukan Tim P3DN BANDAACEH (Waspada) : Seluruh instansi di lingkungan pemerintah diimbau agar memaksimalkan penggunaan barang/ jasa hasil produksi dalam negeri. Demikian dikatakan Sekretasris Tim P3DN (Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri) Ferry Yahya dari Kementerian Perindustrian RI pada Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Tim P3DN kota Kota Banda Aceh, Selasa (26/7).

Sosialisasi yang berlangsung sehari ini dibuka Asisten II Bidang Keistimewaan Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh Ramli Rasyid diikuti 50-an perwakilan SKPD di lingkungan Pemko Banda Aceh.

Ramli Rasyid menjelaskan saat membuka acara, Pemko Banda Aceh mendukung terlaksananya kegiatan ini. “Sosialisasi ini sangat baik dilaksanakan khususnya untuk meningkatkan kesadaran kita untuk mencintai produk negeri sendiri yang memang tidak kalah kualitasnya dari produk luar,” kata mantan Kadisbudpar Banda Aceh tersebut. (cgto)

Setiap Pekan, Kawasan Kaki Gunung Louser Terbakar BLANGKEJEREN (Waspada) : Puluhan hektare kawasan di kaki Gunung Louser di kawasan Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues sudah mulai terlihat gundul, sejak beberapa tahun ini.

Kondisi ini diakibatkan banyaknya petani liar yang bergentayangan, membuka lahan baru setiap hari, sehingga dalam aktivitas-nya sebagian ada yang membakar kebun sendiri dan menjalar kawasan kaki Gunung Louser.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gayo Lues Amarullah Leman, Senin (25/7) prihatin atas peristiwa yang menimpa hutan kawasan kaki Gunung Louser. (m14)

Program EDFF Dapat Predikat Opini WTP Dari BPKP BANDA ACEH (Waspada): Program Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi atau Economic Development Financing Facility (EDFF) mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKP terkait hasil audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan proyek EDFF tahun anggaran 2010.

“Hasil evaluasi BPKP terhadap Sistem Internal Control proyek EDFF tahun 2011, cukup baik. Namun, masih terdapat temuan hasil audit yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing lembaga pelaksana, project management unit dan juga Satker,” ujar Kepala Bappeda Aceh, Ir.Iskandar, MSc, pada Rakor Stakeholder EDFF dengan Sub-project Implementing Entities (SIEs), di kantor Bappeda Aceh, Selasa (26/7).

Sebagaimana diketahui, delapan lembaga pelaksana atau Sub-project Implementing Entities (SIEs) EDFF masing-masing Action Aid Australia, Canadian Cooperative Association, Swisscontact, Muslim Aid Indonesia, Islamic Relief, Caritas Czech Republik, Aceh Development Fund dan International Organization for Migration telah dipilih berdasarkan hasil seleksi. (b07)

UPSI Malaysia Anugerahi Irwandi Gelar Doktor Kepemimpinan BANDA ACEH (Waspada): Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa di bidang kepemimpinan dan pembangunan pendidikan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Perak, Malaysia, Rabu (26/7).

Gelar itu disematkan Canselor Raja Permaisuri Perak Darul Ridzuan, Tuanku Bainun kepada Irwandi bersamaan dengan wisuda dua ribuan mahasiswa UPSI lainnya. Gelar kehormatan diberikan kepada Irwandi setelah dilakukan berbagai penilaian.

Dalam sambutannya Irwandi mengatakan, guna mendukung pengembangan sumber daya manusia, Pemerintah Aceh membentuk Komisi Beasiswa Aceh yang memberikan beasiswa bagi putra-putri Aceh melanjutkan studi S2 dan S3.

Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia sudah memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada 26 orang yang dianggap berjasa. Selain kepada Irwandi yusuf, tahun ini gelar Doktor Honoris Causa juga diberikan kepada Prof Dr Ahmad Ibrahim Bajunid dari Malaysia.(b04)

Meriahkan Meugang Bersama Duafa TAKENGEN (Waspada): Tidak semua manusia dapat menikmati daging pada hari meugang menjelang Ramadan, dari itu hendaknya bagi umat yang mampu, supaya berbagi “kegembiraan” dengan fakir miskin dan duafa.

Demikian Ketua Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tengah, Tgk. H. Mohd. Ali Djadun, menjawab Waspada, Rabu (27/7) pagi. Menurutnya, kendati tradisi meugang bukan perintah agama dan tidak ada fatwa yang mewajibkan penyembilahan menyambut Ramadan. Namun meugang bisa saja dilaksanakan umat Islam, dimana tujuannya sebagai pendukung syariat, memeriahkan penyambutan Ramadan.

“Hari meugang merupakan wujud dari rasa gembira umat menyambut bulan puasa. Namun perlu diketahui bukan pelaksanaan tradisi meugang yang terpenting, tapi bagaimana meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, dalam Ramadan yang pernuh berkah, “katanya. (cir/b18)

Muhammadiyah Subulussalam Gelar Tablig Akbar SUBULUSSALAM (Waspada): Keluarga Besar Muhammadiyah Subulussalam gelar tablig akbar menyambut Ramadhan 1432 H, Rabu (27/7) di lokasi SMA Plus Muhammadiyah setempat.

Drs H Khudri Lubis, Wakil Ketua Majlis Tarjih Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dalam tausiyahnya mengatakan kehadiran Rasulullah adalah memberikan semangat kepada umat untuk melepaskan diri dari beban umat. Ajaran yang disampaikan realitas, mudah, tidak ada yang sulit dan kehadirannya rahmat bagi seluruh alam.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Subulussalam dr H. Syahyuril dalam sambutannya mengatakan, tablig akbar menyambut Ramadhan di sana lebih kepada acara silaturahmi warga Muhammadiyah terkait terbentuknya PDM di sana.

Diperkirakan, dari 150 KK Muhammadiyah di sana, 50 KK diantaranya aktif .(b33)

timpa bencana tsunami dan pernah berkonflik.

Adli juga menambahkan, masyarakat Aceh sangat terhibur dan sangat antusias dengan adanya acara AIFF 2011 ini.

Malam penutupan AIFF 2011 ini menampilkan tarian tradisional dari sembilan negara peserta. Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga turut memberikan plakat ke seluruh perwakilan negara yang ikut dalam festival.

Peserta Aceh Internasional Folklore Festival (AIFF) 2011 dari sembilan negara, Pakistan, Polandia, Turki, Srilanka, Kanada, Afrika Selatan, Lithuania, Estonia, Italia, Malaysia dan Indonesia diwakili oleh Aceh berhasil menarik antusias masyarakat Kota Banda Aceh maupun dari luar Aceh.

Terutama delegasi yang berasal dari negara Pakistan berhasil menghipnotis masyarakat Kota Banda Aceh saat menyanyikan tembang lagu ‘Chaiya-chaiya’ lagu yang pernah naik daun di jejaring sosialYoutube yang dibawakan Briptu Norman Kamaru, anggota Brimob Polda Gorontalo itu. (cgto)

Tuntut Pemilukada Sesuai Jadwal

Hari Ini Aktivis Aceh Demo Istana Negara Waspada/Gito Rolies

SEJUMLAH peserta menunjukkan budaya seni tari pada penutupan pertunjukan pentas seni sedunia, Aceh International Folklore Festival (AIFF) 2011, Selasa (26/7) malam di Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh.

Soal Penderita HIV/AIDS

Ulama: Pemkab Agara Kurang Jeli KUTACANE (Waspada) : Terungkapnya hasil uji Laboratorium RSU Kutacane yang menyatakan sedikitnya empat warga Agara mengidap HIV/AIDS, penyakit yang mematikan, sebagaimana pemberitaan di Waspada, Rabu (27/7), ditanggapi “dingin oleh ulama karismatik Agara H Abbas,LC. “Itu risiko dari pergaulan bebas dan juga kurang jelinya pemerintah daerah soal penanganan maksiat,” ujarnya.

H Abbas menyebutkan, sebagai pengurus MPU dan ulama dirinya sudah sejak lama mengingatkan, agar pembangunan moral umat harus lebih

diutamakan. Namun hal ini kurang ditanggapai “penguasa” di bumi Sepakat Segenep, lihat saja saja lokasi maksiat di Pajak Seban, tetap ramai bau maksiat.

Juga di Gang Rajawali seputaran Kota Kutacane, semua tahu ada penginapan yang berbau maksiat tetap beroperasi, maka wajar Allah turunkan bala HIV/ AIDS di sini, jadi saya sama sekali tidak terkejut,” tegasnya.

Menurutnya, apa yang dibanggakan dengan Serambi Mekkah dengan hukum Syariat Islam, kalau di depan mata kita sendiri penyakit HIV, yang mematikan, bersumber dari pergaulan bebas ini, menimpa wargaa. Dan penyakit Ini bisa saja menular pada keluarga , kerabat, juga orang lain yang tak berdosa, melalui berbagai media.

“Penyakit ini setahu saya kalau sudah muncul, akan men-

jadi fenomena gunung es, akan semakin banyak korban” tegasnya.

Diingatkan bagi umat, momentum memasuki Ramadhan 1432 H, semua kalangan baik pemimpin juga rakyat agar membenahi moral, bersikap tegas terhadap maksiat, meningkatkan ibadah. “Bila tidak akan Allah turunkan berbagai azab kepada kita,” tegasnya.

Terkait simpang siur data jumlah pengidap HIV/AIDS, dimana versi Dinkes Agara ada empat warga yang mengidap sejak 2010 hingga triwulan kedua 2011.

Sementara seorang dokter di RSU Sahudin Kutacane mengatakan, ada sepuluh warga positif mengidap HIV/AIDS. Hal ini dimintakan agar pihak Dinkes Agara bertindak agar warga tak tidak tertular. (b28)

Terkait Dugaan Penggelembungan Data Luas Lahan Pertanian

GERAK Aceh: Ada Konspirasi Terstruktur BLANGPIDIE (Waspada) : Persoalan Luas lahan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang di kini terjadi perbedaan data yang saling bertolak belakang antara pihak Pemerintah dengan lembaga lainnya, dinilai harus segera dituntaskan.

“Kita mensinyalir adanya manipulasi terstruktur yang telah dilakukan oleh Pemkab Abdya terhadap persoalan itu, dengan selisih angka yang sangat besar tersebut menjadi modus bagi pejabat disana untuk meraup keuntungan, jadi kami menilai ada konspirasi terstruktur dan berimplikasi terhadap kerugian negara,” sebut Askhalani, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Aceh kepada Waspada, Rabu (27/7).

Terhadap indikasi tersebut Askhalani menilai, Pemkab Abdya telah melanggar Undangundang nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang didasari dengan adanya penyalahgunaan wewenang, konspirasi dan pemberian konpensasi yang bersifat politis. Alasan itu seperti dikemukakan Askhalani sudah bisa menjadi alasan bagi pihak hukum untuk masuk serta melakukan penelusuran dan penyidikan.

DPRK Diminta Membentuk Pansus Terkait masalah manipulasi

data luas lahan pertanian, anggota DPRK Abdya Afdal Jihad, SAg kepada Waspada Rabu (27/ 7) juga menyatakan sikapnya agar persoalan itu harus ditangani secara serius. Dirinya juga mendorong supaya pihak berwajib karena melakukan penyidikan terhadap manipulasi data yang dapat berindikasi terhadap penyimpangan anggaran.

Kondisi tersebut menyebabkan keuangan daerah saat ini menjadi ‘morat-marit’ sehingga ikut berdampak terhadap pembangunan.

“Persoalan data tidak dapat dianggap remeh, karena sangat berhubungan kuat dengan pembangunan, jadi kita mendorong semua pihak untuk menelusuri persoalan ini, karena jelas akan merugikan keuangan di daerah akibat manipulasi seperti ini, selisih seratus hektare saja sudah bisa membuat keuangan daerah tersedot secara tidak sah, apalagi jika selisihnya sampai demikian besar, kita juga mencium adanya unsur kesengajaan dalam persoalan manipulasi data ini,” ujarnya.

Anggota DPRK dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga menyatakan kesiapannya untuk dilakukan pembentukan pansus terkait manipulasi data di DPRK Abdya.

Persoalan manipulasi data luas lahan di Abdya mulai mencuat ke publik ketika adanya

perbedaan data yang dimiliki Dinas Pertanian setempat dengan beberapa lembaga lain, polemik mulai muncul ketika Bupati Abdya Akmal Ibrahim di acara panen raya Abdya yang dihadiri pejabat dari Dirjen Pertanian yang menegaskan, Abdya saat ini memiliki lahan pertanian yang mencapai 25 ribu hektare serta hasil panen rata-rata mencapai 7,8 ton per Ha. Klaim Bupati Akmal Ibrahim tersebut bertolak-belakang dengan data dinas Pertanian Abdya yang menyebutkan luas lahan di Abdya hanya berkisar 23 Ribu Hektar, sedangkan fakta lain yang dimiliki lembaga yang berbasis di bidang pendataan seperti Biro Pusat Statistik (BPS) Abdya menyatakan, luas areal lahan pertanian di Abdya saat ini hanya berkisar 16 ribu hektare. Data diadopsi sejak tahun 2007 hingga akhir 2010 lalu dengan asumsi belum adanya program pembukaan lahan baru di Abdya hingga tahun 2011 ini.

“Secara logika aja jelas tidak mungkin akan terjadi perubahan data luas lahan pertanian di Abdya, karena hingga saat ini belum ada laporan dan kegiatan adanya pengembangan serta pembukaan lahan baru,” ungkap kepala BPS Abdya, Busnir, S.Si saat menemui Waspada di kantor Balai PWI Abdya beberapa waktu lalu. (csdp)

JAKARTA (Waspada) : Seratusan pemuda dan mahasiswa asal Aceh yang menetap di Jakarta sekitarnya akan menggelar aksi unjukrasa di depan Istana Negara Jakarta, Kamis (28/7).

Demo ini berisi tuntutan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melaksanakan Pemilukada sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KIP Aceh pada November mendatang.

Pengunjuk rasa membantah jika aksi ini didanai oleh kandidat bupati/wali atau gubernur.

“Jika ada yang biayai aksi ini, maka kami ajak seribu peserta untuk ikut,” ucap Koordinator Solidaritas untuk Demokrasi Aceh (SUDAH) Razi kepada Waspada, Rabu (27/7) di Jakarta.

Razi menjelaskan, penyampaian aspirasi di ibu kota negara agar SBY bisa mendengarkan aspirasi dari kalangan pendukung demokrasi.

Jika pun jadwal Pemilukada ditunda, maka regulasi penundaan sudah disahkan.

“Jadi penundaan bukan karena faktor bencana, tidak tersedia anggaran serta dalil kondisi Aceh yang tidak aman sebagaimana dipaparkan oleh kalangan politikus partai,” paparnya.

Sudah meminta Presiden menolak usulan penundaan Pemilukada karena yang berwenang mengusulkan itu kepala Pemerintahan bukan Parpol sesuai dengan PP Nomor 17/2005 Pasal 149 Ayat 1. “Pengunduran Pemilukada bisa dilakukan dengan mengikuti aturan,” papar Razi menambahkan usai berunjuk rasa di Istana Negara dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya beberapa kalangan dari Aceh yang dimotori mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Aceh (GAMMA) berkunjung ke kantor Deputi I Bidang Politik Daerah Mayjen TNI Judi Harianto yang didampingi Asisten Poldagri Brigjen Sumardi pada pertengahan Juli lalu. (cmh)

Dua SPBU Di Subulussalam Dinilai Lakukan Pelanggaran SUBULUSSALAM (Waspada): Setidaknya ada dua faktor kesalahan yang dilakukan dua unit SPBU Kota Subulussalam.

Karenanya pemilik SPBU diingatkan melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga faktor keamanan dan kenyaman bagi semua pihak yang berhungunan dengan SPBU benar-benar terjamin.

Kadis Perindagkop dan UKM Subulussalam Darmansyah (foto)kepada wartawan mengatakan itu, Rabu (27/7) menyusul inpeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pihaknya, Rabu dinihari ke SPBU 14.237.414 milik Kasman Lizar di Penanggalan dan SPBU 14.237.452 milik Supriadi Oyon di Subulussalam.

Dikatakan, penjualan BBM melalui jerigen masih ditemukan, bahkan dinilai berlebihan serta pakaian seragam pertamina petugas/ karyawan SPBU yang tidak ada. “Pengisian jerigen dan tidak mengenakan uniform,” tandas Darmansyah menambahkan UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) perlu diperhatikan pengusaha SPBU. Menjawab solusi mengatasi tindakan oknum pengelola SPBU di sana, Darmansyah memastikan menggelar musyawarah Muspida Plus dan Muspika terkait sehingga kelangkaan BBM bisa diatasi meski ada pembatasan dari pihak Pertamina.

“Harga eceran tertinggi di kios-kios kita

batasi dan tidak boleh dijual di atas Rp6.000per liter, termasuk aturan bagi pengecer,” imbuhnya memastikan rapat digelar pekan pertama Ramadhan atau Juli depan.

Dalam sidak yang didampingi TNI/Polri, anggota DPRK dan wartawan, Rabu dinihari, menurut Darmansyah, pihaknya telah mengamankan sejumlah jerigen kosong dan berisi. Namun tidak ada orang yang ditahan pasca sidak di sana. “Pak Kasman Lizar sudah datang ke kantor kita dan kami masih menunggu Pak Oyon sampai sore nanti (Rabu-red),” tandas Darmansyah.

Tak Layani Jerigen Pastikan tidak ada penyelewengan yang dilakukan pihaknya terkait distribusi BBM ke agen selama ini, Kasman Lizar yang dikonfirmasi terpisah menandaskan sikapnya tidak akan melayani jerigen walau dengan dalih apapun.

“Selama ini kita juga menjalankan usaha sesuai aturan, dan distribusi kepada pengecer jika dibuktikan surat keterangan kepala desa terkait,” tegas Kasman yang sangat tidak setuju dengan munculnya kios pengecer kambuhan di sana.

Kendati menyesalkan tindakan Disperindagkop dan UKM yang dinilai memaksa karyawannya mengisi jerigen saat sidak kemarin, Kasman mendukung program Pemko Subulussalam untuk penertiban itu. Namun diakui akan melayani pejualan melalui jerigen jika ada surat keputusan Wali Kota Subulussalam. (b33)

Demo Pro Kontra Soal Ijazah Palsu Di DPRK Aceh Tengah TAKENGEN(Waspada) : Belasan masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Pencerdasan Masyarakat Aceh Tengah di bawah komando Hamdani LSM Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jangko), melakukan demo ke DPRK Aeh Tengah, Rabu (27/7) siang. Mereka meminta agar DPRK menggelar sidang paripurna tentang adanya indikasi anggota dewan berijazah palsu.

Namun demo itu mendapat tandingan oleh Parlemen Jalanan. “LSM Jangko sudah mengkhianati perjuangan. Sudah mengkhianati mahasiswa. Mereka melakukan aksi demo ini sudah dibayar. Saya tiga kali diajaknya untuk melakukan demo ini,” sebut Aramiko Aritonang, dari parlemen jalanan, sambil membentangkan spanduk tentang pendemo yang sudah dibayar.

Dua kubu pendemo itu berbeda pendapat.

Satu pihak berada di tembok DPRK sambil membentangkan spanduk. Satu kelompok lagi berada di bawah di halaman DPRK. Kedua kubu ini saling tuding.

Sebelumnya Aritonang dan Saddam Natuah adalah bagian kelompok LSM Jaringan Anti

Korupsi Gayo (Jangko). Mereka ikut bergabung ketika melaksanakan berbagai demo. Namun kali ini Parlemen Jalanan menjadi rival Jangko.

“Saya minta Hamdani, pimpinan Jangko untuk bersumpah apakah dia sudah dibayar untuk demo ini atau tidak. Namun Hamdani enggan melakukannya. Dia sendiri yang menjemput masa dengan Sudaco (angkutan umum) ke tempat seseorang,” sebut Aramiko sambil berteriak di tembok DPRK. Namun Hamdani dalam keterangannya kepada Waspada, secara terpisah di sela-sela demo itu menyebutkan, “ Kepentingan sumpah itu apa? Ini menyangkut kepentingan rakyat, buat apa kita disumpah. Jangan-jangan mereka yang sudah dibayar,” sebut Hamdani.

Akhirnya kelompok pendemo yang meminta dewan untuk menggelar sidang paripurna guna membahas adanya indikasi ijazah palsu.Mereka diterima Nazar,Wakil Ketua DPRK dan beberapa personil DPRK. Sementara pendemo tandingan tidak masuk ke ruangan DPRK.(b18)

Rusli Dianggap Lemah Memimpin Dewan RUANGAN itu tampak ramai diisi tamu, namun tamu-tamu tersebut bukanlah orang lain, melainkan beberapa anggota dewan yang duduk di kursi tamu yang telah tersedia di ruangan ketua DPRK.

Ruangan yang sesak oleh kursi kayu serta dihiasi gordin berwarna coklat itu adalah ruangan Drs Rusli M Saleh, Ketua DPRK Bener Meriah yang akan maju bertarung dalam Pilkada November 2011 nanti sebagai calon wakil bupati. Dia saat ini menjadi pembicaraan di kalangan anggota DPRK, selain ke-

pemimpinnya yang dianggap kurang pas, mantan Kepala Dikjar ini juga dianggap sebagai “pengkhianat” di dalam partainya.

Menurut Sarkati, Ketua Fraksi Golkar DPRK Bener Meriah, gaya kepemimpinan Rusli sangat lemah dalam memanajemen lembaga dewan tersebut.

Akibatnya, semua jadwal yang diprogramkan banyak tidak teratur, seperti studi banding, peningkatan kapasitas dewan serta jarang melakukan sidang paripurna untuk menetapkan qanun daerah.

Rusli M Saleh adalah kader Partai Golkar dan melangkah serta duduk hingga menjabat sebagai Ketua DPRK berkat Golkar, namun dia dicurigai karena tidak berpihak kepada partai

yang berlambang pohon beringin itu.

“Kami sedikit curiga, ketika Fraksi Golkar meminta dan menyurati Ketua DPRK agar segera melakukan sidang paripurna untuk membentuk alat kelengkapan dewan, hingga saat ini belum juga terlaksana paripurna tersebut ,” ungkap Sarkati.

Pada Februari 2011, Fraksi Gabungan yang di dalamnya terdapat dua fraksi yakni Fraksi Redelong dan Bener Meriah memiliki 13 kursi, lalu ditinggalkan anggotanya yakni dari PDIP dua korsi dan PBR dua kursi mereka pindah ke Fraksi Golkar.

Lalu secara otomatis Fraksi Gabungan menjadi kurus dan Fraksi Golkar gemuk, sehingga sesuai tata tertib dan undang-

undang harus segera di adakan paripurna untuk membuat alat kelengkapan dewan yang baru.

“Sejak saat itu, Rusli M Saleh sama sekali kebijakannya tidak berpihak Golkar, dua kali surat dikirim agar dilakukan paripurna, namun tidak direspon.

Jangankan membela partai yang membuat ia besar, selama dia duduk di dewan satu buah qanun aja tidak pernah dihasilkan selama kepemimpinannya di DPRK,” ungkap Ketua Fraksi Golkar Rusli M Saleh sudah mulai melakukan beberapa kampanye terang-terangan untuk maju menjadi calon wakil bupati berpasangan dengan Ruslan Abdul Gani. Padahal sudah jelas dedengkot Golkar Bener Meriah H Tagore AB yang juga

saat ini mejabat sebagai Bupati Bener Meriah, ditunjuk kembali partai menjadi calon bupati untuk periode berikutnya.

Beberapa waktu yang lalu, Rusli M Saleh mengaku tidak lemah dalam memimpin DPRK Bener Meriah,” Silahkan anda lihat kerja saya saat ini, qanun yang diajukan eksekutif ada yang kita sahkan sebanyak enam qanun.

“Mengenai surat permintaan Fraksi Golkar agar dilaksanakan sidang paripurna alat kelengkapan dewan, saya juga sudah menyurati dua fraksi itu agar mengirimkan wakil mereka. Namun hingga saat ini mereka tidak membalas surat tersebut,” kata Rusli.

Bukan hanya itu, katanya, memimpin DPRK bukan seperti

memimpin dinas, karena di sini ada semua wakil rakyat dari banyak Parpol dengan pemikiran yang berbeda. “Mereka aja yang tidak paham, tolong bikin berita ini yang keras. Toh tidak lama lagi saya akan berhenti,” kata Rusli.

Noma Khairil, tokoh pemuda Bener Meriah mengatakan, anggota dewan yang dipilih rakyat hendaknya selalu berpihak rakyat. “Mereka jangan hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, kalau hanya soal kekuasaan yang mereka perebutkan lebih baik mundur saja. Buat apa bertengkar, namun yang diributkan bukan kepentingan rakyat ,” sebut Noma.

Khairul Akhyar