Medan Metropolitan A4 Hari Ini Pemko Ratakan Lahan Fly Over MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota Medan, hari ini Kamis (13/10), akan meratakan lahan Fly Over Jalan Jamin Ginting yang telah diganti rugi oleh Tim Pembebasan Lahan. Langkah ini diambil untuk mempercepat pembangunannya. “Besok (hari ini-red) kita akan lakukan perataan bangunan di lahan fly over yang sudah diganti rugi itu. Sekarang tinggal 28 persil yang belum menerima ganti rugi, dan itu semuanya sudah sesuai dengan nilai harga tanah Tim Apresial yang ditetapkan,” kata Wali Kota Medan Rahudman Harahap kepada Was-
pada di sela-sela pameran Palmex di Griya Dome Medan, Rabu (12/10). Dikatakan Rahudman, 28 persil bidang tanah yang belum diserahkan warga setempat akan diberikan waktu dalam sepekan, dan jika tidak bersedia juga maka akan dititipkan ke PN Medan dengan sistem konsi-
Uniland Diusulkan Kantor DPRD Medan Sementara MEDAN (Waspada): Mencuat sejumlah masukan agar kantor sementara DPRD Medan pindah ke gedung Uniland di Jalan MT Haryono Medan dikarenakan mempunyai lokasi yang strategis, citra gedung juga representatif dan ditunjang dengan halaman parkir yang luas. “Di sisi lain gedung Uniland juga memiliki pencitraan yang baik karena gedung ini hampir seluruh bangunannya digunakan untuk perkantoran,” kata Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsongkepadawartawan,Rabu(12/10),menyikapisoalrencana kepindahan sementara operasional kerja anggota DPRD Medan dan staf ke Grand Palladium dan Grand Aston City Hall di Kawasan Jalan Kapten Maulana Lubis dan Jalan Raden Saleh Medan. “Kita inginkan kepindahan tugas para anggota DPRD Medan tidak menuai masalah. Di sisi lain kepindahan tersebut harus dekat dengan rakyat,” kata Parlaungan, setelah sejumlah dewan menolak berkantor di Grand Palladium Mall dan Grand Aston City Hall. Menurut dia, selain tidak bermasalah, gedung Uniland punya letak yang strategis dan bisa di akses dari semua arah di Kota Medan. “Itu yang perlu kita cermati daripada bangunan yang akan kita tempati itu bermasalah sehingga nantinya menimbulkan penilaian negatif ke DPRD Medan. Jadi alangkah lebih baik kita berkantor sementara di tempat atau bangunan yang jelas dan tidak banyak masalah,” sebutnya. Kader Demokrat itu juga menuturkan, rencana kepindahan ke Grand Palladium dan Grand Aston ditakutkan menjadi penilaian negatif masyarakat kepada DPRD Medan soal legalitas kedua bangunan tersebut. (m30)
Penumpang Betor Dirampok MEDAN (Waspada): Tas seorang wanita penumpang becak bermotor (betor) dirampok dua pelaku mengendarai sepedamotor tanpa memakai plat nomor polisi (BK) di Jln. Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Rabu (12/10) siang. Informasi Waspada peroleh di lapangan, korban Lanmery Clara Kembaren, 33, penduduk Jln. Palem VI, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, menumpang betor hendak berbelanja. Namun saat melintas di Jln. Sunggal, tas yang dipangkunya tibatiba dirampas dua pelaku mengendarai sepedamotor Yamaha RX King. Akibatnya, korban mengalami kerugian kehilangan tas berisikan uang Rp6 juta, dua HP, kartu ATM, dan surat berharga lainnya. Selanjutnya korban membuat pengaduan ke Polsek Sunggal. Kapolsek Sunggal AKP M. Budi Hendrawan, SH,SIK mendapat laporan perampokan itu langsung menurunkan personel dipimpin Kanit Reskrim AKP Victor Ziliwu SH,SIK melakukan penyelidikan. (m36)
Menang Main Biliar, Dianiaya Abang Beradik BELAWAN (Waspada): Karena kalah main bola biliar, dua orang abang beradik Sup, 32, dan Rud, 28, warga Desa Karang Gading, Kec. Labuhan Deli, menganiaya lawannya Suwardi, 30, warga yang sama, hingga babak belur, Selasa (11/10). Akibatnya, korban mengadukan kasus penganiayaan tersebut ke Polsek Medan Labuhan, Rabu (12/10). Dalam pengaduannya, korban mengatakan, pengeroyokan itu terjadi pada saat mereka usai main biliar di lingkungannya. Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka pada bagian mata setelah dipukul salah satu tersangka menggunakan balok. “Mereka berdua kalah. Tak terima aku dikeroyok mereka,” kata Suwardi. Usai menerima pengaduan tersebut, polisi mengejar tersangka namun belum berhasil menangkapnya. Gadaikan mobil rental Pada hari yang sama, tersangka An alias Wil, 19, warga Jalan Marelan Raya, Pasar III, Kec. Medan Marean, ditangkap petugas Polsek Medan Labuhan, karena menggadaikan mobil rental Avanza BK 1182 KK milik W Pasaribu, 40, warga yang sama. Tersangka Wil kepada polisi mengakui perbuatannya menggadaikan mobil korban bersama temannya sebesar Rp30 juta di kota Perbaungan. “Uang itu sudah habis kami bagi dua bersama teman,” katanya. Mobil tersebut dirental tersangka mulai tanggal 18 Agustus 2011 selama tiga hari dengan harga sewa Rp250 ribu perhari. Sebelumnya tersangka memberi panjar sebesar Rp500 rbu dan sisanya akan dibayar saat mobil kembali. Namun, setelah lewat masa sewanya, tersangka tidak mengembalikan mobil tersebut. Selanjutnya korban melaporkannya ke Polsek Medan Labuhan, dan tersangka ditangkap saat pulang ke rumahnya. (h03)
Peran Pemuka Agama Tentukan Pembangunan MEDAN (Waspada): Wali Kota Medan H Rahudman Harahap menegaskan, peran pemuka agama sangat penting dan bahkan menentukan dalam pembangunan kota Medan, karena mereka adalah pimpinan non formal yang diteladani masyarakat dan umat beragama. Rahudman mengatakan itu pada pembukaan silaturahim dan dialog tokoh lintas agama dari Kecamatan MedanTuntungan, Medan Johor, Medan Selayang, dan Medan Sunggal, yang dipusatkan di halaman kantor Camat Medan Selayang, Selasa (11/10). Kota Medan, kata Rahudman, menjadi icon dari masyarakat yang harmonis, bukan saja secara nasional akan tetapi di zona Asia Tenggara. Hal itu bukan hanya hasil kerja pemerintah tapi karya kolektif kita, termasuk para tokoh agama yang telah memberikan kontribusi sangat berarti di dalamnya. Sebagai icon masyarakat harmonis, maka tugas kita sekarang adalah menegakkan budaya kerukunan, yang tercermin dalam kesemarakan kehidupan beragama dipandu oleh para tokoh agamanya. Kemudian masing-masing umat beragama menampilkan agamanya menjadi rahmat atau bermanfaat bagi seluruh umat manusia. “Tegaknya budaya kerukunan merupakan karya dan kharismatik dari tokoh agama, untuk itu kami ucapkan terimakasih atas seluruh kontribusinya,” kata Rahudman dihadapan sekira 200 lebih peserta dialog. Ketua FKUB Kota Medan Prof Dr H Syahrin Harahap, MA menyebutkan, berbagai dialog sudah dilakukan tentang kerukunan dan harmonitas. Dari pertemuan itu kita mendapatkan masukan, dimana kalau dialog ini bisa dilakukan di tingkat kecamatan, hingga tokoh agama yang menjadi tombak harmonilitas bisa memberikan masukan. Sebelumnya Ketua Panitia Ir Sutopo menyebutkan, pertemuan itu pada dasarnya adalah untuk menjalin keakraban. Pada pertemuan tersebut kegiatan ditujukan untuk menampung langsung aspirasi para tokoh agama dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. (m26)
nyasi. Sebab, nilai ganti rugi sudah sesuai dan tidak ada lagi alasan warga menolaknya. “Anggaran pembangunan sudah ada diajukan di Kementrian PU dan sudah siap. Kalau dari informasi yang disampaikan Dinas Bina Marga Kota Medan pelaksanaan teknis proyek pembangunan harus dilaksanakan awal tahun depan,” ujarnya. Kadis Bina Marga Kota Medan Gunawan Surya Lubis menambahkan, kalau pembongkaran yang dilakukan terhadap lahan yang sudah dibebaskan atau menerima ganti rugi akan
menggunakan alat-alat berat dari Dinas Bina Marga.”Eksen yang dilakukan dilapangan nantinya masih dalam taraf pembongkaran rumah milik warga yang sudah diganti rugi,” katanya. Sedangkan untuk sisa persil yang belum bersedia menerima ganti rugi dariTim Apresial pembangunan Fly Over Simpang Pos, lanjut Gunawan, akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. “Akan diselesaikan secara konsinyasi ke pengadilan bagi warga yang tidak bersedia menerima ganti rugi. Jadi, pembong-
karansecarapaksaakandilakukan terhadap rumah warga tanpa mengabaikan faedah hukum yang berlaku,” sebutnya. Sementara itu, Kadis PerhubunganKotaMedanArman-syah Lubis ketika ditanya soal pengamananjalanpadasaatpembongkaran dilakukan, mengatakan akan berkordinasi dengan Satlantas Polresta Medan dan Ditlantas Polda Sumut. Soal pengalihan arussaatpembangunanjugaakan dilakukan bersama-sama setelah perataan bangunan dan mendapatkan gambaran mengenai kondisi lalu lintas. (m50)
10 Ribu Pelajar Indonesia Kuliah Di Malaysia MEDAN (Waspada): “Hingga saat ini, ada 10 ribu pelajar Indonesia yang kuliah di Malaysia, “ kata Penasehat Promosi Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia Yahurin Mohd Yasin kepada Waspada disela-sela acara promosi pendidikan Malaysia ‘Siri Jelajah Indonesia Jilid 2 di Hotel Tiara Medan, Rabu (12/10). Menurutnya, 10 ribu pelajar tersebut di antaranya berasal dari Sumut. Jumlahnya cukup signifikan yakni berkisar 50 persen. Umumnya, para pelajar Indonesia tersebut memilih bidang manajemen. “Namun bukan berarti pendidikan di Indonesia tidak berkualitas, “ tambah Yahurin. Sebab, banyak pelajar Malaysia menimba ilmu di sejumlah universitas di Indonesia, seperti di Univeristas Sumatera Utara (USU), Unimed, dan IAIN. “Ada 1.600 pelajar Malaysia yang mengikuti pendidikan di Sumut, “ jelasnya. Secara umum,Yahurin mengakui pendidikan di Malaysia belum melekat di hati masyarakat Indonesia. Karena itu, sesuai kebijakan Pemerintah Kerajaan Malaysia, maka dilakukan upaya promosi pendidikan Malaysia di Indonesia. Terkait promosi itu,Yahurin memperkenalkan berbagai keunggulan pendidikan di Malaysia yang tidak kalah dengan
universita di Australia, Jepang dan lainnya. Namun diakuinya pelajar Indonesia masih dominan kuliah di Australia. Ke depan, universitas Malaysia diyakini menjadi idola bagi para pelajar Indonesia. Sebab, biaya pendidikan di Malaysia lebih terjangkau dan tidak kalah kualitasnya. Misalnya, Universiti Malaya (UM), Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan dan Universiti Putra Malaysia. Selain itu, sejumlah perguruan tinggi di negara-negara Eropa membuka cabang di Malaysia, seperti The University Of Nottingham Malaysia Campus dan University Of Tecnology (Serawak Campus). Dalam kaitan promosi pendidikan Malaysia itu, Yahurin juga menawarkan pendidikan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Selain mengemban misi persaudaraan, mereka juga membawa program student exchange hingga pertukaran staf pengajar Indonesia-Malaysia. “Kami member peluang kepada pelajar Indonesia untuk kuliah di Malaysia. Selain memiliki standar Internasional, biayanya juga terjangkau. Bagi pelajar Indonesia yang berprestasi dan memenuhi syarat akan diberikan beasiswa,” jelas Yahurin. Dibandingkan dengan negara lain, maka biaya sekolah dan hidup di Malaysia lebih terjangkau. Cukup dengan
AS$3.000 hingga AS$5.000, pelajar bisa mengenyam pendidikan bertaraf Internasional. Sementara itu, Kadis Pendidikan Sumut Syaiful Safri mengatakan, Pemprovsu menyambut baik terselenggaranya acara tersebut. Sebab kerjasama bidang pendidikan baik antar provinsi maupun dengan negara lain, merupakan bagian dari program Gubsu dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Sumut. Sebelum kegiatan ini digelar, lanjut Syaiful, Dinas Pendidikan Sumut sudah menjalin kerjasama dengan Konsul Malaysia di Medan. Misalnya pertukaran buku, terutama bidang budaya. “Saat menjabat Kepala Perpustakaan Sumut, saya sudah menjalin kerjasama dengan konsul Malaysia, “ katanya. Sedangkan Konsul Jendral Malaysia di Medan, Norlin Othman mengatakan, kerjasama bidang pendidikan ini harus terus dibina dan ditingkatkan untuk membangun kualitas pendidikan kedua negara. “Diharapkan pada masa mendatang lebih banyak lagi pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikan di Malaysia, begitu juga pelajar Malaysia yang kuliah di Indonesia. Promosi pendidikan Malaysia ini, juga termasuk tingkat S-2 dan S-3,” ujar Norlin.(m49)
Masyarakat Keluhkan Pelayanan PDAM Tirtanadi MEDAN (Waspada): Masyarakat yang bermukim di KompleksEmeraldGarden,Green Garden dan Vila Sari Mas kawasan Jln. Putri Hijau mengeluhkan pelayanan PDAM Tirtanadi. Pasalnya, selama sebulan terakhir pasokan air di kawasan tersebut tidak lancar. Sejumlah warga setempat yangmenyampaikankeluhannya kepada Waspada, Rabu (12/10), mengatakan, air hanya mengalir selama satu jam dalam sehari. “Mengalir hanya satu jam, tapi debitnya kecil. Selebihnya, air
tidak jalan seharian,” ujar seorang warga. Kekecewaan masyarakat semakin bertambah, karena mereka tidak pernah menunggak pembayaran biaya pemakaian air kepada PDAM Tirtanadi. “Kami rutin membayar biaya pemakaian air. Bahkan ada tagihannya yang mahal. Tapi, kenapa pasokan air tidak lancar. Seharusnya, PDAM Tir-tanadi memperhatikan keluhan pelanggan,” tambah warga lainnya. Sementara itu, Staf Humas PDAM Tirtanadi Zamankarya
yang dikonfirmasi Waspada mengatakan, pihaknya belum pernah menerima laporan dari masyarakat tentang gangguan pasokan air di kawasan Jln. Putri Hijau terutama Kompleks Emerald Garden, Green Garden dan Vila Sari Mas. “Dengan adanya pengaduan ini, petugas PDAM Tirtanadi segera melakukan peninjauan ke lokasi tersebut. Jika ada kerusakan pipa, maka akan diperbaiki. Mudah-mudahan pasokan air bisa lancar kembali,” ujar Zaman.(m28)
Pemerintah Tak Tegas Tangani Masalah PT PHS MEDAN (Waspada): DPRD Sumatera Utara meminta pemerintah tegas dalam menangani masalah PT Permata Hijau Sawit (PHS). Sudah dua tahun masalah dugaan penyelewangan pajak perusahaan perkebunan ini menggantung, tanpa kepastian hukum. Keberadaan PT PHS kembali dibahas DPRD Sumut, Selasa (11/10), dengan melakukan rapat gabungan Komisi A, B dan C. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi C Eddi Rangkuti itu, menghadirkan lintas instansi. Di antaranya Kanwil I Ditjen Pajak Sumut, Poldasu, Dinas Kehutanan, dan Bea Cukai. Sayangnya pihak perusahaan yang diundang tidak hadir. Menjawab pertanyaan anggota dewan pada rapat itu, pihak Kanwil Ditjen Pajak Sumut I Hata IndraTarigan mengatakan, dugaan penyelewengan pajak yang dilakukan PT PHS masih terus diproses. Penanganannya sekarang berada di Ditjen Pajak Pusat. Indra Tarigan, mengakui, laporan awal tentang masalah pajak PT PHS ini dilakukan oleh Kanwil Pajak Sumut. Artinya, pihaknya mencurigai adanya penyelewengan pajak. Kemudian, laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Ditjen Pajak Pusat. “Tapi oleh jaksa, berkas tentang perusahaan ini masih dinyatakan belum lengkap (P18). Karenanya kami (Ditjen Pajak) masih terus berkonsultasi dengan polisi untuk melengkapi berkas,” katanya. Berapa besar dugaan penyimpangan pajak oleh PT PHS? Indra Tarigan tidak bersedia menyebutkannya dengan
alasan tidak etis. Dia juga meminta semua pihak untuk tidak langsung menuduh perusahaan ini menggelapkan pajak. “Marilah kita memegang azas praduga tidak bersalah,” ujarnya. Mendengar jawaban ini, anggota Komisi B DPRD Sumut Brilian Moktar, meminta pemerintah untuk segera mempercepat penanganan masalah PT PHS. Menurutnya, perusahaan butuh kepastian hukum. Sudah dua tahun masalah ini menggantung, sementara persepsi di masyarakat beraneka ragam. Itu membuat iklim tidak baik bagi dunia usaha di daerah ini. Berkaitan dengan masalah ini, Ketua Komisi C Eddi Rangkuti, meminta pihak Kanwil Pajak Sumut untuk memfasilitasi pertemuan dengan dengan Ditjen Pajak Pusat. Tujuannya adalah untuk meminta penjelasan lengkap tentang masalah yang dihadapi PT PHS. Berbagai masalah lain tentang keberadaan PT PHS juga dibahas dalam rapat gabungan komisi hari itu. Berbagai pertanyaan dilontarkan anggota dewan yang berasal dari tiga komisi berkaitan tersebut. Sayang, pihak perusahaan tidak hadir. Jawaban hanya diberikan oleh instansi dan aparat pemerintahan saja. Kepala Dinas Kehutanan Sumut JB Siringoringo pada pertemuan itu, menjelaskan tentang keberadaan lahan milik PT PHS. Yakni dimulai dari permohontan perusahaan atas lahan 8.000 hektare di Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Padang Lawas) tahun 1986. Atas permohonan itu Kementerian Kehutanan mengeluar-
WASPADA Kamis 13 Oktober 2011
kan izin prinsip tahun 1988, dengan syarat perusahaan diwajibkan menyiapkan lahan pengganti dua kali luas yang dimohon. Namun, menurut Siringoringo, perusahaan belum dapat menyiapkan lahan pengganti yang disyaratkan 16.000 hektare. Menurut peraturan, apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya maka dikenakan kewajiban membayar kompensasi Rp500.000/hektare. Namun begitu, lanjut Siringoringo, kompensasi itu juga tidak dipenuhi perusahaan. Sampai akhirnya keluar Peraturan Pemerintah (PP) No 10 tahun 2010. Isinya menyebutkan, terhadap perusahaan yang belum membayar kompensasi, diberikan waktu 12 tahun untuk memenuhi kewajibannya. Belum ada laporan Menyangkut informasi yang menyebutkan adanya keberatan masyarakat tentang keberadaan PT PHS, dijawab pihak Poldasu yang diwakili Wadirkrimsus AKBP Pudji Prasetijanto Hadi. Menurutnya, Poldasu belum pernah menerima laporan pengaduandarimasyarakat.Begitupun, pihaknya mengaku siap turun ke lapangan dengan dukungan pihak Dinas Kehutanan. Begitu juga tentang permintaan dewan agar Poldasu membantu menghadirkan perusahaan pada rapat lanjutan dengan DPRD Sumut, dijawab Pudji Prasetijanto, pihaknya siap membantu. Tapi, dalam menjalankan tugas, pihaknya dibatasi dengan KUHP. “Tapi, kalau ada aturan yang membolehkan polisi dapat membantu dewan, kita siap membantu,” katanya. (m12)
Waspada/ Rustam Effendi
SEJUMLAH anak di Lorong Melati Lingkungan 27, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, bermain di atas jembatan sederhana, Kamis (6/10). Kondisi jembatan yang berada di kawasan padat penduduk itu butuh perhatian pemerintah agar segera diperbaiki.
Kasus Lakalantas Karangsari Akan Dilimpahkan Ke POM AU MEDAN (Waspada): Berkas kasus kecelakaan lalulintas antara truk kontra dua sepedamotor dan dua mobil mengakibatkan dua orang luka parah, yang terjadi di Jalan Adisucipto, Karangsari, Kecamatan Medan Polonia, Selasa (11/10) malam, akan segera dilimpahkan ke POM TNI AU. Namun, kedua korban lakalantas tersebut belum diperiksa karena masih dalam perawatan di rumah sakit. Keduanya masing-masing Angga Novrian, 17, warga Jalan Besar Delitua, kini dirawat di RS Mitra Sejati dan Rahmadiharto, 18, warga Jalan Cempaka, Delitua, dirawat di RS Elizabeth akibat kulit kakinya terkelupas. Menurut juru perika Lakalantas Polresta Medan Brigadir R Gultom, dua pengemudi mobil sedanVios Julio Caesar Bharatayuda Gultom, 20, warga Perumahan Bukit Johor Mas Jalan Karya Wisata Medan Johor dan pengemudi mobil CRV Sri Nur Abdiyah, 47, warga Bogor, Jawa Barat, sudah menjalani pemeriksaan. “Dua lagi yakni pengendara sepedamotor masih di rumah sakit dan belum bisa diperiksa,” kata Gultom. Menurut dia, bila berkas acara pemeriksaan sudah selesai, maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke POM TNI AU karena sopir truk anggota TNI AU. Sanksi berat Sementara itu, Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Medan Kapten Sus Sudjarwoto mengatakan, siapapun yang bersalah akan ditindak dan diberikan sanksi berat tanpa terkecuali. Menurut Sujarwoto, kalau dalam kasus lakalantas ini ternyata sopir yang salah dan ugalugalan membawa kendaraan, maka akan diberikan sanksi berat karena dianggap kelalaian. “Jadi, siapapun yang bersalah akan ditindak dan akan diberi sanksi berat,” ujarnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dua
pengendara sepedamotor menderita luka parah setelah kendaraan mereka tabrakan dengan truk di Jalan Adisucipto, Karangsari, Medan Polonia, Selasa (11/10) sekira pukul 21:00. Selain itu, dua mobil ringsek menyebabkan pengendaranya shock. Informasi yang diperoleh di lokasi kejadian, mobil sedan Vios BK 99 IO yang dikendarai Julio Caesar Bhratayudha Gultom, 20, warga Perumahan Bukit Johor Mas Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, meluncur dari Jalan Adisucipto menuju Jalan Karya Wisata. Namun, persis di depan Perumahan Malibu Indah, tibatiba muncul truk TNI AU dengan kecepatan tinggi berusaha melewati mobil CRV BK 15 HV. Truk menyenggol sedan CRV yang dikendarai Sri Nur Abdiyah, 47, warga Bogor, Jawa Barat, hingga bagian pintu kanan mobil itu penyok. Selanjutnya, truk menabrak mobil sedan yang disopiri Julio Caesar hingga bagian depan mobil sedan tersebut penyok. Bersamaan dengan itu, truk juga menabrak dua sepedamotor sehingga pengendaraVario BK 2938 AAY, Angga Novrian, 17, warga Jalan Besar Delitua, Kecamatan Namorambe, terseret dan kakinya luka-luka, sedangkan seorang pria yang mengendaraiYamahScorpioBK2234SSmenderita luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Sepeda motor Vario tersangkut di bawah kolong truk. Sopir sedan Vios Julio Caesar mengatakan, setelah dirinya melihat truk menabrak sedan CRV yang berada di depannya, Julio spontan membanting stir ke kiri. Namun, upaya Julio Caesar mengelak sia-sia karena bagian depannya tertabrak. Usai menabrak, truk militer tersebut menubruk pagar komplek perumahan elite tersebut. “Aku terpaksa banting stir ke kiri untuk mengelak, namun truk masih juga menghantam bagian depan mobillku,” ujar Julio Caesar yang saat itu baru pulang kuliah dari kampus USU Medan. (h04/m32)
LADUI Minta Gubsu Selesaikan Masalah Masjid Al Ikhlas MEDAN (Waspada): Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam-MUI (LADUI) Sumatera Utara H Hamdani Harahap, SH, MH memohon kebijakan pemerintah guna menyelesaikan permasalahan pembongkaran/pemusnahan Masjid Al Ikhlas Jalan Timor, Medan. Hal itu tertuang dalam suratnya ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) yang juga diterima Waspada melalui surat elektronik, Selasa (11/10). Menurut Hamdani, sekali pun permasalahan ini relatif lama, akan tetapi Gubsu belum menunjukkan langkah atau kemauan dan perbuatan ril (political will and political actions) dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Disebutkannya, secara hukum penyelesaian kasus a quo adalah kewajiban utama Gubernur sebagai kepala daerah dan sebagaiWakil Pemerintah Pusat dalam menjaga ketertiban umum dan memelihara barang publik, terlebih Masjid Al Ikhlas tergusur. Hamdani mengatakan, bila tidak ada kemauan dan aksi nyata dari pemerintah, maka Gubernur dapat dikualifikasikan sebagai telah menyalahgunakan kewenangannya, sehingga
tidak tertutup kemungkinan terjadi disharmonisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat sistemik dan massif. Sebelum pembongkaran masjid tersebut, DPRD Sumatera Utara telah berinisiatif memfasilitasi penyelesaian dan telah dicapai kesepakatan yang pada pokoknya tidak boleh diadakan perbuatan hukum terhadap masjid sebelum ada penyelesaian. Kesepakatan itu ditanda tangani dari yang mewakili Kodam I/ BB, Pengembang, Ormas Islam dan DPRD Sumuti. Oleh karena itu sangat beralasan hukum Gubernur dalam kapasitasnya segera mungkin mengambil kebijakan pemerintah menyelesaikan permasalan Masjid Al Ikhlas guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Surat tersebut ditembuskan ke Ketua MUI Sumatera Utara, Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan RI, DPRI RI di Jakarta, Panglima TNI, Ketua DPRD Sumatera Utara, Pangdam I/ BB, Kapoldasu, Wali Kota Medan, Ketua DPRD Medan, BKM Al- Ikhlas, dan para pengurus Ormas Islam se Sumatera Utara. (rel/m34)
RSUP HAM Bertekad Raih Opini WTP 2012 MEDAN (Waspada): Rumah Sakit Umum Pusat H Adam Malik (RSUP HAM) Medan mendeklarasikan diri untuk meraih OpiniWajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dirut RSUP HAM dr. Azwan Hakmi Lubis, Sp.A, Mkes, Selasa (11/10) mengatakan, WTP adalah program kesehatan 2012 tentang laporan keuangan. “Seluruh jajaran direksi telah menyusun strategi dan langkah untuk menuju hal itu, yaitu dengan membentuk satuan tugas yang saya pimpin sendiri. Tapi, untuk memperoleh semua itu, tentunya seluruh pengurus punya komitmen yang sama,” tuturnya. Menurutnya, dengan pendeklarasian ini, seluruh jajaran RSUP HAM mempunyai komitmen yang sama meraih WTP 2012. “Untuk itu, penerapan harus tentang adanya pembenahan sumber daya manusia, pendataan barang milik Negara, dan monitoring seluruh kegiatan. Saya berharap seluruh bidang medik dan pelayanan melakukan peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi,” katanya. Azwan menuturkan, sebagai langkah yang sudah dilakukan, manajemen meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan menempatkan lima dokter spesialis di Instalasi Gawat Daru-
rat (IGD) selama 24 jam. “Begitu juga dengan seluruh poliklinik di RSUP Haji Adam Malik, juga ditempatkan dokter spesialis,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Kemenkes Kuncoro Adhi Purjanto mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengharapkan seluruh jajarannya melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai peruntukannya. “Ini demi meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan pada 2012. Secara nasional, ada 44 UPT Kemenkes yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, barangbarang milik Negara, serta pengadaan barang dan jasa. Ini bertujuan agar pelayanan kesehatan terlaksana berdasarkan peraturan yang ada,” sebutnya. Dilakukannya tekad pencapaian WTP 2012 ini seluruh jajaran Kemenkes diharapkan dapat mencapai perubahan yang signifikan. Sebab, lanjutnya, sesuai dengan UUD Pasal 28 tentang kesehatan terhadap bangsa juga harus memenuhi tanggungjawab.“Yang harus didorong menghargai hak azasi manusia (HAM) lewat kesehatan. Kalau tahun 2012 mendatang, Kemenkes tidak raihWTP, maka adanya keengganan untuk tidak diberikan anggaran berlebih,” katanya. (h02)