Aceh
C4
WASPADA Kamis 15 April 2010
Terkait Penanganan Teroris Di Aceh
Fashion Show Meriahkan Maulid
Komisi III Dan Komnas HAM Diminta Pantau Aceh
PANTONLABU, Aceh Utara (Waspada): Keluarga besar Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) Pantonlabu, Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, Selasa (13/4) memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, di halaman Madrasah. Selain diisi tausyiah dan menjamu puluhan yatim, Maulid juga diiringi fashion show busana muslim anak-anak. “Fashion show diikuti para murid dari madrasah. Begitu pula seni rebana. Di samping memeriahkan Maulid, aneka kegiatan tersebut sengaja kita gelar dalam rangka persiapan mengikuti Porseni tingkat kabupaten dan provinsi,” kata Kepala MIN Pantonlabu, Drs. Hamdani A. Jalil. Pantauan Waspada, meski di bawah cuaca yang relatif panas, peringatan Maulid di MIN Pantonlabu berjalan khidmat dan lancar.(cmus)
Guru Sertifikasi Pertanyakan Haknya BIREUEN (Waspada): Sejumlah guru sertifikasi di Bireuen yang mengaku telah dinyatakan lulus sertifikasinya beberapa waktu lalu mempertanyakan jatah gaji sertifikasinya. Pasalnya, sampai sekarang belum diterimananya. Sedangkan haknya itu seharusnya diterima setelah dinyatakan lulus. Menurut sejumlah guru yang lulus sertifikasi 2006 dan 2007 mulai Januari sampai April 2010, yaitu empat bulan jatah hak belum dibayar, sehingga mereka mempertanyakan kenapa belum disalurkan sampai sekarang. “Empat bulan gaji sertivikasi sampai sekarang belum kami terima,” kata seorang guru sertivikasi yang dibenarkan sejumlah guru yang juga lulus sertifikasi lainnya, seraya berharap hak mereka itu segera disalurkan. Sementara Kepala Dinas Kabupaten Bireuen, Asnawi, MPd melalui pemegang nota dinas, Iskandar menjelaskan gaji sertifikasi guru itu langsung ditangani Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMD) Banda Aceh, pembayarannya langsung dikirim melalui kantor Pos dan Giro di masing-masing kabupaten/kota. “Dinas Pendidikan Bireuen tidak menangani masalah pembayaran gaji sertifikasi guru dan hanya sebatas mengirim berkas kegiatan mereka selaku guru lulus sertifikasi, realisasi pembayaran ditangani LPMD di Provinsi,” jelasnya. (amh)
Kades Se-Aceh Utara Tuntut Gaji LHOKSUKON, Aceh Utara (Waspada): Ratusan keuchik yang tergabung dalam Asosiasi Geuchik Aceh Utara (Asgara) menuntut pemerintah membayar gaji mareka. Pasalnya, gaji para keuchiek di Aceh Utara sudah tiga bulan menunggak. Bahkan, sebagian keuchik disebut-sebut sudah lima bulan tidak menerima gaji. “Kita sangat kecewa dengan kondisi ini. Pemerintah seharusnya memperhatikan nasib para keuchiek. Jangan dielu-elukan saja sebagai ujung tombak pemerintahan, tapi kesejahteraannya terabaikan. Sudah gajinya kecil, pembayarannya molor,” kata Ketua Asgara, Muksalmina, kepada Waspada, Selasa (13/4). Muksalmina mendesak Pemkab Aceh Utara responsif menyikapi masalah ini. “Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut. Bila memungkinkan, bulan ini langsung di transfer. Jangan sampai para keuchik meluapkan kekecewaannya dengan berunjukrasa secara massal ke kantor bupati,” tandas Muksalmina. Seperti diketahui, gaji keuchik di Aceh Utara Rp700.000 per bulan. Gaji ini dibayar setiap tiga bulan sekali ke rekening masing-masing. Menyusul keterlambatan pembayaran gaji, mayoritas keuchik mulai mengeluh. Kalangan DPRK Aceh Utara pun sudah mendesak pemerintah daerah supaya membayar gaji mareka. Namun sampai kemarin gaji para keuchik tak juga cair.(cmus)
7.457 Pelajar SD/MI Kabupaten Bireuen Akan Ikuti UASBN BIREUEN (Waspada): 7.457 Pelajar SD/MI Kabupaten Bireuen yang sudah terdaftar akan mengikuti UASBN pada 4, 5 dan 6 Mei mendatang. Kadis P dan K Bireuen, Drs. Asnawi, MPd melalui Kabid Dikmenjur Drs. Abd. Fatah menjelaskan hal itu menjawab Waspada di kantornya, Selasa (13/4). Dikatakan, jumlah peserta UASBN SD/MI Kabupaten Bireuen berasal dari 279 SD/MI dalam Kabupaten Bireuen yang akan mengikuti UAS di masing-masing sekolah, Rayon Kota Bireuen dan 11 Sub Rayon Kecamatan. Saat ini para guru SD/MI terus membekali para peserta UAS agar memperoleh hasil kelulusan yang maksimal.(b16)
Hasil Musrenbang, Pembangunan Fokus Pada Infrastuktur BANDA ACEH (Waspada): Melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Aceh Tahun 2010, Pemerintah Aceh akan lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi dan listrik dalam mendukung pengembangan kawasan dan sentra industri dengan tetap pada pelayanan utama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Demikian ditegaskan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf saat membuka Musrenbang Aceh 2010, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (13/4). Menurut Gubernur, pembangunan infrastuktur saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak investor, salah satu hambatan dalam investasi merupakan adanya kendala dari listrik dan jalan, jika permasalahan tersebut dapat teratasi, maka investasi akan mudah masuk ke Aceh. “Pada 2010 ini kita akan berupaya menyelesaikan krisis listrik dan mengutamakan pembangunan jalan, irigasi serta mengedepankan sentra industri,” kata Irwandi. Gubernur menambahkan, sesuai amanat Perpres No. 5 TAhun 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh diminta menyelesaikan sejumlah agenda strategis antara lain terkait kesinambungan rekonstruksi dan percepatan pembangunan Aceh 2010-2012, penyelesaian RTRW Aceh, penyelesaian dokumen RPJM Aceh 2007-2012, penyelesaian dokumen RPJA serta rencana aksi ‘Aceh Green”. “Melalui Musrenbang, saya meminta ada integrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang saling bertanggungjawab, baik yang bersumber dari APBA, APBN maupun sumber lain menuju visi Aceh 2025 untuk kemakmuran Aceh yang lebih baik,” ujar Irwandi.(gto)
Ketibaan (flight, asal, waktu):
Garuda Indonesia GA 146 Jakarta/Medan
Lion Air
JT 304 Jakarta JT 398 Jakarta/Medan JT 396 Jakarta/Medan
Sriwijaya Air
SJ 010 Jakarta/Medan
Air Asia
AK 305 Kuala Lumpur *
FireFly
Keberangkatan (flight, tujuan, waktu):
15:45 GA 147 Medan/Jakarta
16:30
11:15 JT 397 Medan/Jakarta 16:00 JT 307 Jakarta 19:50 JT 399 Medan/Jakarta
07:20 11:55 16:35
12:50 SJ011 Medan/Jakarta
13:20
12:20 AK 306 Kuala Lumpur *
12:45
FY 3401 Penang 13:50 FY 3400 Penang * Setiap Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu.
14:20
Maimun Asnawi, SH.I
Kasat Lantas, AKP Herry, Selasa (13/4) pagi di depan taman Riyatdhah Kota Lhokseumawe, dalam kegiatan Simpatik Rencong 2010, membagi-bagikan kunci pengaman sepeda motor kepada para pengguna jalan raya. Para pengemudi juga diingatkan menghidupkan lampu utama di siang hari, guna menghindari terjadinya laka lantas. Bagi pengguna sepedamotor yang tidak mematuhi aturan akan didenda Rp150 ribu berupa Tilang di pengadilan. Ini dilakukan untuk menjalankan UU No. 22 tahun 2009 tentang angkutan jalan raya. UU ini telah disosialisasikan lima bulan lalu.
Unsyiah Akan Tampung 1.228 Mahasiswa BANDA ACEH (Waspada): Universitas Syiah Kuala pada tahun ini akan menampung 1.228 mahasiswa baru yang masuk melalui jalur Ujian Masuk Bersama (UMB) di 12 Perguruan Tinggi Negeri. Kecuali itu, ada empat jalur lain yang bisa dipakai calon mahasiswa untuk belajar di Unsyiah. Rektor Unsyiah, Prof Dr Darni M. Daud yang didampingi Pembantu Rektor Unsyiah bidang Akademik, Prof Dr Samsul Rizal M.Eng kepada wartawan, Rabu (14/4) tahun kedua menerima mahasiswa melalui UMB, berharap para calon mahasiswa lebih antusias. Dia mengatakan, awalnya hanya ada tiga jalur calon mahasiswa masuk Unsyiah. Ketiganya melalui SNMPTN (seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri), Ujian Seleksi Masuk Universitas (USMU) dan Jalur Mandiri Unsyiah (JMU). Kata dia, dua jalur lainnya yakni, UMB dan Jalur Pemerintah Daerah (JPD). “Tahun ini ada 12 PTN di Indonesia yang
bergabung di UMB,” kata Darni yang juga didampingi Kepala Biro Administrasi Akademik, Dra Adjrun Ahmad, MM dan Kabag Humas Unsyiah, Drs A. Wahab Abdi, M.Si. Dia mengatakan, jalur masuk melalui USM akan memudahkan calon untuk memilih PTN favoritnya di seluruh Indonesia. Ke-12 PTN itu adalah Unsyiah, Universitas Malikussaleh, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Padang. Lalu, tambah dia, Universitas Andalas, Universitas Jambi, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Palangka Raya dan Universitas Islam Negeri Makassar. Darni menjelaskan, pendaftaraan UMB dibuka 12 April sampai 19 Mei nanti secara online. Sedangkan ujian pada digelar satu hari saja yakni pada 22 Mei. Sementara pengumuman hasil ujian pada 8 Juni. “Pendaftaraan online ini bisa dilakukan dengan lebih dulu membayar biaya ujian terdekat di BNI tedekat, dengan menggunakan PIN dari BNI,” urai dia. Sedangkan jalur baru lainnya yak-
ni SNMPTN tetap seperti tahun sebelumnya.Tahun ini, lewat jalur SNMPTN, Unsyiah akan menampung 1.430 mahasiswa.JalurUSMUmendapatporsi 847 mahasiswa. Disusul JMU sebanyak 1.482 orang dan jalur JPD 65 mahasiswa. Untuk tahun ini, sambung Samsul, dari lima jalur masuk itu, Unsyiah menampung lebih kurang 6.052 mahasiswa. “Yang mendaftar itu mereka yang punya ijazah dalam tiga tahun terakhir, bagi yang belum UAN bisa menunjukkan saat daftar ulang,” papar Samsul. Kepala Humas Unsyiah, A Wahab Abdi menambahkan, tahun lalu Unsyiah menerima 3.224 mahasiswa. Sedangkan di Universitas Malikul Saleh (Unimal) sebanyak 1.241 mahasiswa. Sedangkan peminatnya tahun lalu berjumlah 12.668 calon peserta. “Itu belum masuk Unimal. Kalau seluruhnya berjumlah 15.214 orang,” sebut dia. Khusus UMB, tahun lalu rencana penerimaan sebanyak 1.506 orang, sedangkan peminatnya 6.049, sementara yang lulus seleksi 1.491 mahasiswa. Dari jumlah tersebut hanya 744 orang yang mendaftar ulang. (b05)
Proyek Jalan Miliaran ‘Dikebunkan’ Warga PANTONLABU, Aceh Utara (Waspada): Proyek jalan multiyears yang bernilai miliaran rupiah di Desa Meunasah Panton, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, sejak Selasa (13/4) petang ‘dikebunkan’ warga. Masyarakat setempat menanam berbagai tanaman di badan jalan tersebut sebagai bentuk protes karena tak tahan terus-terusan menghirup
debu. “Sesuai perjanjian awal, pihak kontraktor seharusnya menyiram jalan tiga kali sehari—pagi, siang dan sore. Nyatanya, pihak kontraktor malah menyiram jalan sesukanya. Kadang hanya disiram pagi dan lebih sering tak disiram sama sekali. Alhasil, para pelintas dan warga yang rumah-
Waspada/Musyawir
DIKEBUNKAN: Proyek jalan multiyears di Desa Meunasah Panton, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, sejak Selasa (13/4) petang ‘dikebunkan’ warga. Masyarakat menanam berbagai tanaman di badan jalan tersebut sebagai bentuk protes karena tak tahan terus-terusan menghirup debu.
nya dekat jalan, saban waktu mesti hirup debu,” kata Mukhtar, Ketua Pemuda Meunasah Panton. Menurut Mukhtar, debu yang beterbangan tak hanya mengganggu para pelintas biasa dan warga sekitar. Ratusan siswa SMAN 1 Tanah Jambo Aye yang gedung sekolahnya terletak di desa itu juga mesti menghirup debu setiap pulang pergi sekolah. Begitu pula para pedagang warung kopi, di seputaran Desa Meunasah Panton, sangat terganggu dengan kondisi itu. Barang dagangan mereka, terutama kue basah, banyak tidak laku karena terkena debu. “Dalam konteks kesehatan, belakangan ini juga banyak warga — termasuk anak-anak— cukup mudah terkena flu, batuk-batuk dan sakit mata. Minimal warga sulit bernafas karena saluran hidung dan tenggorokan sering kemasukan debu. Pokoknya ketika bangun pagi, cairan dari hidung dan mulut, rata-rata berwarna abu-abu,” imbuh Mukhtar dibenarkan sejumlah warga lainnya. Pantauan Waspada, sampai Selasa petang, sejumlah tanaman- termasuk sawit, pinang dan pisang masih menancap di badan jalan. Bahkan, warga juga membuat blokade zig-zag dari ban mobil bekas. Panjang jalan yang disulap menjadi kebun kurang lebih mencapai 800 meter. Selain ditanami sejumlah tanaman, warga juga turut menempelkan beberapa poster protes terhadap kontraktor.(cmus)
BANDA ACEH (Waspada): Terkait penegakan hukum di Provinsi Aceh, dengan menguber sejumlah nama yang diklaim terkait jaringan terorisme, Komisi III DPR-RI dan Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM) diminta untuk melakukan pemantauan. “Hal ini kita minta agar dalam penegakan hukum di Aceh, tidak terjadi pelanggaran hukum,” kata Ketua Tim Pengacara Muslim (TPM) Aceh, Safaruddin, SH kepada Waspada, Selasa (13/4). Kata dia, melihat tindakan petugas kepolisian dalam menangani masalah terorisme di Aceh, saat ini sangat tidak manusiawi, seperti perlakuan tembak mati, mengikat dan menutup kepala tersangka, “seolah-olah mereka terpidana dengan vonis mati, padahal belum tentu yang ditangkap itu bersalah. Ini pelanggaran terhadap HAM,” sebut Safaruddin. Lebih lanjut dia mengatakan, hukum di negara Indonesia , menganut sistem praduga tak bersalah. Artinya, seseorang tak dapat dikatakan bersalah kecuali sudah ada keputusan pengadilan. Realita di lapangan, lanjut Safaruddin, perlakuan yang selama terjadi sangat tidak sebanding dengan per-
lakuan penegakan hukum terhadap pelaku koruptor, dimana mereka (koruptor—red) masih dapat hidup mewah dalam proses hukum. Dia menyebutkan, jika merujuk pada UUD 1945, bahwa setiap manusia bersamaan kedudukannya dalam hukum seperti dalam pasal 27 UUD 1945. menurut Safaruddin, perlakuan terhadap tersangka yang diklaim melakukan tindak pidana terorisme sangat tidak sesuai dengan UUD 1945, HAM dan peraturan perundangan lainnya. Untuk itu, TPM Aceh, akan melaporkan tindakan penegakan hukum terkait masalah terorisme tersebut kepada Komisi III dan Komnas HAM, agar segera memantau secara khusus proses penanganan masalah terorisme di Aceh. “Jangan sampai ada pelanggaran hukum dalam penegakan hukum, ini juga untuk menjaga negara dalam konteks HAM dan demokrasi,” seru Kuasa HukumWakil Gubernur Aceh, itu, seraya menandaskan, hal itu juga sekaligus menegur Kapolri dan Kapolda Aceh, terkait dengan berbagai tindakan petugas kepolisian yang telah diluar peraturan perundangan. (cmad/b09)
Teumpok Teungoh Gampong Percontohan Provinsi Aceh KOTA LHOKSEUMAWE (Waspada): Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe mewakili desa percontohan terbaik satu-satunya di Provinsi Aceh, dalam menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Dekian Amri, ST, Asisten Konsultan (Askot) Neighborhood Development (ND) PNPM usai acara lokakarya orintasi kepada wartawan Senin (12/4) sore di kantor PNPM Tumpok Teungoh Lhokseumawe, menyebutkan, dari ribuan gampong di Aceh hanya Gampong Teumpok Teungoh yang memperoleh rangking terbaik se-Provinsi Aceh. “Ini hasil survei dan auditing dari tim PNPM Mandiri periode sebelumnya, tentang keberhasilan melaksanakan program yang digagas pemerintah pusat. Teumpok Teungoh layak menuju gampong yang mandiri dan madani,” sebut Dekian. Karena itu, Teumpok Teungoh layak mendapatkan pasokan dana segar senilai Rp1 miliar, sumber dana dari bantuan Bank Dunia (World Bank) pada tahun 2010, ini karena
prestasi kerja terbaik mereka. Dana sebanyak itu diperoleh berkat keberhasilan menjalankan program Neighborhood Development (ND) artinya Pengembangan Lingkungan atau Penata Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK). Dalam kesempatan itu, Ketua PNPM Tumpok Teungoh, Rostina mengatakan, tewujudnya program yang dirumuskan pemerintah pusat di desa ini tidak lepas dari peran masyarakat setempat sekaligus memberi kepercayaan penuh kepada saya baik dalam menjalankan program maupun mengelola keuangan dari berbagai sumber dana. Justru itu, harapan dan keinginan ribuan penduduk Tumpok Teungoh dari program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat sekarang sudah tercapaik, bahkan kini dijadikan sebagai Desa percontohan di Prov. Aceh. Acara lokakarya orientasi yang dimulai pukul 14.00 s.d pukul 17.00, dihadiri Camat Banda Sakti, Bappeda serta BPM Kota Lhokseumawe dan Saker, Korkot dari PNPM Mandiri beserta tokoh masyarakat setempat.(cmun)
PANTONLABU, Aceh Utara (Waspada): Video adegan mesum yang direkam dengan telefon selular kembali menodai Kabupaten Aceh Utara. Pelaku kali ini disebut-sebut seorang janda berinisial AN, 25, asal Dusun Lampoeh U Pantonlabu, Kecamatan Tanah Jambo Aye. Sedangkan identitas pasangan lelakinya belum terdeteksi. Informasi dihimpun Waspada, Rabu (14/4), video berdurasi 3 menit 20 detik yang berjudul ‘Lar Panton’ itu mulai mencuat sejak sebulan lalu, namun baru merebak dalam dua pekan terakhir. Bahkan video ini kini mulai beredar luas dari handphone (HP) ke HP hingga ke Kecamatan Lhoksukon dan Matangkuli. Dari gambar yang ditampilkan, diyakini perekam adegan panas itu adalah pelaku yang laki-laki. Sayangnya, identitas lelaki sulit terdeteksi karena kamera tidak pernah diarahkan kepadanya. Dalam video tersebut
juga terlihat mereka melakukan aksinya dalam sebuah kamar bercat putih, akan tetapi belum bisa dipastikan apakah lokasinya di dusun Lampoh U atau di kawasan lain. Keterangan terbaru menyebutkan, janda AN kini telah kabur ke luar kota. Selama ini kehidupan AN disinyalir tak jelas. Malah, dia juga disebut-sebut sebagai pekerja seks komersil terselubung. “Dia mulai ‘rusak’ semasa konflik. Ketika itu dia sering berkunjung ke pos salah satu pihak yang bertikai,” ungkap salah seorang warga Pantonlabu. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kecamatan Tanah Jambo Aye, Tgk Ramli Syam, yang dikonfirmasi secara terpisah membenarkan peredaran video mesum itu. Atas nama ulama Tanah Jambo Aye, Ramli mengecam aksi itu dan mendesak pihak terkait menangkap para pelaku serta mengusut kasus itu sampai tuntas.(cmus)
Video Mesum Kembali Nodai Aceh Utara
APBK Bireuen Disahkan BIREUEN (Waspada): Akhirnya palu Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen, yang sekian lama dinanti-nantikan masyarakat, Selasa (13/4) menjelang magrib diketuk atau disahkan setelah beberapa hari dibahas. Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad kepada Waspada usai acara mengatakan, palu anggota dewan yang membahas KUA PPAS selama beberapa pekan ini siang dan malam. Akhirnya selesai dibahas dan diputuskan melalui ketuk palu, dan akan diserahkan kepada Dinas Pe-
ngelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) di Banda Aceh. Setelah mendapat pengesahan dari Pemerintah Aceh, Jumat (16/4) langsung diparipurnakan di DPRK setempat. “Setelah paripurna, APBK akan kita antar langsung ke Menteri Keuangan di Jakarta, sesuai janji kita atau dispensasi yang telah diberikan pemerintah pusat atas keterlambatan pembahasan atau penyerahan APBK itu. Dengan harapan semua yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,” katanya.(amh)
Pasca SK Bupati Aceh Utara, Kuasa Hukum Perintah Petani Petik Sawit ‘SUDAH cukup petani tradisionil mengurai air mata, melihat hasil kebun sawitnya dinikmati orang lain. Sekarang saya perintahkan, agar mereka memetik sendiri TBS di kebunnya,’ kata kuasa hukum Tgk Asnawi, BA. Kuasa hukum petani Gampong Matang Serdang, Kec Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, mengatakan hal itu kepada Waspada.“Perintah itu saya keluarkan, dasar SK Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid No 146/51/2010, 12 April 2010 yang menetapkan tapal batas antara lahan eks trans Bola Mas Kec Langkahan – Kec Tanah Jambo Aye,” ujarnya Rabu (14/4). Tgk Asnawi, BA menunjukkan ketua kelompok tani (Poktan) tradisionil, M Amin Cut Amat, agar mengerahkan 25 anggotanya, untuk memetik tandan buah sawit segar (TBS) di atas lahan (kebun) sawit Gampong Matang Serdang, untuk tahap pertama seluas 50 hektar. “Dengan jelasnya tapal batas, sesuai Surat
Keputusan (SK) Bupati Aceh Utara, berarti seluas lebih kurang 178 hektar kebun sawit di Gampong Matang Serdang dan Gampong Buket Jrat Manyang (Jambo Aye), jelas bukan milik petani intensif peserta PIR/ plasma,” katanya. 50 hektar kebun sawit yang diperintahkan untuk memetik hasil itu, mulai Kamis (15/4) berada dalam kawasan lahan yang lebih kurang 178 hektar tadi, berlokasi di luar konsesi lahan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) plasma Bola Mas (Kec Langkahan), di bawah naungan bapak angkat PTP NusantaraIkebunCotGirek,AcehUtara. Kawasan ini, kata Tgk Asnawi, BA (kuasa hukum petani tradisionil), disinyalir diserobot oknum-oknum tertentu tahun 80 an. Di atas lahan seluas 178 hektar ini, sawit ditanami secara paksa, berikut ketika tanaman sawit mulai rimbun, PIR/plasma tadi mem-
buat sertifikat atas nama para petani intensif, tanpa sepengetahuan Geuchik/Kepala Desa (Kades) Matang Serdang, almarhum A Rahman Umar, ketika itu. Kisah ironi ini berlangsung selama 22 tahun, sampai usia tanaman sawit sekarang sudah memasuki masa repelanting (penanaman kembali). Petani tradisionil memberi kuasa kepada Tgk Asnawi, dengan akte notaries Nilarufaida,SH No 651/I/VI/2009,15 Juni 2009. “Sejak itu saya bergerak bersama Kapoktan, M Amin Cut Amat, sampai keluarnya SK Bupati Aceh Utara, Senin (12/4),” ungkapnya. Dalam perjalanan membela nasib petani tradisionil, hampir selama satu tahun terakhir luntang lantung berkordinasi dengan berbagai pihak di tingkat Kec Tanah Jambo Aye dan Muspida Aceh Utara.“Berbagai prahara terjadi, terutama dari oknum-oknum yang
punya kepentingan pribadi yang belum saatnya saya beberkan indentitasnya di media massa,” papar Tgk Asnawi. Di sisi lain persoalan internal juga terjadi sampai menjelang Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid menanda tangani SK tapal batas. Ada pihak-pihak yang coba menembus biorokrat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara, agar masalah tapal batas tidak jadi ditetapkan. Di lapangan juga ada oknumoknum yang mempengaruhi petani lemah, agar mencabut kuasa dari kuasa hukum.“Mereka saya duga telah berkolusi dengan iming-iming tertentu, untuk merebut kembali lahan dari petani lemah.Nah,dengan keluarnya SK Bupati Aceh Utara, penegasan batas tersebut, sekarang oknum-oknum itu sudah mulai ciut nyalinya dan kalaupun mereka masih ngotot taka pa-apa, karena pada gilirannya akan ber-
hadapan dengan pihak berwajib,” lanjut Tgk Asnawi. Rabu (14/4) kuasa hukum petani lemah, melalui surat resmi telah member wewenang kepada Kapoktan M Amin Cut Amat, 48, untuk menjaga, merawat dan mengambil hasilnya (TBS) di lahan seluas 50 hektar tahap awal dan membagibagikan sisa hasil perkebunan (SHP) TBS itu kepada anggota kelompok tani yang berhak menerimanya. “Sementara saya sekarang tidak sempat mengurus kebun, karena sedang menyusun rencana bersama pengacara ‘Ali & Pertners’ Bireuen, Ali Ahmad, SH untuk menggugat hasil kebun yang sudah dinikmati orang lain selama 22 tahun terakhir, agar dikembalikan kepada petani tradisionil Gampong Matang Serdang,” tandas Tgk Asnawi, BA. M. Jakfar Achmad