Waspada, Jumat 9 April 2010 by Harian Waspada

Opini

WASPADA Jumat 9 April 2010

Model Baru Ekonomi Malaysia Oleh Fajar As Mahathir Mohamad adalah pioner besar bangsa Malaysia yang sangat cerdas,berani,efisien,efektif dan total memihak kepada kepentingan warga Malaysia

TAJUK RENCANA

Pelajaran Dari Gempa Aceh

ndonesia merupakan wilayah rawan gempa bumi dan itu sudah terjadi (terbukti) berulang kali, bahkan dalam setahun bisa dua kali. Peristiwa gempa terakhir terjadi di Sinabang, Aceh, Rabu (7/4) subuh. Tahun lalu terjadi gempa di Sumbar dengan korban cukup besar ratusan orang tewas. Beberapa tahun sebelumnya gempa Aceh dan Nias berkekuatan sangat dahsyat sehingga menimbulkan gelombang tsunami mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Gempa Sinabang memang tidak menimbulkan banyak korban jiwa karena pusat gempa di laut berkedalaman 34 km sehingga ledakan 7,2 skala richter hanya berpotensi tsunami namun hal itu tidak terjadi. Gelombang air laut hanya naik 2 meter saja. Beda ketika gempa Aceh 26 Desember 2004 gelombang air laut setinggi pohon kelapa sehingga kapal pembangkit listrik di laut pun bisa bergerak ke perumahan penduduk sekitar 1 km dari pantai. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari seringnya bencana gempa melanda negeri kita, tidak hanya di Sumatera tetapi juga di Jawa dan wilayah-wilayah lainnya? Jawabnya, serius melakukan antisipasi. Berdayakan ‘’Early Warning System’’ di seluruh wilayah pantai yang potensial bahaya. Hemat kita, seluruh rakyat harus mengerti bahwa mereka hidup di negeri rawan gempa sehingga semua pihak harus mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. Kita harus belajar dari negara-negara maju, seperti Jepang. Meskipun di negara itu juga rawan gempa, namun berkat kesungguhan pemerintah dan seluruh stakeholders mereka dapat menekan jumlah korban dan kerusakan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, fasilitas umum dll. Beda dengan kondisi di neagra kita. Selalu banyak korban jiwa dan harta benda. Makanya ke depan konstruksi bangunan kita harus kuat menahan gempa sehingga bisa menekan angka korban yang tewas maupun luka-luka, termasuk meminimalisir kerugian dari banyaknya bangunan yang rusak/hancur. Sejak gempa dan tsunami Aceh sebenarnya perhatian pemerintah dan masyarakat sudah cukup besar dalam penanggulangan bencana tersebut, namun konsistensinya yangterasakurangsehinggakepedulianmasyarakatsemakinberkurangdanterusberkurang. Satu dasawarsa lagi anak-anak kita mungkin sudah lupa di Aceh pernah terjadi gempa dan tsunami dahsyat. Terbukti, sosialisasi penyeIntisari lamatan diri bila terjadi gempa dan tsunami di masyarakat kita semakin berkurang, baik sekolah maupun di instansi pemerintah dan Semua pihak wajib di swasta. Awalnya saja menggebu-gebu. Sangat disayangkan kalau banyak alat menaruh perhatian mengalarm gempa yang hilang. Padahal sistem ingat banyaknya bencana peringatan dini itu sudah dipasang di sejumyang menimpa saudara lah daerah pantai. Alarm gempa atau ‘’early itu dibutuhkan masyarakat di wilakita dari tahun ke tahun. warning’’ yah pantai sehingga kalau terjadi gempa mereka bisa siap siaga untuk mengungsi ke daerah aman bila ada instruksi bakal terjadi tsunami atau gempa susulan. Namun di Aceh alat peringatan dini itu sudah banyak tidak berfungsi, bahkan dilaporkan hilang, termasuk alat yang dibangun/ditempatkan di laut, kemungkinan diambil nelayan atau pemancing untuk mainan karena mereka tidak mengerti fungsi sebenarnya. Oleh karena itu, gempa berkekuatan 7,2 skala richter terjadi di sebelah Tenggara Sinabang, Kepulauan Sumeulue, Provinsi Aceh, harus diambil hikmahnya. Kita tidak cukup sekadar terkejut saja. Sebab, guncangan gempa begitu terasa sampai ke Sumut membuat masyarakat panik. Meskipun kerusakan infrastruktur, bangunan terbilang sedikit, begitu juga dengan korban jiwa yang tewas maupun luka-luka, namun gempa Sinabang perlu mendapat perhatian semua pihak. Masalahnya, kasus serupa bisa saja terjadi di seluruh Indonesia, karena daerah nusantara yang kita diami ini memang tergolong wilayah patahan sehingga sewaktu-waktu bisa terjadi bencana alam gempa skala kecil, sedang maupun dahsyat. Gempa bumi memang tidak bisa diketahui kapan terjadi, tetapi ilmu pengetahuan sudah memberikan sinyal kepada kita tanda-tandanya. Selain itu, dampak yang ditimbulkan gempa begitu dahsyat dan mematikan sehingga kita harus belajar agar dapat terhindar dari bencana yang tak diinginkan. Kalau Jepang dilanda gempa korbannya bisa ditekan sangat sedikit meskipun guncangannya cukup besar, mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabnya, karena bangsa Jepang tanggap dan membuat bangunan dengan konstruksi tahan gempa. Sebab, mereka juga termasuk wilayah rawan gempa. Terkait guncangan gempa dengan kekuatan 7,2 SR kembali mengguncang wilayah Pantai Barat Aceh dan Sumatera Utara hingga ke Sumatera Barat tentu saja masyarakat panik. Mudah-mudahan saja tidak ada kerusakan yang berarti sebagaimana disampaikan Presiden SBY. Begitupun kita harus tetap memberi perhatian terhadap para korban mengingat guncangan gempa begitu keras sehingga dipastikan terjadi kerusakan di berbagai daerah di sekitar pusat gempa, bahkan sampai di Nias, Sibolga, (Sumut). Dan kewajiban kita untuk menarik hikmah dan pelajaran dari peristiwa gempa Aceh kemarin dan tidak mengulang kesalahan lagi. Semoga pemerintah pusat dan provinsi maupun daerah setempat cepat tanggap.+

Hubungi kami KANTOR PUSAT Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. 1 Medan 20151 Tel: (061) 4150858, Faks Redaksi: (061) 4510025, Faks Tata Usaha: (061) 4531010. E-mail Redaksi: redaksi@waspadamedan.com KANTOR PERWAKILAN � Bumi Warta Jaya Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 3 Jakarta 10340 Tel: (021) 31922216, Faks: (021) 3140817. � Jalan Ratu Syafiatuddin No. 21 C Banda Aceh 23122 Tel & Faks: (0651) 22385 � Jalan Iskandar Muda No. 65 Lhokseumawe Tel: (0645) 42109 � Jalan Sutami No. 30 Kisaran. Tel: (0623) 41412

Penerbit: PT Penerbitan Harian Waspada Komisaris Utama: Tribuana Said Direktur Utama: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA, MM SIUPP: 065/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/198 tanggal 25 Februari 1988 Anggota SPS No. 13/1947/02/A/2002 Percetakan: PT Prakarsa Abadi Press Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. 1 Medan 20151 Tel: (061) 6612681 Isi di luar tanggung jawab percetakan Harga iklan per mm kolom: Hitam-putih Rp. 11.000,-, berwarna Rp. 30.000,Halaman depan hitam-putih Rp. 33.000,Halaman depan berwarna Rp. 90.000,Ukuran kolom: 40,5 mm E-mail Iklan: iklan@waspadamedan.com

ebagaimanadipublikasikanluas oleh kantor berita AFP, NajibTun Razak (Perdana Menteri Malaysia) pada 30 Maret 2010 telah mengumumkan pembaruan ekonomi yang dinamakan Model Ekonomi Baru. Targetnya sangat menarik dan menjanjikan kesejahteraan dan kesentosaan yang meningkat bagi seluruh warga Malaysia. Tidak tanggung-tanggung karena target yang dirancang dicapai pada tahun 2020 adalah pendapatan per kapita warga Malaysia berjumlah 15.000 dolar AS, meningkat 8.000 dolar AS dari pendapatan per kapita saat ini yang berjumlah 7.000 dolar AS. Adabeberapahalyangsangatmenarik dari Model Baru Ekonomi Malaysia ini. Pertama, asli dari Kebijaksanaan Ekonomi Baru yang dirancang oleh Mahathir bin Mohamad tetap dipertahankan, kendati caranya diubah dan diperbarui. Perubahannyadanpembaruannyaadalahdimana prioritas puncak kepada warga Malaysia etnikMelayu(Bumiputera)dihapus. Langkahiniterutamasetelahmencermatifaktafakta negatif prioritas puncak tersebut menyuburnya cara-cara perantara, yang tidak menggalang karakter kewirausahaan yang sebenarnya. Pelaksanaan tender akan diselenggarakan secara terbuka dan tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, Kebijaksanaan Eko-nomi Baru masih belum berhasil mem-bangkitkan kekuatan ekonomi warga Malaysia yang bertempat tinggal di ru-mah-rumah panjang di Sarawak dan di Sabah. Kaum miskin di Semenanjung Malaysia, para petani kecil, nelayan kecil dan pengusaha kecil akan diprioritas puncakkan membangkitkan kelompok-kelompok ini. Ketiga, fokus pembangunan ekonomi diarahkan kepada 40 persen jumlah warga Malaysia yang pendapatannya di tingkat bawah. Jadi ada ketegasan tidak semata pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak berkualitas, karena hanya semakin membangkitkan pendapatan kaum kaya, dan pada saat yang sama semakin melemahkan pendapatan bagian terbanyak warga secara sistematis sebagaimana terjadi di Indonesia. Mahathir Mahathir bin Mohamad (Mahathir), adalah pioner besar bangsa Malaysia yang sangat cerdas, sangat berani, berbuat sangat efisien dan efektif, dan total memihak kepada kepentingan seluruh warga Malaysia. Pada awal menangani adminis-

trasi Malaysia, perekonomian Malaysia masih berada di bawah perekonomian Indonesia. Demikian juga pendidikan Malaysiamasihdibawahtingkatpendidikan Indonesia, dan pihak Malaysia pada umumnya masih belajar ke Indonesia. Demikian juga pelayanan kesehatan dan kekuatan militer dan mesin perang, tingkat Indonesia masih jauh di atas Malaysia. Mahathir melihat fakta bahwa dari warga Tionghoa Malaysia masih mendominasi perekonomian jadi sama dengan yang terjadi di Indonesia. Mahathir merancang perubahan dan pembaruan ekonomi dengan membentuk Kebijaksanaan Ekonomi Baru. Mahathir menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Malaysia sebagai salah satu metode membangkitkan perekonomian etnik Melayu (Bumiputera). Makaditerbitkanlahketentuanmutlak bahwa setiap tender proyek negara hanya diijinkan diikuti Bumiputera. Mahathir tidaksetengah-setengahdandisetiapacara tender dicantumkan plakat besar :Tender proyek ini hanya diperuntukkan untuk Bumiputera. Etnik Bumiputera Malaysia bangkit dengan berani membentuk perusahaan-perusahaan, dan membuka rekening di perbankan dan mengikuti tender proyek-proyek negara. Dalam tempo yang cepat,pengusaha-pengusahaBumiputera berhasilbangkitmenikmatikemakmuran. Kemudahan-kemudahan ini diperkuat dengan garis kebijaksanaan Mahathir bagi para Petani Bumiputera mendapatkan kebun kelapa sawit atau kebun karet alam seluas 4 ha bagi setiap keluarga. Syaratnya agar satu keluarga terdiri dari satu bapak, satu ibu dan dua anak. Perhitungan menunjukkan, dengan mengerjakan minimum 4 ha kebun kelapa sawit atau kebun karet alam maka satu keluarga dapathidupsejahteradanduaoranganaknya mendapat biaya yang cukup sampai mendapat gelar sarjana. Kemakmuran Malaysia bertumbuh sangat pasti dan fakta ini ditandai dengan maraknya para warga Indonesia yang

bermigrasi ke Malaysia untuk mendapatkan perolehan uang yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang diperoleh di Indonesia. Kemakmuran ini, terus berkembang dan Malaysia menjadi negeri yang indah, bersih, dan sangat rapi. Pendidikan di Malaysia berkembang semakin baik. Pelayanan para aparatur negara yang sangat santun dan bergerak menguntungkan warga. Pelayanan kesehatan menjadi sangat moderen dan prima. Kekuatan militer dan mesin perang berkembang up to date. Soehartonomics Soehartonomics adalah kebi-jaksanaan pembangunan ekonomi rezim Soeharto yang diarsiteki Soemitro Djojohadikusumo yang dilanjutkan Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Mochammad Sadli, Emil Salim, Subroto, dan para tokoh yang sejalan dengan mereka. Para arsitek ekonomi ini adalah alumni Berkeley, Amerika Serikat dan mereka dijuluki “Mafia Berkeley”. Kondisi Malaysia sangat sama dengan kondisi Indonesia, tetapi betapa sangat disayangkan karena apa yang dilakukan Mahathir tidak dilakukan oleh Soeharto dan “Mafia Berkeley”-nya. Soeharto memang pernah berbuat membangkitkan kekuatan ekonomi warga non Tionghoa, tetapi perbuatan ini hanyalah perbuatan setengah hati dan total tidak serius. Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 yang dipertegas dengan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 (Keppres 14 A/1980). Salah satu bukti kesetengahatian Keppres 14 A/1980 ini adalah terminologi golongan ekonomi lemah dan tidak tegas membuat terminologi Bumiputera (Pribumi). Pada setiap tender bahwa pihak negara juga tidak membuat plakat besar bahwa proyek yang ditenderkan hanya diberikan kepada pribumi atau kepada golongan ekonomi lemah. Terminologi golongan ekonomi lemahpun tidak pernah dijelaskan secara terbuka, sehingga kolusi antara pengusaha golongan ekonomi kuat (yang pada umumnya digerakkan warga Tionghoa Indonesia), pemimpin proyek dan panitia tender, dan para strooman (boneka) pengusaha golongan ekonomi kuat menjadi terbuka lebar. Terutama dengan diterbitkannya Edaran Mente-

ri Penertiban Aparatur Negara tanggal 26 Mei 1979, Nomor : 02/SE/MENPAN/1979 di mana diatur kriteria golongan ekonomi lemah termasuk bila perusahaan dimaksud modalnya dimiliki Pribumi sekurang-kurangnya 50%, maka kolusi menjadi terbuka lebar. Kendati setengah hati, para pengusaha golongan ekonomi lemah sangat mendapat peluang terutama dengan terbitnya Keputusan Bank Indonesia: Pemberian Kredit Kepada Pemborong/ Rekanan yang memperoleh Kontrak Borongan Pekerjaan Atau Kontrak Pembelian Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Keppres Nomor 14A/1980. Bank-bank milik Negara pada waktu itu yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor-Impor, dan terutama Bank Dagang Negara sungguh sangat mempermudah pemberian kredit kepada golongan ekonomi lemah. Ketika para pengusaha golongan ekonomi lemah telah mulai bangkit, bahwa administrasi Soeharto membatalkan kemudahan-kemudahan, mempersulit ruang bergerak pengusaha golongan ekonomi lemah, dan mempersulit pemberian kredit. Pada saat yang sama kepada para pengusaha golongan ekonomi kuat diberikan kemudahan luar biasa dan pembanjiran fasilitas kredit, yang mana pembanjiran kredit ini adalah salah satu faktor utama yang membangkrutkan Bank-bank Milik Negara Indonesia. Ilusi Perbedaan besar pimpinan Malaysia terutama Mahathir dengan pimpinan Indonesia adalah pada hasil yang tercapai dengan nyata. Pimpinan Malaysia menghindari retorika-retorika kosong, menghindari ilusi dan terutama menghindari rekayasa pertumbuhan yang tidak bermutu seperti rekayasa penghapusan kemiskinan. Pimpinan Malaysia berpihak 100% kepada Warga Malaysia dan berpantang meniru-niru dan menjilat elit Amerika Serikat. Arsitek pembangunan ekonomi Indonesia saat ini sebaiknya sadar untuk mengenal kelemahan besarnya beserta kekeliruannya dan berbagai ilusi yang diciptakan. Sebaliknya, kendati Indonesia dibangga-banggakan hebat dapat bertumbuh tetapi di kalangan bagian terbanyak warga Indonesia timbul gejolak dan keputusasaan karena matinya peluang ekonomi. Satu bukti. bahwa fundamen perekonomian Indonesia sangat rapuh. Penulis adalah Pengamat Ekonomi–Politik Internasional

Problematika Anjal Di Perkotaan Oleh Arfan Adha Lubis, SH.C, MH

anyak cerita tentang anak jalanan (anjal)yangsecarabar-bar menjadi korban penyimpangan perilaku sex. Mereka disodomi kemudian dimutilasi.Tujuannya menghilangkan jejak, agar korban tidak dapat di identifikasi. Potongan tubuh belia ini terpotong-potong. Hidup mereka berakhir tragis direnggut pelaku pedofolia. Problem anjal merupakan kegagalan pembangunan berparadigma Trickle Down Effect milik Hirschman, yang menyatakan pembangunan di pusat kota akan mensejahterakanmasyarakatdisekitarnya. Kenyataannyatidakdemikian,pembangunan di pusat kota justru melahirkan kaum urban yang mengais rejeki di kota, termasuk anak-anak jalanan. Refleksi dalam skala yang lebih luas, persoalankekerasanterhadapanakjalanan sebuah representasi masyarakat kita yang sedang sakit. Darinya ditarik kesimpulan, ada saluran buntu yang menyebabkan berbagai macam beban, tidak bisa diungkap kecuali dengan cara cara sadis, brutal dan amarah. Pernyataan yang menarik, mengapa perilaku cenderung melakukan tindakan kejahatan yang begitu sadis? Ada apa sebenarnya dengan kenyataan yang hidup dari sebagian masyarakat kita akhir-akhir ini? atau telah terjadi pergeseran nilai-nilai akibat berbagai konflik krusial yang dialaminya?Dalamkonteksitu,fenomenaanjal dan perilaku kejahatan tentunya bukan faktor tunggal yang berdiri sendiri. Ia bisa mempunyai keterkaitan dengan berbagai aspek lain, misalnya masalah kesenjangan sosial,pengangguran,keadaanmasyarakat yangtertekan,situasipolitik,ekonomisosial secara global maupun tidak terpenuhinya sejumlah harapan sebagai manusia. Kompleksitas perlindungan anjal Masalah perlindungan anjal adalah sesuatuyangkompleksdanmenimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut. Tidak dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus kolektif dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama. Perlindungan anjal adalah hasil interaksi

dari akumulasi interelasi antar fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Selaras dengan tujuan tersebut, dalam rangka mengimplementasikan kebijakan yang berkiblat kepada kepentingan anjal harus di usahakan sampai kesasaran. Hal ini untuk mencegah, agar pengaturan perlindungan anjal tidak menimbulkan bias dan melahirkan penyimpangan negatif lain. Gebrakan pemerintah kota yang terkadang setengah hati menjadi cermin, bahwalangkahpemerintahdalammenyelesaikan problema anjal perlu sosaliasasi dan penyiapan perangkat memadai. Ini tidak saja bertujuan agar program itu tidak gagal, melainkan bagaimana desain program itu mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Selaras dengan tujuan tersebut dalam rangka menginplementasikan kebijakan yang berkiblat kepada kepentingan anjal harus diusahakan sampai ke sasaran. Hal ini untuk mencegah, agar pengaturan perlindungan anjal tidak menimbulkan bias dan melahirkan penyimpangan negatif lain. Solusi dan penutup Pendekatan model rumah singgah yangbeberapawaktulaludiefektifkan,bermaksud memancing agar anak-anak jalanan mempunyai budaya pulang adalah suatu langkah maju. Budaya pulang yang mulai diperkenalkan di rumah singgah ini diharapkan menimbulkan kerinduan untukpulangdanbersatukembalidengan kedua orang tua dan sanak saudarannya. Langkah positif ini perlu mendapat apresiasi serta dukungan publik. Namun agar idecemerlangtersebuttidakgagalditengah jalan atau tidak sampai pada sasaran, perlu memperhatikan masukan, utamanya dari mereka yang pernah terlibat dan berpartisifasi dalam penanganan anak jalanan. MenurutPaulusMujiranadabeberapa solusi dalam pengentasan anak jalanan. Pertama ketika memulai penanganan anak jalanan, mesti dengan menyusun draf konsep model pemberdayaan yang akan diberikan pada anjal. Apakah anak

jalanan di ”garulk” begitu saja kemudian diserahkan ke rumah singgah? Ataukah sudahtersediaplatformjelassehinggapendampingan dan pemberdayaan mudah dilakukan? Rumah singgah yang ada jelas tidak mampu menampung anak jalanan baru hasil”garukan”sebabmerekasudahmempunyai dampingan dalam program sebelumnya.Lagipula,saranadirumahsinggah tidak tersedia tempat tidur untuk menginap, sehingga selepas pembinaan di rumah singgah siapa bisa menjamin mereka tidak lagi turun ke jalan. Jika yang dilakukan hanya sebatas ”menggaruk”, kemudian menampung di rumah singgah atau panti penampungan sosial adalah setali tiga uang. Hal ini tidak akan mengatasi persoalan mendasar anak jalanan. Dalam banyak pengalaman, anak jalananmerupakananakyangpalingsukar tinggal di asrama, lain halnya dengan anak yatim piatu atau terlantar bukan tetapi bukan anak jalanan. Ditampung satu dua hari, mereka akan berusaha minggat dan kembali menggelandang di jalanan. Kedua, ke depan perlu lebih diberdayakan kerja sama antara pemerintah kota dengan LSM atau rumah singgah yang notabane mengenal karakter anak-anak jalanan.Danrumah-rumahsinggahsudah mempunyai wilayah binaan di berbagai penempatan jalan. Jika dana itu diberikan ke rumah singgah, tentu pembinaan dan pemberdayaan yang mereka jalankan akan berjalan dengan optimal. Dengan begitu pemerintah dan masyarakat akan saling mengawasi sejauh mana dana program telah dijalankan atau belum. Ketiga, ”penggarukan” dengan tindakan kekerasan bukanlah sarana tepat. Tindakan kekerasan justru melahirkan sikap resisten terhadap aparat baik itu kepolisian maupun pemerintah. Dan sikap resisten itu pada akhirnya berlawanan dengan tujuan“ merumahkan” anak jalanan untukhal-halyanglebihmanusiawi.Kekerasanjustrumenimbulkankekerasanbaru dalam menaklukkan mereka. Makin lama memperoleh tindakan kekerasan,mereka hanya belajar mengenai kekerasan dalam hidup mereka. Keempat, anak jalanan dan keluarganya harus dilibatkan dalam penanganan

yang digagas pemerintah. Bagaimanapun jugasebagiananakjalananmasihmempunyaikeluarga.Langkahyangbijakdanbaik manakala melibatkan keluarga dan sanak saudaraanjalterdekatdalampenanganan. Keterlibatan keluarga berperan sentral terhadap kecendrungan anak turun ke jalanan. Peran keluarga perlu lebih intens diikutsertakan. Diharapkan dengan keterlibatan keluarga, mereka akan berkembang menjadi anak yang memiliki budaya pulang. Semoga! PenulisadalahkandidatMagisterPascasarjana Ilmu Hukum UMSU, Dosen UPMI

Pengumuman Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ disertai CD atau melalui email: opiniwaspada@yahoo. com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata penulis dan kartu pengenal (KTP). Naskah yang dikirim menjadi milik Waspada dan isi tulisan menjadi tanggungjawab penulis.

SUDUT BATUAH * SBY tolak tanggapi pidato Megawati - Sudah ngertilah awak! * Wapres: Tak ada diskriminasi investasi - Cuma investornya malas masuk * Dampak Gayus, pegawai pajak diteriaki maling - Apa kata dunia, he...he...he

oel

D Wak

WASPADA

Dewan Redaksi: H. Prabudi Said, H. Teruna Jasa Said, H. Azwir Thahir, H. Sofyan Harahap, H. Akmal Ali Zaini, H. Muhammad Joni, Edward Thahir, M. Zeini Zen, Hendra DS. Redaktur Berita: H. Akmal Ali Zaini. Redaktur Kota: Edward Thahir. Redaktur Sumatera Utara: M. Zeini Zen. Redaktur Aceh: Rizaldi Anwar. Redaktur Luar Negeri: H. Muhammad Joni. Redaktur Nusantara & Features: Gito Agus Pramono. Plt. Redaktur Opini: Dedi Sahputra. Redaktur Ekonomi: Armin Rahmansyah Nasution. Redaktur Olahraga: Johnny Ramadhan Silalahi. Redaktur Minggu/Humas: Hendra DS, Redaktur Agama: H. Syarifuddin Elhayat. Asisten Redaktur: Rudi Faliskan (Berita) Zulkifli Harahap, Muhammad Thariq (Kota Medan), Feirizal Purba, H. Halim Hasan, Diurna Wantana (Sumatera Utara), T. Donny Paridi (Aceh), Armansyah Thahir (Aceh, Otomotif), Austin Antariksa (Olahraga, Kreasi), Syafriwani Harahap (Luar Negeri, Popular, Pariwisata), Hj. Hoyriah Siregar (Ekonomi), T. Junaidi (Hiburan), Hj. Erma Sujianti Tarigan (Agama), Hj. Neneng Khairiah Zein (Remaja), Anum Purba (Keluarga)), Hj. Ayu Kesumaningtyas (Kesehatan). Sekretaris Redaksi: Hj. Hartati Zein. Iklan: Hj. Hilda Mulina, Rumondang Siagian (Medan), Lulu (Jakarta). Pemasaran: H. Subagio PN (Medan), Zultamsir (Sumut), Aji Wahyudi (NAD). Wartawan Kota Medan (Umum): H. Erwan Effendi, Muhammad Thariq, Zulkifli Harahap, David Swayana, Amir Syarifuddin, Ismanto Ismail, Rudi Arman, Feirizal Purba, Zulkifli Darwis, H. Abdullah Dadeh, H. Suyono, Ayu Kesumaningtyas, M. Ferdinan Sembiring, M. Edison Ginting, Surya Effendi, Anum Purba, Sahrizal, Sulaiman Hamzah, Sugiarto, Hasanul Hidayat, Aidi Yursal, Rustam Effendi. Wartawan Kota Medan (bidang khusus): H. Syahputra MS, Setia Budi Siregar, Austin Antariksa, Dedi Riono (Olahraga), Muhammad Faisal, Hang Tuah Jasa Said (Foto), Armansyah Thahir (Otomotif), Dedi Sahputra (Penugasan Khusus). Dedek Juliadi, Handaya Wirayuga, Hajrul Azhari, Syahrial Siregar, Khairil Umri (Koran Masuk Sekolah/KMS). Wartawan Jakarta: Hermanto, H. Ramadhan Usman, Hasriwal AS, Nurhilal, Edi Supardi Emon, Agus Sumariyadi, Dian W, Aji K. Wartawan Sumatera Utara: H. Riswan Rika, Nazelian Tanjung (Binjai), H.M. Husni Siregar, Hotma Darwis Pasaribu (Deli Serdang), Eddi Gultom (Serdang Bedagai), H. Ibnu Kasir, Abdul Hakim (Stabat), Chairil Rusli, Asri Rais (Pangkalan Brandan), Dickson Pelawi (Berastagi), Muhammad Idris, Abdul Khalik (Tebing Tinggi), Mulia Siregar, Edoard Sinaga (Pematang Siantar), Ali Bey, Hasuna Damanik, Balas Sirait (Simalungun), Helmy Hasibuan, Agus Diansyah Hasibuan, Sahril, Iwan Hasibuan (Batubara), H. Abu Bakar Nasution, Nurkarim Nehe, Bustami Chie Pit (Asahan), Rahmad Fansur Siregar (Tanjung Balai), Indra Muheri Simatupang (Aek Kanopan), H. Nazran Nazier, Armansyah Abdi, Neirul Nizam, Budi Surya Hasibuan (Rantau Prapat), Hasanuddin (Kota Pinang) Edison Samosir (Pangururan), Jimmy Sitinjak (Balige), Natar Manalu (Sidikalang), Arlius Tumanggor (Pakpak Bharat)Parlindungan Hutasoit, Marolop Panggabean (Tarutung), Zulfan Nasution, Alam Satriwal Tanjung (Sibolga/Tapanuli Tengah), H. Syarifuddin Nasution, Mohot Lubis, Sukri Falah Harahap, Balyan Kadir Nasution (Padang Sidimpuan), Idaham Butarbutar (Gunung Tua), Iskandar Hasibuan, Munir Lubis (Panyabungan), Bothaniman Jaya Telaumbanua (Gunung Sitoli). Wartawan Aceh: H. Adnan NS, Aldin Nainggolan, Muhammad Zairin, Munawardi Ismail, Zafrullah, T. Mansursyah, T. Ardiansyah, Jaka Rasyid (Banda Aceh), Iskandarsyah (Aceh Besar), Bustami Saleh, M. Jakfar Ahmad, Jamali Sulaiman, Arafat Nur, M. Nasir Age, Fakhrurazi Araly, Zainal Abidin, Zainuddin Abdullah, Maimun (Lhokseumawe), Muhammad Hanafiah (Kuala Simpang), H. Syahrul Karim, H. Ibnu Sa’dan, Agusni AH, H. Samsuar (Langsa), Musyawir (Lhoksukon), Muhammad H. Ishak (Idi), HAR Djuli, Amiruddin (Bireuen), Bahtiar Gayo, Irwandi (Takengon), Muhammad Riza, H. Rusli Ismail (Sigli), T. Zakaria Al-Bahri (Sabang), Khairul Boang Manalu (Subulussalam), Zamzamy Surya (Tapak Tuan), Ali Amran, Mahadi Pinem (Kutacane), Bustanuddin , Wintoni (Blangkejeren), Khairul Akhyar, Irham Hakim (Bener Meriah), Tarmizi Ripan, Mansurdin (Singkil), Muhammad Rapyan (Sinabang).

� Semua wartawan Waspada dilengkapi dengan kartu pers. Jangan layani dan segera laporkan ke pihak berwajib atau ke Sekretaris Redaksi bila ada oknum yang mengaku wartawan Waspada tetapi tidak bisa menunjukkan kartu pers yang sah, ditandatangani Pemimpin Redaksi �