Nusantara
A6
WASPADA Jumat 6 Januari 2012
Renovasi Toilet Rp2 M Tidak Wajar MAGELANG (Antara): Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding menilai dana renovasi toilet di Gedung Nusantara I DPR RI yang direncanakan sebesar Rp2 miliar, terlalu besar dan tidak wajar. “Menurut saya nilainya terlalu besar, tidak wajar, dan di mata publik kurang patut, maka Sekjen DPR perlu melakukan rasionalisasi. DPR biasa saja, yang penting bisa ber-
fungsi,” katanya usai meninjau pembangunan jembatan Sungai Putih di alur banjir lahar Gunung Merapi, di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di Magelang, Kamis (5/1). Dia mengatakan, alangkah baiknya apabila ada dana lebih untuk kebutuhan lain, misalnya penyelesaian masalah penanganan bencana. “Apalagi, saat ini banyak berbagai daerah di Indonesia
sedang dilanda bencana alam berupa banjir dan tanah longsor,” katanya. Dia mengaku belum melihat dan mempelajari langsung apakah yang direnovasi dengan dana sebanyak dua miliar rupiah itu hanya toilet saja atau bangunan yang lain. Menurut dia, karena permasalahan tersebut sudah mengundang rasa ketidakpantasan publik, maka harus dipikirkan kembali dan direvisi. “Diang-
garkan yang patut saja, kami tidak butuh yang mewah,” katanya. Karding mengaku resah dengan berbagai informasi yang terus memperburuk citra DPR RI. “Kami sudah babak belur dengan isu publik yang bermacam-macam ditambah dengan masalah ini. Menurut saya dana renovasi tersebut harus direvisi. Saya kurang paham bisa menyentuh angka sebesar dua miliar rupiah itu,” katanya.
Pelajaran Pancasila Diminta Masuk Kurikulum JAKARTA (Waspada): Fraksi PDI Perjuangan MPR RI menyatakan keprihatinan atas memudarnya nilai-nilai ideologi di tengah masyarakat. Padahal, ideologi itu merupakan dasar sekaligus penuntun arah sebuah bangsa dalam meraih kebesaran. Di tengah krisis ideologi tersebut, Fraksi PDIP mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan sistem pendidikan nasional dan meminta mata pelajaran Pancasila masuk ke dalam kurikulum. ”Salah satu yang harus dilakukan pemerintah untuk mengetasi memudarnya nilainilai ideologi adalah memasukkan kembali mata pelajaran Pancasila ke dalam kurikulum,” ujar Puti Guntur Soekarno, anggota Komisi X DPR RI mem-
bidangi pendidikan pada pemaparan refleksi akhir tahun 2011 dan proyeksi 2012 Fraksi PDI-Perjuang MPR, di Gedung MPR/DPR Jakarta, Kamis (5/12). Disebutkan, potret kehidupan sosial di tahun 2011 menunjukkan bangsa Indonesia tengah mengalami penurunan kualitas kehidupan kebangsaan diakibatkan pemerintah tidak sungguh-sungguh melakukan pendidikan krakter bangsa kepada segenap warga negara. “Pendidikan karakter bangsa yang mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan, seperti sikap tolerasi, saling menghormati, saling menghargai perbedaan tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Akibatnya, semangat Bhinneka
Tunggal Ika semakin jauh dari harapan. Masyarakat semakin terkotak-kotak dengan sekatsekat primordial dan masingmasing saling curiga. Kekerasan dan konflik sosial, kata Puti, pada tahun 2011 cederung meningkat, terutama yang berlatarbelakang perbedaaan agama dan keyakinan tertentu. Karena itu, menurut Puti, masuknya Pancasila ke dalam kurikulum melalui dua jalur, yakni membuat mata pelajaran baru dan memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam berbagai mata pelajaran lain, seperti sejarah, kebudayaan, kesenian dan agama. Mata pelajaran Pancasila juga tidak boleh dalam tafsiran lain. Tapi harus kembali ke Pancasila yang sebenarnya. “Mata pelajaran Pancasila
akan jadi pintu masuk ke dalam pendidikan masyarakat,” jelasnya. Fraksi PDIP berpendapat potret pendidikan formal Indonesia saat ini terseret arus globalisasi yang meniadakan batas-batas neragara, terutama batas ideologi, budaya dan prinsip-prinsip ekonomi, sehingga menyebabkan generasi penerus tidak memahami ideologi bangsanya, yang akhirnya akan mengancam eksitensi Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI). “Dihapuskannya mata pelajaran Pancasila dan UUD 45 pada sistem pendidikan nasional, membuat sistem pendidikan nasional kehilangan roh kebangsaannya,” tegas cucu mantan Presiden Bung Karno ini. (aya)
Rahmat Shah: Tingkatkan Kerjasama Indonesia-Turki MEDAN (Waspada): Anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Utara DR. H. Rahmat Shah mengakui hubungan masyarakat Indonesia dan Turki sudah terjalin sejak lama. Hubungan yang lebih banyak dilandaskan pada kesamaan identitas keberagamaan antara kedua bangsa telah terjalin sejak ratusan tahun yang lalu. Puncak kedekatan hubungan antara Republik Indonesia dengan Republik Turki semakin terlihat pada saat Indonesia dilanda musibah bencana Tsunami di Aceh dan Nias pada tahun 2004 silam.
Hal tersebut dinyatakan Rahmat yang juga Konsul Jenderal Kehormatan Republik Turki untuk wilayah Sumatera saat menerima delegasi Pusat Bahasa dan Budaya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumut yang dipimpin langsung oleh Ketua Pusat Bahasa IAIN SU DR. Phil. Zainul Fuad, MA, pekan lalu. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini berlangsung di Rahmat International Wildlife Museum & Gallery di Jl S. Parman Medan. Rahmat menjelaskan, dari
seluruh negara asing yang ikut memberikan bantuan terhadap bencana alam tsunami yang melanda Aceh dan Nias beberapa tahun silam, Turki merupakan negara terbaik yang memberikan bantuan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, DR. Phil. Zainul Fuad menyampaikan bahwa pasca tsunami di Aceh pada tahun 2004, tampak bahwa kehadiran lembaga-lembaga Turki telah memberi kontribusi yang besar bagi pembangunan masyarakat Indonesia,yang salah satu lembaga tersebut adalah United Islamic Cultural Centre of Indo-
AirAsia Tambah Airbus A320 J A K A RTA ( Wa s p a d a ) : AirAsia Indonesia, maskapai penerbangan berbiaya hemat terbaik di dunia kembali menambah armadanya (pesawat) jenis Airbus A320. Penambahan Airbus tersebut merupakan pesawat ke17 AirAsia. Pesawat baru tersebut akan digunakan untuk melayani rute penerbangan domestik dan internasional yang dimiliki oleh AirAsia Indonesia saat ini. “Kami sangat senang karena di awal tahun 2012 ini kami
mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu pesawat Airbus A320 baru, yang sekaligus menambah jumlah armada kami menjadi 17 unit. Bagi kami layanan yang prima dan kenyamanan untuk para penumpang adalah yang utama, dan dengan hadirnya pesawat Airbus baru ini semakin menegaskan komitmen kami untuk mengoperasikan 100% pesawat tipe Airbus A320, “ kata Presiden Direktur AirAsia Indonesia, Dharmadi dalam keterangan persnya di Jakarta,
Rabu (4/1). Sampai akhir tahun 2011, AirAsia Indonesia telah mengoperasikan 16 Airbus dan 4 Boeing serta melayani lebih dari 20 rute penerbangan, baik domestik maupun internasional. Target AirAsia Indonesia di tahun 2012 ini adalah menambah lima pesawat baru. Dengan bertambahnya jumlah pesawat maka AirAsia Indonesia akan segera mewujudkan tujuannya untuk kembali memperluas layanan ke pasar domestik. (j02)
nesia (UICCI) yang didirikan pada tahun 2005 oleh sukarelawan muslim Indonesia dan Turki. Organisasi ini telah memiliki 8 cabang, 4 diantaranya berada di Jakarta, 2 di Aceh dan masing-masing 1 cabang di Yogyakarta dan Kalimantan. Lebih jauh disampaikan, ada rencana lembaga UICCI akan membuka cabang di Medan, Sumatera Utara dengan menghadirkan kegiatan pendidikan keagamaan nonformal berasrama dan program menghafal Quran. Upaya UICCI ini dilakukan dengan menggandeng Pusat Bahasa dan Budaya IAIN SU sebagai mitra lokal. Untuk itu, menurut Zainul, dalam waktu dekat, pihaknya akan mengadakan seminar budaya Indonesia-Turki sebagai bagian dari upaya sosialisasi rencana kerjasama budaya dan pendidikan antar dua negara bersahabat tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Rahmat menyampaikan apresiasinya atas upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memajukan kualitas persahabatan Indonesia-Turki sebagaimana yang digagas oleh Pusat Bahasa dan Budaya IAIN SU serta menyatakan dukungannya terhadap rencana kegiatan terkait. (m22)
Waspada/Ist
KEPALA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Drs Syaiful Syafri, MM foto bersama peserta Rapat Kerja Majelis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Al Washliyah se Sumatera Utara di Asrama Haji Pangkalan Masyhur, Medan, Kamis (5/1).
Dana BOS Dikirim Ke Rekening Sekolah MEDAN (Waspada): Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Drs Syaiful Syafri, MM menegaskan, untuk tahun 2012 dana BOS akan diluncurkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke masing-masing rekening sekolah. Hal itu ditegaskan Syaiful Syafri kepada peserta Rapat Kerja Majelis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Al Washliyah se Sumatera Utara di Asrama Haji Pangkalan Masyhur, Medan, Kamis (5/1). Karenanya, kata Syaiful data tentang jumlah siswa harus benar-benar akurat, sehingga dana yang diluncurkan benar-
WISMAN menikmati wisata di Bandung. yang menyedot perhatian baik wisman maupun wisnus seperti Bandung, Raja Ampat, Belitung, dan lainnya. Namun sebenarnya masih banyak lagi yang belum tergarap dan bukan cuma ada di kota-kota besar, melainkan tersebar di sejumlah pulau yang sulit terjangkau dan juga pedalaman. Padahal kalau semunya rata tergali, pasti bakal mendatangkan wisman lebih banyak lagi. Di balik segudang faktor pendukung di atas, masih banyak penghambatnya. Sebut saja beberapa obyeknya masih sulit diakses dan infrastrukturnya belum memadai, masih banyak paket wisata yang belum tergarap dengan baik dan atau belum dibuat, padahal semua tersedia di sini dan layak dijual, dan juga promosi yang belum maksimal. Masih banyak pihak yang belum mengerti bahwa promosi itu sangat penting. Masih
banyak pihak yang belum memahami apa itu promosi dan bagaimana mempromosikan sebuah obyek, event dan lainnya ke khalayak. Dan masih banyak pihak termasuk orang-orang yang berada di bidang promosi yang mandek atau dengan kata lain tidak kreatif dalam berpromosi, padahal banyak cara yang dapat dilakukan untuk itu. Selain itu pemerintah dan pihak-pihak terkait, belum memaksimalkan potensi wisata di daerah-daerah yang menjadi pintu masuk wisman dari negara-negara yang berbatasan langsung atau negara tetangga seperti dari Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste. Justru negara-negara tersebut, terutama Malaysia, Singapura, dan Thailand begitu gencar melancarkan startegi “perang” menarik wisatawan asal Indonesia sebanyak-banyaknya ke negaranya dengan berbagai
Waspada/Adji K
cara, termasuk mungkin dengan rajin menciptakan imej positif, membanggakan, dan berkelas terhadap obyek wisatanya masing-masing. Dan strategi inilah yang belum dipahami benar Indonesia. Sebenarnya strategi untuk melampaui target 8 juta wisman tahun ini amatlah mudah. Pertama, selain terus membenahi infrastukur di semua obyek wisata dan destinasinya serta menyiapkan SDM termasuk masyarakatnya agar menjadi tuan rumah yang baik, ramah, dan menyenangkan, pun tak kalah penting terus gencar berpromosi dengan bermacam cara. Tentu promosi yang dilakukan harus efisien dan tepat sasaran. Misalnya dengan melibatkan peran media massa, baik online, cetak (koran dan majalah), elektronik (radio & TV) sebanyak dan sesering mungkin dalam setiap kegiatan baik yang dilakukan pemerentah dalam
ningkatkan kualitas pembelajaran. Karenanya manajemen sekolah, metoda pembelajaran dan lingkungan sekolah yang sehat dan hijau perlu segera ditata dan diperbaiki sehingga kualitas pembelajaran bisa berjalan baik dan nyaman. Syaiful Syafri yang didampingi Prof Dr Ilmi Abdullah ketua panitia Akmal Samosir, SAg dan Sekretaris Drs Zainal Abidin, menegaskan jika Al Washliyah punya pemipin yang komitmen, kepala sekolah yang punya manajemen dan guru yang mempunyai kompetensi baik serta proses pembelajaran yang di-
siplin, jujur dan bertang-gungjawab maka Al Washliyah akan mampu meraih prestasi dan mampu bersaing dengan sekolah negeri dan swasta lainnya. Demikian juga dengan sarana dan prasarana, kata Syaiful Syafri, keberadaan laboratorium sekolah, ruang perpustakaan dan ruang ITC segera ditata. Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan H Gatot Pujo Nugroho akan terus memperhatikan kekurangan itu sarana pendidikan untuk menggulirkan bantuan, sehingga Sumut benar-benar mampu menyongsong pendidikan ASEAN di tahun 2015. (m14)
1,5 Juta RTSM Jadi Sasaran PKH JAKARTA (Waspada): 1,5 Juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di seluruh Indonesia akan menjadi target Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemsos). Anggaran yang dialokasikan mendekati Rp 2 triliun dari total Rp 4,5 triliun anggaran Kemsos di 2012. Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2012 kepada seluruh pejabat eselon I di lingkungan Kemsos, Kamis (5/1) mengatakan, jumlah sasaran pada 2012 banyak dari tahun lalu yang berjumlah 1,16 juta RTSM. “PKH tetap menjadi prioritas Kementerian Sosial di sisa pemerintahan Presiden SBY jilid kedua ini. Target PKH yang sudah berjalan sejak 2007 adalah menuntaskan masyarakat miskin menjadi sejahtera,” Kata Salim. Menurut Mensos, PKH yang sudah berjalan sejak 2007 semula menyasar 500 ribu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Jumlahnya merangkak naik di 2008 menjadi 640 ribu RTSM, di 2009 sebanyak 710 ribu RTSM, 2010 menjadi 816 ribu
Strategi Jitu Mencapai Target 8 Juta Wisman JAKARTA (Waspada): Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam jumpa pers akhir tahun lalu menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada tahun 2012 mencapai 8 juta orang dengan devisa sekitar 8,96 miliar dollar. Target ini diprediksi bakal terwujud sekalipun krisis ekonomi dunia belum pulih. Pencapaian target wisman dari 7,1 juta orang pada 2010 menjadi 7,6 juta orang pada 2011 atau 8,5 % membuktikan Indonesia masih menjadi incaran wisman dari belahan dunia. Namun sebenarnya pencapaian itu bisa lebih. Bahkan target 8 juta wisman pun sebenarnya juga bisa lebih dari itu. Faktor pendukungnya amat banyak. Pertama, Indonesia memiliki obyek wisata yang beragam baik alam, bahari, sejarah, buatan, petualangan, dan konvensi. Kedua Indonesia juga dianugerahi bermacam budaya yang khas, termasuk aneka kulinernya. Dan masih ada faktor lain yang turut berpengaruh positif seperti murah dan banyak pilihan, masyarakatnya terbilang ramah, dan terbilang aman. Sayangnya, semua obyek wisata dan destinasinya belum tergarap dengan baik dan maksimal, baik itu sarana dan prasarananya, kesiapan sumber daya manusianya termasuk masyarakatnya dan juga pengemasannya yang masih apa adanya serta cara mempromosikannya belum efisien dan tepat sasaran. Baru segelintir saja obyek wisata dan destinasi kita yang sudah berjalan dengan baik. Sayangnya dari tahun ke tahun masih itu-itu saja, sebut saja Bali, Jogja, Jakarta, Batam, dan Manado. Memang ada nama baru
benar bisa digunakan untuk kepentingan proses belajar dan mengajar di sekolah. Syaiful meminta dana BOS harus benar-benar digunakan sebaik mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan pemakaiannya sesuai Juknis Permenteri Pendidikan dan Kebudayaan No: 5 tahun 2011. Tegasnya, Perguruan Al Washliyah harus mampu menjadi contoh yang terbaik dalam pendidikan, termasuk penggunaan dan BOS Perguruan Al Washliyah di manapun berada, baik jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK, diminta untuk mampu me-
hal ini Kemenparekraf maupun pihak swasta, stakeholder dan industri pariwisata. Di samping promosi, mulailah melangkah ke tahap yang lebih tinggi yakni menerapkan strategi menjaring wisman dengan berbagai cara. Tak ada salahnya mempelajari cara negara-negara tetangga yang begitu aktif melakukan promosi melalui badan promosi wisatanya, termasuk dengan melakukan invansi maskapai penerbangannya sebagaimana dilakukan Malaysia lewat AirAsia. Atau dengan cara lain dengan rajin menggelar event, festival dan lainnya di daerahdaerah yang menjadi pintu masuk wisman dari negaranegara tetangga seperti di Batam, Bintan, Entikong, Pontianak, Singkawang, Nunukan, Balikpapan, Aceh, Medan, Atambua, Kupang, Jayapura, dan lainnya. Juga membuat paket-paket wisata yang menarik di daerahdaerah tersebut serta membuka kawasan wisata baru yang potensial di daerah-daerah tersebut. Bila strategi ini sepenuh hati dijalani, dipastikan target 8 juta wisman ke Tanah Air tahun ini akan terlampaui bahkan melesat jauh. Terlebih kini ada mesin ekonomi baru berlabel ekonomi kreatif dengan 15 sub sektoral antara lain fesyen, seni pertunjukan, dan kuliner yang menyatu dengan kementerian pariwisata. Dipastikan target devisa tahun ini dari sektor ini pun bakal melambung tinggi. Kini tinggal pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf bersama pihak-pihak terkait yang mau dan rela bekerja keras membenahi diri serta kreatif melakukan terobosan-teroban baru untuk mememangkan strategi itu. (adji k)
RTSM dan 2011 bertambah jadi 1.160.000 RTSM. Adapun besaran bantuan kepada masing-masing RTSM sangat beragam, tergantung kebutuhan masing-masing keluarga. “PKH dijalankan selama 6 tahun hingga targetnya di 2013 dan berikutnya 2014. Harapan kita, jumlah masyarakat kategori miskin makin berkurang menjadi masyarakat sejahtera,” imbuh Mensos. PKH menjadi program primadona karena dengan itu
anak-anak dari keluarga miskin dapat pendidikan yang bagus dan dijamin kesehatannya. Jika keluarga belum dapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat mengajukan pinjaman,” kata Salim. Upaya mendongkrak masyarakat miskin menjadi masyarakat sejahtera, disebut Mensos, tidak dilakukan Kemensos saja tapi juga ‘dikeroyok’ 19 kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ke-
menterian Kesehatan serta Kementerian Agama. Menurut Mensos, mengutip pernyataan Menko Kesra Agung Laksono, jumlah masyarakat miskin makin menurun sesuai data BPS. Targetnya di 2014, pencapaian angka kemiskinan bisa capai 8 persen. Di samping PKH, 22 penyandang masalah kesehatan seperti lansia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar juga menjadi program andalan Kemsos di 2012. (dianw)
Revisi UU Pilkada Harus Tegas JAKARTA (Waspada): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Yasonna H Laoly menegaskan, revisi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah harus mempertegas kewenangan antara kepala daerah dan wakilnya. Penegasan itu perlu guna menghindari terjadinya pecah kongsi karena kepala daerahnya tidak memberikan kewenangan semestinya kepada wakilnya. “Harus diatur lebih jelas dan rinci kewenangan yang dimiliki wakil kepala daerah, ada pembagian tugas yang jelas diantara mereka, tidak seperti selama ini, kewenangan wakil kepala daerah tidak jelas,” kataYasonna Laloy di gedung DPR, Kamis (5/1). Pecah kongsi kepala daerah seperti yang terjadi di beberapa daerah, lanjut Yasonna, dipicu oleh aturan yang tidak jelas. Semua kewenangan dimonopoli atau di tangan gubernur
atau bupati maupun walikota. Bahkan ada kepala daerah yang tidak mau menyerahkan kewenangan kepada wakilnya, sehingga wakilnya merasa tidak diberi kewenangan apa-apa. “Kalau pun ada hanya urusan seremonial saja,” ujarnya seraya menambahkan, praktik seperti ini memang melecehkan, padahal keduanya dulu dipilih satu paket dan sama-sama berkeringat. Terkait wacana pemilihan kepala daerah dipilih terpisah, wakil rakyat dari daerah pem politisi pemilihan Sumut II ini mengatakan, kepala daerah dan wakilnya harus tetap dipilih satu paket seperti yang sudah berlangsung selama ini, karena pemilihan kepala daerah sesuai dengan amanat konstitusi. “Ini kan amanat UUD,” ujarnya. Namun dia juga berpendapat, perlu dipikirkan dan dikaji daerah-daerah yang perlu dan tidak perlu memiliki wakil kepala
daerah. Misalnya, ada daerah yang jumlah penduduknya tidak sampai 300 ribu, maka wakil kepala daerah ditiadakan saja, sebaliknya, daerah yang penduduknya mencapai 300 ribu bahkan lebih tetap memerlukan wakil kepala daerah. “Nah, pemilihannya tetap dilakukan satu paket secara langsung,” kata Yasonna. Tetapi ke depan, tambahnya, wakil kepala daerah tetap diberi kewenangan yang lebih jelas, tidak sekadar ban serap. Untuk itu sudah waktunya UU harus mengatur kewenangan yang tegas antara kepala daerah dengan wakilnya, sehingga tidak ada perbedaan-perbedaan seperti yang terjadi selama ini, yaitu semua terserah kepala daerahnya. Menurut Yasonna Laoly, draf revisi UU Nomor 32 tahun 2004 masih di Kementerian Dalam Negeri, bersama-sama dengan revisi UU Pemerintahan Daerah dan UU Desa. (aya)
PDIP Tolak Amandemen Kelima UUD 1945 JAKARTA (Waspada): Fraksi PDI Perjuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI secara tegas menolak usulan perubahan (amandemen) UUD 1945 kelima yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. “Usulan perubahan kelima UUD NRI 1945 merupakan hak konstitusi DPD. Namun, Fraksi PDIP menganggap usulan tersebut disampaikan dalam waktu yang kurang tepat,” ujar Ketua Fraksi PDIP MPR RI DR Yassonna H. Laoly, SH, MSc saat konferensi pers di ruang Fraksi PDI Perjuangan Gedung DPR RI, Kamis (5/1). Yassonna didampingi Sekretaris F PDI Perjuangan MPR Drs Achmad Basarah, MH memaparkan alasan Fraksi PDIP tidak setuju atas usulan amandemen UUD 1945, antaralain dari segi filosofi bahwa UUD 1945 dalam perubahan pertama sampai dengan keempat merupakan resultante atau kesepakatan politik lembaga yang berhak menetapkannya sesuai dengan situasi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya ketika dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi dapat diubah manakala terjadi perubahan keadaan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan bu-
daya, baik karena era maupun karena areanya. Dari aspek yuridis, kata Yassonna, UUD 1945 hasil amandemen yang berlaku saat ini, pada dasarnya merupakan produk yuridis ketatanegaraan yang secara maksimal telah mengakomodasi berbagai gagasan dan kepentingan selama proses amandemen itu berlangsung (1999-2002). Semua isu yang sekarang diusulkan untuk dijadikan isi perbaikan kembali, seperti memperkuat sistem presidensial, memperkuat DPD, memperkuat ekonomi daerah, komisi negara, MK, pasal HAM, pendidikan dan perekonomian nasional sebenarnya hampir tidak ada yang baru karena sudah dibahas dan dipertimbangkan selama proses perubahan UUD 1945 tahun 1999–2002. Dari aspek sosialogis, UUD 45 hasil amandemen hingga empat kali, merupakan produk politik yang sudah maksimal dan telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan dari aspek politis, amandemen akan menyedot banyak energi karena bisa memicu perdebatan panjang dan dapat menimbulkan ketegangan dan kegaduhan politik baru yang sangat tidak produktif bagi upaya pembangu-
nan bangsa. Untuk itu F PDIP mendesak semua pihak untuk kembali kepada nilai-nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan di tanah air. Dan khusus para pimpinan lembaga-lembaga negara di semua tingkatan agar memberikan suri tauladan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. F PDIP juga mendesak pemerintah untuk lebih tegas dan menjamin serta melindungi hak-hak azasi tiap-tiap warga negara sesuai dengan amanat UUD 1945. Pemerintah juga berkewajiban melindungi kedaulatan politik dan teritorial dari kepentingan asing, melindungi kepentingan ekonomi nasional dan melindungi serta mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. “Pembangunan demokrasi Indonesia harus dikembalikan pada nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan prinsip musyawarah-mufakat dan gotong royong serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat pembukaan UUD 1945,” tegas Yassonna H. Laoly. (aya)