B8
Sumatera Utara
Ribuan Pedagang Kehilangan Tempat Jualan SIDIKALANG (Waspada): Pasar induk Sidikalang, Kab. Dairi terbakar, Kamis (4/3) dini hari, mengakibatkan ribuan pedagang kehilangan tempat berjualan.
Waspada/Natar Manalu
KEBAKARAN: Kobaran api menghanguskan bangunan balairung, kios dan stand di pasar Sidikalang, Kamis (4/3) dinihari. atau ditampung sementara. Dalam musibah itu,tidak ada korban jiwa, kecuali seorang sopir mobil Damkar Roni Situngkir, 30, mengalamilukadiwajahdankaki kenaserpihankacamobilDamkar yang kena lempar namun tidak diketahui asal lemparan itu. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Sepion Sinuraya kepada Waspada mengatakan, sangat
menyesalkan tindakan itu. Kita sudah bekerja dengan maksimal dengan menurunkan lima unit mobil pemadam. “Mobil pemadam memang kurang efektif, karena lokasi pajak (pasar) yang terbakar di kelilingi kios. Sehingga pemadam tidak dapat bebas memasuki lokasi kebakaran,” katanya. Disebutkan, kaca depan
mobil pemadam hancur total dilempar sesorang dari arah kegelapan. Membuat sopir luka di wajah dan kaki akibat serpihan kaca. Namun demikian, sopir terus melakukan tugasnya kendati luka-luka. Ditanya dari mana sumber api, Sinuraya mengatakan, masih dalam penyelidikan pihak berwajib.(a28)
Pemkab Nias Bentuk Tim Penanganan Kasus KDRT GUNUNGSITOLI(Waspada) Pemerintah Kabupaaten Nias telah membentuk Tim Penanganan Kasus KDRT khususnya kasus yang menimpa tiga anak korban pembantaian ibu kandungnya sendiri yang terjadi malam Natal 2009 di Desa Fatodano Kecamatan Ulugawo, Nias. Pembentukan Tim ini tindak lanjut dari penyerahan korban Ferina Ndruru dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Nias belum lama ini. TimPenangananyangdibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Nias No: 476/21/K/2010Tentang Pembentukan Tim Penanganan Kasus KDRT atas nama Ferima Nduru, Folo,o Ndruru, Kavina Ndruru dan Pelaku atas
nama Siati Ndruru. Tim Penanganan Kasus KDRT yang dibentuk diisi oleh masingmasingunsurdariTPPKK Kabupaten Nias sebagai penanggungjawab, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB kabupaten Nias, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Nias, Kabag Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kab Nias, Kepala Dinas Sosial Kab Nias dengan sejumlah anggota dari berbagai latar belakang profesi. Pada rapat yang mengagendakan rencana aksi dari tim yang telah dibentuk terungkap masing-masing tim diberikan tugas dan tanggung jawab di antaranya TP PKK Kab Nias bertanggungjawab dalam hal pembiayaan
Jumat 5 Maret 2010
DPRD Madina Fokus Tangani Kasus Perkebunan
Pasar Sidikalang Terbakar
Dalam kebakaran itu, 5 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar)milikPemkabDairidan para petugasnya coba memadamkan kobaran api, namun kelihatannya kurang efektif disebabkanlokasikebakarandikelilingi kios. Sehingga pemadam tidak bebas memasuki lokasi. Puluhan aparatpolisidanTNIsertadibantu warga berusaha memadamkan api. Kepala Dinas Cipta Karya Amister Lumban Gaol dihubungi Waspada menyebutkan, pedagangyangkehilangantempat berjualanmencapairibuanorang. Namunyangsudahterdatamasih hanya 421. Menurutnya, ada tiga jenis tempat jualan yang terbakar yakni jenis kios, stand dan balairung. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ditanya apakah pedagang dapat membangun sendiri tempat jualan yang terbakar. Amister mengatakan, belum dapat memberi jawaban sebelum ada keputusan dari Pemkab. Sedangkan pedagangyangkehilangantempat jualan, juga belum dapat dipastikan ke mana mereka berjualan
WASPADA
Ferima Ndruru, untuk pemeriksaan ulang di RSU Elisabeth Medan, April 2010 Badan Pemberdayaan Perempuan-Anak dan KB Kabupaten Nias bertanggungjawab mendampingi dalam hal bimbingan konseling bagi ketiga korban termasuk pelaku sendiri. Dinas Kesehatan Kabupaten Nias diberikan tanggungjawab untuk melakukan kontrol kesehatan lanjutandiRSUGunungsitolibagi para korban termasuk perbaikan gizi, mengurus JPS serta rujukan dari Puskesmas Kecamatan Idanogawo. Sementara,DinasPendidikan Kabupaten Nias diberikan tugas untuk mengurus perpindahan sekolah para korban untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar
di Kota Gunungsitoli setelah mereka sehat mengingat sejak penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Nias para korban ditempatkan di Rumah Inap Faomasi Laverna KatholikGunungsitoli.Sedangkan Dinas Sosial mengurus pengalihan penerima manfaat PKH kepada Kepala Rumah Inap Faomasi, Suster Clara dan menerima dana tersebut setiap triwulan Rp600. 000 untuk membantu pembiayaan ke tiga korban. Pada pertemuan selain diberikan tanggung jawab masingmasing tim juga menyerahkan dana spontanitas sebagai wujud kepedulian bagi para korban KDRT dalam hal kelangsungan hidup, kesehatan maupun pendidikan.(a35)
MEDAN (Waspada): Komisi II DPRD Mandailing Natal (Madina)memfokuskanpenanganan kasus perkebunan di Madina. “Karenanya, dalam agenda kunjungan awal kerja masa persidangan ini, kami berencana bertemu menteri untuk menyampaikan hasil telaah sementara sebelum pengajuan usulan penggunaan hak angket,” kata anggota Komisi II, Ali Mutiara Rangkuti kepada wartawan di Medan, belum lama ini. Dia menjelaskan bahwa dalam masa persidangan pertama 2010, selain melaksanakan agenda rutin yang telah dijadwalkan, juga mengagendakan beberapa kegiatan yang berkaitan denganupayapenyelesaianmasalah perkebunan.“Karenanyakitajuga berencana bertemu orangorang di departemen BUMN, Pertanian dan DPR RI,” kata dia. Nantinya diharapkan, Komisi II mendapat informasi dan penjelasan tentang penerapan kebi-
jakan pemerinta terkini, untuk di sistemasikan sebagai bahan penyelesaian masalah perusahaan perkebunan, khususnya masalah PTPN IV dan PT PSU. “Paling tidak akan menyelesaikan perdebatan mengenai bagaimana penerapan Permentan bagi perusahaan-perusahaan yangtelahmemilikiIUPdanHGU sebelum terbitnya Permentan,” kata dia. Sebagaimana diketahui, persoalan inti di PTPN IV adalah tumpang tindihnya hak atas lahan, dimana PTPN IV dengan izin lokasi diterbitkan Bupati No. 525.25/151/K/2007 tertanggal 30 Maret 2007 melakukan penggarapanterhadaplokasiTSM Batahan I, merupakan bagian dari lahan HPLTransmigrasi.“Sementara menurut Permen Agraria/BPN Nomor 9 Tahun 1999, jika lahan yang dimohonkan izinnya merupakan tanah hak pengelolaan, maka pemohon terlebih dahulu menunjukkan
perjanjianpenggunaantanahdari pemegang hak pengelolaan tersebut. Selain itu, terdapat juga pengaduanmasyarakatyangmerasa lahannyadiklaimPTPNIVsebagai bagian dari lahan izin lokasinya, ditambah pula dengan ketidakjelasan pembangunan kebun kemitraan/plasma dengan telah dikucurkannya dana revitaliasi untuk 4 koperasi anak angkat PTPN IV senilai ratusan miliar rupiah. Menanggapi informasi adanyapemeriksaandilakukanKejati dan Polda Sumut terhadap masalah ini, Ali mengatakan bahwa fraksinya mendukung langkahlangkah penegakan hukum tersebut. “Tapi permasalahan yang muncul kemungkinan besar bukan hanya dalam konteks pidana saja, tapi juga aspek kebijakan, yaitu kebijakan di bidang pertanahan,” sebutnya. Melalui proses politik di DPRD, kata dia, akan diuji apakah
pemerintah daerah dalam menerbitkan setiap hak atau perizinan atas tanah sudah memenuhi norma standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan pemerintahdibidangpertanahan atau tidak. Ali juga berharap agar penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjangkau semua masalah yang muncul yang dinilai telah memenuhi unsur pidana,sepertiperselisihanantara PT MAL dan saudara Otto Simanjuntak. “Kasus ini tidak boleh dipandang sebelah mata,” tandasnya. Duduk perkara masalah ini berkaitan pembebasan lahan PT MAL, yang merupakan tindak lanjut dari terbitnya Izin Lokasi PT MAL seluas 6.500 Ha tahun 2007. Namun ternyata di dalam lahan itu Otto Simanjuntak mengaku dia dan keluarganya memiliki kebun seluas sekira 500 Ha sejak 1998. (m11)