Waspada, Jumat 4 Januari 2013

Medan Metropolitan

A4

WASPADA Jumat 4 Januari 2013

TDL Naik, Listrik Tetap Padam MEDAN (Waspada):Warga Medan mengeluh dengan padamnya listrik secara mendadak di sekitar kawasan Medan Timur dan Medan Perjuangan yang terjadi pada saat jam kerja, Rabu (2/1). Warga menilai, PLN belum memberikan pelayanan yang baik, apalagi pada tahun 2013 ini tarif dasar listrik mengalami kenaikan sebesar 15 persen.

“Kalau listrik padam sangat mengganggu aktivitas, apalagi pemadaman tersebut terjadi secara mendadak pada saat jam kerja tanpa adanya pemberitahuan. Padahal, kita berharap PLN meningkatkan pelayanannya pada tahun ini karena tarif dasar listrik naik,” kata Nasution, warga Medan Timur.

Sementara itu, Humas PLN Area Medan Adhe F Budi saat dikonfirmasi mengatakan, memang pada hari itu tidak ada pemadaman yang dilakukan secara terjadwal, sehingga tidak ada pemberitahuan.

Namun setelah ditelusuri, katanya, pemadaman tersebut terjadi disebabkan adanya gangguan.

“Informasi yang saya terima, padamnya listrik di sebagian kawasan Medan Timur, Medan Perjuangan dan sebagian Medan Kota sekira pukul 15:00

tersebut, disebabkan adanya jamperan (sambungan) kabel listrik yang terputus di sekitar Rumah Sakit Pirngadi Medan,” kata Budi.

Menurutnya, setelah menerima informasi dari masyarakat, petugas PLN yang ada di lapangan langsung menuju lokasi putusnya jamperan tersebut untuk segera diperbaiki. “Setelah mendapat informasi, petugas di lapangan langsung turun dan melakukan perbaikan dengan menyambung kembali kabel yang putus tersebut.

Dan sekira pukul 16:30, listrik di jalur tersebut sudah kembali menyala,” ujarnya.

Mengenai naiknya tarif dasar listrik sebesar 15 persen pada tahun ini, sedangkan pelayanan PLN belum maksimal, Budi mengatakan, sebenarnya naik atau tidak naik tarif dasar listrik, PLN tetap berupaya maksimal melakukan yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita tetap berusaha yang terbaik agar listrik tidak padam dan tidak ada gangguan. Namun karena sifat gangguan yang tidak bisa diduga, kita tetap berusaha meminimalisir gangguan tersebut,” sebut Budi. (m41)

Perampok Menyaru Geng Kereta Modus Baru Kejahatan 2012, Kasus Curanmor, Geng Kereta Tinggi

Waspada/Arianda Tanjung

BANTARAN SUNGAI: Daerah bantaran Sungai Deli umumnya dihuni penduduk berpenghasilan rendah. Terkadang satu rumah, dihuni lebih dari satu kepala keluarga. Seharusnya mereka termasuk dalam kriteria miskin karena tidak mampu membeli rumah yang layak. Pada gambar yang diambil, Kamis (3/1), terlihat kawasan pemukiman penduduk di bantaran Sungai Deli tepatnya Kampung Aur.

Data BPS Tidak Fair

MEDAN (Waspada): Kasat Reskrim Polresta Medan KompolYoris Marzuki mengimbau warga Medan untuk berhati-hati dengan modus kejahatan baru, yakni perampok menyaru sebagai geng kereta dalam menjalankan aksinya.

“Di tahun 2013, para pelaku perampokan kini memakai modus baru dengan menyaru sebagai anggota geng kereta dalam menjalankan aksinya,” kata Yoris Marzuki kepada wartawan di lapangan Merdeka Medan, Rabu (2/12) malam.

Hal itu dikatakan Yoris ketika ditanya wartawan evaluasi Sat Reskrim Polresta Medan terhadap aksi kejahatan pada tahun 2012, yakni aksi kriminalitas pencurian kendaraan bermotor dan gangguan geng kereta relatif tinggi di kota Medan, dibanding aksi kejahatan lainnya.

Yoris mengimbau masyarakat pada tahun 2013 ini tetap mengantisipasi dan menjaga keamanan kendaraannya dengan memakai kunci ganda. “Pakailah kunci ganda untuk menjaga keamanan sepedamotor saat parkir,” sebutnya.

Menurut dia, selama tahun 2012 aksi kejahatan konvesional seperti perampokan di komplek

perumahan dan penjambretan sudah menurun.

Di tahun 2011, aksi kriminalitas di kota Medan, kebanyakan didominasi oleh perampokan di rumah kosong dengan terlebih dahulu menyekap korbannya.

Sementara itu, untuk kasus lain yang menurun tindak kriminalitasnya adalah jambret.“Biasanya pada malam tahun baru tindak kriminal jambret dan perampokan banyak terjadi. Alhamdulilah tahun ini Medan kondusif,” tutur Yoris.

Sedangkan untuk kasus geng kereta, lanjut dia, kasusnya sudah menurun diakhir tahun, kalau pun ada pada pekan lalu karena memang pada waktu bersamaan polisi sedang fokus mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Kemarin kan sempat ada aksi geng kereta dan sudah kita amankan. Kepada petugas mereka malah tidak mau disebut sebagai geng kereta, mereka mengatakan bahwa aksinya itu memang murni aksi perampokan. Karena itulah, dalam waktu dekat kepolisian kembali menggalakkan razia rutin untuk menekan aksi kriminalitas,” ujar Yoris. (m39)

MEDAN (Waspada): Bentrok antar kelompok remaja Jalan Padang-Jalan Pertiwi, Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung, dengan warga pinggiran rel kereta api Perumnas Mandala terus berlanjut.

Bentrokan itu sudah tiga hari berturut-turut, sehingga membuat aparat Polsek Percut Seituan kewalahan meredamnya.

Pantauan Waspada, sejak menjelang Tahun Baru 2013 hingga Kamis (3/1) dinihari, sudah tiga kali bentrokan terjadi. Masing-masing kelompok terlibat perang batu sehingga membuat ratusan warga yang tiap hari melintas di lintasan rel kereta api ketakutan menjadi sasaran pelemparan.

Bahkan, sejumlah rumah warga turut menjadi sasaran pelemparan.

Ironisnya, personel kepolisian yang diturunkan dari Polsek Percut Seituan terlihat minim karena sebagian besar personelnya masih ikut dalam Pos Pengamanan (Pos Pam) Operasi Lilin Toba 2013. Meski beberapa personel berupaya melerai pertikaian tersebut, namun sejumlah batu masih terlihat berterbangan tak tentu arah dari kedua kelompok yang bertikai.

Salah seorang warga Jalan Pertiwi menyebutkan, bentrokan tersebut tidak jelas diketahui penyebabnya, apalagi pertikaian sudah berlangsung lama. “Biasanya gara-gara sepele saja yakni anakanak yang masih ABG saling ejek dan berbuntut pelemparan. Ujung-ujungnya meluas ke sejumlah warga lainnya,” ujar Rudi, 40, warga Perumnas

Mandala, yang setiap hari melintasi jalan rel kereta api yang menghubungan Jalan Padang dengan Perumnas Mandala itu.

Menurut Rudi, meski bentrokan sudah sering terjadi namun pihak kepolisian sepertinya tidak memiliki upaya untuk mengamankan situasi.

Bahkan, polisi selalu datang terlambat setelah jatuhnya korban jiwa akibat terkena lemparan batu. “Seharusnya, petugas Polsek Percut Seituan segera memanggil kelompok yang bertikai untuk menciptakan adanya perdamaian dan ketenangan warga,” sebutnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan AKP Faidir Chan yang dikonfirmasi terkait bentrokan terjadi mengaku pihaknya telah memanggil sejumlah kepala lingkungan dan perwakilan kelompok yang bertikai.

“Tadi malam, pasca bentrokan, sejumlah kepala lingkungan dan kelompok yang bertikai sudah dipertemukan agar segera melakukan perdamaian. Bahkan, polisi merencanakan akan membangun pos polisi di dekat perlintasan rel kereta api tersebut untuk mencegah terjadinya bentrokan lagi,” kata Faidir.

Saat disinggung lambannya petugas Reskrim Polsek Percut Seituan datang ke lokasi bentrokan, Faidir menyebutkan, sejumlah personel sedang melakukan pengamanan gereja dan Pos Pam Operasi Lilin Toba, sehingga hanya beberapa personel yang turun ke lokasi bentrok. (h04)

Penetapan Kriteria Miskin Antar Warga Tidak Sesuai Kenyataan Hidup Bentrokan Di Jalan Padang Berlanjut MEDAN (Waspada): Sejumlah pengamat ekonomi Sumatera Utara menilai, data penduduk miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) baik secara nasional maupun provinsi dinilai tidak fair (adil). Pasalnya, data ini tidak sesuai kenyataan hidup yang dialami masyarakat Indonesia. Selain itu, kriteria miskin di Indonesia berbeda dengan kriteria miskin yang ditetapkan PBB.

Pengamat ekonomi Sumut Prof. Aldwin Surya menilai, kriteria miskin yang ditetapkan BPS saat ini menjadi acuan di Indonesia. Namun kriteria tersebut berbeda dengan yang ditetapkan PBB. “PBB menyatakan, kriteria miskin adalah penduduk yang berpenghasilan AS$2 per hari. Sementara, di Indonesia hanya AS$1 per hari. Bila mengacu pada kriteria BPS, maka jumlah masyarakat miskin di Indonesia berkurang. Tapi bila menggunakan kriteria PBB, maka jumlah penduduk miskin Indonesia lebih besar lagi,” kata Aldwin Surya kepada Waspada, Kamis (3/1).

Berdasarkan kriteria BPS, lanjut Aldwin, penduduk miskin adalah mereka yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan, dimana garis kemiskinan yang ditetapkan untuk daerah perkotaan adalah Rp270 ribu per kapita per bulan.

“Bila kriteria ini yang digu-

nakan, jelas tidak fair. Sebab, penghasilan tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya saja. Sedangkan untuk kebutuhan lainnya seperti pendidikan,kesehatandanlainnyajelas tidak dapat terpenuhi,” ujarnya.

Dia menyebutkan, penetapan kriteria miskin di Indonesia tidak sesuai dengan kenyataan hidup yang dialami masyarakat Indonesia. Karena penetapan batas minimal untuk mendapatkan asupan makanan bergizi saja tidak cukup. Apalagi untuk pemenuhan pendidikan, makan, rumah layak huni dan kesehatan, tentu sangat tidak mencukupi.

Hal senada dikatakan pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Muhammad Ishak. Menurutnya, data yang dikeluarkan BPS tidak fair. Di Indonesia, banyak penduduk yang berpenghasilan Rp300.000 per kapita per bulan.

Mereka termasuk kriteria tidak miskin. Padahal, dengan pendapatan tersebut, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa.

“Dengan penghasilan Rp300.000 per kapita per bulan untuk saat ini, jelas masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan makan apa adanya.

Bahkan makanan yang dikonsumsi tidak berkualitas,” ujarnya.

Menurut M. Ishak, seharusnya yang dilihat bukan hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga jumlah anak-anaknya yang bersekolah, jumlah kualitas makanan keluarga (empat sehat lima

Bangun Tradisi Nonton Bareng Mempererat Silatuhrami MEDAN (Waspada): Dekan Fakultas Syariah IAIN SU DR Saidurrahman MAg, (foto) dalam rangka mempererat silaturahim dan ikatan kekeluargaan di lingkungan Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN SU nonton bareng film Ainun Dan Habibi di Bioskop XXI Hermes, barubaru ini. Sedikitnya 150 lebih pegawai dan dosen yang ikut kegiatan tersebut.

Menurut Saidurrahman, nonton bareng ini adalah upaya untuk mencairkan dan refresh dengan segala aktifitas yang banyak di kampus, serta upaya membangun keluarga SAMARA (sakinah mawaddah wa rah-mah) yang merupakan misi jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah (AS).

“Oleh sebab itu, penting untuk dilakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya non formal dalam membangun kinerja dan kebersamaan dalam rangka membangun Fakultas Syariah IAIN SU ke depan,” ujarnya.

Kata dia, film Ainun Dan Habibi punya spirit membangun kepribadian yang tangguh dan pantang menyerah dalam hidup.

Dalam dunia kerja komitmen ini perlu untuk membangun percepatan kemajuan yang diraih di kampus. Selain itu, film ini juga mengajarkan betapa sebuah keluarga adalah inti dari sebuah perjalanan kehidupan.

Disebutkan Saidurrahman, nonton bareng di lingkungan dosen dan pegawai Fakultas Syariah IAIN SU perlu ditradisikan ke depan.

Dalam hal ini tentunya film-film yang punya nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, keilmuan, etos ilmiah, spirit pembangunan keluarga sakinah menjadi kriteria tontonan yang dapat memberikan kearifan-kearifan dalam kehidupan.

Bahkan, lanjut dia, tradisi ini tidak hanya di lingkungan Fakultas Syariah IAIN SU tapi di lingkungan pegawai dan dosen IAIN SU. Gagasan Saidurrahman ini juga didukung Drs Milhan Yusuf MA, tokoh Al-Washliyah, dan Drs Ishaq Ibrahim MA, tokoh NU. Bagi keduanya diperlukan gagasan dan ide-ide yang tidak konvensional dalam membangun dan mengembangkan IAIN SU ke depan. (cwan)

sempurna), aktivitas ekonomi keluarga, kontinuitas bekerja, aspek perumahan, serta kesehatan. “Jadi seharusnya, aspekaspek tersebut digunakan dalam menentukan indikator kemiskinan di Indonesia,” ujarnya.

M. Ishak menegaskan, ke depan pemerintah harus mengubah indikator-indikator kemiskinan yang selama ini digunakan. “Sah-sah saja BPS menetapkan batas kriteria kemiskinan. Namun faktanya di lapangan, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya,” ujarnya.

Tidak Sesuai Realita Sementara itu, data penduduk miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) hanya mencapai 28,59 juta orang, mendapat sorotan dari pengamat sosial di Medan Arifin Saleh.

Apalagi, BPS menyatakan terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 29,13 juta (Maret 2012) menjadi 28,59 juta (September 2012).

Menurut Arifin, angka yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan realita di lapangan. “Sedih sekali saya melihat angka itu, karena tidak sesuai dengan realita yang ada,” kata Arifin Saleh.

Data yang dikeluarkan BPS ini, lanjutnya, jangan sampai ‘menyilaukan’ pemerintah karena dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan. “Jangan sampai pemerintah merasa puas dengan angka yang dikeluarkan BPS ini. Angka-angka ini menjebak dan saya rasa keluarnya angka-angka itu karena mendapat intervensi, seolaholah pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan,” sebutnya.

Kata dia, sebaiknya pemerintah tidak terlalu fokus menurunkan angka kemiskinan, namun harus lebih fokus kepada kualitas penduduk. “Saya rasa masyarakat yang tidak bisa melanjutkan sekolah sampai SMA serta tidak bisa membiayai perobatan sudah termasuk miskin,” ujarnya.

Sementara itu, Akademisi dari USU Prof. Badaruddin me-

miliki pendapat yang berbeda.

Bahkan dia menilai pemerintah tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Padahal, program yang dibuat pemerintah cukup banyak seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Corporate Social Responsibility (CSR) dan usaha rakyat.

“Begitu banyak program dibuat pemerintah, namun penurunan jumlah penduduk miskin hanya sedikit. Ini berarti, program pemerintah itu tidak berhasil kalau penurunan kemiskinansekitar0,54persen,”tuturnya.

Menurut Badaruddin, kegagalan program pemerintah itu dikarenakan implementasinya di lapangan tidak sesuai yang diharapkan. “Seperti program PNPM, bisa dialihkan dengan membuat program menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Selama ini, PNPM hanya berbentuk fisik. Kalau untuk daerah pedesaan, mungkin bangunan fisik itu bermanfaat untuk menumbuhkan perekonomian, tapi untuk perkotaan tidak,” ujarnya.(m41/h02)

DPRDSU Pro Dan Kontra Tanggapi Instruksi Plt. Gubsu MEDAN (Waspada): Komentar pro dan kontra terjadi di DPRDSU menanggapi instruksi Plt. Gubsu yang meminta agar pelaksanaan APBD 2013 sudah dimulai sejak Januari ini.

Ada yang merespon positif, ada juga yang menyebut instruksi itu sebagai sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan.

Kamis (3/1), Waspada menghubungi beberapa anggota DPRDSU di kantor mereka Jln. Imam Bonjol. Sangat sulit mencari anggota dewan hari itu.

Pada hari kedua bekerja setelah liburtahunbaruinibelumbanyak anggota dewan yang hadir.

Diberitakan sebelumnya, Plt. Gubsu Gatot Pujo Nugroho menginstruksikan jajarannya agar pelaksanaan program kegiatan APBD 2013 sudah dimulai sejak 2 Januari 2013. Tujuannya untuk menghindari penumpukan di akhir tahun.

Menanggapi ini, dua anggota DPRDSU yakni Ali Jabbar Napitupulu dan Marahalim Harahap mengatakan, pernyataan itu sangat mengada-ada. Seharusnya Plt. Gubsu tidak membuat pernyataan yang sifatnya populis dan akibatnya menjadi bumerang bagi pemerintahannya, karena kenyataannya tidak demikian.

Ali Jabbar Napitupulu mengakui dari sisi jadwal yang disebutkan Plt. Gubsu itu sangat ideal. Karena APBD berlaku mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Namun dari sisi aturan dan prosedur hal yang dikatakan itu sangat tidak masuk akal. Karena masih sangat banyak masalah teknis yang harus diselesaikan sebelum APBD tersebut dapat dilaksanakan.

Salah satu contoh, kata Ali Jabbar, tentang evaluasi APBD yang dilakukan oleh Kemendagri. Setelah DPRDSU menyetujui APBD 2013 pertengahan Desember 2012 lalu, proses selanjutnya dilakukan evaluasi di Kemendagri. “Dan sampai hari ini belum dikembalikan ke DPRDSU,” katanya.

Setelah APBD tersebut dievaluasi, katanya, di DPRDSU dilakukan lagi proses pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) untuk kemudian diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) dan turunanya, yakni Peraturan Gubernur (Pergub).

Anggota dewan lainnya, Marahalim Harahap menambahkan, untuk pelaksanaan APBD selanjutnya juga masih harus membutuhkan waktu.

Apalagi yang menyangkut anggaran untuk belanja langsung (pelaksanaan pekerjaan fisik) yang prosesnya melalui tender.

Sebelum masuk pada proses pelelangan (tender) yang minimal membutuhkan waktu 45 hari kerja, masih ada prosedur lainnya yang harus ditempuh.

Yakni membutuhkan petunjuk teknis (Juknis) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), SK Gubsu tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sebagainya. ‘’Belum lagi kalau harus menuggu Satuan Harga Barang tahun 2013 yang tidak bisa diprediksi kapan keluarnya,’’ kata Marahalim.

Jadi, pendapat kedua anggota DPRDSU ini, instruksi yang sampaikan Plt Gubsu saat memimpin apel pertama 2013 di kantor Gubsu Rabu (2/1), hanya sebagai ungkapan untuk mencari popularitas. Padahal boleh

jadi pernyataan itu akan membuat Pemprovsu menjadi terjepit. ‘’Karena rakyat akan menagih pernyataan Plt. Gubsu itu,’’ kata Ali Jabbar Napitupulu.

Apresiasi Gatot Tanggapan berbeda disampaikan Wakil Ketua DPRDSU Chaidir Ritonga. Saat dimintai komentarnya, dia menyebut sangat mengapresiasi semangat Plt. Gubsu. Katanya, sebagai kepala daerah terkesan Gatot sangat ingin penggunaan anggaran pada tahun ini berjalan dengan baik. Tidak seperti tahuntahun sebelumnya.

Chaidir Ritonga menyebutkan pelaksanaan APBD memang sesuai tahun takwim.Yakni sesuai tahun kalender (mulai 1 Januari sampai 31 Desember).

Karenanya, sudah seharusnya pelaksanaan APBD dimulai pada awal Januari setiap tahunnya.

Menjawab Waspada, Chaidir Ritonga mengaku adanya hal-hal teknis yang harus dilakukan sebelum melaksanakan APBD. Ini pulalah yang pada tahun-tahun lalu menjadi penghambat pelaksanaan APBD di awal tahun. ‘’Itulah yang harus dicarikan solusinya,’’ kata Chaidir.

Dia optimis, bila instruksi Plt. Gubsu tersebut benar-benar dijalankan oleh seluruh perangkat yang ada di Pemprovsu, maka hal-hal teknis tersebut dapat diselesaikan dengan segera.

Kata Chaidir Ritonga, Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus dapat menggerakkan seluruh kepala SKPD bekerja lebih cepat. ‘’Jadi, kalau saya merespon instruksi Plt Gubsu ini sangat positif. Ini merupakan perbaikan kinerja,’’ katanya. (m12)

Oknum PD Pasar Bongkar Kios Diadukan Ke Polisi MEDAN (Waspada): Pembongkaran paksa dua kios milik pedagang di Pusat Pasar oleh PD Pasar Kota Medan, diadukan ke Polresta Medan.

Pembongkaran dan pengrusakan kios T-01 dan T-02 milik Herdi Yasman dan istrinya Elfrida Susanti yang dilakukan oknum PD Pasar Kota Medan itu, juga mendapat protes dari ratusan pedagang Pusat Pasar (Puspas) yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumut (P3TSU).

Demikian diungkapkan Zulfahmi Harahap SH, dan Borkat Harahap SH, selaku kuasa hukum Herdi Yasman dan Elfrida Susanti, warga Jalan Medan Area Selatan, kepada wartawan, Rabu (2/ 1) malam.

Disebutkan, pengaduan ke Polresta Medan itu tertuang dalam STTLP/3442/K/XII/2012/SPKT RESTA MDN, tanggal 22 Desember 2012 dan STTLP/3509/K/XII/2012/SPKT RESTA MDN tanggal 31 Desember 2012.

Pasalnya, pembongkaran paksa kios T-02 di lantai II Puspas, 22 Desember 2012, kemudian dengan pengrusakan kios T 01 milik HediYasman.

Sedangkan pada pembongkaran kedua, 129 karung busana Muslim sampai saat ini tidak mereka ketahui kemana raibnya, sehingga Herdi dan Elfrida mengaku mengalami kerugian Rp1 miliar.

Menanggapi aksi kriminal tersebut, Zulfahmi mengemukakan, wajar polisi secepatnya bertindak tegas menangkap dan menahan tersangka-

nya. “Pengrusakan dan hilangnya barang milik pedagang itu bisa diancam 9 tahun penjara. Kami minta polisi tidak ragu memproses dugaan kejahatan yang juga meresahkan pedagang Puspas itu,” sebutnya.

Protes Tindakan oknum pegawai PD Pasar Medan yang meresahkan dan menzalimi Herdi dan Efrida, sebagai anggota P3TSU itu, mendapat simpatik dari ratusan pedagang Pusat Pasar Medan. “Tindakan itu semena-mena dan merugikan pedagang tradisional,” ujar Ketua P3TSU Perwakilan Puspas Gideon Ginting SH, didampingi Sekretaris dan Bendahara P3TSU Alfajri dan Haji Erwin Piliang.

Menurutnya, tindakan pembongkaran kios yang dilakukan oknum PD Pasar tanpa prosedur, jelas merugikan para pedagang. “Tindakan itu tidak boleh dibiarkan. Sebab bisa saja menimpa pedagang lainnya di Pusat Pasar,’’ tuturnya.

Kata Ginting, P3TSU segera mengirim surat protes kepada Dirut PD Pasar. Sedangkan terhadap oknum yang diduga melakukan pengrusakan harus diproses secara hukum.

“Kami tidak ingin cara-cara kekerasan menyelesaikan persoalan pedagang,” jelasnya sembari berharap Kapolresta Medan me nindaklanjuti pengaduan pedagang Puspas tersebut, sekaligus memeriksa dan menangkap tersangkanya.(m34)

GO Dan Harian Waspada Terbitkan Soal Prediksi UN MEDAN (Waspada): Untuk membantu siswa dan siswi kelas 3 SMA, 3 SMP serta 6 SD di Sumatera Utara dan Aceh menghadapi Ujian Nasional (UN) 2013, Bimbingan Belajar Ganesha Operation (GO) bekerjasama dengan Harian Waspada kembali menerbitkan soal-soal Prediksi dan Pembahasan UN 2013 setiap hari Minggu, mulai 6 Januari 2013 hingga pelaksanaan UN April 2013 mendatang.

Kepala Cabang Ganesha Operation Medan dan Aceh Ir. Jamso Haryono Pangaribuan, MM mengatakan, kerjasama ini merupakan agenda rutin yang sudah dilaksanakan lima tahun terakhir untuk membantu siswa terutama di daerah agar mengenal bentuk-bentuk dan tipe soal UN 2013.

“Ini sebagai wujud tanggungjawab kami untuk meningkatkan tingkat kelulusan UN di Sumatera Utara dan Aceh,” tegasnya.

Untuk tahun ini, kata dia, pemerintah telah

menetapkan standar kelulusan meningkat jadi minimal rata-rata 6,0. “Kesulitan soal ditingkatkan dan soal yang akan diuji menjadi 20 paket. Tentu saja perubahan ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian besar siswa,” ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, dengan membaca soalsoal Prediksi UN di Harian Waspada setiap hari Minggu akan menjadi salah satu solusi. Bagi siswa yang membaca soal-soal tersebut, diharapkan dapat mengerjakan dan mengirimkan jawabannya ke sekretariat GO, dengan menyertakan guntingan kupon “PRAKIRAAN SOAL-SOAL UN” asli.

Setiap Minggu akan dikoreksi dan diumumkan pemenangnya. Satu orang pemenang setiap tingkatan dan setiap edisi, akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,- yang disediakan oleh H. Gus Irawan Pasaribu, SE, AK, MM. (h02)